cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kholil Imam
Contact Email
emankkhalil@gmail.com
Phone
+6285236510445
Journal Mail Official
indafabws@gmail.com
Editorial Address
JL. K. MASSYUR RT. 016 RW.000 RAMBAN KULON KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO JAWA TIMUR
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso
ISSN : 27743233     EISSN : 27744361     DOI : https://doi.org/10.53948/samawa
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam adalah jurnal akademik yang ditelaah sejawat (peer-reviewed) dan berfungsi sebagai wadah ilmiah untuk pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam. Jurnal ini memuat hasil penelitian teoretis maupun empiris yang bertujuan memberikan kontribusi terhadap wacana klasik sekaligus perkembangan kontemporer di bidang Hukum Keluarga Islam. Fokus utama jurnal ini mencakup kajian Hukum Keluarga Islam dari perspektif normatif, historis, sosiologis, dan hukum perbandingan, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya meliputi hal-hal berikut: Perkawinan dalam Islam Mencakup kajian tentang akad nikah beserta rukun dan syaratnya; mahar, wali, dan saksi; hukum, prosedur, serta praktik poligami; pembatalan pernikahan (fasakh nikah); serta studi perbandingan hukum perkawinan dalam berbagai sistem hukum. Perceraian Membahas kajian ilmiah mengenai talak beserta jenis, prosedur, dan akibat hukumnya; khulu’ (perceraian atas permintaan istri); fasakh (pembatalan pernikahan); ruju’ (rujuk setelah perceraian) beserta syarat dan prosedurnya; serta analisis yurisprudensi terhadap kasus-kasus perceraian dari berbagai perspektif. Nafkah, Hak Asuh Anak, dan Perwalian Mencakup kajian tentang kewajiban nafkah suami; nafkah pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak; pengaturan hak asuh anak (hadhanah) setelah perceraian; serta perwalian terhadap anak di bawah umur, baik wali nikah maupun wali yatim. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah Mengkaji pembagian warisan menurut hukum Islam; wasiat, termasuk ketentuan, batasan, dan pelaksanaannya; hibah (pemberian), meliputi syarat hukum, mekanisme, serta kemungkinan pembatalannya; serta analisis yurisprudensi terhadap kasus kewarisan dalam berbagai konteks. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Keluarga di Pengadilan Agama Berfokus pada proses dan prosedur mediasi, peran mediator dalam penyelesaian sengketa keluarga, serta strategi peningkatan keberhasilan mediasi dalam kerangka peradilan agama. Isu Gender dalam Hukum Keluarga Islam Membahas keadilan gender dalam hukum keluarga, menelaah perspektif kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta menganalisis bentuk dan dampak bias gender dalam praktik dan implementasi hukum keluarga Islam. Reformasi dan Kodifikasi Hukum Keluarga di Dunia Islam Mengkaji perubahan dan reformasi hukum keluarga, menelaah proses dan model kodifikasi di Indonesia serta negara-negara Muslim lainnya, dan menganalisis peluang serta tantangan dalam pelaksanaan reformasi hukum keluarga yang efektif. Studi Perbandingan Hukum Keluarga Menganalisis persamaan dan perbedaan antar mazhab dalam hukum Islam, mengkaji perspektif perbandingan hukum keluarga lintas negara, serta menelaah hubungan dan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam pengaturan masalah keluarga. Studi Empiris tentang Praktik Hukum Keluarga Islam di Masyarakat Meliputi penelitian lapangan mengenai implementasi hukum keluarga Islam dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan yuridis; serta mengkaji pengaruh adat lokal terhadap praktik dan penafsiran hukum keluarga dalam berbagai komunitas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 82 Documents
 3   4   5   6   7 
Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Pada Hukum Islam Gesa Gisha meira
SAMAWA Vol 4 No 1 (2024): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i1.120

Abstract

AbstractThis research discusses the concept of "Wasiat Wajibah" (compulsory will) regarding adopted children within the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. This is based on the absence of laws resulting in a legal vacuum in the relationship between adoptive parents and adopted children. Islamic law states that adopted children are not entitled to inherit anything from their adoptive parents, and thus, Islamic law suggests "wasiat wajibah" as a solution. The aim of this research is to establish, in accordance with Islamic law, how the inheritance is distributed to adopted children. The research method used is a qualitative approach with a literature review methodology and inductive content analysis. The results show that "Wasiat Wajibah," although not explicitly mentioned in the Quran or Hadith, is regulated in the KHI, granting the right for adopted children to receive "wasiat wajibah" from their adoptive parents, and vice versa. However, this practice faces challenges, especially the disagreement from biological heirs.Keywords: Adopted Children, Islamic Law, Wasiat Wajibah
Hak dan Kewajiban Terkait Perkawinan Angkap Bagi Masyarakat Gayo di Tinjau dari Hukum Islam Azra Zahrani
SAMAWA Vol 4 No 1 (2024): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i1.121

