cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dyan Wahyu Nugroho
Contact Email
wahyu.nugroho@muctri.org
Phone
+6281314557919
Journal Mail Official
institute@muctri.org
Editorial Address
MUC Building, Jl. TB Simatupang No.15 Jakarta, Indonesia 12530
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Taxpedia
Published by MUC Tax Research Institute
ISSN : 29875366     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.61261/taxpedia
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) is a peer-reviewed and open-access academic journal published by MUC Tax Research Institute. TAXPEDIA aims to be a media of publication of scientific papers as well as critical media and exchange of ideas for national and international practitioners and academics on various taxation, economics, and accounting issues based on the results of studies or field research and literature.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Analisis Resiko Penerimaan Pajak Negara Menggunakan Model Lagrange Quadratic Programming Agus Fachrur Rozy; Ahmad Fitri
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 1 No 2 (2023): November 2023
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/muctj.v1i2.58

Abstract

Pendapatan pajak adalah salah satu sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah di seluruh dunia. Pendapatan ini digunakan untuk mendukung berbagai program dan proyek yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi telah memberikan dampak signifikan terhadap bagaimana pajak dikumpulkan dan dikelola. Pada saat yang sama, risiko dan peluang dalam penerimaan pajak negara telah berkembang. Dalam penelitian ini, data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun pada bulan Agustus 2023 menjadi titik fokus utama. Analisis akan dilakukan terhadap informasi mengenai penerimaan pajak, khususnya perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah tercapai. Metode Lagrange Quadratic Programming, diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga mengenai kinerja penerimaan pajak dalam APBN pada periode tersebut. Pajak Penghasilan (PPh) (x_1) mengalami lonjakan yang signifikan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (x_2) turun drastis, sehingga perlu diterapkan kebijakan dan pengawasan yang efektif. Pajak Bumi Bangunan (PBB) (x_3) mengalami kenaikan, memerlukan peningkatan kepatuhan dan evaluasi kebijakan. Pajak Lainnya (x_4) mengalami penurunan, sehingga perlu dilakukan tinjauan kebijakan dan peningkatan kepatuhan. Hasil dari analisis ini akan menghasilkan rasio-rasio yang mencerminkan kontribusi masing-masing unit atau komponen dalam mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Ketika nilai rasio positif, hal ini menunjukkan bahwa unit terkait memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Sebaliknya, nilai rasio negatif mengindikasikan dampak negatif yang besar dari unit atau komponen tersebut.
EFEKTIVITAS NUDGE TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: STUDI PADA KPP PRATAMA SUKABUMI Robi Fajar Bahari; Akhmad Solikin
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v3i1.66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas intervensi nudge baik deterrence maupun non deterrence terhadap peningkatan niat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi. Non deterrence nudge yang digunakan terdiri atas dua pendekatan, yaitu pendekatan norma sosial dengan model minority norm dan pendekatan barang publik yang menggabungkan model gain frame dan loss frame. Penelitian dilakukan terhadap 160 sampel yang didapat dengan metode non probability sampling berupa sampling insidental yang dibagi ke dalam empat kelompok berbeda berdasarkan jenis nudge, termasuk kelompok kontrol, sehingga tiap-tiap kelompok terdiri atas 40 anggota. Niat kepatuhan pajak diukur dengan kriteria kepatuhan sukarela yang menggunakan instrumen kuisioner      untuk mengukur kepatuhan mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, benar, dan jelas, mengirimkan SPT tepat waktu, dan menghitung dan membayar pajak terutang yang disebar secara online melalui media sos     ial. Bentuk desain penelitian ini adalah post-test only control design dan analisis data dilakukan dengan one way ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nudge dengan pendekatan norma sosial paling efektif dalam meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Sukabumi relatif terhadap kelompok kontrol dibandingkan dengan pendekatan deterrence dan barang publik yang berhasil menambah tingkat kepatuhan pajak sebesar 9,05 persen. Sementara itu, analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa deterrence nudge menurunkan niat kepatuhan pajak.
ANALISIS ASAS PEMUNGUTAN PAJAK DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK Pablo Dwipa Ananta Siregar
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v3i1.75

