cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syafiq
Contact Email
yppijurnal@gmail.com
Phone
+6282170781263
Journal Mail Official
yppijurnal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law Studies and Justice Journal
Published by PT Penelitian dan Pengembangan Ilmu
ISSN : -     EISSN : 30326451     DOI : https://doi.org/10.62207
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Academically focused, the Review also appeals to the wider human rights community, including those in government, intergovernmental and non-governmental circles concerned with law, policy, and fieldwork. Review of original published articles on human rights issues in their global or national context, considered from an international or comparative legal perspective.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 76 Documents
 4   5   6   7   8 
PEMAHAMAN DAN PEMAKNAAN MEDIASI SEBAGAI PRIORITAS PENYELESAIAN SENGKETA YANG HUMANIS DAN EFEKTIF Gunar Seniman Nainggolan; Azmiati Zuliah
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 2 (2026): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/z6r5xj55

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan pemaknaan mediasi yang mendalam sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang humanis dan efektif, dengan menempatkan mediator sebagai aktor kunci yang beroperasi dalam konteks primordial masyarakat. Melalui pendekatan penelitian normatif dengan metode analisis konseptual dan filosofis, artikel ini mengungkap kompleksitas peran mediator yang melampaui prosedur teknis. Mediator diposisikan sebagai fasilitator yang harus menguasai landscape pikiran dan realitas sosial-budaya para pihak, termasuk struktur budaya, sensitivitas, dan resistensi yang hadir dalam sengketa. Mediasi dipahami sebagai sebuah ritual interaktif di mana mediator menggunakan kepekaan untuk mendiagnosis akar masalah, mengelola dinamika psikologis, dan merekayasa percakapan menuju perdamaian. Artikel ini memperkenalkan konsep mediator sebagai “interogator kejujuran” yang menggunakan cahaya kelembutan dan ketajaman linguistik untuk meredakan ketegangan, serta sebagai “katalisator perdamaian yang defensif” yang mengelola the art of manipulation dan dark psychology secara etis untuk mematahkan pola pikir konflik dan mencapai resolusi yang mulia. Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada sintesis antara filosofi penyelesaian sengketa yang humanis dengan keterampilan psiko-sosial-pragmatis tingkat tinggi yang dibutuhkan mediator dalam cahaya nilai-nilai primordial masyarakat Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas dan humanisme mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk bermanuver dalam absurditas konflik, merefleksikan realitas para pihak, dan mengarahkan proses menuju kesepakatan yang berkelanjutan.
POLITIK HUKUM POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH DAN HUKUM NASIONAL: STUDI PERBANDINGAN ARAB SAUDI DAN INDONESIA SERTA FENOMENA NIKAH SIRI SEBELUM PENGAJUAN IZIN POLIGAMI Khairunnisa Khairunnisa
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 2 (2026): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/bfxkc334

Abstract

Poligami merupakan institusi hukum keluarga Islam yang memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (3), namun implementasinya berbeda-beda di berbagai negara Muslim sesuai dengan sistem hukum dan politik hukum yang dianut masing-masing negara. Arab Saudi menjadikan syariah sebagai sumber utama hukum negara sehingga pengaturan poligami lebih berorientasi pada pelaksanaan ketentuan syariah secara langsung, sedangkan Indonesia mengatur poligami melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam dengan mewajibkan izin Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan poligami dalam perspektif hukum syariah dan hukum nasional di Arab Saudi serta membandingkannya dengan Indonesia melalui pendekatan politik hukum, sekaligus mengkaji fenomena nikah siri sebelum pengajuan izin poligami serta implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Arab Saudi menerapkan politik hukum religius-konservatif yang menempatkan syariah sebagai dasar utama pengaturan poligami dengan intervensi negara yang terbatas pada aspek administratif, sedangkan Indonesia menerapkan politik hukum yang lebih protektif, preventif, dan responsif melalui mekanisme perizinan pengadilan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Fenomena nikah siri sebelum pengajuan izin poligami di Indonesia menimbulkan persoalan hukum administratif, sementara di Arab Saudi persoalan yang timbul lebih bersifat administratif dan bukan menyangkut keabsahan perkawinan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum, sistem ketatanegaraan, dan kebutuhan sosial masing-masing negara.
ANALISIS KRITIS PUTUSAN FATWA MUI TENTANG TALAK TIGA SEKALIGUS: PROBLEM KEPASTIAN DAN KETEGASAN HUKUM Fajar Romadon; Parwoto Parwoto; Mujtaba Abdul Wafi
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 2 (2026): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/hya14v58

