cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syafiq
Contact Email
yppijurnal@gmail.com
Phone
+6282170781263
Journal Mail Official
yppijurnal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law Studies and Justice Journal
Published by PT Penelitian dan Pengembangan Ilmu
ISSN : -     EISSN : 30326451     DOI : https://doi.org/10.62207
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Academically focused, the Review also appeals to the wider human rights community, including those in government, intergovernmental and non-governmental circles concerned with law, policy, and fieldwork. Review of original published articles on human rights issues in their global or national context, considered from an international or comparative legal perspective.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
AKREDITASI KLINIK SEBAGAI SYARAT KERJA SAMA BPJS KESEHATAN DALAM SISTEM PERIZINAN Amha Sang Aji; Absori Absori; Andria Luhur Prakoso
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/kemrtm28

Abstract

Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu pelayanan kesehatan nasional yang diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum administratif untuk menganalisis posisi hukum akreditasi klinik dalam sistem perizinan dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam pendekatan normatif ini, penelitian menelaah norma hukum yang relevan melalui statute approach, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kewajiban peningkatan mutu pelayanan melalui akreditasi serta Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang mensyaratkan akreditasi bagi klinik sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Akreditasi klinik dalam kerja sama dengan BPJS Kesehatan telah berkembang dari sekadar persyaratan administratif kontraktual menjadi kewajiban hukum substantif dalam sistem perizinan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 menegaskan bahwa akreditasi merupakan bagian dari legal compliance yang melekat pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu layanan dan legitimasi operasional. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap kewajiban akreditasi tidak hanya berdampak pada keberlanjutan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada status hukum izin operasional klinik dalam rezim hukum administrasi publik, sehingga akreditasi harus dipahami sebagai instrumen integratif antara standar mutu pelayanan, legalitas perizinan, dan perlindungan kepentingan publik.
KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (Analisis Berdasarkan KHI, UU Perkawinan, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010) Kusyana Kusyana; Netti Herawati; Setiadi Nugroho; M. Aslam Fadhli
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/tsq3ts26

Abstract

Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) masih menjadi fenomena yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya terhadap perlindungan anak dan istri. Ketidakadaan pencatatan perkawinan mengakibatkan lemahnya pengakuan negara terhadap hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, setelah putusan tersebut, anak memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam perlindungan hukum terhadap anak. Sebaliknya, perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan masih lemah, karena tidak adanya pengakuan legal formal dari negara yang berdampak pada hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum lainnya. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perlindungan anak telah mengalami penguatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan perlindungan terhadap istri masih belum memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan peran lembaga peradilan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.
PENOLAKAN PASIEN IGD ATAS ALASAN RAWAT INAP BERULANG: TINJAUAN SOSIO-LEGAL DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN Amha Sang Aji; Absori Absori; Syaifuddin Zuhdi
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/whtbj764

Abstract

Penolakan pasien rawat inap melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) masih sering terjadi di dalam pelayanan kesehatan terutama di IGD. Hal ini menjadi sorotan utama bidang Kesehatan, terutama tenaga kesehatan memberikan alasan bahwa pasien adalah dengan riwayat rawat inap berulang di rumah sakit. Praktik yang demikian menjadi perdebatan yang menarik bahwa tindakan tersebut menyalahi hak pasien, kepatuhan fasilitas Kesehatan yang rendah terhadap perundang-undangan, tekanan finansial karena klaim pasien belum dibayarkan, serta implikasi sosial dan etika dalam pelayanan pasien di IGD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena terjadinya penolakan pasien IGD dengan alasan rawat inap berulang dengan pendekatan sosio-legal. Metode penelitian ini memadukan Analisis normatif dan data empiris yang bersumber pada literatur. Analisis normatif yang didapat pada kewajiban pelayanan IGD berdasarkan undang-undang dalam menangani kasus pasien rawat inap. sedangkan kajian empiris didapat dari sumber literatur, jurnal maupun laporan kasus penolakan pasien IGD. Hasil dari penelitian ini didapatkan terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum pelayanan IGD dan praktik penolakan pasien dengan alasan administrasi berupa rawat inap berulang yang dikarenakan kesalahan penafsiran efisiensi biaya klaim BPJS, kurangnya petugas medis dan bed IGD serta moral hazard rumah sakit. Perlu  penyelesaian  secara sosio legal dengan pemahaman hukum dan implementasinya bagi petugas medis, penguatan regulasi penerimaan pasien serta penegakan etika medis di IGD.
PENOLAKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS: ANALISIS SENGKETA PT CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES DAN JASON SURJANA TANUWIDJAJA Ronaldo Heinrich Herman
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/5p2nwk95

