cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tresnawati
Contact Email
tresnawati@maranatha.edu
Phone
+62222012186
Journal Mail Official
dialogia.iuridica@law.maranatha.edu
Editorial Address
Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha Jl. Surya Sumantri No. 65 Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, 40164
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Dialogia Iuridica
Published by Universitas Kristen Maranatha
ISSN : 20859945     EISSN : 25793527     DOI : https://doi.org/10.28932/di
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Administration Law; Banking Law; Business and Investment Law; Intellectual Property Law; Competition Law; Consumer Protection Law; Constitutional Law; Criminal Law; Medical Law; Environmental Law; Economic Law; Employment Law; Environmental Law; Franchise Law; Insurance Law; Private Law; Private International Law; Procedural Law; Public International Law; Taxation Law; Related Legal Issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 149 Documents
 2   3   4   5   6 
Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “SEPHORA” atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Undang-Undang Merek Tasya Safiranita; Sherly Ayuna Putri; Hazar Kusmayanti
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 1 (2017): Volume 9 Nomor 1 November 2017
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i1.734

Abstract

Brand is a sign in the form of pictures, names, words of letters, numbers, arrangement of colors, or combinations of those elements which have distinguishthing power and are used in goods or service trade activities. The terms in the brand, especially regarding the protection of famous brands, can actually be applied in the case of domain names. "There is a provision in the TRIPs that governs the issue of protection of this famous brand, and the public becomes bound by the provision because it has been ratified". The meaning is Article 16 (3) TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Article 16 (3) states that Article 6 bis of the Paris Convention on Protection of Industrial Property Rights shall apply, mutatis mutandis to goods and services which are not similar to goods and services to which a trademark has been registered.
PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA PERBANKAN TERHADAP PENCURIAN DATA NASABAH Lukmanul Hakim
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v10i1.918

Abstract

Cyber crime or cyber crime is basically an impact of technological developments that have changed the habit of the community that was originally conventional into a more modern habits or can be called a high technology society. This change of habit has resulted in a crime with the use of electronic devices as a crime medium. The main factor that resulted in the switching of these habits is the development of information technology combined with communication media and computer technology, which then produces a new device called Internet. The emergence of the Internet has resulted in a new interaction pattern in the life of society, which initially more real (real) changed into patterns of interaction masayakat which can be said to be virtual Keywords: Bank, Data Theft, Cyber.PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA PERBANKAN TERHADAP PENCURIAN DATA NASABAH
Judicial Review Towards Financial Status and Levies Management Mechanism of the Financial Services Authority (FSA) within the Republic of Indonesia's Financial System Demson Tiopan
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i2.969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji status keuangan OJK dalam sistem keuangan Negara Republik Indonesia, serta untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pengelolaan pungutan yang dilakukan oleh OJK dikaitkan dengan asas akuntabilitas dan proporsionalitas. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian empiris untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu menggunakan data primer dan sekunder, di mana data primer digunakan untuk mendukung penelitian data sekunder. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumenter dan wawancara langsung.Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat dikatakan; Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa status keuangan OJK dilakukan melalui pungutan terhadap industri keuangan merupakan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keuangan negara dalam UU Keuangan Negara dibandingkan dengan sistem keuangan yang dilakukan OJK. Kedua, mekanisme pengelolaan keuangan OJK dalam pungutan dan pengawasan sudah memenuhi asas akuntabilitas dan proposionalitas. Akan tetapi mengenai pelaporan belum sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas karena masih belum terserapnya anggaran OJK secara maksimal yang menunjukkan masih banyak kewajiban OJK yang seharusnya dilakukan belum terlaksana.  
IMPLEMENTASI PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI KOTA MATARAM Ali Kurnia Widi
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i2.970

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan perizinan penanaman modal di Kota Mataram yang mana merupakan daerah yang sangat berpotensi menjadi tempat para pelaku penanaman modal untuk melakukan investasi. Hal tersebut terlihat semakin banyaknya jumlah para pelaku penanaman modal yang mengurus perizinan kegiatan penanaman modalnya di Kota Mataram. Akan tetapi, tidak semua ketentuan perizinan penanaman moda tersebut dapat dilakukan secara lancar dan baik oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram terkait adanya kendala dalam pelayanan perizinan, Penelitian ini mengkaji tentang kendala-kendala dalam kegiatan penanaman modal dan mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membuat masyarakat mengerti tentang pentingnya pengurusan izin terkait dengan legalitas usahanya. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi kegiatan perizinan penanaman modal kepada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil  penelitian membahas tentang implementasi perizinan kegiatan penanaman modal  klasifikasi izin sesuai dengan jenis kegiatan usaha, kendala perizinan kegiatan penanaman modal antara lain adanya tim koordinasi teknis yang membuat birokrasi dianggap  lama oleh pelaku usaha, kegiatan percaloan yang menghambat kegiatan perizinan, keterbatasan fasilitas kerja, mutasi pejabat yang memunculkan kebijakan berbeda-beda dan juga membahas upaya pemerintah untuk menarik simpati masyarakat dalam hal mengurus legalitas usahanya, Pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan beberapa upaya diantaranya diluncurkannya program Sehari Pasti Jadi, program Izin Paket, dan menciptakan Standar Operasional Pelayanan.
TARIK ULUR KOMPETENSI ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE (Kajian Terhadap Prinsip Niet van Openbaar Orde dan Pacta Sunt Servanda Dalam Klausul Arbitrase) Ayu Atika Dewi
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i2.971

Abstract

Arbitration is an institution of dispute settlement based on arbitration agreements. An arbitration agreement may be an arbitration clause incorporated by a standing agreement or an arbitral agreement independent of its principal agreement. Based on the arbitration agreement, there are two principles named Niet van Openbaar Order and Pacta Sunt Servanda. Based on the principle of the arbitration clause of the Niet van Openbaar Order, the arbitration clause does not necessarily provide the competence of the arbitration body to resolve the dispute under arbitration agreements. Instead the principle of clause is Pacta Sunt Servanda provides absolute competence for the arbitration body to resolve the dispute. The existence of these two principles leads to a lack of interpretation of the absolute competence of arbitration among law practitioners. This study aims to find out how exactly the competence of arbitration institutions in settling disputes that have been bound arbitration agreement is based on the duality principle of Niet van Openbaar Order and Pacta Sunt Servanda arbitration clause in Indonesian law. The results of the study explained that the legislation in the legal system of Indonesia as stipulated in Law no. 30 of 1999 has expressly stated that absolute competence for arbitration institution as the institution of dispute settlement which is bound by arbitration agreement. Therefore, the legal practitioners should return to the legal norm in order not to happen again the tug of competence to adjudicate disputes between the arbitration institution and the court institution. With this it is expected that the legal certainty in the arbitration order can be enforced.
NOTARIS YANG MELAKUKAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI DOSEN Agus Setiawan
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i2.972

Abstract

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan Profesinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( selanjutnya disingkat UUJN ) dan diatur juga dalam Kode Etik Notaris. Notaris wajib mematuhi aturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Advokat, Legal Officer dan lain-lain. Salah satu profesi yang biasanya dirangkap oleh notaris adalah dosen namun pengembanan jabatan rangkap sebagai Notaris dan juga sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut terkadang menimbulkan keraguan mengenai boleh atau tidaknya rangkap jabatan sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut dilakukan. Keraguan ini berpotensi menimbulkan suatu perdebatan yang terkadang berujung pada kondisi ketidak-pastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah rangkap jabatan sebagai dosen/tenaga pengajar dapat dikategorikan sebagai Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Ikatan Notaris Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengembanan jabatan rangkap baik sebagai Notaris maupun juga sebagai dosen atau tenaga pengajar di suatu perguruan tinggi atau fakultas hukum atau program pasca sarjana dapat dibenarkan atau tidak melanggar UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia sepanjang perguruan tinggi tersebut berbentuk atau didirikan oleh badan hukum Yayasan (bukan didirikan atau berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta) dan/atau Notaris tersebut tidak merangkap jabatan sebagai (dosen yang berstatus) pegawai negeri.
Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia Rahel Octora
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i2.973

Abstract

Criminal law is a means for regulating public orders. Criminal law is prevailed by applying written law, because criminal law is bounded by legality principle. Formulation of legal substance in criminal law system is influenced by how the lawmaker formulate words to be communicated to the society.  It’s not only about a technical stage, but also related to theoretical aspect of law, about how rules enforceability, and how logical principles and legal reasoning applied in lawmaking process.  Formulation of rules in RKUHP still facing several problems. It’s interesting to know how legal theories should be applied in criminal law-making process. This research was done with normative juridical method.Primary legal materials such as regulations and secondary legal materials such as literature and legal theories were analyzed with deductive reasoning steps.  The conclusions, legal theories have corelation with lawmaking process,  as doctrine of  method. By understanding and performing it, hopefuly lawmakers can formulate ideal legal norms. Legal theories also required for preserving rationality of how criminal actions are formulated in the Code and avoiding fallacies in formulation of criminal conducts.  
Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lalu Heru Sujamawardi
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i2.974

Abstract

penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan  adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (,statute approach Pendekatan konseptual (statute approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach)  dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Sehingga dapat ditarik hasil penelitian bahwa  Penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam praktek penegakan hukum di wilayah hukum Polres Mataram selalu melihat perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau tidak berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang cukup dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijatuhkan baik dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan maupun sebagai korporasi dengan pidana penjara dan/atau denda. 
PENERAPAN SISTEM DARING TERPADU DALAM PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Lanny Lasmana
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i2.975

Abstract

Each person has different means to handle and to settle disputes. Dispute settlement can be conducted through various means, among others non-litigation and litigation. Non-litigation is conducted through the method of negotiation, mediation and consiliation, while litigation is conducted by going through the lane of civil lawsuit to the court. A dispute settlement process through the lane of civil lawsuit to the court requires a long process. Conventionally, civil lawsuit is submitted by the plaintiff against the defendant through the Chairperson of the Court at the domicile of the defendant. However, in the development, with the increase of cases submitted and registered with courts has led to long processes of lawsuit registration. Therefore, a breakthrough is needed for the registration processes of civil lawsuits at the courts to make registration more effective and efficient. On-line lawsuit registration could become a way out.This research is conducted by using the normative juridical method, supported by the sociological juridical method to complement it. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. While primary data are used as supporting data.The progress in technology and information opens the possibility to reduce and to optimize the integration of several functions, particularly the functions of the court registrar into one function. For instance, the receipt of dossiers of civil lawsuits can be conducted by online means, such is also with the registration of civil lawsuits. All those could be conducted without the need of meeting with the court registrar, dossier completion could be done online by by means of marking list of necessary matters (checklist) so that work efficiency can be achieved starting with the processof examination, summons, examination, and the making of minutes.
POLITIK HUKUM KENOTARIATAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA Laurensius Arliman S
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i2.976

Abstract

Notary is a public official who has the authority to make the authentic act and have other powers, as mentioned in the post of notary regulations or by other rules. That is, the notarial deed relates directly to the value of the dignity of the parties that promise. Appointments are expressed in deed, is the will submitted by the parties. Notary born as a result of legal needs in the community, can be seen by the increasing number of agreements set forth in a notarial deed. Law Politics greatly affect the existence of Notary. It can be seen from the legislation that had been out, to adjust the position of Notary in the running position. With the growing strengthening of existence Notary position, it will bring a better impact to Notary.

Page 4 of 15 | Total Record : 149

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2026): Dialogia Iuridica Journal Vol 18 No. 1 Year 2026 Vol. 17 No. 2 (2025): Dialogia Iuridica Journal Vol. 17 No. 2 Year 2025 Vol. 17 No. 1 (2025): Dialogia Iuridica Journal Vol. 17 No. 1 Year 2025 Vol. 16 No. 1 (2024): Dialogia Iuridica Journal Vol. 16 No. 1 Year 2024 Vol. 15 No. 2 (2024): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 2 Year 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 2 Year 2023 Vol. 15 No. 1 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 1 Year 2023 Vol. 14 No. 1 (2022): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 1 Year 2022 Vol. 13 No. 2 (2022): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.2 Year 2022 Vol. 13 No. 1 (2021): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.1 Year 2021 Vol. 12 No. 2 (2021): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 12 No. 1 (2020): Volume 12, Nomor 1, Tahun 2020 Vol. 11 No. 2 (2020): Volume 11 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 11 No. 1 (2019): Volume 11 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 10 No. 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019 Vol. 10 No. 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018 Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018 Vol. 9 No. 1 (2017): Volume 9 Nomor 1 November 2017 Vol. 8 No. 2 (2017): Volume 8 Nomor 2 April 2017 Vol. 7 No. 2 (2016): Volume 7 Nomor 2 April 2016 Vol. 7 No. 1 (2015): Volume 7 Nomor 1 November 2015 More Issue