Abstract

Penelitian ini mengkaji inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Talak Tiga Sekaligus Tahun 1981 yang berpotensi melemahkan kepastian hukum dan ketegasan norma. Penelitian bertujuan menganalisis secara kritis konstruksi hukum fatwa, khususnya hubungan antara pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan fatwa. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan teknik dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis isi (content analysis) serta analisis deskriptif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI telah melakukan tarjīḥ dengan menyatakan pendapat jumhur sebagai pendapat yang lebih kuat dalam bagian pertimbangan, namun amar putusannya tidak secara eksplisit menetapkan akibat hukum talak tiga sekaligus. Amar fatwa justru lebih menekankan aspek preventif melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penguatan peran Pengadilan Agama, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan normatif antara argumentasi hukum dan rumusan putusan sehingga mengurangi kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan utama Fatwa MUI bukan terletak pada metode istinbāṭ hukum, melainkan pada formulasi amar putusannya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi amar fatwa agar selaras dengan pertimbangan hukum sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, konsistensi norma, dan memperkuat fungsi fatwa sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia.
KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN MAFIA TANAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ardhian Lukman Hakim
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 2 (2026): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/vdnyva80

Abstract

Digitalisasi administrasi pertanahan melalui kebijakan sertifikat tanah elektronik hadir sebagai respons pemerintah terhadap maraknya praktik mafia tanah dan rendahnya cakupan sertifikasi tanah nasional. Namun, kebijakan ini berjalan beriringan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang diterbitkan pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan diduga mengandung sejumlah inkonsistensi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum sertifikat tanah elektronik dalam sistem pendaftaran tanah nasional pasca UU Cipta Kerja, serta mengkaji efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan mafia tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum sertifikat elektronik secara formal tetap sah, namun bersifat derivatif terhadap hak substantif yang direkamnya, sehingga rentan terhadap inkonsistensi norma di bawahnya. Sertifikat elektronik juga terbukti efektif secara parsial dalam mencegah mafia tanah, yaitu efektif menutup celah pemalsuan dokumen pada fase pra-perolehan, namun belum optimal menjangkau kejahatan pertanahan yang bersifat administratif dan sosial. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi pertanahan dan integrasi data lintas-instansi.
ASAS DUE PROCESS OF LAW DALAM TINDAKAN PENYITAAN BUKTI YANG TIDAK SAH Siti Nurwullan; Hendrik F Siregar
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 2 (2026): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/ghnsqt21

Abstract

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik secara tegas prosedurnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 khususnya ayat (1) KUHAP jo pasal 179 ayat (4) KUHAP baru dimana penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Esensi penyitaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari pro yustisia yaitu untuk membuktikan di tingkat penyidikan, pada proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, selain daripada itu penyitaan adalah ilegal dan mengarah kepada kesewenang-wenangan (abuse of power) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena terhadap upaya paksa (menyita) yang dilakukan penyidik (negara) terhadap suatu barang yang dimiliki seseorang (property of right) adalah tindakan yang melanggar hukum, namun dengan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat tindakan penyidik mendapat pengecualian dan sah menurut hukumnya.Terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP tetap harus segera mungkin melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuannya. Hal ini sesuai dengan asas due process of law, pembatasan kewenangan Aparat Penegak Hukum dengan serangkaian peraturan procedural agar tidak terjadi kesewenangan  dengan tujuan perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka atau individu. Jika tidak melalui due process, maka penyitaan bisa dianggap pencurian.Apabila penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, maka hasil penyitaan merupakan unlawful gathered evidence atau inadmissible, artinya perolehan bukti yang tidak sah.
MENJEMBATANI TEKS KEBIJAKAN DAN REALITAS SOSIAL: STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH Muhamad Yusuf; Mustafid Mustafid; Baehaki Baehaki; Parwoto Parwoto; Fajar Romadon
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 2 (2026): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/d8pgam33

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan krusial terkait eskalasi angka perceraian di Indonesia akibat disrupsi sosial-ekonomi modern yang menegaskan adanya kesenjangan fungsional antara teks regulasi formal dan realitas sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif strategi kontekstual yang diterapkan oleh penyuluh agama dalam menjembatani teks kebijakan Bimbingan Keluarga Sakinah dengan dinamika masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah desain hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data sepenuhnya dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan penalaran logika deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama berhasil bertindak sebagai legislator informal di tingkat akar rumput dengan menerapkan diskresi administrasi berbasis maqashid al-syari'ah dan kemaslahatan publik (al-maslahah al-mursalah), sehingga mampu mengubah narasi kebijakan yang statis menjadi praktik resolusi konflik yang adaptif. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan bimbingan keluarga Islam tidak bergantung pada kepatuhan kaku terhadap regulasi berbasis teks, melainkan pada ruang strategis diskresi teologis yang diberikan kepada aktor lapangan untuk merawat ketahanan institusi keluarga di tengah krisis kontemporer.

Page 8 of 8 | Total Record : 76

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 2 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 1 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 1 No. 3 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - July_Sept (On Progress) Vol. 1 No. 2 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - June Vol. 1 No. 1 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU)