SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam
SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam adalah jurnal akademik yang ditelaah sejawat (peer-reviewed) dan berfungsi sebagai wadah ilmiah untuk pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam. Jurnal ini memuat hasil penelitian teoretis maupun empiris yang bertujuan memberikan kontribusi terhadap wacana klasik sekaligus perkembangan kontemporer di bidang Hukum Keluarga Islam. Fokus utama jurnal ini mencakup kajian Hukum Keluarga Islam dari perspektif normatif, historis, sosiologis, dan hukum perbandingan, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya meliputi hal-hal berikut: Perkawinan dalam Islam Mencakup kajian tentang akad nikah beserta rukun dan syaratnya; mahar, wali, dan saksi; hukum, prosedur, serta praktik poligami; pembatalan pernikahan (fasakh nikah); serta studi perbandingan hukum perkawinan dalam berbagai sistem hukum. Perceraian Membahas kajian ilmiah mengenai talak beserta jenis, prosedur, dan akibat hukumnya; khulu’ (perceraian atas permintaan istri); fasakh (pembatalan pernikahan); ruju’ (rujuk setelah perceraian) beserta syarat dan prosedurnya; serta analisis yurisprudensi terhadap kasus-kasus perceraian dari berbagai perspektif. Nafkah, Hak Asuh Anak, dan Perwalian Mencakup kajian tentang kewajiban nafkah suami; nafkah pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak; pengaturan hak asuh anak (hadhanah) setelah perceraian; serta perwalian terhadap anak di bawah umur, baik wali nikah maupun wali yatim. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah Mengkaji pembagian warisan menurut hukum Islam; wasiat, termasuk ketentuan, batasan, dan pelaksanaannya; hibah (pemberian), meliputi syarat hukum, mekanisme, serta kemungkinan pembatalannya; serta analisis yurisprudensi terhadap kasus kewarisan dalam berbagai konteks. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Keluarga di Pengadilan Agama Berfokus pada proses dan prosedur mediasi, peran mediator dalam penyelesaian sengketa keluarga, serta strategi peningkatan keberhasilan mediasi dalam kerangka peradilan agama. Isu Gender dalam Hukum Keluarga Islam Membahas keadilan gender dalam hukum keluarga, menelaah perspektif kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta menganalisis bentuk dan dampak bias gender dalam praktik dan implementasi hukum keluarga Islam. Reformasi dan Kodifikasi Hukum Keluarga di Dunia Islam Mengkaji perubahan dan reformasi hukum keluarga, menelaah proses dan model kodifikasi di Indonesia serta negara-negara Muslim lainnya, dan menganalisis peluang serta tantangan dalam pelaksanaan reformasi hukum keluarga yang efektif. Studi Perbandingan Hukum Keluarga Menganalisis persamaan dan perbedaan antar mazhab dalam hukum Islam, mengkaji perspektif perbandingan hukum keluarga lintas negara, serta menelaah hubungan dan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam pengaturan masalah keluarga. Studi Empiris tentang Praktik Hukum Keluarga Islam di Masyarakat Meliputi penelitian lapangan mengenai implementasi hukum keluarga Islam dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan yuridis; serta mengkaji pengaruh adat lokal terhadap praktik dan penafsiran hukum keluarga dalam berbagai komunitas.
