Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Articles
519 Documents
<![CDATA[TELAAH DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Eksistensi Dewan Pengawas KPK yang telah di atur dalam hukum positif, menjadi pertanyaan dan koreksi masyarakat dari wancana pembentukkannya digulirkan hingga kinerja tugas dan fungsinya berjalan sampai saat ini. Hal ini bertolak belakang dengan kajian Sociological Jurisprudence bahwa hukum yang hidup di masyarakat (living law) serta hukum positif itu adalah rasio sumber ide bahan hukum idiil. Mengkaji keberadaan Dewan pengawas KPK melaluo metodologi penelitian hukum normatif, penulis mencari titik temu, antara kesinambungan hukum positif yang mengatur Dewan Pengawas KPK dengan kebutuhan masyarakat yang ideal akan kinerja tugas dan fungsi Dewan Pengawas KPK sebagai bagian dari sistem penegakkan hukum pemberantasan Korupsi di Indonesia. Berdasarkan metode kajian normatif yuridis dan melalui pendekatan perbandingan lembaga Dewan Pengawas KPK di Indonesia dengan beberapa lembaga seperti dewan pengawas KPK di negara lain (compparative approach), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terhadap dewan pengawas KPK yang sekarang adalah sebuah keniscayaan, meskipun umur lembaga pengawas ini belum banyak. Namun, kebutuhan masyarakat akan semakin terakomodir apabila konsep kinerja dan fungsi Dewan Pengawas KPK diubah sesuai hukum yang hidup di masyarakat (Sociological Jurisprudence)]]>
<![CDATA[HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan tenaga kerja bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Namun dengan adanya fenomena Pandemi Covid-19 ini menimbulkan beberapa permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Permasalahan tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 terhadap pekerja (buruh harian/borongan) dan bagaimana para pekerja (buruh harian/borongan) mendapatkan hak akan K3(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) selama masa Pandemi Covid-19. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja/buruh tetap mendapat hak atas K3 serta akibat yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19, bentuk K3 nya adalah buruh bekerja dari rumah atau Work Form Home (WFH).]]>
<![CDATA[Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Kelapa Gading (Studi Kasus PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera Sebagai Penerima Bank Garansi Dengan PT Berkah Tiga Usaha Sebagai Terjamin) ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract One of the banking institutions' services in supporting business activities is a bank guarantee. Bank Guarantee can assist business actors in financing a work project. This research to examine a legal conflict that occurs when a Bank Guarantee that is proposed for disbursement by the Bank Guarantee Holder is rejected by the bank that issued the Bank Guarantee. The issuance of a bank guarantee is always preceded by a Cooperation Agreement between the guaranteed party / party guaranteed by a Bank (Applicant) and the recipient or holder of the Bank Guarantee (Beneficiary) issued by the guarantor Bank. The research problems are What are the legal remedies against the refusal of bank guarantee disbursement by the recipient of the bank guarantee if the guaranteed party has defaulted? And How banks apply the bank prudential principle as an excuse to refuse bank guarantee disbursement? The results of this study indicate that the legal action that must be taken by the recipient of the bank guarantee against the refusal of disbursement by the issuing bank is to continue to take legal procedures for disbursing the Bank Guarantee as stipulated in the bank guarantee statement. by continuing to prioritize the use of the banking mediation process, and the last resort a lawsuit in court. And if the bank is going to refuse the disbursement, it should be done with a strong legal basis and applicable in general banking practice. Keywords : Bank Guarantees, Transfer of Obligations, Defaults, Customers.Abstrak Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis adalah bank garansi. Bank Garansi dapat membantu pihak pelaku usaha dalam membiayai sebuah proyek pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti suatu konflik hukum yang terjadi manakala sebuah Bank Garansi yang diajukan pencairannya oleh Pemegang Bank Garansi justru ditolak pencairannya oleh bank penerbit Bank Garansi. Penerbitan bank garansi selalu didahului oleh suatu Perjanjian Kerjasama antara pihak Terjamin/pihak yang dijamin oleh suatu Bank (Applicant) dengan pihak Penerima atau pemegang Bank Garansi (Beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank penjamin. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya hukum terhadap penolakan pencairan bank garansi yang dilakukan pihak penerima bank garansi apabila pihak terjamin telah melakukan wanprestasi? dan Bagaimana bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank sebagai alasan menolak pencairan bank garansi? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang harus dilakukan oleh penerima bank garansi terhadap penolakan pencairan yang dilakukan oleh bank penerbit adalah tetap menempuh prosedur hukum atas pencairan Bank Garansi yang diatur didalam pernyataan bank garansi, dengan tetap mengedepankan penggunaan proses mediasi perbankan, dan upaya terakhir melalui gugatan di pengadilan. Dan apabila bank akan melakukan penolakan pencairan tersebut hendaknya dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan berlaku di dalam praktek perbankan yang umum.  Kata kunci: Bank Garansi, Pengalihan Kewajiban, Wanprestasi, Nasabah.]]>
<![CDATA[Tinjauan hukum eksekusi harta pailit debitor di luar negeri ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Compliance with the decision of the bankruptcy of the Indonesian Commercial Court against debtors who have assets abroad raises the problem of bankruptcy across borders. The problem lies in the authority of the Indonesian Commercial Court in executing the assets of debtors who are abroad. The rejection of the execution of foreign court decisions is closely related to the concept of state sovereignty. The Bankruptcy Law does not yet have clear legal rules for handling bankruptcy cases across national borders. The absence of specific provisions regarding how to resolve the bankruptcy decision declared by the Indonesian Commercial Court against the assets of bankrupt debtors in foreign countries raises a problem in terms of its execution. The importance of cross-border bankruptcy law should be considered to be regulated in the Bankruptcy Act in Indonesia so as not to cause confusion for law enforcement and the public regarding problems in cross-border bankruptcy.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN GANTI RUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah di Kabupaten Karawang untuk pembangunan jalur kereta cepat Jakarta Bandung dan bagaimana penyelesaian perkara tanah sisa yang terkena dampak pembebasan lahan dalam pengadaan tanah di Kabupaten Karawang untuk pembangunan jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta cepat Jakarta Bandung terjadi masalah terutama berkaitan dengan penetapan ganti rugi, dimana seharusnya dilakukan dengan memperhatikan lokasi obyek tanah yang akan dibebaskan, harga pasaran, sehingga memenuhi rasa keadilan terutama bagi pemilik obyek tanah yaitu PT. Karawang Cipta Persada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan pemegang hak atas tanah PT. Karawang Cipta Persada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang (Putusan PN Karawang Nomor 37/Pdt.G/2018/PNKwg, tertanggal 26 Juni 2018) dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Putusan MA Nomor 473.K/Pdt/2019, tanggal 21 Februari 2019) mengenai nilai ganti kerugian dan tanah sisa yang terkena dampak pembebasan lahan dalam pengadaan tanah. Kedua putusan Pengadilan tersebut bersifat memaksa dan mengabaikan rasa keadilan PT. Karawang Cipta Persada selaku pemegang hak atas tanah untuk menerima nilai ganti kerugian. Putusan pengadilan Negeri Karawang dan Putusan Mahkamah Agung dihubungkan dengan pasal 35 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 dan pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, PT. Karawang Cipta Persada tidak mendapat perlindungan hukum terhadap hak pemegang atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dimana tidak mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil.Kata kunci : ganti kerugian, kepentingan umum]]>
<![CDATA[PRINSIP, MEKANISME DAN BENTUK PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Public information disclosure is the government's responsibility in realizing good governance. The existence of transparency of public information about the performance of the government in carrying out the administration of the state or its government, allows the public to actively participate in controlling every step and policy taken by the government. This paper will look at the principles, mechanisms and forms of information services to the public? and what is the form of the provision of public information services by the Directorate General of Taxes? The method used is a qualitative research method with conceptual research based on existing literature. The principles, mechanisms and forms of information service to the public are already running according to the rules in the Public Information Openness Act. The right to obtain this information is a human right and the openness of public information is one of the important features of a democratic country that upholds the sovereignty of the people to achieve good state administration. For the provision of public services by the Direktorat Jenderal Pajak (DJP), the disclosure of public information carried out by the DJP has gone well. This can be seen from the number of community requests in point A amounting to 34, and the response from the DJP which is also 34.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PIHAK ISTRI DI WILAYAH POLRES JAKARTA BARAT ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penegakan hukum terhadap KDRT yang dilakukan oleh pihak istri harus menjadi perhatian bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT merupakan salah satu produk hukum yang mengatur tentang permasalahan ini. Namun dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT ini lebih banyak mengacu pada perlindungan hukum akan hak istri dalam penyelesaian KDRT. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami. Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian studi kepustakaan dan metode penelitian empiris, yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui teknik wawancara yang dilakukan di kantor Polres Jakarta Barat dengan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum yang dituangkan ke dalam produk Undang-Undang yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami masih terdapat kelemahan, seperti isi pasal yang kebanyakan mengutamakan hak istri dalam penyelesaian KDRT, dan tidak adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu kurangnya kesadaran hukum untuk melapor dari pihak suami juga menjadi salah satu faktor masalah KDRT ini masih tidak bisa diselesaikan sepenuhnya.]]>
<![CDATA[PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019) ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Termination of Employment is the most common cause in Industrial Relations Disputes. Regarding Industrial Relations Disputes regulated in Act Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes Settlement. With the enactment of Law No. 2 of 2004, provides a clear position regarding disputes arising in Industrial Relations. Settlement of disputes arising in Industrial Relations according to Law No. 2 of 2004 can be done in 2 (two) ways, namely through out-of-court channels (Mediation, Conciliation, Arbitration) and through the Industrial Relations Court at the District Court where the agreement is held. That the employment relationship between the Cassation Applicants / Plaintiffs and the Cassation Respondent / Defendants is bound based on the Sea Work Agreement (PKL) as regulated in article 395 KUHD article 1 number 5 and article 18 Government Regulation Number 7 Year 2000 Concerning Maritime, Article 1 number 5 Permenhub Number 84 of 2003 concerning Recruitment and Placement of Juncto Ship Crews Act Number 17 of 2008 concerning Shipping. The Sea Work Agreement is special (Lex Specialis), so the "lex specialis derogate legi generali" principle applies. The problem in this paper is about the Termination of Employment Relations unilaterally carried out by Employers (PT. Onasis Indonesia and PT. Royal Asia Maritime) to Marjan Lantang and friends (Workers) on the grounds that the work has been completed and without compensation compensation given to the The worker. This legal research uses the normative approach method. If there is a work relationship dispute between the crew and the shipping entrepreneur, the first attempt that must be made is negotiations between the employer and the worker / crew. If bipartite negotiations fail to reach a mutual agreement, the disputing parties can submit their claims to the Industrial Relations Court at the local District Court, where the company is domiciled. . The author's research results indicate that there was a mistake in the Decision of the Supreme Court Judges' Decision, especially in determining the type of Work Agreement made between Employers and Workers.]]>
<![CDATA[ANALISA DAMPAK HUKUM RENCANA DIKELUARKANNYA BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN DARI DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI) ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractThe government of Indonesia plans to relax the Presidential Regulation (Perpres) No. 44 of 2016 concerning the List of Closed Business Sectors and Opened Business Sectors with Investment Requirements. In the latest Perpres which is planned to be issued in 2020 the government plans to issue 14 of the 20 list of negative investments contained in Perpres No. 44 of 2016, one of which is in the business of providing Aviation Navigation Services. The Organization of Aviation Navigation Services which was previously a closed business field for Investment will now become an open business field that can be entered into Domestic and Foreign Capital. With the opening of the closed business field into an open business field, it certainly has legal consequences for the Prepres that is planned to be issued and also other impacts such as changes in the legal entity of the Indonesian Air Navigation Service Provider. Keywords: Negative List of Investments (DNI), Air Navigation Service Providers, Investment.AbstrakPemerintah berencana melakukan relaksasi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal. Dalam Perpres terbaru yang rencananya akan dikeluarkan di Tahun 2020 ini pemerintah berencana mengeluarkan 14 dari 20 Daftar investasi negatif yang termuat dalam perpres No 44 Tahun 2016 salah satunya dalam bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan yang sebelumnya menjadi bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal kini akan menjadi bidang usaha terbuka yang dapat dimasuki Modal Dalam Negeri maupun Modal Asing. Dengan dibukanya bidang usaha tertutup tersebut menjadi bidang usaha terbuka tentunya memiliki konsekuensi Hukum terhadap Prepres yang rencananya dikeluarkan tersebut dan juga dampak dampak lain seperti berubahnya badan hukum usaha Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia.     Kata Kunci : Daftar Negatif Investai (DNI), Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan, Penanaman Modal.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM LEGAL STANDING LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam definisi yang diberikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 UUPK, jelas adanya keinginan agar LPKSM dapat menyandang sebagai pihak dalam proses beracara di pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, terutama berkaitan dengan pencarian legal standing LPKSM dalam melakukan pembelaan terhadap hak-hak konsumen, dimana telah terjadi perbedaan pertimbangan hukum oleh hakim yang memeriksa dan memutus objek putusan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pengkajian secara analisis yuridis mengenai legal standing LPKSM, sehingga penulis  mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kepastian Hukum Legal Standing LPKSM Berdasarkan Ketentuan Undang-Undangan Perlindungan Konsumen?, dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Legal Standing LPKSM?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang bersifat deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan teori-teori yang digunakan dalam meneliti legal standing LPKSM berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK berbunyi: Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: “lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya†dan ayat (2) berbunyi: “gugatan yang diajukan sekelompok konsumen lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan pada peradilan umum†. Secara administratif ada konsekuensi logis terhadap LPKSM karena pendaftaran dan pengakuan LPKSM dapat dicabut oleh pemerintah, misalnya LPKSM menyimpang dari fungsi dan tugasnya. Kewenangan demikian berguna untuk mencegah munculnya beberapa LPKSM gadungan yang berpotensi merugikan konsumen, tetapi disisi lain membuka kesempatan munculnya perlakuan deskriminatif pemerintah terhadap LPKSM tertentu yang kritis dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah LPKSM memiliki hak gugat (legal standing) untuk mengajukan gugatan di peradilan umum berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UUPK, sehingga LPKSM dapat mewakili atau kuasa dari konsumen dan dapat melakukan gugatan secara perwakilan kelompok (class action) dengan menggunakan hak legal standing LPKSM. Kata Kunci: Legal Standing, LPKSM]]>