Abstract

Pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan konsep penghapusan sanksi bagi Wajib Pajak (WP) yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Pengampunan pajak merupakan salah satu bentuk insentif pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan WP. Data yang didapat oleh fiskus juga akan digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan. Dengan dasar tersebut, pemerintah menambahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak sebagai salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2025. Untuk dibakukan sebagai kebijakan perpajakan, pengampunan pajak hendaknya memenuhi asas-asas pemungutan pajak, yaitu revenue productivity, equality, dan ease of administration. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang pengesahan RUU Pengampunan Pajak sebagai Undang-Undang dan dilakukan dengan menilik penegakan asas-asas pemungutan pajak dalam program Pengampunan Pajak pada tahun 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 2022 melalui penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan metode tinjauan pustaka sistematis (SLR) serta menggunakan sumber sekunder melalui undang-undang, buku, dan penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengampunan pajak hanya memenuhi asas revenue productivity, tetapi belum memenuhi asas equality dan ease of administration. Pengampunan pajak mendistorsi asas equality dengan menghilangkan sanksi bagi WP pelanggar ketentuan perpajakan. RUU Pengampunan Pajak juga meluluhkan asas ease of administration pada aspek certainty karena menghilangkan sanksi yang merupakan salah satu alat penegakan hukum.
ANALISIS PAJAK ATAS ROBOT DAN OTOMATISASI SEBAGAI LANGKAH DALAM MENANGGULANGI TINGKAT PENGANGGURAN TEKNOLOGI Caezar Putra Shidqie
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v3i1.76

Abstract

Perkembangan teknologi berimplikasi pada masifnya pemanfaatan teknologi mesin robot dan juga otomatisasi lainnya dalam kegiatan usaha karena keefektifan dan keefisienannya. Akan tetapi, hal tersebut kemudian menimbulkan suatu problematika baru secara global, yakni pengangguran teknologi karena tergantikannya tenaga kerja manusia dengan teknologi mesin robot dan otomatisasi lainnya. Penelitian ini menyikapi tingkat pengangguran di Indonesia yang berada di posisi tertinggi se-Asia Tenggara, terlebih dengan adanya fenomena bonus demografi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengusung implementasi pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi di Indonesia dari sejumlah aspek, seperti skema, implementasi di negara lain, tantangan yang timbul, dan juga rekomendasi yang dinilai dapat menjadi jalan keluar dari persoalan tersebut. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menjadikan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan metode kualitatif secara interpretif terkait urgensi pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi lainnya di Indonesia. Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan pajak atas robot dan otomatisasi dapat menjalankan fungsi regulerend pajak, yakni untuk mengendalikan tingkat pemanfaatan robot dan otomatisasi lainnya untuk menekan angka pengangguran teknologi. Adapun, penelitian ini mengkaji      pula implementasi dari pajak atas robot dan otomatisasi lainnya yang telah berlangsung di negara lain      sekaligus mengeksplorasi berbagai problematika yang berpotensi timbul dari pajak-pajak tersebut      beserta      rekomendasi yang menjawab sejumlah problematika tersebut.
VAT AND DROPSHIPPING IN THE DIGITAL ECONOMY: A COMPARATIVE LEGAL PERSPECTIVE FROM INDONESIA, AUSTRALIA, AND SINGAPORE Anita Cahya Pratiwi; Murwendah
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v3i1.81

Abstract

The development of information technology currently enables offline community activities to occur online. The internet enhances the economy via electronic business transactions. The substantial increase in internet commerce transactions corresponds with the emergence of dropshipping, a sales model intended for individuals seeking to establish a business with minimal financial investment. Unlike electronic commerce transactions, dropshipping is also subject to tax. This study employs a descriptive qualitative approach to examine and contrast the implementation of VAT in dropshipping models in Indonesia, Australia, and Singapore. The results show that VAT collection on dropshipping complies with the legal characteristics of VAT and the concept of certainty. Nonetheless, there are no explicit regulations governing dropshipping in Indonesia, thus necessitating the examination of VAT collection practices in Australia and Singapore. The Directorate General of Taxes must establish regulations for enterprises engaged in dropshipping to ensure that those liable for VAT are acknowledged as taxable entrepreneurs under VAT legislation. This study emphasizes the need to develop specific regulations in response to the expanding scale and tax potential of dropshipping, focusing on transaction mechanisms and VAT obligations to ensure compliance and legal clarity.
SPATIAL CLUSTERING AND MACHINE LEARNING TO OPTIMIZE CARBON TAX DESIGN ACROSS ECONOMIC-ENVIRONMENTAL JURISDICTIONS Iman Supriadi
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v3i2.89

Abstract

This study focuses on designing a carbon tax policy based on spatial clustering and machine learning to identify optimal jurisdictions based on environmental-economic performance. The research aims to identify spatial  patterns of environmental-economic performance across 38 countries, cluster countries based on similarity profiles using data-driven clustering methods, model the relationship between carbon prices/taxes, economic indicators, and environmental indicators, and recommend optimal carbon tax ranges for each jurisdictional cluster. Adopting a quantitative approach, this study utilizes secondary data from 38 countries, encompassing variables such as carbon prices/taxes, GDP, carbon emissions, energy consumption, industrial contribution to GDP, Environmental Performance Index (EPI), and climate change scores. The analysis employs Ward's hierarchical clustering method and evaluates silhouette coefficients to assess clustering validity. The results classify countries into five distinct clusters with varying environmental-economic characteristics. Developed nations with high environmental performance (e.g., Sweden, Norway, Denmark) are recommended to implement high carbon taxes (USD 100–150 per ton CO₂), while developing countries with high emission intensity (e.g., Indonesia, Kazakhstan) are advised to adopt low initial rates (<USD 15 per ton CO₂). Transitional economies are suggested to implement intermediate rates (USD 20–60 per ton CO₂). This study underscores the necessity of carbon tax policy differentiation based on economic capacity and environmental performance, as well as the importance of international cooperation in technology transfer and energy transition financing. The theoretical contribution lies in integrating Pigouvian Tax frameworks, spatial approaches, and machine learning to develop a more adaptive environmental fiscal policy design.
CARBON TAX AND CARBON EMISSIONS IN ASEAN: EXPLORING THE MODERATING ROLE OF RENEWABLE ENERGY PENETRATION Fajriyatul Abadiyah; Irna Bontor Febyola
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v3i2.92

Abstract

This study examines the impact of carbon tax implementation on per capita carbon emissions in ASEAN countries, highlighting the moderating role of renewable energy within the national energy mix. Motivated by the urgent need to balance economic growth with emission reduction in developing regions, the research applies a quantitative approach using Dynamic Panel Generalized Method of Moments (GMM) with secondary data from the World Bank, OECD, IMF, and IEA covering 2010–2023. The findings reveal that adopting a carbon tax significantly reduces carbon emissions, confirming its effectiveness as a fiscal environmental policy instrument. Moreover, the share of renewable energy not only directly reduces emissions but also enhances the effectiveness of the carbon tax, indicating a strong synergistic effect when both policies are implemented simultaneously. The interaction between carbon tax and renewable energy proves to be significantly negative, suggesting that countries with higher renewable energy penetration benefit more from carbon tax policies. Among control variables, economic growth and urbanization are associated with higher emissions, while trade openness shows no significant effect. These results provide critical implications for ASEAN policymakers to integrate carbon taxation with renewable energy expansion strategies and reinvest tax revenues in green technology development. The study contributes novel evidence to environmental economics by validating Pigouvian Tax theory and policy mix frameworks in the context of Southeast Asian economies.
Analisis Kebijakan Pajak Karbon di Indonesia: Perspektif Policy Tools dan Konteks Implementasi Kebijakan Pablo Dwipa Ananta Siregar
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v3i2.110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas desain kebijakan pajak karbon di Indonesia dengan menggunakan perspektif policy tools dan konteks kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber sekunder seperti peraturan peraturan-undangan, laporan resmi, dan literatur ilmiah. Melalui penelitian Howlett sebelumnya, peneliti menggunakan kerangka tujuh dimensi desain kebijakan dari Howlett serta prinsip konteks kebijakan dari Schneider dan Ingram untuk mengkaji efektifitas desain kebijakan pajak karbon di Indonesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan pajak karbon Indonesia memiliki kelemahan pada aspek directness, dan visibility karena tarif dasar yang relatif rendah dan belum membentuk sinyal harga yang kuat bagi masyarakat maupun industri. Dimensi capital/labour intensity serta automaticity juga masih terbatas akibat kebutuhan investasi teknologi yang tinggi dan lemahnya kesiapan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV). Meskipun demikian, dimensi universality telah tercermin melalui prinsip pencemar membayar, sementara unsur forcing vs enabling lebih condong pada sifat enabling melalui partisipasi insentif di pasar karbon. Adapun dimensi reliance on persuasion vs enforcement belum dapat dinilai optimal karena penerapan ekosistem masih berkembang. Dari sisi konteks, prinsip goodness of fit belum tercapai karena masih adanya subsidi energi dan kapasitas kelembagaan yang lemah, sementara degrees of freedom dalam perancangan kebijakan juga terbatas akibat ketiadaan peta jalan resmi dan ruang pemikiran yang sempit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pajak karbon akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperkuat keselarasan kebijakan desain dengan konteks institusional melalui peningkatan tarif bertahap, penguatan kapasitas administrasi dan MRV, serta merancang strategi transisi energi yang inklusif.
TINJAUAN EMPIRIS SENGKETA TRANSFER PRICING DENGAN ARGUMEN TANPA MOTIF PENGHINDARAN PAJAK DI PENGADILAN PAJAK Hasan Azzahid; Lenny Fransiska
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v3i2.112

