cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syafiq
Contact Email
yppijurnal@gmail.com
Phone
+6282170781263
Journal Mail Official
yppijurnal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law Studies and Justice Journal
Published by PT Penelitian dan Pengembangan Ilmu
ISSN : -     EISSN : 30326451     DOI : https://doi.org/10.62207
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Academically focused, the Review also appeals to the wider human rights community, including those in government, intergovernmental and non-governmental circles concerned with law, policy, and fieldwork. Review of original published articles on human rights issues in their global or national context, considered from an international or comparative legal perspective.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENARIKAN SEPIHAK OBJEK LEASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Ibnu Dwi Putra; Mardiman Sane; Muhenri Sihotang
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/5nv74n15

Abstract

Praktik penarikan objek leasing secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan merupakan fenomena hukum yang sering menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausul baku dalam perjanjian leasing seringkali mengandung klausul eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK. Selain itu, penarikan paksa tanpa melalui mekanisme pengadilan atau kesepakatan wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus diutamakan melalui standarisasi kontrak dan penegakan prosedur eksekusi yang transparan untuk menjamin kepastian hukum.
PENYELESAIAN SANKSI DAFTAR HITAM  DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH Yesaya Budi Handoyo; Lasbok Marbun; Edy Supriyanto
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/nxd8f966

Abstract

Penerapan sanksi daftar hitam (blacklist) merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, dampaknya sangat signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sanksi blacklist berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 serta mengeksplorasi alternatif penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sanksi dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu: (1) upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pengguna Anggaran (PA/KPA), dan (2) mekanisme penundaan atau penghapusan sanksi melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau konsultasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan jalur non-litigasi mampu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, sehingga dapat meminimalkan dampak ekonomi yang tidak proporsional bagi pelaku usaha.

Page 5 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 2 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 1 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 1 No. 3 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - July_Sept (On Progress) Vol. 1 No. 2 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - June Vol. 1 No. 1 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU)