cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of International Relations Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Journal of International Relations seeks original manuscripts that provide theoretically informed empirical analyses of issues in international relations, as well as original theoretical or conceptual analyses. The journal represents no particular school or approach, nor is it restricted to any particular methodology. Instead, it seeks to foster an awareness of methodological and epistemological questions in the study of International Relations, and to reflect research and developments of a conceptual, normative and empirical nature in all the major sub-areas of the field.
Arjuna Subject : -
Articles 648 Documents
DIPLOMASI INDONESIA PADA PARIWISATA HALAL MELALUI KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT) Muhammad Riandani
Journal of International Relations Diponegoro Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v9i2.39418

Abstract

Indonesia dewasa ini sedang melakukan pengembangan industri pariwisata halal. pengembangan ini didasari oleh potensi pariwisata halal yang menjanjikan secara faktor ekonomi. Dalam mengembangkan pariwisata halal, Indonesia melakukan kerjasama dengan Malaysia dan Thailand dalam Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah perbatasan, membangun konektivitas ketiga negara dan mengembangkan industri pariwisata dan halal bersama. melalui IMT-GT, kerjasama yang dilakukan bersifat saling melengkapi atau komplementaritas ekonomi yang didasari oleh komitmen bersama dan koordinasi kebijakan. Tujuan riset ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mengembangkan pariwisata halal dalam forum kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). Riset ini menggunakan konsep regionalisme, diplomasi, dan growth triangle. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan melalui Teknik riset secara daring melalui internet, studi Pustaka, dan observasi. Hasil riset menunjukkan bahwa pengembangan industri pariwisata halal Indonesia dilakukan melalui akselerasi pembangunan infrastruktur untuk menopang aktivitas pariwisata, serta meningkatkan kapasitas halal melalui pertukaran ahli, informasi, dan efektivitas sertifikasi. Indonesia dalam melakukan pengembangan pariwisata halal melakukan upaya diplomasi dalam IMT-GT melalui track-one diplomacy dimana aktor pemerintah berperan lebih dominan dalam melakukan upaya diplomasi dan menentukan kebijakan.
Dilema Anarki: Strategi Intervensi Tidak Langsung NATO dalam Konflik Rusia-Ukraina Annisa Khaira; Keisya Imani Murad; Suyani Marth; Fatoumata Sonko
Journal of International Relations Diponegoro Vol 11, No 1: (June 2026)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v11i1.58952

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika konflik Rusia–Ukraina dalam kaitannya dengan ekspansi NATO serta implikasinya terhadap arsitektur keamanan internasional pasca-2022. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan 1 memanfaatkan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, dokumen resmi NATO, laporan lembaga internasional, serta berbagai literatur strategis dan hubungan internasional. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Neorealisme Struktural Kenneth Waltz, konsep security dilemma Robert Jervis, dan teori deterrence strategy dari Thomas Schelling serta Bernard Brodie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi NATO ke kawasan Eropa Timur dipersepsikan Rusia sebagai ancaman strategis terhadap keamanan nasional dan keseimbangan kekuatan regional. Kondisi tersebut memunculkan security dilemma antara Rusia dan NATO yang kemudian mendorong eskalasi konflik di Ukraina. Di sisi lain, NATO menerapkan strategi intervensi tidak langsung melalui bantuan militer, intelijen, dan logistik kepada Ukraina guna memperkuat deterrence tanpa terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Rusia. Sebagai respons, Rusia mengembangkan doktrin militer modern yang menekankan perang hibrida, strategi anti-access/area denial (A2/AD), modernisasi militer, serta penggunaan ancaman nuklir sebagai instrumen penangkalan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan perubahan besar dalam tatanan keamanan internasional, termasuk remilitarisasi Eropa, perluasan NATO, dan munculnya polarisasi geopolitik baru antara blok Barat dan kekuatan revisionis seperti Rusia dan Tiongkok. Dengan demikian, konflik Rusia-Ukraina mencerminkan kembalinya kompetisi kekuatan besar dalam sistem internasional yang anarkis dan semakin kompleks.
Peran Greenpeace Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2022-2023 Milleno Matahari Fakhriy Ramdhana
Journal of International Relations Diponegoro Vol 11, No 1: (June 2026)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v11i1.52719

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat peran Greenpeace terhadap adanya fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat pada periode tahun 2022 hingga 2023. Pada periode tersebut fenomena karhutla yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Banyak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat merupakan masalah lingkungan yang kompleks dengan dampak signifikan. Greenpeace, sebagai salah satu organisasi lingkungan internasional, memiliki peran penting dalam mengatasi karhutla melalui advokasi, kampanye, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi dan konsep aktivisme lingkungan transnasional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penulis menjelaskan fenomena yang dibahas menggunakan bantuan twori dan konsep yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace memiliki peran seperti mengirimkan relawan Tim Cegah Api ke wilayah karhutla, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla, advokasi hukum pemerintah dan perusahaan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan edukasi.
DIGITAL NEXUS OF POWER: ANALISIS GEOPOLITIK EKONOMI ATAS PERAN JALUR SUTRA DIGITAL (DSR) DALAM MEMBENTUK KEDAULATAN DATA PAKISTAN DI BAWAH KORIDOR EKONOMI TIONGKOK-PAKISTAN (CPEC). Ilmi Ulil Ridhani
Journal of International Relations Diponegoro Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v9i2.54460

Abstract

Persaingan kekuatan global abad ke-21 semakin didefinisikan oleh kontrol atas infrastruktur dan arus data digital. Dalam konteks ini, Tiongkok meluncurkan Jalur Sutra Digital (DSR) sebagai komponen integral dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), yang secara fundamental mengubah lanskap geopolitik teknologi di negara-negara mitra. Artikel ini secara spesifik menganalisis bagaimana implementasi DSR di Pakistan, melalui kerangka Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), berfungsi sebagai instrumen geopolitik ekonomi yang memengaruhi otonomi dan kedaulatan data nasional Pakistan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini meninjau investasi Tiongkok dalam jaringan kabel serat optik, infrastruktur 5G, dan proyek kota pintar (smart city) di Pakistan. Ditemukan bahwa sementara DSR menawarkan peluang ekonomi dan konektivitas yang signifikan, ia secara bersamaan menciptakan ketergantungan teknologi (technological dependency) yang mendalam. Ketergantungan ini berpotensi mengekspos data strategis Pakistan kepada kontrol eksternal, sehingga menimbulkan tantangan serius terhadap kedaulatan datanya. Artikel ini menyimpulkan bahwa melalui DSR, Tiongkok berhasil mengintegrasikan Pakistan ke dalam lingkup pengaruh teknologinya, sebuah langkah yang menantang tatanan liberal dan memerlukan respons kebijakan yang hati-hati dari Islamabad.
Strategi Komunikasi Massa Aksi dalam Mendorong Tuntutan Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol : Analisis Dinamika Sosio – Politik dan Retorika Publik Aldi Adi Pratama; Agung Dharma Yuda Adi Ramadhan
Journal of International Relations Diponegoro Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v1i1.49184

Abstract

Korea Selatan  berhasil membangun demokrasi yang stabil sejak akhir 1980, dengan tetap mempertahankan nilai Asia, pasca Tragedi Gwangju telah mengakhiri pelaksanaan pemerintahan militer ditandai dengan reformasi bidang politik dan pemilihan eksekutif yakni presiden secara demokratis oleh rakyat 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, dan langkah ini memicu protes luas dan kritik dari berbagai kalangan bentuk bagian dari partisipasi aktif masyarakat, dalam mengemukakan pendapat, terutama pengawasan kebijakan eksekutif. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bentuk strategi komunikasi yang digunakan demonstran. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan berfokus pada analisis yang terkandung dalam komunikasi verbal atau non-verbal dalam berbagai bentuk media, seperti teks, gambar, video, atau audio. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemakzulan Presiden Korea Selatan menjadi isu besar yang mencerminkan dinamika politik yang intens dan perhatian publik yang luas. Dominasi sentimen negatif dan partisipasi aktif masyarakat menandakan adanya polarisasi yang signifikan dalam opini publik. Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi dan diskusi, sementara media tradisional menjaga kredibilitas isu ini. Strategi komunikasi yang transparan dan inklusif diperlukan untuk mengelola sentimen publik dan mencegah eskalasi ketegangan sosial.
Globalization: Transnational Marriage in Kepulauan Riau Nadasyifa Vraba Santi; Rr. Hermini Susiatiningsih; Fendy Eko Wahyudi
Journal of International Relations Diponegoro Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v9i1.37233

