Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 1 (2020)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL PADA KEMASAN BERAS ]]>
<![CDATA[hayu, Niluh Vira]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31050
<![CDATA[Beras merupakan salah satu sumber pangan pokok utama yang sering di konsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Peredaran berbagai jenis dan merek produk beras masih banyak yang tidak mencantumkan label secara lengkap dan benar pada kemasan beras dijual di masyarakat. Hal tersebut menuntut konsumen untuk lebih cerdas dan teliti lagi dalam memilih produk beras yang akan dikonsumsi. Pencantuman label ini merupakan suatu bentuk informasi penting yang harus dicantumkan pada kemasan beras dan dapat diketahui oleh konsumen. Aturan yang mengatur pencantuman label pada kemasan beras secara wajib yaitu pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kesadaran hukum konsumen terkait label yang tercantum pada kemasan beras, untuk mengetahui dan mangkaji faktor penghambat dari kesadaran hukum konsumen terkait label yang tercantum pada kemasan beras yang sudah diberlakukan secara wajib, untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya terkait pengedaran beras yang tidak mencantumkan label pada kemasan beras. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data  diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum informan yang membeli beras di Pasar Pacar Keling Surabaya sangat rendah. Faktor yang menghambat kesadaran hukum konsumen yaitu, kurangnya pengetahuan konsumen, tingkat pendidikan kondumen, dan kurangnya usaha dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya untuk menyampaikan informasi mengenai pencantuman label pada kemasan beras. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan UPT Perlndungan Konsumen dengan melakukan sosialisasi, mengadakan klinik konsumen cerdas, dan pengujian laboratorium. Kata Kunci : Beras, Pencantuman Label , Kesadaran Hukum Konsumen.]]>
<![CDATA[APLIKASI E-VILLAGE BUDGETING DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI ]]>
<![CDATA[Rizaldy, Iqbal]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31076
<![CDATA[Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya memuat kebijakan untuk memberikan dana yang besar kesetiap daerah yang ada di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis tentang Alokasi Dana Desa yang mengatur terkait pembagian dari dana tersebut. Besarnya dana yang diberikan membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengantisipasi agar mencegah tindak pidana korupsi alokasi dana desa. Aplikasi E-Village Budgeting dibuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 tentang keuangan desa membuat pengelolaan keuangan dana desa beralih dari cara yang manual ke menggunakan sistem yang online dengan memanfaatkan jaringan internet. Dari penjelasan diatas dirumuskan dua masalah yaitu perbandingan teknis pengelolaan alokasi dana desa setelah diberlakukannya aplikasi E-Village Budgetting serta bentuk pencegahan tindak pidana korupsi oleh aplikasi E-Village Budgetting. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi. Hasil Penelitian menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang menggunakan aplikasi E-Village Budgetting memiliki beberapa keunggulan diantaranya yaitu, lebih hemat waktu dalam pelaksanaan penyelengaraan pemerintahan, lebih hemat biaya dan ramah lingkungan karena tidak lagi harus melampirkan dokumen-dokumen yang banyak dalam proses pengelolaan keuangannya, proses birokrasi yang tidak berbelit sehingga mempermudah pengelolaan keuangan yang ada. Kemudian dengan diberlakukannya aplikasi E-Village Budgetting dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, bentuk pencegahannya adalah dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dalam rangka memaksimalkan pengoperasian aplikasi E-Village Budgetting. Peningkatan infrastruktur yang menunjang aplikasi E-Village Budgetting agar dapat lebih mudah penggunaannya.  Kata Kunci : E-Village Budgeting, Alokasi Dana Desa, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BAGI PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS ]]>
<![CDATA[Junanta, Erbanu Wahyu]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31089
<![CDATA[Perkembangan global saat ini mau tidak mau harus diikuti oleh setiap orang di dunia. Globalisasi juga menjadikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi sehingga orang dapat saling menjangkau tempat dengan jarak yang berjauhan dalam waktu yang sama. Sekarang orang dengan mudah pergi/pindah ke satu negara ke negara lain. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerima orang asing untuk bekerja di wilayah nusantara yang disebut Tenaga Kerja Asing (TKA). Perusahaan yang mempekerjakan TKA membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). RPTKA diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA). Dari kedua aturan tersebut terdapat norma yang berbeda, sehingga bagaimana pengecualian RPTKA dalam Perpres TKA menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan apa akibat hukum yang akan terjadi dalam konflik norma tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis pengecualian kewajiban memiliki RPTKA bagi pemberi tenaga kerja asing yang merupakan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan dan Menganalisis akibat hukum dari pengecualian kewajiban memiliki RPTKA bagi pemberi kerja tenaga kerja asing yang merupakan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris oleh Perpres TKA dalam hal tidak dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Teknik analisa penelitian ini menggunakan analisa preskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Perpres TKA tidak seharusnya menambahi unsur yang tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa materi muatan Peraturan Presiden ialah berisikan materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang. dengan penjelasan tersebut maka Perpres seharusnya mengikuti norma yang ada pada Undang-Undang. Akibat hukum dari penambahan unsur yang ada di Perpres TKA dapat menimbulkan lenyapnya suatu keadaan hukum maksudnya adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA dapat dinyatakan tidak dapat berlaku karena dalam Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tidak memerintahkan aturan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dengan suatu Perpres, melainkan seharusnya diatur dengan Peraturan Menteri. Upaya hukum yang dapat ditempuh dari konflik norma antara UU Ketenagakerjaan dengan Perpres TKA dapat diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materi. Dengan terjadinya konflik norma ini seharusnya Presiden dalam membuat aturan lebih teliti terkait dengan pendelegasian aturan pada suatu Pasal yang ada pada aturan tertentu. Kata Kunci : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Konflik Norma, Akibat Hukum]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Berkaitan Dengan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan Di Kabupaten Gresik ]]>
<![CDATA[sari, meivi kartika]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31103
<![CDATA[AbstrakMengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien. Dengan terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran sertifikat halal pada pangan tersebut, pemerintah telah merespon pentingnya sertifikat halal pada produk pangan melalui Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan adanya peraturan itu dikeluarkan dengan tujuan agar setiap pelaku usaha yang memperdagangkan produknya wajib memiliki Sertifikat Halal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pelaku usaha berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal dan mengkaji upaya preventif yang di lakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik dalam hal meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data skunder dengan metode analisis kulitatif.Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal sangat rendah. Faktor-faktor yang mempegaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang spanduk mengenai Sertifikat Halal dan mengadakan penyuluhan. Saran dari hasil penelitian ini bagi pelaku usaha UMKM, yang berada di Kabupaten Gresik, supaya mendafarkan produk yang di perdagangkan agar memiliki Sertifikat Halal. Bagi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Gresik, untuk mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Sertifikat Halal. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, UMKM , Sertifikat Halal]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM MITRA KERJA PERUSAHAAN TRANSPORTASI UMUM TERKAIT KEPESERTAAN MANDIRI BPJS KETENAGAKERJAAN (STUDI DI PT SELAMAT SUGENG RAHAYU) ]]>
<![CDATA[Ardikabima, Yonatan]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31107
<![CDATA[Jaminan sosial seharusnya dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi orang yang bekerja  di bidang transportasi umum. Dalam melaksanakan kerjanya apabila terjadi kecelakaan kerja ada jaminan sosial yang dapat membantu meringankan kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Hubungan kemitraan mengedepankan adanya hubungan mutualisme diantara para pihak. Berbeda dengan posisi pemberi kerja dan buruh dalam hukum ketenagakerjaan yang memiliki sifat atasan-bawahan, tetapi kemitraan lebih pada kedudukan para pihak setara. Salah satu perusahaan transportasi umum yang menggunakan sistem mitra kerja adalah PT Selamat Sugeng Rahayu. Berdasarkan hal tersebut, mitra kerja pada PT Selamat Sugeng Rahayu harus mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum    mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu) dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu). Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di PT. Selamat Sugeng Rahayu. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu) sangat rendah, karena dari keempat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum hanya terpenuhi satu indikator yaitu sikap hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu) yaitu tingkat pendidikan, umur, lingkungan, dan ekonomi.Kata Kunci: Mitra Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Kepesertaan Mandiri]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Manipulasi Hasil Pertandingan Dalam Persepakbolaan Indonesia ]]>
