cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syafiq
Contact Email
yppijurnal@gmail.com
Phone
+6282170781263
Journal Mail Official
yppijurnal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law Studies and Justice Journal
Published by PT Penelitian dan Pengembangan Ilmu
ISSN : -     EISSN : 30326451     DOI : https://doi.org/10.62207
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Academically focused, the Review also appeals to the wider human rights community, including those in government, intergovernmental and non-governmental circles concerned with law, policy, and fieldwork. Review of original published articles on human rights issues in their global or national context, considered from an international or comparative legal perspective.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENARIKAN SEPIHAK OBJEK LEASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Ibnu Dwi Putra; Mardiman Sane; Muhenri Sihotang
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/5nv74n15

Abstract

Praktik penarikan objek leasing secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan merupakan fenomena hukum yang sering menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausul baku dalam perjanjian leasing seringkali mengandung klausul eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK. Selain itu, penarikan paksa tanpa melalui mekanisme pengadilan atau kesepakatan wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus diutamakan melalui standarisasi kontrak dan penegakan prosedur eksekusi yang transparan untuk menjamin kepastian hukum.
PENYELESAIAN SANKSI DAFTAR HITAM  DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH Yesaya Budi Handoyo; Lasbok Marbun; Edy Supriyanto
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/nxd8f966

Abstract

Penerapan sanksi daftar hitam (blacklist) merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, dampaknya sangat signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sanksi blacklist berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 serta mengeksplorasi alternatif penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sanksi dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu: (1) upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pengguna Anggaran (PA/KPA), dan (2) mekanisme penundaan atau penghapusan sanksi melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau konsultasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan jalur non-litigasi mampu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, sehingga dapat meminimalkan dampak ekonomi yang tidak proporsional bagi pelaku usaha.
KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (Analisis Berdasarkan KHI, UU Perkawinan, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010) Kusyana, Kusyana; Herawati, Netti; Nugroho, Setiadi; Fadhli, M. Aslam
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/v9an6152

Abstract

Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) masih menjadi fenomena yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya terhadap perlindungan anak dan istri. Ketidakadaan pencatatan perkawinan mengakibatkan lemahnya pengakuan negara terhadap hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, setelah putusan tersebut, anak memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam perlindungan hukum terhadap anak. Sebaliknya, perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan masih lemah, karena tidak adanya pengakuan legal formal dari negara yang berdampak pada hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum lainnya. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perlindungan anak telah mengalami penguatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan perlindungan terhadap istri masih belum memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan peran lembaga peradilan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.
ANALISIS TITIK SINGGUNG PELANGGARAN TIGA JENIS HUKUM PADA KASUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL SALAK TOWER BOGOR Herman, Ronaldo Heinrich
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/999rtz13

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis titik singgung berupa pelanggaran terhadap tiga aspek hukum acara pada kasus pembangunan Hotel Salak Tower Bogor. Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Hotel Properti Internasional. Keputusan Tata Usaha tersebut tidak hanya bertentangan dengan kewajiban Walikota Bogor untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan melainkan juga merugikan para Penggugat. Penelitian ini akan menganalisis pelanggaran terhadap aspek hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Analisis menunjukkan adanya titik singgung di antara pelanggaran terhadap tiga aspek hukum acara. Penelitian ini juga akan meninjau bagaimana seharusnya Pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti pelanggaran hukum tersebut. Penelitian hukum doktrinal ini akan menganalisis isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, putusan pengadilan, dan informasi terkait.
ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG STRATEGI KOPING REMAJA KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADIST Hilmansyah, Gunawan; Rahman, Encep Taufik; Abdullah, Aab
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/tp9t9j64

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi koping remaja korban perceraian orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan pendekatan Al-Qur’an dan Hadis. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian memberikan dampak multidimensional terhadap remaja, meliputi aspek psikologis, emosional, sosial, pendidikan, dan spiritual. Strategi koping remaja terbagi menjadi problem-focused coping, emotion-focused coping, dan religious coping, yang dalam praktiknya dapat berkembang menjadi adaptif maupun maladaptif. Dalam perspektif Islam, koping ideal diwujudkan melalui konsep sabar, tawakal, syukur, husnuzan, serta praktik ibadah seperti dzikir, doa, dan shalat. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam, masih bersifat normatif-deklaratif dan belum memfasilitasi mekanisme koping secara komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara teori koping dalam psikologi modern dengan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka analisis hukum keluarga Islam, serta kritik terhadap ketiadaan mekanisme koping dalam hukum positif Indonesia.
PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Amar Putusan Komisi Yudisial Nomor 0069/L/KY/IV/2021) Pratama, Yoga
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/e8xb9s47

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh perilaku hakim yang menyimpang serta melanggar kode etik profesi hakim yang melakukan tindak pidana korupsi sedangkan profesi hakim merupakan profesi yang mulia (officium nobile) karena kepanjangan tangan Tuhan yang memberikan keadilan di dunia. Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Sumber data ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat beberapa kesimpulan yaitu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya regulasi tentang kode etik profesi mengenai hakim merupakan langkah yang tepat di dalam mewadahi perilaku hakim yang menyimpang sedangkan seorang hakim bertugas memberikan keadilan namun pada kasus di penulisan ini sanksi kode etik ini masih terbatas pada sanksi administrasi yaitu hanya pemecatan sedangkan yang bersangkutan seharusnya dapat dipidanakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
KONSTRUKSI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PADA SENGKETA PERCERAIAN TRANSNASIONAL Natan, Antonius; Hutauruk, Appe; Sinambela, Hotman
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/h9qrmc92

Abstract

Perceraian dalam ekuilibrium perkawinan transnasional di Indonesia mengonstruksi kompleksitas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang secara persisten memarjinalisasi hak-hak fundamental perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi manifestasi keadilan substantif melalui instrumen perlindungan hak perempuan dan anak dalam konstelasi hukum positif Indonesia dan praksis hukum progresif. Mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma normatif-yuridis, studi ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Mtr sebagai lokus kajian utama. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi prinsip keadilan substantif oleh majelis hakim mampu mendekonstruksi rigiditas formalisme hukum dalam mengadjudikasi sengketa lintas yurisdiksi. Integritas yudisial yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia teridentifikasi sebagai determinan krusial dalam mengeliminasi defisiensi sistem hukum internasional. Studi ini mengkonklusikan bahwa transformasi peran hakim, dari sekadar corong undang-undang (la bouche de la loi) menjadi arsitek keadilan substantif, merupakan imperatif mutlak guna menjamin preskripsi martabat manusia dan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) di tengah dinamika hukum global yang problematis.
EFFECTIVENESS OF THE RAPID RESPONSE UNIT PROGRAM OF THE MUNICIPAL POLICE IN CONTROLLING STREET VENDORS IN PALEMBANG CITY, SOUTH SUMATRA PROVINCE Rahman, Hanif Aunur; Wahab, Abdul
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/r38g1d27

Abstract

The persistence of street vendors (PKL) violating local regulations in public spaces remains a significant challenge in Palembang City, contributing to traffic congestion, public disorder, and disruption of urban spatial functions. This study aims to analyze the effectiveness of the Rapid Reaction Unit (URC) Program of the Palembang City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling street vendors using Richard M. Steers’ (1985) organizational effectiveness theory, which includes goal attainment, internal integration, adaptation to the environment, and stakeholder satisfaction. This qualitative descriptive study collected data through in-depth interviews with key informants (URC officers, street vendors, and community members), direct field observations, and documentation of Satpol PP activity reports and the SANG MASTER system data from 2021 to 2025. Data were analyzed using an interactive model involving data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity ensured through source and method triangulation. The findings indicate that the effectiveness of the URC Program is categorized as fairly good. Goal attainment is relatively optimal in responding to public complaints and conducting routine patrols. However, obstacles persist in inter-agency integration that is not fully synergistic, situational adaptation, and limitations in human resources, facilities, infrastructure, and operational budget. Stakeholder satisfaction varies: the general public tends to support the program for improved orderliness, while street vendors express objection due to the lack of sustainable relocation and economic empowerment solutions. This study recommends strengthening human resource capacity, increasing operational budgets, and enhancing cross-sectoral synergy to make the URC Program more effective and sustainable in maintaining public order in Palembang City.
PENYELESAIAN KONFLIK PERKAWINAN BERBASIS KONSEP KELUARGA SAKINAH UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN KELUARGA Genia Ratu Hallwa; Dede Nurdin; Moch. Ae Dunuraeni
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/42a53e68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keluarga sakinah dalam penyelesaian konflik perkawinan serta implikasinya terhadap kemaslahatan keluarga. Fenomena meningkatnya konflik rumah tangga yang dipicu oleh faktor ekonomi, komunikasi, dan sosial menunjukkan bahwa masih banyak pasangan suami istri yang belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep normatif keluarga sakinah dengan praktik kehidupan rumah tangga di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan suami istri serta pihak KUA sebagai mediator konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep keluarga sakinah memiliki peran yang signifikan dalam meredam konflik perkawinan. Nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah tercermin dalam pola komunikasi yang terbuka, sikap saling memahami, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah. Selain itu, peran KUA sebagai mediator juga memberikan kontribusi dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam menciptakan kemaslahatan keluarga yang meliputi ketenangan emosional, stabilitas hubungan, serta kesejahteraan sosial dan spiritual dalam kehidupan keluarga.
LEGALISASI HUKUM PERZINAHAN VERSUS POLIGAMI: ANALISIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Gunawan Hilmansyah; Utang Rosidin; Moch. Dunuraeni
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/nex43h66

Abstract

Perdebatan mengenai legalisasi perzinahan dan praktik poligami merupakan isu krusial dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pertentangan nilai antara kebebasan seksual privat melalui lokalisasi dengan regulasi poligami dalam hukum Islam. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-kritis, penelitian ini menemukan bahwa pandangan sosial cenderung menstigmatisasi perzinahan namun sering kali bersikap ambigu terhadap poligami yang eksploitatif. Temuan menunjukkan dampak sosiologis perzinahan berupa kerusakan kesehatan publik (357 juta kasus IMS global) dan dampak psikososial poligami berupa depresi istri (40%). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi "Audit Kesiapan Mental" sebagai prasyarat yuridis guna menekan ego maskulin.

Page 5 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 2 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 1 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 1 No. 3 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - July_Sept (On Progress) Vol. 1 No. 2 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - June Vol. 1 No. 1 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU)