Articles
30 Documents
<![CDATA[KAJIAN ATAS FORMULASI KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN ASET SUKARELA ]]>
<![CDATA[Ahmad Farhan]]>;
<![CDATA[Haula Rosdiana]]>
<![CDATA[ Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[MUC Tax Research Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61261/muctj.v1i1.13
<![CDATA[Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) yang salah satu pokok materinya meliputi kebijakan pengungkapan aset sukarela. Meski diharapkan dapat berimplikasi secara positif terhadap kehidupan masyarakat, namun tidak sedikit yang khawatir kebijakan ini dapat membawa dampak buruk di kemudian hari. Di sisi lain, kebijakan pengungkapan aset sukarela menimbulkan ketidakpastian karena masih banyak orang yang menilai kebijakan ini merupakan tax amnesty jilid dua. Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan salah satu bentuk dari tax amnesty, menganalisis dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengungkapan aset sukarela, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela, dan pemenuhan kriteria good tax policy menurut Joint Venture’s Tax Policy Group dengan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan kebijakan yang sama dengan kebijakan tax amnesty. Kemudian, fungsi pajak sebagai instrumen politik dijadikan dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Lalu, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela telah sejalan dengan konsep formulasi kebijakan model rasional sederhana yang dikemukakan oleh Patton dan Savicky. Kebijakan pengungkapan aset sukarela juga telah memenuhi konsep good tax policy.]]>
<![CDATA[PELUANG DAN TANTANGAN TRANSISI ENERGI: IMPLIKASI KEBIJAKAN PASCA PRESIDENSI G20 INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pandu Rizky Fauzi]]>
<![CDATA[ Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[MUC Tax Research Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61261/muctj.v1i1.14
<![CDATA[Perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 telah mendorong kenaikan permintaan energi global lebih tinggi dari periode sebelum pandemi. Sayangnya, pasokan energi menjadi terganggu dengan adanya perang di Ukraina, sehingga memicu terjadinya inflasi dan kekhawatiran terhadap keamanan energi di berbagai negara. Sebagai 80% konsumen energi dunia, negara G20 di bawah kepemimpinan Indonesia tentu berkewajiban memberikan kontribusi nyata dalam menjembatani isu keamanan energi dan isu transisi energi. Dengan menggunakan data sekunder dan studi literatur dari berbagai artikel ilmiah, publikasi lembaga internasional, dan artikel media, studi ini mencoba mengambil pendekatan multi-dimensi dalam mengulas isu transisi energi di tingkat G20 menggunakan analisis PESTLE. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan rujukan implikasi kebijakan yang perlu diambil Indonesia pasca komitmen pendanaan mekanisme transisi energi senilai USD 20 miliar. Selain itu, digunakan pula Model 5 Kekuatan Porter untuk melihat seberapa kompetitifnya industri energi bersih di tanah air sebagai mitra pemerintah dalam transisi energi. Hasilnya, langkah strategis yang disiapkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi sumbatan (bottleneck) transisi energi dan memperkuat aspek teknologi yang menjadi pengaktif (enabler) sudah sesuai dengan hasil analisis multi-dimensi yang disusun. Namun demikian, ke depan pemerintah juga perlu mengkaji sejumlah regulasi untuk menciptakan ekosistem energi bersih yang terintegrasi, memberi perhatian terhadap adanya biaya peralihan yang perlu ditanggung konsumen, dan menerapkan pajak karbon secara berkeadilan dan tepat sasaran untuk menurunkan keunggulan kompetitif produk-produk berbasis energi fosil. ]]>
<![CDATA[Desain dan Impelementasi Pengenaan PPN atas Teknologi Finansial di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andi Ulil Amri Burhan]]>
<![CDATA[ Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[MUC Tax Research Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61261/muctj.v1i1.18
<![CDATA[Perkembangan dunia digital yang semakin marak membuat beberapa bisnis yang sebelumnya digerakkan dengan konvensional saat ini menjadi modern dan tidak membutuhkan tatap muka contohnya jasa keuangan berupa teknologi finansial (financial technology/fintech). Fintech berkembang pesat di Indonesia dengan beragam bentuk mulai dari aplikasi perbankan, uang elektronik, P2P Lending, hingga crowdfunding. Salah satu bagian dari ekosistem fintech adalah regulasi yaitu perpajakan. Pemajakan atas kegiatan fintech dipandang berbeda setiap negara. Makalah ini disusun dengan tujuan menganalisis aturan yang saat ini diberlakukan di Indonesia. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui kajian literatur untuk menjelaskan kebijakan pengenaan PPN atas teknologi finansial. Dengan metode tersebut, diperoleh hasil bahwa pengaturan pemajakan khususnya PPN atas kegiatan fintech di Indonesia masih belum mengikuti kaidah dan prinsip sebagaimana PPN secara umum. Hal tersebut tercermin dari pengaturan di dalam PMK 69/2022 yang di dalamnya masih memisahkan antara jasa fintech yang dibebaskan dan yang dikenakan PPN. Dengan adanya pengenaan PPN atas jasa fintech ini tentu akan menimbulkan ambiguitas di masyarakat dan akan menyalahi prinsip netralitas dari PPN karena masyarakat akan memilih untuk menggunakan jasa yang menguntungkan tanpa harus membayar PPN.]]>
<![CDATA[Identifikasi Faktor Utama Penghindaran Pajak di Negara-Negara Berkembang: Sebuah Tinjauan Literatur ]]>
<![CDATA[Andi Ulil Amri Burhan]]>;
<![CDATA[Gunadi]]>
<![CDATA[ Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[MUC Tax Research Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61261/muctj.v1i1.22
<![CDATA[Penghindaran pajak merupakan masalah penting bagi hampir semua negara di dunia baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun identifikasi faktor utama yang menentukan penghindaran pajak di negara-negara berkembang belum cukup jelas dalam literatur secara umum. Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti melakukan tinjauan literatur dengan membatasi objek penelitian yaitu hasil studi yang langsung merujuk ke satu negara berkembang dan diterbitkan setelah tahun 2015 untuk mendapatkan kebaruan penelitian. Hasilnya, ditemukan 7 (tujuh) hasil studi yang akhirnya dijadikan objek pada penelitian ini. Dengan strategi tersebut, peneliti berkontribusi pada literatur dengan memberikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa moral pajak (tax morale) menjadi faktor utama dari aktivitas penghindaran pajak di negara berkembang yang diwakili oleh 5 (lima) sampel negara berkembang. Peneliti juga menemukan bahwa faktor lain di urutan kedua pemicu penghindaran pajak adalah pengetahuan perpajakan (tax knowledge) yang diwakili oleh 2 (dua) sampel negara berkembang. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Beberapa tahun terakhir, sejumlah besar literatur telah mempelajari penghindaran pajak, tetapi sebagian besar peneliti hanya menyelidiki masalah dari bidang ekonomi. Oleh karena itu, selain untuk berfokus pada determinan ekonomi tradisional penghindaran pajak, peneliti harus aktif mengeksplorasi faktor-faktor non-ekonomi. Hasil penelitian ini menempatkan faktor non-ekonomi sebagai faktor utama aktivitas penghindaran pajak di negara berkembang.]]>
<![CDATA[PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR TERHADAP EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA TAHUN 2010-2019 ]]>
<![CDATA[Octavira Permata Putri]]>;
<![CDATA[Akhmad Jayadi Jayadi]]>
<![CDATA[ Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[MUC Tax Research Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61261/muctj.v1i1.24
<![CDATA[Ekspor non migas menjadi sumber penopang neraca perdagangan Indonesia, dan merupakan komoditas yang lebih bisa diproduksi dalam jangka panjang dibanding migas. Penelitian tentang determinan ekspor non migas belum banyak dilakukan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar terhadap ekspor non-migas Indonesia selama tahun 2010-2019. Penelitian ini menggunakan data panel yang bersumber dari World Bank. Metode dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yaitu gabungan dari data time series dan cross section dengan estimasi menggunakan metode Feasible Generalized Least Square (FGLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap ekspor non-migas Indonesia tahun 2010-2019, sedangkan variabel inflasi dan nilai tukar tidak mempengaruhi ekspor non-migas tahun 2010-2019. Sementara, secara simultan variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar secara bersama-sama tidak mempengaruhi ekspor non-migas Indonesia tahun 2010-2019.]]>
<![CDATA[DETERMINAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCEIVED NET BENEFIT WAJIB PAJAK DAERAH PADA PENERAPAN TAX MONITORING ]]>
<![CDATA[Devara Aisyah Putri]]>;
<![CDATA[Damas Dwi Anggoro]]>;
<![CDATA[Aleyda Farihatus Shofwah]]>
<![CDATA[ Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 2 No 1 (2024): Vol. 2 No. 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[MUC Tax Research Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61261/muctj.v2i1.30
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai kebermanfaatan yang dirasakan wajib pajak dalam penerapan Tax Monitoring berdasarkan Updated Information System (IS) Success Model. Variabel perceived usefulness dan confirmation juga ditambahkan untuk dalam penelitian ini untuk melengkapi variabel yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Sampel yang digunakan sebanyak 81 responden wajib pajak terpasang Tax Monitoring yang terdaftar di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang didistribusikan secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi, kualitas layanan, dan perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan kualitas sistem dan confirmation berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, serta kepuasan pengguna berpengaruh terhadap nilai kebermanfaatan yang dirasakan.]]>
<![CDATA[ANALISIS BEHAVIORAL INTENTION PADA PENERAPAN TAX MONITORING MENGGUNAKAN MODEL UTAUT2 ]]>
<![CDATA[Rihadatul A’isy Putri Dianfah]]>;
<![CDATA[Damas Dwi Anggoro]]>;
<![CDATA[Aleyda Farihatus Shofwah]]>
<![CDATA[ Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 2 No 1 (2024): Vol. 2 No. 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[MUC Tax Research Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61261/muctj.v2i1.31
<![CDATA[Dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah dan pelayanan, pemerintah daerah membuat suatu inovasi kebijakan dengan menyediakan layanan berbasis teknologi berupa tax monitoring. Melalui penerapan tax monitoring diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo, namun masih banyak objek pajak yang belum sepenuhnya memaksimalkan inovasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi behavioral intention atau niat perilaku penggunaan wajib pajak dalam menggunakan tax monitoring menggunakan model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2 (UTAUT2) yang telah dimodifikasi dengan menghilangkan variabel price value dan menambahkan variabel trust. Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 83 responden wajib pajak yang terdaftar di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Analisis data menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) yang terdiri atas evaluasi outer model dan inner model, menggunakan aplikasi Partial Least Square (PLS) 3.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel performance expectancy dan habit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention. Kemudian variabel effort expectancy, social influence, facilitating condition, hedonic motivation, dan trust tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention pada penerapan tax monitoring.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Kualitas Layanan E-Filing: Metode E-GovQual dan Importance-Performance Analysis (IPA) ]]>
<![CDATA[Aulia Azzahra Nur Listiarti]]>;
<![CDATA[Caecilia Widi Pratiwi]]>;
<![CDATA[Sulistining Trimulyani]]>
<![CDATA[ Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 2 No 1 (2024): Vol. 2 No. 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[MUC Tax Research Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61261/muctj.v2i1.33
<![CDATA[E-filing adalah salah satu layanan electronic government di Indonesia yang dilakukan secara online dan real-time melalui situs web Direktorat Jendral Pajak (DJP). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi persepsi pengguna, mengidentifikasi atribut yang perlu diperbaiki, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan 4 variabel (efisiensi, kepercayaan, keandalan, dukungan masyarakat) dari E-GovQual yang terdiri dari 20 indikator, dan variabel kepuasan pengguna yang terdiri dari 3 indikator yang menjadi dasar penentuan kuesioner. Sampel penelitian terdiri dari 120 responden wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Jabodetabek, dipilih dengan menggunakan teknik non probability sampling berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling). Hasil penelitian menunjukan rata-rata tingkat kesesuaian sebesar 100,61% dengan nilai Gap sebesar 0,03% menandakan bahwa kinerja layanan sudah memenuhi harapan pengguna. Terdapat 2 atribut yang memerlukan prioritas perbaikan, yaitu informasi yang ditampilkan pada aplikasi e-filing adalah informasi terbaru (EF6) dan aplikasi e-filing berjalan dengan baik saat menggunakan browser pada komputer/laptop/gadget saya (RB5). ]]>
<![CDATA[PENGARUH DIVERSITAS SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP CAPAIAN PENERIMAAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Elam Sanurihim Ayatuna]]>
<![CDATA[ Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 2 No 2 (2024): Vol. 2 No. 2 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[MUC Tax Research Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61261/taxpedia.v2i2.36
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diversitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap capaian penerimaan pajak. Diversitas SDM yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup proporsi pegawai wanita, usia, dan latar belakang pendidikan pegawai. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Laporan Tax Administration 2023 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2021. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel. Sementara analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara diversitas SDM dan capaian penerimaan pajak. Hasilnya, proporsi pegawai wanita dan proporsi pegawai muda berpengaruh negatif namun tidak signifikan pada capaian penerimaan pajak, sementara proporsi pegawai yang memperoleh pendidikan pascasarjana berpengaruh positif dan signifikan pada capaian penerimaan pajak. ]]>
<![CDATA[ANALISIS RENCANA PENERAPAN CUKAI TERHADAP MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN SEBAGAI EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI ]]>
<![CDATA[Maulana Ma'ruf]]>;
<![CDATA[Alfita Rakhmayani]]>
<![CDATA[ Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 2 No 2 (2024): Vol. 2 No. 2 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[MUC Tax Research Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61261/taxpedia.v2i2.37
<![CDATA[Penderita penyakit tidak menular seperti diabetes melitus di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang semakin tinggi menjadi suatu permasalahan bagi kesehatan, utamanya pada penyakit tidak menular seperti penyakit diabetes, obesitas dan lain sebagainya. Cukai digambarkan mampu menjadi salah satu alat pengendalian atas konsumsi barang–barang yang memiliki eksternalitas dampak negatif, terutama pada masalah kesehatan. Penelitian ini bermaksud membahas tentang rencana pemerintah dalam menerapkan kebijakan atas cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan dari sudut pandang kesehatan dan industri. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas faktor yang berkaitan dengan rencana kebijakan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia. Metode penelitian kualitatif telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan data wawancara dan studi terdahulu untuk menjawab tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa minuman berpemanis dalam kemasan sesuai dengan kriteria barang kena cukai yang ada. Perubahan harga produk dengan berdasarkan desain cukai yang ada mendorong pelaku industri minuman berpemanis dalam kemasan melakukan reformulasi produknya menjadi lebih sehat. Menariknya, desain barang kena cukai yang nantinya akan diterapkan ditujukan pada industri minuman pabrikasi. Fakta di lapangan dan berdasarkan hasil riset terdahulu membuktikan minuman manis kekinian memiliki kadar gula cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan, salah satunya dengan pengenaan cukai.]]>
