JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA
Jurnal SAINS, SOSIAL dan HUMANIORA (JSSH), merupakan jurnal ilmiah MULTIDISIPLIN ILMU yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Univeritas Muhammadiyah Maluku Utara sebagai sarana publikasi MANUSKRIP/ARTIKEL mahasiswa, dosen dan peneliti dari instansi pemerintah maupun instansi swasta. Jurnal SAIN, SOSIAL dan HUMANIORA (SSH) memuat artikel yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya berupa artikel hasil kegiatan PENELITIAN, PENGABDIAN dan REVIEW ARTIKEL dengan bidang kajian EKSAKTA UMUM, SAINS, ILMU EKONOMI, ILMU HUKUM, ILMU PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL UMUM dan Bidang kajian HUMAIORA. Semua artikel yang masuk akan melalui "PROSES" PEER-REVIEWER" dan di PUBLIKASI setelah memenuhi persyaratan sesuai PEDOMAN PENULISAN. Penerbitan jurnal ini dilakukan sebanyak enam bulan sekali yaitu pada bulan JUNI dan NOVEMBER.
Articles
157 Documents
<![CDATA[Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai ]]>
<![CDATA[Syarifuddin Usman]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 2 No. 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1144
<![CDATA[Pengangkatan penjabat kepala daerah sejumlah kabupaten termasuk kabupaten Pulau Morotai menuai polemik, karena Mendagri dianggap mengabaikan usulan gubernur. Tindakan Mendagri tersebut dikualifikasi sebagai malpraktek dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan melecehkan wibawa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sejumlah akademisi dan aktivis pro demokrasi menyayangkan tindakan Mendagri yang menggampangkan masalah hukum. Sebab Indonesia adalah negara hukum yang bermakna semua tindakan pejabat Negara atau siapa saja yang harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut mereka, Pengangkatan Pj Kepala daerah menciptakan banyak masalah. Mulai dari celah potensi oknum tertentu menitipkan kepentingan politiknya, Politisasi ASN Pemda dan Politisasi Bantuan Sosial kepada masyarakat, hingga mutasi pegawai karena beda kepentingan politik, sehingga birokrasi akhirnya cenderung terseret politik.Mereka bukan serving the people, melainkan menjadi serving the boss yang lagi mau mendapatkan kursi. Pengangkatan Penjabat kepala daerah dalam waktu yang lama juga menimbulkan permasalahan, terutama aspek otonomi daerah, rentan terjadi praktik suap, dan rawan akan abuse of power. Kekhawatiran praktik suap bisa saja terjadi.Karena pejabat di tingkat desa saja berpotensi terjadi praktik jual beli jabatan, apalagi pengisian jabatan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pengangkatan melalui penunjukan penjabat yang tidak transparan dan tidak demokratis akan memberi ruang bagi kepentingan-kepentingan politik dari pusat ke level daerah. Perlunya regulasi yang mengatur pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak menimbulkan polemik dan menciderai rasa keadilan bagi keberlangsungan otonomi daerah.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Maluku Utara ]]>
<![CDATA[Darwis Haris]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 2 No. 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i1.1147
<![CDATA[Korupsi atau rasuah atau pencuri merupakan praktek yang dilakukan oelh individu seperti pejabat publik, baik aparatur negara( ASN), Politisi, para pengusaha secar tidak wajar dan illegal, menyalahgunakan kepercayaan yang dikuasakan kepada merek untuk memperoleh keuntungan sepihak. Seseorang dapat di kenakan tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomina negara. Sebahgian besar kasusu korupsi dilakukan cenderung berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan begitu juga terjadi dari hal- hal yang paling sederhana sampai hal- hal yang lebih konpleks. Penelitian ini mecoba mendeskripsikan bagaima penegakan hukum kasus korupsi di Kepolisian Darah Provinsi Maluku Utara, baik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pihak swasta. Upaya upaya penindakan hingga kini dilakukan sebagai bagian dari penyelematan asset negara maupun dampak yang ditimbulkan dari praktek tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Tingkat Kebisingan Mesin Speed Boat Ternate - Sofifi ]]>
<![CDATA[Sahrani Somadayo]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 2 No. 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i1.1148
<![CDATA[Aktifitas masyarakat semakin meningkat setelah pemindahan ibukota Provinsi Maluku Uatara dari Ternate ke Sofifi. Warga masyarakat yang akan berurusan dengan Pemerintah Provinsi maupun PNS yang tidak berdomisili di Sofifi, harus menggunakan angutan laut untuk bisa sampai ke Sofifi. Masyarakat dan PNS lebih sering dan lebih banyak memilih menggunakan spidbot untuk menyeberang ke Sofifi atau sebaliknya dari Sofifi ke Ternate dibanding menggunakan Kapal Fery dan Kapal Cepat. Dalam menggunakan spidbot, baik dari Kota Ternate ke Sofifi atau sebaliknya dari Sofifi ke Ternate dengan waktu penyeberangannya mencapai 35 – 40 menit, para penumpang spidbot terpajan kebisingan dari mesin spidbot. Pada tingkat intensitas tertentu kebisingan akan dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomr KEP.51/MEN/199 memberikan ambang batas pemajanan kebisingan dalam waktu tertentu. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk memastikan tingkat kebisingan yang disebabkan oleh mesin spidbot apakah masih sesuai dengan standar baku mutu yang diatur dalam regulasi atau justru sudah melebihi ambang batas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi dan pengukuran langsung pada titik-titik yang telah ditentukan, kemudian dianalisis untuk menyimpulkan tingkat kebisingan lalu dibandingkan dengan standar baku mutu yang diperbolehkan oleh regulasi. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis, disimpulkan bahwa tingkat kebisingan pada titik 1 sebesar 101,96 dBA dan titik 2 sebesar 97,46 dBA dalam spidbot, telah melebihi ambang batas yang diizinkan, kecuali pada titik 3 yang tingkat kebisingannya sebesar 88,30 dBA masih aman karena masih dibawah ambang batas.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Pekerja dengan Perusahaan: Studi pada PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur ]]>
