cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dyan Wahyu Nugroho
Contact Email
wahyu.nugroho@muctri.org
Phone
+6281314557919
Journal Mail Official
institute@muctri.org
Editorial Address
MUC Building, Jl. TB Simatupang No.15 Jakarta, Indonesia 12530
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Taxpedia
Published by MUC Tax Research Institute
ISSN : 29875366     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.61261/taxpedia
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) is a peer-reviewed and open-access academic journal published by MUC Tax Research Institute. TAXPEDIA aims to be a media of publication of scientific papers as well as critical media and exchange of ideas for national and international practitioners and academics on various taxation, economics, and accounting issues based on the results of studies or field research and literature.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Peran Pajak Lingkungan, Pembangunan Keuangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Lingkungan Berkelanjutan di Negara D-8 Fajriyatul Abadiyah
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 2 (2023): November 2023
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/muctj.v1i2.38

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya upaya penerapan lingkungan berkelanjutan dalam pencapaian program 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) yang menjadi isu paling pelik di seluruh dunia. Tujuan penelitian ini untuk menguji peran dari pajak lingkungan, perkembangan keuangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan berkelanjutan di negara eight development. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode analisis regresi data panel oleh Stata 14. Populasi yang digunakan yakni negara-negara yang masuk kedalam kelompok eight development countries. Data penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari World Development Indicators (WDI), International Monetary Fund (IMF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selama periode pengamatan 2011-2020. Berdasarkan pemilihan model estimasi terbaik random effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap lingkungan berkelanjutan di negara D-8. Sedangkan perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap lingkungan berkelanjutan di negara D-8, dengan demikian semakin tinggi indeks perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ada kemungkinan akan berdampak pada jumlah energi yang dikonsumsi selain jumlah total emisi karbon dioksida yang digunakan. Mengingat hal ini, sangat penting bagi para pembuat kebijakan mengoptimalkan konsekuensi hukum terkait kepatuhan pajak lingkungan terutama bagi industri besar dan melakukan perjanjian kerja sama internasional agar memastikan konsep SDG’s tercapai.
DAMPAK KEBIJAKAN SIMPLIFIKASI LAYERING TARIF CUKAI TERHADAP FENOMENA MEROKOK PADA USIA REMAJA DI INDONESIA Endrah Ilham Purna Irawan
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 2 No 2 (2024): Vol. 2 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v2i2.40

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan penyederhanaan tarif sigaret terakhir dari sebelas menjadi sembilan golongan yang diatur dengan PMK nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap fenomena merokok pada remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan Fishbone diagram. Hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan simplifikasi layering menurunkan rata-rata prevalensi konsumsi sigaret remaja sebesar 2 (dua) persen. Penyederhanaan tarif cukai berdampak pada produk-produk sigaret, berupa penurunan konsumsi rumah tangga pada semua golongan tarif cukai. Kebijakan penyederhanaan  layering cukai dan peningkatan tarif cukai secara bertahap dalam target jangka panjang untuk menurunkan konsumsi sigaret di Indonesia sebaiknya terus dilakukan dengan mempertimbangkan potensi kenaikan sigaret ilegal, dampak pada kesehatan, penerimaan negara dan ketenagakerjaan. Secara umum perubahan harga akan berdampak pada pengurangan konsumsi sigaret rumah tangga di Indonesia terutama di kalangan perokok perempuan yang lebih peka terhadap harga. Penerimaan cukai yang meningkat berdampak pada kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan bisa digunakan untuk program-program penegakan hukum dan kesehatan. Selain kebijakan simplifikasi layering tarif cukai, prevalensi remaja merokok dapat diturunkan dengan mengurangi tindakan hukuman pada remaja yang merokok, dalam bentuk penyediaan layanan berhenti merokok di sekolah dan sosialisasi untuk tidak coba-coba merokok.
ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KRIPTO BERDASARKAN ASAS THE FOUR MAXIMS DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA Krisna Ganda Saputra -; Jauzaa Haaniyah Samosir; Adhwaa Inggar Lanti Hadi
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 2 No 2 (2024): Vol. 2 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v2i2.41

Abstract

Aset Kripto semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah investor kripto di Indonesia menembus 16,1 juta dan menjadi salah satu potensi penerimaan pajak yang besar. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas aset kripto terbilang masih cukup baru, sehingga memerlukan formula kebijakan yang efektif dan tepat. Besarnya penerimaan pajak atas aset kripto bergantung pada total transaksi kripto. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan PPh atas aset kripto yaitu PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dengan menggunakan asas The Four Maxims. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan PPh atas transaksi kripto telah sesuai dengan asas The Four Maxims dan memiliki potensi dalam peningkatan pendapatan negara. Namun, pengenaan pajak kripto ini harus disertai dengan kehati-hatian agar mampu mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
TRADE-OFF EKSTENSIFIKASI CUKAI ATAS GULA: ANALISIS DAMPAK PEREKONOMIAN : Indonesia Bryan Gautama; Sessa Tiara Maretaniandini; Didik Purwanto
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 2 (2023): November 2023
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/muctj.v1i2.42

Abstract

Diabetes melitus menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Diabetes umumnya disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan yang mengandung gula berlebih. Kebijakan ekstensifikasi cukai gula dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap gula. Namun, pengenaan cukai akan menimbulkan trade-off, sehingga pemerintah harus memilih antara prioritas kesehatan atau ekonomi. Penelitian ini bertujuan sebagai justifikasi untuk menentukan objek cukai gula dan untuk menentukan dampak ekonomi akibat kebijakan cukai atas gula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan metode studi pustaka. Pendekatan kuantitatif menggunakan model input-output (IO) untuk menentukan dampak perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cukai atas gula telah dilakukan di beberapa negara. Indonesia memiliki urgensi yang tinggi untuk menerapkan kebijakan cukai atas gula melalui gula hablur. Pengenaan cukai atas gula akan menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar 0.86%-2,57% dari target cukai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Nilai penerimaan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan penurunan output dan nilai tambah bruto mendorong manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatif pada ekonomi. Trade-off antara ekonomi dan kesehatan tidak tampak secara signifikan. Tambahan government spending akan memberikan dampak positif secara makro. Dengan demikian kebijakan pengenaan cukai menjadi lebih efektif apabila dilakukan kebijakan stimulus sektor terdampak.
Does Information and Communication Technology Elevate Tax Revenue? Panel Data Analysis Using Indonesian Setting Siswantoro
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 2 (2023): November 2023
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/muctj.v1i2.43

Abstract

Tax ratio in Indonesia is persistently below the international standard of 15%. Apart from that, there were only three periods recorded in the last 16 years where the realization of tax revenues exceeded the targets. This indicates that the tax authority’s performance in Indonesia is nonoptimal. It is necessary to integrate digitalization in the tax system by seeking the use of Information and Communication Technology (ICT) to maximize tax revenue performance. The aim of this research is to examine the impact of ICT developments with the dimensions of access and infrastructure, use and skills on tax revenues in 34 provinces in Indonesia in 2017-2021. This research also considers control variables including Gross Regional Domestic Product (GRDP), foreign direct investment, population, inflation and the Covid-19 pandemic. A total of 170 panel data were evaluated using a fixed effect model approach. All data was obtained from the Indonesian Statistics Bureau (BPS). The research results show that only the dimension of use has a positive and significant influence on regional tax revenues. The dimensions of access and infrastructure, and skills, have a positive but not significant influence on regional tax revenues. The control variables that influence tax revenues in Indonesia are GRDP, population, and the Covid-19 pandemic, while foreign investment and inflation have no significant effect on tax revenues. At the end, this research also suggests further studies to know the influence of dimensions of ICT use on tax revenues under various conditions.
Transformasi Sistem Perpajakan Menggunakan Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Penyimpangan Iman Supriadi
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 2 No 1 (2024): Vol. 2 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/muctj.v2i1.44

Abstract

Sistem perpajakan yang efisien, adil, dan transparan penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi dalam sistem perpajakan saat ini, seperti kesulitan dalam memverifikasi informasi, potensi manipulasi data, dan kurangnya transparansi dalam proses perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi untuk mengatasi masalah tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi transformasi sistem perpajakan melalui penggunaan teknologi blockchain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus untuk menganalisis transformasi sistem perpajakan dengan teknologi blockchain. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, menggunakan sumber utama seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, laporan penelitian, dan sumber daya elektronik terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan, membaca, dan menyusun data berdasarkan tema seperti keuntungan dan kendala penggunaan blockchain dalam perpajakan. Validitas data dijaga dengan menggunakan sumber yang valid dan terpercaya, serta menjaga objektivitas dalam interpretasi dan analisis data dengan meminimalkan bias peneliti. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi blockchain dalam sistem perpajakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi penyimpangan. Dengan membangun register transaksi terdesentralisasi, blockchain dapat menyediakan bukti otomatis dan transparan tentang transaksi perpajakan, mengurangi peluang manipulasi atau korupsi data. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang manfaat transformasi sistem perpajakan menggunakan teknologi blockchain. Implementasi blockchain dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan pada proses perpajakan. Artikel ini juga mendorong otoritas perpajakan dan pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan adopsi teknologi blockchain sebagai solusi untuk memperkuat integritas sistem perpajakan.
Adapting Indonesia’s Tax Incentive Strategy In The Post Pillar Two Era Johanes Glorinus Saragih
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 2 (2023): November 2023
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/muctj.v1i2.47

Abstract

Indonesia, as a developing country striving for economic growth and technological advancement, faces the imperative challenge of re-evaluating its tax incentive regime in light of the global tax landscape's recent transformation through BEPS Action 1 Pillar Two. Using qualitative research methodology, this study delves into the framework of Pillar Two and its implications for Indonesia's tax incentives policy. This paper highlights the pressing need for Indonesia to recalibrate its tax incentive strategy and proposes that Research and Development (R&D) tax incentives as a promising solution, specifically focusing on input R&D activities that are compliant with The Global Anti-Base Erosion (GloBE) rules. This study examines the potential of R&D tax incentives to stimulate innovation, attract foreign investments, and ultimately contribute to long-term economic growth. As Indonesia charts its path toward economic prosperity, rethinking its tax incentive policy is paramount.
UPAYA PENCEGAHAN PENGENAAN PAJAK BERGANDA TERHADAP PEKERJA REMOTE INDONESIA PADA PERUSAHAAN ASING DI LUAR NEGERI Tasya Yonetha Mansjoer; Tio Naulita Aritonang; Sony Putri Lestari Sihombing
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v3i1.48

Abstract

Pandemi COVID-19 membuat para pekerja kesulitan untuk melakukan pekerjaan di wilayah kantor. Salah satu alternatif yang marak dilakukan adalah dengan melakukan pekerjaan jarak jauh (remote working). Hal ini didukung pula dengan lahirnya era Revolusi Industri yang menargetkan fleksibilitas dan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan. Sistem kerja jarak jauh ini melahirkan pertautan antara negara pekerja dan negara perusahaan asing,     yang     menimbulkan suatu permasalahan terkait kewenangan pemungutan pajak sebab setiap negara memiliki sistem pemungutan pajak yang berbeda-beda. Salah satu masalah yang timbul adalah pengenaan pajak berganda (double taxation) terhadap subjek dan objek pajak yang sama. Pengenaan pajak berganda ini tentunya merugikan pekerja karena penghasilannya akan dikenakan dua kali pemungutan. Dengan demikian, diperlukan suatu upaya untuk mencegah pengenaan pajak berganda pada pekerja remote sehingga pengenaan pajak nantinya tidak akan merugikan hak-hak para pekerja remote. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis produk hukum berupa peraturan dengan melihat kondisi di masyarakat yang terjadi secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum pekerja remote sebagai wajib pajak di Indonesia serta upaya pencegahan pengenaan pajak berganda terhadap pekerja remote yang bekerja pada perusahaan asing di luar negeri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pekerja remote berdasarkan hukum positif di Indonesia, yaitu hukum perpajakan, merupakan subjek pajak orang pribadi yang termasuk wajib pajak. Dengan demikian, pengenaan pajak berganda (double taxation) atas penghasilan pekerja remote dapat dicegah, salah satunya dengan menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty agar tidak merugikan hak para pekerja remote.
EKSTENSIFIKASI CUKAI JUNK FOOD DI INDONESIA SEBUAH KAJIAN PEMETAAN POTENSI DAN TANTANGAN MELALUI POLICY-TEST: indonesia Sessa Tiara Maretaniandini; Didik Purwanto; Bryan Habib Gautama
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 2 No 1 (2024): Vol. 2 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/muctj.v2i1.50

Abstract

Konsumsi masyarakat Indonesia mengalami pergeseran preferensi menjadi makanan cepat saji (junk food) karena terjangkaunya harga dan mudahnya aksesibilitas produk ini. Alhasil, tren konsumsi yang demikian mengantarkan Indonesia pada tingginya prevalensi diabetes dan obesitas. Tidak hanya itu, industri yang kian tumbuh subur ini turut menyumbang sampah, emisi karbon, dan polusi yang merugikan ekologi Indonesia. Menyikapi eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh junk food, ekstensifikasi cukai pada junk food dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi dan tantangan ekstensifikasi cukai junk food di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan scoping review dan metode kuantitatif dengan pendekatan simulasi. Pendekatan scoping review untuk memetakan potensi dan tantangan ekstensifikasi cukai junk food secara deskriptif. Pendekatan simulasi ditujukan untuk menghitung potensi penerimaan cukai dari junk food pada beberapa asumsi tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa junk food berpotensi untuk ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) baru mengacu pada lima aspek policy test, tetapi terdapat pula beberapa tantangan dalam implementasinya.
THE ANALISIS FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN (STUDI KASUS BIAYA JASA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR) Benny Ardiansyah; Nico Wahyudi
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 2 No 2 (2024): Vol. 2 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v2i2.56

Abstract

Deprivatisasi sektor layanan publik, termasuk industri pengelolaan air bersih, terjadi di berbagai negara. Pengelolaan air bersih di Indonesia dilakukan oleh Perusahaan Daerah yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi). Salah satu masalah yang mengganjal bagi Perpamsi dalam penyediaan air bersih bagi publik adalah tingginya beban pajak, yaitu Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), Pajak Air Permukaan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bahkan terdapat pengenaan PPN atas BJPSDA, sehingga mereka mengusulkan diberikannya fasilitas PPN dibebaskan atas jenis jasa ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pemberian fasilitas PPN dibebaskan atas BJPSDA. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif yang bersifat explanatory study. Metode penelitian menggunakan prinsip pengenaan PPN berdasarkan Ottawa Framework sebagaimana direkomendasikan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Pemberian fasilitas PPN harus memenuhi prinsip umum : netralitas, efisiensi, efektifitas dan keadilan, kepastian dan, kesederhanaan serta fleksibilitas. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan PPN dibebaskan atas BJPSDA berpotensi melanggar prinsip netralitas, efisiensi, efektifitas dan kepastian, dan kesederhanaan. Sementara itu prinsip kepastian dan keadilan, serta fleksibilitas dapat terpenuhi.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): November 2025 Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025 Vol 2 No 2 (2024): Vol. 2 No. 2 (2024): November 2024 Vol 2 No 1 (2024): Vol. 2 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol 1 No 2 (2023): November 2023 Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023