Abstract

Penelitian ini akan menganalisis pembubaran Perseroan Terbatas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak permohonan Jason Surjana Tanuwidjaja untuk membubarkan PT Capitol Gravure Industries. Majelis hakim menilai Jason Surjana Tanuwidjaja tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan demikian. Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penelitian ini tidak hanya bermaksud menjelaskan dasar hukum dari pembubaran Perseroan Terbatas di Republik Indonesia. Penelitian ini juga bermaksud untuk menjelaskan bagaimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan hukum pembubaran Perseroan Terbatas. Penelitian ini akan mengevaluasi pertimbangan mereka dalam Putusan Pengadilan Negeri dan pada tingkat kasasi. Penelitian hukum doktrinal ini akan menganalisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan sejumlah literatur terkait sengketa pembubaran PT Capitol Gravure Industries.
PENERAPAN PATROLI RUTIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENUNJANG KETERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN PESISIR   SELATAN Muhamad Zaki Al Thoriq; Syaefullah Syaefullah
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/m2747m53

Abstract

Penelitian berjudul “Penerapan Patroli Rutin Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menunjang Ketertiban Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pesisir Selatan” ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan patroli dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pelanggaran ketertiban umum secara berulang yang menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli belum berfungsi secara optimal sebagai upaya preventif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada empat dimensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi patroli belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi belum konsisten dan berkelanjutan. Dari aspek sumber daya, keterbatasan personel dan sarana mempengaruhi jangkauan patroli. Dari aspek disposisi, pelaksana cenderung mengedepankan pendekatan persuasif sehingga belum memberikan efek jera. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, penerapan standar operasional prosedur serta koordinasi antar pelaksana belum berjalan efektif. Dengan demikian, pelaksanaan patroli masih bersifat reaktif dan belum mampu menekan pelanggaran secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dalam penegakan ketertiban umum.
OPTIMALISASI DETEKSI DAN CEGAH DINI DALAM RANGKA MENCEGAH GANGGUAN KETENTRAMAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA Muhammad Fikri Al- Ridho; Syaefullah Syaefullah
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/9hcahp86

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi upaya deteksi dini dan pencegahan dalam mencegah gangguan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan deteksi dini tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP Kabupaten Langkat telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan deteksi dini dan pencegahan, efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya konsistensi dalam penegakan, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami regulasi dan teknologi informasi, serta sikap masyarakat yang belum merata dalam menjaga ketertiban. Namun demikian, terdapat faktor pendukung seperti koordinasi yang baik antara Satpol PP dengan instansi terkait, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini dan pencegahan, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konsistensi kebijakan, serta pendekatan yang lebih humanis dalam sosialisasi dan penegakan.
KOMUNIKASI PERSUASIF PENERTIBAN KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Rafii Abdul Gani; Syaefullah Syaefullah
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/21qjs771

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi persuasif yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian dilatarbelakangi masih adanya pelanggaran merokok di ruang publik, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta pentingnya pendekatan humanis dan edukatif dalam mendukung keberhasilan kebijakan KTR. Fokus penelitian meliputi strategi komunikasi persuasif, hambatan pelaksanaan, dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan terdiri dari unsur Satpol PP, pemerintah daerah, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dilakukan melalui sosialisasi langsung, imbauan humanis, pemasangan media informasi, patroli rutin, dan koordinasi lintas instansi. Pendekatan ini cukup efektif meningkatkan kesadaran masyarakat, namun belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, budaya merokok, keterbatasan personel, dan pengawasan yang belum merata. Penelitian menyimpulkan bahwa komunikasi persuasif efektif diterapkan, tetapi perlu didukung pengawasan berkelanjutan dan kolaborasi antar instansi agar implementasi KTR lebih optimal.
KONSTRUKSI HUKUM PENANGANAN FRAUD DAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE : PENDEKATAN TEORI FRAUD TRIANGLE DAN KEPASTIAN HUKUM Suprihatin Suprihatin; Frencky Maralop; I Putu Budiarta; Henny Nuraeny
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/ey3vcn35

Abstract

Perkembangan ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia telah melampaui pertumbuhan regulasi yang mengaturnya, sehingga menciptakan ruang kekosongan hukum yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum yang memadai dalam menangani fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam transaksi e-commerce melalui pendekatan interdisipliner, yakni Teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey serta prinsip kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diperkuat oleh analisis komparatif terhadap regulasi e-commerce di negara-negara ASEAN dan Eropa, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum Indonesia masih mengandung disharmoni antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Disharmoni tersebut melahirkan ketidakpastian hukum yang secara struktural menguntungkan pelaku fraud. Penelitian ini mengusulkan model konstruksi hukum integratif yang menjembatani celah regulasi tersebut melalui penguatan mekanisme pertanggungjawaban platform digital, pembaruan definisi yuridis fraud siber, dan pembentukan lembaga adjudikasi khusus e-commerce. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika transaksi digital di era Revolusi Industri 4.0.
EVALUASI KINERJA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT Ratnayanti Ratnayanti; Syaefullah Syaefullah
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/yvj03088

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas tersebut di lapangan. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kinerja dari Payaman Simanjuntak dan Robin (2012) yang mencakup lima dimensi, yaitu kuantitas, kualitas, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju secara keseluruhan berada pada kategori cukup, namun belum optimal. Keterbatasan personel, anggaran, dan kapasitas teknis menjadi faktor penghambat utama, sementara koordinasi lintas instansi masih bersifat situasional dan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat masih sangat terbatas. Satpol PP tetap menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi penegakan Perda melalui kegiatan penertiban yang dilaksanakan secara berkala, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi terkait.
AKIBAT HUKUM TIDAK DICATATKANNYA AKTE KEMATIAN BERDAMPAK TERHADAP PENETAPAN WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN (Studi kasus Nomor 726/pdt.p/2024/PN.JKT TIM) Armando Agustinus Belle; Muh. Amin Saleh; Muhenri Sihotang
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/vda2yd39

Abstract

Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang Administrasi kependudukan merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena menjadi dasar pembentukan data otentik tentang peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, serta kematian. Salah satu dokumen yang memiliki posisi strategis dalam sistem administrasi kependudukan adalah akta kematian, yang menjadi alat bukti pertama dan utama untuk menegaskan berakhirnya status keperdataan seseorang di hadapan hukum.Pencatatan kematian merupakan bagian esensial dari sistem administrasi kependudukan yang memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara, khususnya dalam konteks pewarisan. Akta kematian berfungsi tidak hanya sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai alat bukti autentik yang menentukan saat terbukanya warisan dan keabsahan penetapan ahli waris, sebagaimana terjadi dalam Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jakarta Timur. Dalam perkara Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, dimana Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk memperoleh izin pencatatan kematian ayah kandungnya yang terjadi pada tahun 2000, namun tidak pernah dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil).

Page 6 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 2 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 1 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 1 No. 3 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - July_Sept (On Progress) Vol. 1 No. 2 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - June Vol. 1 No. 1 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU)