cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syafiq
Contact Email
yppijurnal@gmail.com
Phone
+6282170781263
Journal Mail Official
yppijurnal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law Studies and Justice Journal
Published by PT Penelitian dan Pengembangan Ilmu
ISSN : -     EISSN : 30326451     DOI : https://doi.org/10.62207
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Academically focused, the Review also appeals to the wider human rights community, including those in government, intergovernmental and non-governmental circles concerned with law, policy, and fieldwork. Review of original published articles on human rights issues in their global or national context, considered from an international or comparative legal perspective.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 67 Documents
 3   4   5   6   7 
INTEGRASI DATA PERTANAHAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SERTIFIKAT GANDA DI INDONESIA Siti Adinda Permatasari; Sodikin Sodikin
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/18smw426

Abstract

Permasalahan sertifikat ganda masih menjadi salah satu persoalan pertanahan yang sering terjadi di Indonesia meskipun pemerintah telah menerapkan sistem administrasi pertanahan berbasis digital. Tumpang tindih sertifikat pada umumnya disebabkan oleh lemahnya sistem verifikasi, belum terintegrasinya data pertanahan secara nasional, kelalaian administrasi, serta masih adanya praktik pendaftaran tanah secara manual di beberapa daerah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan sering berujung pada sengketa berkepanjangan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda dan mengkaji optimalisasi integrasi data pertanahan elektronik sebagai upaya pencegahan sertifikat ganda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pertanahan yang ada saat ini belum sepenuhnya terintegrasi secara nasional sehingga sistem validasi data pertanahan masih belum efektif dalam mencegah terjadinya sertifikat ganda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi data pertanahan elektronik, peningkatan mekanisme verifikasi, serta optimalisasi mediasi pertanahan guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan meminimalkan sengketa pertanahan di masa mendatang.
DEMOKRASI VS SYURA DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM: REKONSTRUKSI KONSEPTUAL DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA Mubarak Mubarak; Ferdiansa Syaputra; Kurniati Kurniati
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/ya11fr30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara demokrasi dan syura dalam hukum tata negara Islam serta merekonstruksi keduanya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada realitas bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga membuka peluang integrasi antara nilai demokrasi modern dan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai literatur seperti, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep demokrasi dan syura, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan potensi integrasi keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan syura memiliki titik temu dalam prinsip partisipasi kolektif dan keadilan, meskipun berbeda dalam sumber kedaulatan. Demokrasi cenderung bersifat prosedural, sedangkan syura menekankan dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, rekonstruksi keduanya menjadi penting untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih integratif. Integrasi nilai-nilai syura ke dalam praktik demokrasi di Indonesia diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada legitimasi kekuasaan, tetapi juga pada kemaslahatan dan keadilan substantif.
DIALEKTIKA KEADILAN DAN TEKS: ANALISIS KEWARISAN BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG Nasruddin, S Nasruddin
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/0dxb8s66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dialektika antara kepastian hukum tekstual (formal justice) dan keadilan substantif (substantial justice) dalam penyelesaian perkara kewarisan beda agama di Indonesia melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Secara normatif-tekstual, baik hukum Islam klasik maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan kesamaan agama sebagai syarat mutlak pewarisan. Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum progresif dengan memberikan hak kebendaan kepada ahli waris non-Muslim menggunakan instrumen wasiat wajibah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus untuk membedah pergeseran paradigma penalaran hukum hakim agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialektika antara teks yang kaku dan tuntutan keadilan diselesaikan dengan merekonstruksi fungsi wasiat wajibah dari instrumen adopsi anak menjadi instrumen kemanusiaan, pluralisme, dan keadilan distributif. Langkah penalaran ini berpijak pada metode ijtihad intiqai, maslahah mursalah, dan filsafat hukum progresif. Putusan-putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bergerak dinamis guna mengakomodasi pluralitas sosiologis tanpa meruntuhkan batas-batasan teologis dasar dalam hukum faraidh.
ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK YANG BELUM SELESAI DICATATKAN Muhamad Sigit Pramono; Suyud Margono; Edy Supriyanto
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/hjfzsq82

Abstract

Pada era digital saat ini, merek memegang peranan penting dalam perilaku konsumsi masyarakat saat ini, dan menjadi komoditas utama dalam perputaran roda ekonomi masyarakat khususnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan perangkat peraturan yang kuat dan mendukung kepentingan daripada pemilik Merek guna terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dalam ketentuan pasal 41 ayat 1 dan ayat 8 disebutkan bahwa suatu merek dapat dialihkan salah satu atas dasar perjanjian dan merek dapat dialihkan sejak Merek tersebut masih dalam proses permohonan yang artinya Merek tersebut belum mendapatkan Hak Atas Mereknya atau Hak Eksklusif. Padahal, menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya “suatu hal tertentu” atau objek yang jelas yang mana harusnya belum terpenuhi oleh merek yang masih dalam tahap pendaftaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, regulasi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pengalihan hak atas merek berdasarkan Pasal 41 ayat 8 merupakan suatu ketidakpastian hukum dalam pengaturan, sehingga menimbulkan kebingungan serta dapat melahirkan adanya tindakan-tindakan yang menjadi permasalahan dalam sistem hukum merek khususnya menimbulkan kerugian bagi pihak penerima pengalihan merek. Pasal ini timbul untuk menjawab kebutuhan kepentingan bisnis pemilik merek dalam mengalihkan kepemilikannya, serta untuk mengakomodir permohonan madrid yang telah Indonesia aksesi pada tahun 2018.
KEMEROSOTAN PEMBENTUKAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI  CRITICAL LEGAL STUDIES TERHADAP POLITIK HUKUM DAN OLIGARKI KEKUASAAN Ahmad Fadli
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/fwg9qw96

Abstract

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghadapi berbagai tantangan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Fenomena kemerosotan hukum terlihat dari proses legislasi yang dinilai kurang partisipatif, tidak transparan, serta cenderung mengakomodasi kepentingan elit politik dan ekonomi. Di sisi lain, penegakan hukum masih menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan hukum yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemerosotan pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia melalui perspektif Critical Legal Studies (CLS) yang dikembangkan oleh Roberto Mangabeira Unger dan Duncan Kennedy. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya bersifat netral dan objektif, melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan faktor ekonomi. Perspektif CLS menjelaskan bahwa hukum sering kali menjadi instrumen legitimasi kepentingan kelompok dominan sehingga menimbulkan kesenjangan antara cita-cita hukum dan praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pembentukan dan penegakan hukum yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.
KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI PERJANJIAN PERDATA: PERSPEKTIF KEADILAN KONTRAKTUAL DALAM PERLINDUNGAN KOMUNITAS LOKAL Frency Samuel S S; Appe Hamonangan Hutauruk; Hotman Sinambela
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 2 (2026): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/g37dgv93

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) telah berkembang dari sekadar tanggung jawab moral perusahaan menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR sering dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara perusahaan dan komunitas lokal sebagai penerima manfaat. Permasalahan muncul ketika perusahaan tidak melaksanakan kesepakatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kesepakatan CSR sebagai perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, implikasi hukum atas pelanggarannya, serta penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam memberikan perlindungan kepada komunitas lokal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan CSR memenuhi karakteristik sebagai perjanjian tidak bernama (innominaat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1319 KUHPerdata dan mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, bergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Prinsip keadilan kontraktual menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan hubungan hukum antara perusahaan dan komunitas lokal yang secara faktual berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang. Oleh karena itu, penguatan pengakuan terhadap kesepakatan CSR sebagai instrumen hukum perdata memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.
URGENSI PENGATURAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI ALAT BANTU PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Asrori Asrori; Dian Rosita; Febryan Alam Susatyo
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 2 (2026): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/9cr2vx72

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik penegakan hukum melalui pemanfaatan analisis data, identifikasi bukti digital, manajemen perkara, hingga pendukung pengambilan keputusan. Namun demikian, Indonesia belum memiliki pengaturan hukum yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan nasional serta berbagai instrumen internasional, termasuk European Union AI Act, OECD AI Principles, UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, dan NIST AI Risk Management Framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan mengenai transparansi algoritma, akuntabilitas, pengawasan manusia, tata kelola data, serta pertanggungjawaban hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi nasional yang menempatkan AI sebagai alat bantu dalam penegakan hukum dengan tetap menjamin prinsip due process of law, akuntabilitas, transparansi, proporsionalitas, dan pengawasan manusia.

Page 7 of 7 | Total Record : 67

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal Vol. 2 No. 4 (2026): Law Studies and Justice Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 2 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 1 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 1 No. 3 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - July_Sept (On Progress) Vol. 1 No. 2 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU) - June Vol. 1 No. 1 (2024): Law Studies and Justice Journal (LAJU)