Abstract

Penelitian ini menganalisis pola putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Indonesia dalam menangani sengketa transfer pricing, khususnya ketika Pemohon Banding menyampaikan bahwa tidak terdapat motif penghindaran pajak. Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dalam regulasi perpajakannya, realisasi di ranah putusan sengketa tampak tidak selalu selaras. Dengan menyaring 58 putusan yang diucap pada 2023 yang memuat argumen tersebut, pemodelan regresi logistik penalti (metode Firth) dilakukan dengan variabel beban pembuktian dan yurisdiksi pihak afiliasi (lokal vs non lokal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahkan dalam transaksi lokal yang relatif minim risiko penghindaran pajak, tingkat penolakan atas banding tetap ada. Jika beban pembuktian dibebankan kepada Terbanding (Direktorat Jenderal Pajak), maka kesempatan Pemohon Banding agar bandingnya diterima jauh lebih besar, sementara variabel lainnya tidak signifikan secara statistik dalam batas konvensional. Temuan ini mempertanyakan efektivitas dan konsistensi penegakan transfer pricing di Indonesia dalam mencegah praktik penghindaran pajak.
KEBIJAKAN FISKAL INKLUSIF: MENGGAGAS INSENTIF PAJAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA Aji Widya Firmansyah; Yesika Suryani
Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA) Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : MUC Tax Research Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61261/taxpedia.v3i2.120

Abstract

Penelitian ini berfokus pada isu kebijakan fiskal inklusif dengan mengkaji gagasan insentif pajak bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan merumuskan desain kebijakan insentif pajak yang ideal bagi penyandang disabilitas dengan mengacu pada praktik internasional, menyusun simulasi perhitungan penghematan pajak, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif melalui studi literatur serta wawancara dengan akademisi dan pekerja penyandang disabilitas. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa skema tax deduction seperti di Malaysia dinilai paling sesuai dengan kondisi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Kebijakan ideal yang ditawarkan berfokus pada kriteria penerima dan pengguna, mekanisme dan syarat penggunaan, jenis kebutuhan medis dan pendukung yang diperbolehkan, lokasi pilot project, metode sosialisasi, dan komponen tambahan tax deduction. Simulasi perhitungan membuktikan bahwa meskipun nominal penghematan pajak relatif kecil, kebijakan ini berkontribusi nyata dalam mengurangi beban ekonomi difabel dan memperkuat daya beli mereka. Peluang penerapan kebijakan diperkuat oleh landasan hukum, komitmen pemerintah terhadap agenda inklusi sosial, serta digitalisasi administrasi perpajakan. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas fiskal, data disabilitas yang terfragmentasi, serta literasi pajak yang rendah di kalangan pekerja difabel sektor informal. Implikasi penelitian menegaskan bahwa insentif pajak bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan manifestasi keadilan sosial yang mendukung inklusi ekonomi nasional dan selaras dengan Sustainable Development Goals.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): November 2025 Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025 Vol 2 No 2 (2024): Vol. 2 No. 2 (2024): November 2024 Vol 2 No 1 (2024): Vol. 2 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol 1 No 2 (2023): November 2023 Vol 1 No 1 (2023): Mei 2023