<![CDATA[Agustinus. J. Sahetapy]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 2 No. 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i1.1155
<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur, apa faktor-faktor penyebab sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Untuk meningkatkan produktivitas dan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara Direksi dan Karyawan, maka PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur memandang perlu menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang rumusnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara Direksi dan Karyawan.Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur. Diantaranya yaitu tindakan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimuat pasal 64 pada PKB antara PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur dengan Serikat Pekerja PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah ]]>
<![CDATA[M. Iqra Harun]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 2 No. 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i1.1159
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan pada OPD Kabupaten Halmahera Selatan, waktu penelitian selama dua bulan yaitu bulan Desember 2021 - Januari 2022, dengan tujuan untuk untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut. Variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh posistif terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa Kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar dalam membantu meningkatkan kinerja, karena didalam suatu instansi sumber daya manusia merupakan pilar utama sekaligus penggerak organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi tanpa adanya sumber daya manusia organisasi tidak akan bisa bergerak. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. oleh karena itu sistem pengendalian intern pemerintah harus diterapkan dan dilaksanakan dalam menilai kinerja instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan agar kinerja instansi pemerintah mendapatkan hasil yang maksimal dalam tingkat melayani kebutuhan masyarakat. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi karena gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang dipergunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, mendorong dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan gaya kepemimpinan secara similtan memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.]]>
<![CDATA[Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Efektivitas Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate Tahun 2014-2017 ]]>
<![CDATA[Wirawati Abdjan]]>;
<![CDATA[Naswan Hadilia]]>;
<![CDATA[La Masrun La Masrun]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 2 No. 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i1.1193
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) jika dinilai dengan menggunakan laporan arus kas dan rasio arus kas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Adapun objek dalam penelitian ini adalah data neraca, laporan rugi-laba, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, sejarah dan gambaran umum PDAM dari tahun 2014-2017. Metode penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta analisis rasio, yaitu Rasio Arus Kas Operasi (AKO), Rasio Total Hutang (TH), Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL) dan Rasio Pengeluaran Modal (PM). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan jumlah arus kas perusahaan selama periode 2014- 2017 menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi tidak likuid jika dinilai dari segi aktivitas operasionalnya. Dengan analisis rasio yang telah dihasilkan dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan arus kas khususnya pada aktivitas operasi setiap tahunnya dan kemampuan perusahaan dalam mengatasi kewajiban lancarnya masih belurn bisa teratasi. Hal ini menuajukkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berada dalam posisi yang tidak baik selama periode 2014-2017.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (SOPI) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) ]]>
<![CDATA[Jessyca Haniel Picauly]]>;
<![CDATA[Elisabeth Syantje Telussa]]>;
<![CDATA[Firel Estefanus Sahetapy]]>;
<![CDATA[Donatus Jamlean]]>;
<![CDATA[Alisya Emma Kisya]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 2 No. 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa maluku memiliki 5 Budaya Tak Benda yang dilindungi, yang disahkan melalui Peraturan Presiden nomor 78/2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage salah satunya adalah Minuman Keras Tradisional dan diharapkan agar masyarakat dapat melestarikan Budaya Tak Benda dengan baik sehingga warisan budaya tetap hidup ditengah masyarakat tanpa meningkatkan angka Kejahatan. Penggunaan metode ceramah oleh masing – masing pemateri. Hasil yang didapat bahwa kegiatan penyuluhan kesadaran hukum ini berdampak positif bagi masyarakat bumey yang hadir, terlihat dari respon yang aktif lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta penyuluhan dan adanya peningkatan pemahaman kesadaran hukum bagi mitra sehingga kegiatan tridarma tenaga pendidik dapat berperan dalam menyelesaikan persoalan – persoalan yang ditemui salah satunya dapat melestarikan Budaya tak benda dengan taat hukum sehingga tercipta budaya hukum yang baik yang tidak menimbulkan Kejahatan akibat mengkonsumsi sopi secara berlebihan yang nantinya dapat berdampak buruk bagi Pembangunan Nasional.]]>