Abstract

ABSTRACTTransnational marriage is a marriage that occurs between Indonesian Citizens and Foreign Citizens, this phenomenon arises because of globalization. Transnational marriages occur in the Riau Archipelago, an island directly adjacent to Malaysia and Singapore. This study aims to explain the process and the impact of globalization in transnational marriage in the Riau Archipelago with the concept of Globalization: Connectivity, Mobility, and Migration. This research uses qualitative methods with data obtained from literature studies from journals, books, newspapers, and related sites; field studies in the Riau Archipelago. The research was conducted from 2015 to 2021. This research shows that Globalization make a development in Transnational Marriage in the Riau Archipelago. 
Political Fragmentation and The Reconfiguration of Thailand’s Political Camps After The 2023 General Election Destia Fitra Rachmadani
Journal of International Relations Diponegoro Vol 11, No 2: (Decemeber 2026)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v11i2.58220

Abstract

A number of studies point to a shift in Thailand’s political landscape in the 2023 general election, in which relations among political factions are no longer simply divided between pro-democracy and pro-conservative camps, but have moved toward a more fragmented configuration. However, existing discussions still focus on the dynamics of compromise among political elites, without much attention to how the structure of the political arena itself is shaped. Stemming from this, this study employs Andreas Schedler’s (2002) concept of “manipulating the actor space” to analyze how post-coup institutional engineering influences changes in the relation patterns among political factions in Thailand. The analysis is conducted qualitatively by situating these changes within the context of a restructured political arena. This study contributes to the literature on hybrid politics by showing how the manipulation of actor space can reshape both the structure of competition and inter-factional relations within a fragmented political arena.
Backchannel Diplomacy and the Cultural Approach: Assessing the Success of Soft Power in South Korea’s Peaceful Coexistence Doctrine Intan Sari Anggraeni
Journal of International Relations Diponegoro Vol 11, No 2: (Decemeber 2026)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v11i2.59910

Abstract

This study examines how the Republic of Korea combines cultural soft power instruments principally the Korean Wave (Hallyu) with informal backchannel diplomatic channels to advance its evolving “peaceful coexistence” doctrine toward North Korea, a policy formally articulated by the Lee Jae-myung administration through the Ministry of Unification's 2026 white paper. Drawing on Joseph Nye's soft power as reconstructed by recent constructivist scholarship, the research investigates the extent to which cultural attraction functions as a complementary instrument to unofficial, non-state diplomatic channels in de-escalating inter-Korean hostility following the collapse of mutual trust during the preceding Yoon Suk-yeol period. Using a qualitative case-study applied to policy documents, official statements, and secondary literature published between 2021 and 2026, this paper argues that South Korea's soft power success is conditional rather than automatic: cultural attraction generates international legitimacy and audience receptivity, but its translation into concrete inter-Korean behavioral change depends heavily on parallel backchannel mechanisms that manage security dilemmas invisible to public diplomacy. The study concludes that the peaceful coexistence doctrine represents a hybrid diplomatic architecture in which soft power supplies normative cover while backchannel diplomacy supplies operational traction, although structural obstacles most notably Pyongyang's constitutional redefinition of the South as a hostile state. Keywords: soft power, backchannel diplomacy, peaceful coexistence, inter-Korean relations