Articles
82 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK WAJIB DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA ]]>
<![CDATA[Musram Doso]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 1 No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v1i1.1
<![CDATA[The anti money laundering law has been amended 3 (three) times, the most recent is Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, however in its application it still raises debate, especially regarding whether or not the original criminal act is necessary. There are 2 issues raised in this study, namely whether the provisions of Article 69 of Law Number 8 of 2010 contradict the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010, and What is the formulation policy regarding investigation, prosecution and examination in court against TPPU which is not obliged to be proven beforehand the original criminal act. The purpose of this research is to find out, understand and analyze the provisions of Article 69 of Law Number 8 of 2010 which can be interpreted as contradicting the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010, and to formulate policies regarding investigation, prosecution and examination at court. court against TPPU which is not obliged to be proven in advance of the original criminal act. The conclusion is that the provisions of Article 2 paragraph (1) of the TPPU Law are inconsistent with the provisions of Article 69 of the TPPU Law. So that the debate regarding whether or not it is obligatory to prove the predicate crime before carrying out the investigation, prosecution and examination in court proceedings against TPPU can be ended immediately. With such a formula, it will result in mutual conformity between the provisions of Article 2 paragraph (1) of the TPPU Law and Article 69 of the TPPU Law]]>
<![CDATA[AL-WA’IYYAT AL-KHAMS SEBAGAI COUNTER NARRATIVE TERORISME PESANTREN DI NURUL JADID ]]>
<![CDATA[Mohammad Faizin]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 1 No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v1i1.2
<![CDATA[Tulisan ini mendiskusikan tentang konsep panca kesadaran santri yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai narasi teologis yang diterapkan di pondok pesantren Nurul Jadid dalam mengajarkan perdamaian, termasuk juga potensi pesantren dalam mengajarkan counter-narrative terorisme dan juga sebagai alternatif solusi dalam upaya menanggulangi penyebaran radikalisme. Secara garis besar, pemikiran radikal yang berbuntut pada tindakan terorisme merupakan ideologi yang salah akan tetapi dianggap benar karena menggunakan dalil-dalil al-Quran untuk melegitimasikannya. Meskipun sebenarnya tak sedikit upaya deradikalisasi terorisme telah banyak dilakukan untuk memberangus aksi tindakan keji ini, penulis mengemukakan konsep pemikiran pendiri pondok pesantren Nurul Jadid sebagai kontra narasi tumbuhnya radikalisme di pesantren maupun sebagai solusi alternatif terhadap masyarakat yang terjangkit pemikiran ini. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari dokumen pesantren maupun literasi yang berkaitan dengan radikalisme. Hasil yang didapat dari penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa metode, praktik dan budaya pesantren melalui narasi teologisnya mengajarkan perdamaian, termasuk dalam mengajarkan counter-narrative terorisme. Salah satunya adalah panca kesadaran (al-Wa’iyyat al-Khams) yang diterapkan di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo. Pemikiran KH. Zaini Mun’im tentang konsep panca kesadaran santri yakni : kesadaran beragama, kesadaran berilmu, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran berorganisasi. Kelima konsep tersebut mudah dipahami dan hal ini pula merupakan kegiatan manusia disetiap harinya.]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN KEAGAMAAN DI DESA KLEKEAN KECAMATAN BOTOLINGGO KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[SAIFULLAH SAIFULLAH]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 1 No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v1i1.5
<![CDATA[Pernikahan adalah kodrat manusia, tuhan menciptakan manusia dengan pasangannya yaitu laki-laki dan perempuan. Menyatunya antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci dan sakral adalah salah satu bentuk pernikahan. Pernikahan ada untuk meneruskan keturunan manusia. Akan tetapi untuk melahirkan keturunan yang baik dibutuhkan kematangan antar jenis manusia. Pernikahan dini adalah pelanggaran hukum yang harus diupayakan dicegah. Ada hak-hak personal anak yang terampas misalnya bersekolah dan bermain. Upaya pencegahan itu bisa melibatkan kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat setempat. Hasil kajian dan analisis peneliti menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini melalui permberdayaan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama hasilnya belum sesuai harapan. Tingkat pemahaman orang tua yang rendah terhadap resiko pernikahan dini adalah salah satu kendala upaya pencegahan pernikahan dini.]]>
<![CDATA[KONTEKSTUALISASI TAUHID SPEKULATIF DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT SAINS ]]>
<![CDATA[IKLIL HASBIYALLA]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 1 No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v1i1.7
<![CDATA[Tulisan ini berusaha melakukan kontekstualisasi rumusan keilmuan tauhid yang selama bersifat spekulatif. Persektif yang digunakan untuk menelaah rumusan keilmuan tauhid ini adalah filsafat sains (ilmu pengetahuan), khususnya filsafat sains Jurgen Habermas yang menawarkan ‘’pengetahuan analisis’’. Dengan ‘’pengetahuan analisis’’ ini, rumusan keilmuan tauhid diharapkan dapat mempertautkan antara persoalan teori dan praktik, iman dan amal sholih, serta dapat menyentuh realitas empirik, bukan berjalan pada tataran deskriptif-spekulatif yang menjadi idealitas keilmuan tauhid spekulatif.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELATIHAN TAJHIZUL JENAZAH DI DESA RANDU AGUNG KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[SYAIFUL BAKRI]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 1 No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v1i1.14
<![CDATA[Satu dari beberapa indikator kualitas sumber daya manusia yang bagus adalah penguasaan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan bisa diperoleh dalam bentuk pelatihan di bidang keagamaan. Pelatihan mengurus mayat secara islami adalah satu fokus yang perlu ditingkatkan kualitasnya dalam rangka penguatan keagamaan dan menjaga pendapat madzhab ahli sunnah wal jamaah. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Randu Agung Kecamatan Cermee melalui pelatihan Tajhizul Jenazah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif studi kasus. Teknik pengambilan data melalui wawancara, dan pengamatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan Tajhizul Jenazah menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat Randu Agung Kecamatan Cermee]]>
<![CDATA[Penerapan Alat Bukti Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Permohonan Pengesahan Nikah Di Samarinda ]]>
<![CDATA[Latifatul Fajriyyah]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 2 No 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v2i1.19
<![CDATA[The witness testimony that was justified in civil proceedings was someone who has directly involved in an event based on clause 171 verse (1) and (2) HIR, 308 RBg, and 1907 Civil Code. Meanwhile, the witnesses who are presented outside of these provisions are the testimonium de auditu. In its application there is a difference between the Religious Courts (PA) in Decision Number 1003/Pdt.G/2017/PA.Smd and the Religious High Court (PTA) in Verdict Number 14/Pdt.G/2018/PTA.Smd. These differences lead to inconsistencies in the application of the law at the evidentiary stage. This research is a normative study that uses a case, statutory and conceptual approach. The results of this study are, the application of evidence de auditu in the case of a marriage ratification application was accepted as evidence by Judge PA Samarinda because there was an agreement with other evidence. Meanwhile, the Samarinda PTA Judge rejected the de auditu witness as evidence on the grounds that the de auditu witness could not be applied in a disputed case and the legal principles of proof in the application of the law by the PA and PTA Samarinda had not been fulfilled completely. This is because in legal considerations by the PA and PTA Samarinda Judges, they did not provide clear and sufficient legal arguments regarding the acceptance or rejection of the de auditu witness.]]>
<![CDATA[AKHLAK DAN ETIKA ]]>
<![CDATA[Mohammad Faizin]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 1 No 2 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v1i2.21
<![CDATA[As a scientific discipline, morality with ethics orients its study on human behavior in the perspective of how it should not be. So not a few among Muslims who translate morals with ethics. In fact, the two depart from a different study and from a different source. Morals are developed from standard Islamic sources, namely the Qur'an and Sunnah. While ethics is developed from the thinking of the human brain, namely philosophy, so that one is sacred and the other is profane, one is from heaven and the other is from earth, one is kholiq, while the other is from creatures. This thought feels unfair if moral behavior that is what it should be is based on ugliness, so that it becomes akhlakul qobiha or al akhlakul madmumah. Moreover, if morality is then believed to be an Islamic science, then of course the other Islamic sciences are fiqh, aqidah, and tasawwuf.]]>
<![CDATA[Meretas Kesetaraan Peran Publik Perempuan ]]>
<![CDATA[Musram Doso]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 1 No 2 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v1i2.22
<![CDATA[Humans with male and female types should be seen by referring to their competence and skill capabilities, not their biological personality. Human biological structure is natural. If humans are still questioning this difference which then leads to the inequality of public social roles between one of these types, then it can be said that he is part of the patriarchal missionary. That's why there must be one among us who dares to voice and realize that the creation of the two types of humans has an implicit divine message, namely sharing roles.]]>
<![CDATA[MENGUJI NETRALITAS ILMU PENGETAHUAN ]]>
<![CDATA[SYAIFUL BAKRI]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 1 No 2 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v1i2.23
<![CDATA[This paper discusses in detail about science as the only weapon of life civilization. In its development, science has a state of uncertainty. In this uncertainty, as an independent science, it is required to be able to submit to its rules. Armed with knowledge, humans are capable of creating civilizations and with knowledge humans can create havoc in the pages of their lives. Thus, the neutral and non-neutral role of science in human life becomes a big question mark.]]>
<![CDATA[MENGUJI NETRALITAS ILMU PENGETAHUAN ]]>
<![CDATA[SAIFULLAH SAIFULLAH]]>
<![CDATA[ SAMAWA Vol 1 No 2 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53948/samawa.v1i2.24
<![CDATA[The polemic in the discussion of women's domestic and public roles is the inaccurate interpretation of gender in the perspective of social, economic, legal, political and religious construction. As a result, one of the sexes is marginalized and subordinated. Women and men are not placed as human beings who have equal opportunities. The error in interpreting the two roles of the human type is called gender bias. It is a must to carry out reinterpretation so that there is a shared awareness that there are equal opportunities and treatment in carrying out their duties as servants of God.]]>