<![CDATA[Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P) ]]>
<![CDATA[Della Paula Ajawaila]]>;
<![CDATA[Alynne Hermyn Matulapelwa]]>;
<![CDATA[Stevi Ngongare]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 2 No. 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52046/jssh.v2i1.1204
<![CDATA[Krisis kemanusiaan pada abad ke-21 merupakan sebuah isu yang menjadi tantangan besar dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis suatu negara menjadi topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara yang tengah menuju demokrasi, Myanmar menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan salah satu etnis minoritas dibagian Rakhine Utara. Kekerasan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dilatarbelakangi, karena Rohingya dianggap sebagai illegal migrant dari Bangladesh yang dikenal sebagai suku Bengali. Sebagai negara yang memiliki pengalaman serupa, Indonesia memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Myanmar dalam menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia telah, sedang dan akan terus mendorong Pemerintah Myanmar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan komprehensif serta mendorong Pemerintah Myanmar dalam proses rekonsiliasi dan penyelesaian secara damai. Berdasarkan prinsip hukum internasional tanggung jawab untuk melindungi atau Responsibility to Protect (R2P).]]>
<![CDATA[Urgensi Penetapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat ]]>
<![CDATA[Alfian R. Makaruku]]>;
<![CDATA[Yesaya Mawene]]>;
<![CDATA[Devi P. Wattimena]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 1 No. 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52046/jssh.v1i2.1206
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Sebagai sebuah kabupaten tentunya diberikan kewenangan untuk mengatur dan megurus rumah tangganya sendiri berdasarkan konsep desentralisasi dan asas otonomi daerah yang dalam hal ini juga berhubungan dengan pembentukan peraturan daerah kabupaten sebagai pemenuhan kebutuhan hukum daerah guna memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di kabupaten seram bagian barat. Meskipun realitas pembentukan peraturan daerah di kabupaten seram bagian barat sebenarnya telah menetapkan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negari dan Perda No. 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri, namun demikian belum mencantumkan nama-nama negeri adat di dalam Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri dimaksud, hal ini tentu berdampak pada proses pemeilihan kepala pemerintah negari (raja). Realitas saat ini adalah sebagian besar desa adat (negeri) di kabupaten seram bagian barat telah mengikuti pemeilihan kepala desa serentak berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perbup No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, hal ini didasari pada substasi dari Perda dan Perbup dimaksud telah mencantumkan nama-nama desa yang turut ada dalam Pilkades tersebut. Perihal urgensi Penetapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan kebutuhan hukum serta aspirasi masyarakat yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPDR Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka pengembalian status Desa ke Negeri berdasarkan hak asal usul masyarakat adat yang telah terpelihara secara turun temurun.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Maluku dalam Kegiatan Investasi ]]>
<![CDATA[Elisabeth S. Telussa]]>;
<![CDATA[Jessyca Haniel Picauly]]>;
<![CDATA[Firel Estefanus Sahetapy]]>;
<![CDATA[Juan Veron Wattimena]]>;
<![CDATA[Elviansi Febiola Lissay]]>
<![CDATA[ JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 1 No. 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tanah ulayat atau tanah petuanan merupakan ketentuan dalam Pasal 18B UUD 1945 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menhormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsp Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-undang, artinya bahwa Negara mengakui dan menghormati masyarakat adat asalkan sesui dengan pinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari rumusan norma hukum ini, jelas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengakui “Hukum Adat†sebagai dasar pembentukannya, namun pada sisi yang lain hak ulayat (beschkkingrecht) sebagai hak masyarakat atas tanah tidak disebut dalam undang-undang ini. Terkait dengan hal itu, didalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, tidak mengatur pelibatan Masyarakat Hukum Adat sebagai pihak dalam kegiatan Investasi, sehingga hak-hak Masyarakat Hukum Adat diabaikan, maka timbulah masalah Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Investor dalam kegiatan Investasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan sosioyuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Di temui hasil Bahwa masyarakat semakin menyadari secara konstitusional hak dan keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui oleh undang-undang. Sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat adat dalam suatu pelaksanaan kegiatan investasi Pemerintah Pusat khusus untuk kawasan adat milik masyarakat adat yang digunakan Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan investasi Pemerintah Pusat dapat saja memberikan ijin kepada investor untuk beroperasi pada wilayah di mana objek investasi berada namun perlu adanya pelibatan Masyarakat Hukum Adat melalui adanya kontrak atau perjanjian dengan investor perlu di lakukan.]]>