Abstract

Marriage is considered valid if it complies with both formal and informal requirements, including provisions in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction Number 1 of 1999 concerning the Compilation of Islamic Law, and religious teachings. Despite being acknowledged by both the legal and religious frameworks, the evolving times have brought changes, leading to the emergence of traditional marriage forms such as Angkap marriage in indigenous communities. Often conducted without legal and fiqh law procedures, Angkap marriage is a distinct traditional practice among the Gayo people. This research aims to comprehend marriage practices in Gayo society, specifically focusing on Angkap marriage, and analyze the relationship between these practices and religious and cultural norms. Utilizing qualitative research methods and a legal history approach, the findings reveal that Angkap marriage in Gayo society has undergone changes over time. Husbands in Angkap marriages forfeit their inheritance rights, yet their responsibilities for financial support persist. These changes align with economic and educational dynamics, indicating that new couples tend to be more financially independent and possess financial autonomy. While Angkap marriage reflects an adaptation to social and economic conditions, its impact on individual rights and obligations, especially concerning inheritance and the husband's role in the family, remains a focal point in discussions about traditional Gayo marriages.
KETERKAITAN ISLAM DAN DEMOKRASI Usman Usman
SAMAWA Vol 4 No 1 (2024): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i1.127

Abstract

Demokrasi merupakan pengertian yang sering didengar dikalangan masyarakat mengenal dan memahami dengan baik makna demokrasi. Demokrasi ini bagian dari sistem politik dan pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan kembali pada rakyat. Demokrasi ialah salah satu konsep yang berasal dari barat dan baru masuk pada pemikiran islam pada abad ke-19 karena dianggap mempunyai nilai-nilai yang baik bagi kehidupan bermasyarakat. Demokrasi tidak hanya membahas bertentangan dengan islam, melainkan demokrasi ini ingin mewujudkan ajaran islam dalam kehidupan bernegara. Banyak ayat al-quran dan hadist yang memerintahkan untuk bermusyawarah. Bahkan tuhan menyatakan bahwa pemerintahan yang baik ditandai dengan syura (musyawarah). Dunia yang semakin mengglobal menciptakan keterkaitan dan ketergantungan satu dengan yang lain yang semakin kuat. Namun dimasyarakat mengalami baik kesenjangan baik secara individu, kelompok ataupun negara.
DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN Iklil Hasbiyalla; Ummul Muktaze; Norhalimah Ahcmad Sugiarto; Muhammad Abrori
SAMAWA Vol 4 No 1 (2024): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i1.129

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Dampak pernikahan dini yang marak dilakukan oleh kalangan remaja terhadap tingkat perceraian di Indonesia. Metode dan tipe pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan buku, artikel dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung tema penelitian, termasuk literatur tentang fenomena pernikahan dini di Indonesia, dampak pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perkawinan usia muda masih menjadi sebuah polemik di Indonesia karena rentan terjadi perceraian akibat belum stabil kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut. Sehingga, perkawinan usia muda ini berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun..
FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PRAKTIK NIKAH SIRI DALAM KONTEKS SOSIAL MODERN Mochammad Agus Rachmatulloh; Adella Devi Febianti; Mufidatul Khoiriyah; Dian Nur Hidayati; Shinta Rohmatul Fitroh; Rahma Fitria Fatma Sari; Moh. Hamdan Mannan Mukafi; Muhammad Arif Dwi Sahputra
SAMAWA Vol 4 No 2 (2024): JULI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i2.135

Abstract

In the modern social context, the practice of unregistered marriage is becoming increasingly prominent as a phenomenon with complex nuances. This is due to a number of external and internal factors which also encourage and influence people to do so. A deep understanding of the factors that drive this phenomenon is very important to develop appropriate strategies to overcome and reduce negative impacts in modern society. This is normative legal research using a conceptual approach. The factors behind the occurrence of unregistered marriages are economic factors, not being old enough, official/work or school ties, the assumption that unregistered marriages are legal according to religion and registration is only an administrative order, pregnancy out of wedlock as an effect of promiscuity, and social. The impacts that cause unregistered marriages in the modern social era are positive impacts, namely avoiding adultery, while negative impacts include legal, economic, sociological, educational, cultural and psychological impacts. The conditions for a valid marriage according to applicable law in Indonesia are that it be carried out according to the laws of each religion and belief, and recorded according to applicable laws and regulations.
NIKAH ONLINE: KAJIAN KOMPARATIF FIQH KLASIK DAN FATWA MADZHAB DALAM HUKUM ISLAM Ulhiyah Ulhiyah
SAMAWA Vol 4 No 2 (2024): JULI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i2.137

Abstract

The phenomenon of online marriage has become an important discussion within the realm of Islamic law, raising questions about the consistency of religious values with technological advancements. In this context, this paper aims to analyze the perspectives of classical fiqh and fatwas within the framework of Islamic law related to online marriage. Using a comparative analysis approach, the author considers views from various fiqh schools and fatwas to explore the consistency of Islamic law with modern technological developments.
PERAN PUSPAGA SEBAGAI PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT UNTUK MENEKAN ANGKA PERCERAIAN linda melinda; Usep Saepullah
SAMAWA Vol 4 No 2 (2024): JULI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i2.146

Abstract

This article aims to determine the role of Puspaga as a community service program to reduce the divorce rate, considering that divorce cases in Indonesia are considered to be very high, even though Indonesia is a Muslim-majority country which should avoid factors that can cause divorce. The research method used is analytical descriptive qualitative research, the data collection in this research is library research by collecting articles and previous research results that support the research theme, including divorce cases in Indonesia, how to avoid the factors that cause divorce, as well as information about Puspaga. The research results show that the role of puspaga has been proven to be able to reduce the divorce rate, such as in the Bandung City area, although not directly but through services such as consultations on family problems, pre-marital counseling services and others, resulting in a decrease in the divorce rate in 2023. to 5,861 cases, previously in 2022 there were 7,365 cases. Keywords: Puspaga, Community Service Program, Reducing Divorce Rates
ACUAN TEORI POLITIK HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Karina Novian Muriani R; Nurrohman Nurrohman
SAMAWA Vol 4 No 2 (2024): JULI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i2.148

Abstract

One type of law that is expected to make a major contribution to legal reform in Indonesia is Islamic law. Islamic law is expected to provide a positive color to national law, as well as family law which is a derivative of Islamic law. From the time of the Kingdom, which was replaced by Dutch colonialism, the New Order, until now, there is legal politics that seeks to reform the law in determining choices regarding the goals and methods that will be used to regulate the social life of Muslim communities in Indonesia. In implementing Islamic law as a positive color for national law, there are theories used in the formation of Islamic law, especially family law. This article uses a qualitative descriptive data analysis type with library research data collection techniques. This article will later have a purpose and discussion point regarding the political theory of Islamic legal reference used in Indonesia which is then also used in family law.
A ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KEBIJAKAN DAN TANTANGAN Burhanuddin Burhanuddin
SAMAWA Vol 4 No 2 (2024): JULI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i2.150

Abstract

ABSTRACT The study examines the concept and implementation of child abduction (kafalah) from the perspective of Islamic law, as well as the policies and challenges it faces in various Islamic-law-based countries. Kafalah, as a form of protection and authorization of children without changing nasab, has a strong foundation in the Quran and Hadith, and is interpreted by scholars from various Islamic mazhab. The study uses qualitative methods with literature study approaches, analysis of legal documents, and interviews to understand how these concepts are applied in different countries, as well as to identify challenges and provide relevant recommendations. The results show that although the basic principles of kafalah are similar throughout the Muslim world, their implementation varies greatly depending on the legal, social, and cultural context of each country. The main challenges faced include consistency in the interpretation of the law, protection of children's rights, abuse of the system, administrative difficulties, and social acceptance of adopted children. Case studies from countries such as Malaysia, Saudi Arabia, and Indonesia provide insights into the range of existing approaches and practices, as well as the unique challenges faced in each context. The study's findings emphasize the importance of harmonizing religious values and protecting children's rights, as well as the need for inclusive policies and public education to enhance social acceptance of adopted children. The study's findings emphasize the importance of harmonizing religious values and protecting children's rights, as well as the need for inclusive policies and public education to enhance social acceptance of adopted children. The proposed recommendations include harmonization of Islamic law with international standards on children's rights, raising public awareness, cross-sectoral cooperation, upgrading legal infrastructure, and advocacy of child rights protection at the national and international levels. Keywords: Kafalah, Islamic law, child protection
OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA BAGI CALON ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sutriyono Sutriyono; Muhammad Abrori; Adela Idris; Barurotul Amaliyah
SAMAWA Vol 4 No 2 (2024): JULI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53948/samawa.v4i2.151

Abstract

This paper aims to determine the view of Islamic law on female hymen surgery. The research methodology used is literature research that relies on a critical and in-depth study of research materials and research results related to the topic. research materials and research results related to the topic of the study, using a juridical and sociological approach. The research methodology used is literature research that relies on a critical and in-depth study of research materials and research results related to the topic of study, using juridical and sociological approaches. The results The results obtained are that contemporary scholars give different opinions. different opinions. There are those who absolutely forbid it for any reason and there are those who allow it with certain conditions. some allow it with certain conditions. The difference of opinion of the scholars scholars on the issue of hymen surgery can be summarized as follows: a) If the hymen is only torn because of sexual intercourse in marriage or adultery that is known to many people, the scholar sexual intercourse in marriage or adultery that is known to many people, the scholars are unanimous in their opinion that it is forbidden. b) If the the hymen is torn because of adultery that is not known to others, rape or other than sexual intercourse, this is where the scholars differ, some allow it on condition that the operation must be performed by a female doctor.

Page 5 of 9 | Total Record : 82

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026): Januari Vol 5 No 2 (2025): Juli Vol 5 No 1 (2025): Januari Vol 4 No 2 (2024): JULI Vol 4 No 1 (2024): Januari Vol 3 No 2 (2023): Juli Vol 3 No 1 (2023): Januari Vol 2 No 2 (2022): Juli Vol 2 No 1 (2022): Januari Vol 1 No 2 (2021): Juli Vol 1 No 1 (2021): Januari More Issue