<![CDATA[Erganto Jai, Alfansyi Maximilano]]>;
<![CDATA[Astuti, Pudji]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31108
<![CDATA[AbstrakSepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak penggemar di setiap negara, termasuk di Indonesia. Sepakbola di Indonesia pada saat ini telah menjadi salah satu sarana komoditas ekonomi dengan diselenggarakannya kompetisi-kompetisi sepakbola oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia sebagai induk organisasi persepakbolaan di Indonesia. Sepakbola sebagai salah satu cabang olahraga yang populer mengakibatkan munculnya pihak-pihak yang memanfaatkannya sebagai ladang untuk menghasilkan keuntungan pribadi dengan mengesampingkan prinsip fair play atau kejujuran dalam berolahraga yang biasa disebut dengan manipulasi hasil pertandingan. Manipulasi hasil pertandingan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan agar salah satu tim yang sedang bertanding bermain untuk kalah atau dikalahkan. Perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dilakukan oleh bandar judi bermodal besar yang memiliki tujuan untuk dapat memenangkan pasar taruhan. Bandar Judi dalam melakukan perbuatan manipulasi hasil pertandingan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu menemui langsung para target atau meminta bantuan kepada agen yang dapat membantunya dalam menemukan para target. Para agen ini yang nantinya akan mencari target yang dapat membantunya melakukan manipulasi hasil pertandingan dengan cara menawarkan atau menjanjikan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis kepada seseorang yang memiliki wewenang dalam persepakbolaan di Indonesia dan/atau seseorang yang terlibat secara langsung dalam sebuah pertandingan, seperti wasit, pemain, pelatih, dan lain-lain.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana suap dan untuk mengetahui apakah hukum pidana yang berlaku di Indonesia dapat diberlakukan kepada para pelaku manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang berasal dan berada di luar Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Permasalahan pada penelitian ini dianalisa dengan menggunakan cara preskriptif.Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindak pidana suap dengan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan hukum pidana di Indonesia dapat diberlakukan kepada para pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang berasal dan berada dari luar Indonesia berdasarkan asas teritorial, asas nasional pasif, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana SuapKata kunci: Manipulasi hasil pertandingan, Suap, Berlakunya hukum pidana]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DAN/ATAU PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Sitorus, Indah Melania]]>;
<![CDATA[Tamsil, Tamsil]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31111
<![CDATA[Abstrak Ketentuan batas usia perkawinan diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia Perkawinan merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dibuat pemerintah dan tujuannya untuk menghindarkan terjadinya perkawinan anak serta menekan angka kelahiran maka diberikan batas usia minimal untuk kawin. Namun, ketentuan a quo menimbulkan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi yang dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan pertimbamgan hakim konstitusi yang diputus pada pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 permohonan pemohon sepanjang dengan Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas usia perkawinan terhadap pemenuhan hak anak dan/atau perempuan, serta untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan a quo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik argumentatif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan telah memberikan peluang terjadinya perkawinan usia anak dikarenakan batas usia minimal bagi perempuan yang berada dibawah batas usia anak. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak dan/atau perempuan serta menimbulkan berbagai kerugian yang akan dialaminya. Suatu perkawinan yang ideal haruslah ditinjau dari berbagai aspek sehingga batas usia minimal perkawinan haruslah mengakomodirnya supaya tidak terjadi diskriminasi atau tidak terpenuhinya hak anak dan/atau perempuan. Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Anak, Perempuan Abstract The age limit for marriages is regulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage age limit is a form of open legal policy made by the government and the purpose to reduce the children marriage also minimization birth rate. However, the stipulated a quo regulation caused a review in the Constitutional Court because it was considered to be contrary to Article 27 paragraph 1 of the UUD NRI 1945. Based on the considerations of constitutional justices No 22/PUU-XV/2017 petitioners' petition with Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is valid according law. The purpose of this study was to analyze the ratio of the Constitutional Court Ruling Number 22 / PUU-XV / 2017 related to the age limit of marriage to fulfill the rights of children and / or women, and to analyze the law arising from the possibility of the a quo ruling. This research is a normative juridical study using permits, invitations, and concepts. Types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials used is the literature study of legal materials. Legal material analysis technique is carried out using argumentative techniques by providing arguments for the results of research conducted Based on the results of the discussion, it can be concluded that the marriage age limit for women has provided opportunities for child marriage due to the minimum age of marriage under the age of the child. This causes the non-fulfillment of the rights of children and / or women and causes various losses that will be experienced. An ideal marriage must be viewed from various aspects so that the minimum marriage limit must be accommodated, there is no need to be done or the rights of children and / or women are not fulfilled. Keywords: Fulfillment of Rights, Children, Women]]>
<![CDATA[LAW PROTECTION FOR WORKER’S UNSPECIFIED TIME WORK AGREEMENT IN PT INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA RELATED THEIR WORK PERIOD ]]>
<![CDATA[Shinurad, Duto Mahardiko]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31112
<![CDATA[One of the problems in employment in Indonesia is the worker contract system that know as Unspecified Time Work Agreement between workers and the companies. The companies often make deals to extend the Unspecified Time Work Agreement without care about how long the worker has been working. The system of extending Unspecified Time Work Agreement without any certainty naturally raises unrest for workers for fear that Unspecified Time Work Agreement will no longer be extended. The Unspecified Time Work Agreement extension by the company is based on the existence of freedom of contract which frees the parties to make agreements and freedom to determine the contents of the agreement. This study aims to understand and analyze the legality of Unspecified Time Work Agreement who made by PT Interworld Steel Mills, and to understand the law protection for worker which extend the Unspecified Time Work Agreement. This research include normative juridical research which is a research by examining secondary legal source or library material. Legal material obtained from primary and secondary legal material with prescriptive analysis methods, namely the assessment of the right or wrong legal fact or legal events from the results of research. Unspecified Time Work Agreement is made based on the legal requirements agreement of article 1320 KUH Perdata. Base on article 1320 KUH Perdata, extending Unspecified Time Work Agreement could not fulfill the 4th elemen because Unspecified Time Work Agreement could no longer be extended or approved. As a form of legal protection, workers can conduct bipartite negotiations, mediation, and sue to Industrial Court. Keywords : Unspecified Time Work Agreement, Worker, Law Protection.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR : 109/B/2019/PT.TUN.SBY MENGENAI PENCABUTAN IZIN PEMAKAIAN TANAH ]]>
<![CDATA[kurniawan, reksa ahmadi]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31113
<![CDATA[Abstrak Pada kasus ini penggugat yang bernama Fong Akie Wiyono mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2018 untuk menggugat Walikota Surabaya. Penggugat merasa keberatan atas pencabutan Izin Pemakaian Tanah miliknya yang dicabut oleh Tergugat pada tanggal 4 juni 2018 dengan alasan Penggugat menelantarkan tanah. Pada kasus sengketa ini hakim Pengadilan Tata Usaha Surabaya pada putusan nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat Fong Akie Wiyono dan menyatakan batal surat pencabutan Izin Pemakaian Tanah. selanjutnya Tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pada tanggal 20 Mei 2019 Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada putusan nomor : 109/B/2019/PT.TUN/SBY. yang isinya menyatakan mengabulkan permohonan banding pembanding/tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembanding karena pihak terbanding/penggugat terjadi kekeliruan dalam penentuan subjek sengketa yang harus didugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Apa dasar petimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 109/B/2019/PT.TUN/SBY? (2) Apa akibat hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 109/B/2019/PT.TUN/SBY. bagi para pihak terkait?. Penelitian ini menggunakan statue approach, case approach dan conceptual approach. Dalam menyelesaikan isu hukum peneliti menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian ini adalah penilus kurang setuju dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada amar putusan nomor : 140/G/2018/PTUN.SBY. Menurut penulis subjek gugatan yang diajukan Penggugat tidak salah karena menurut pasal 14 angka (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandatâ€. Menurut analisis penulis subjek sengketa sudah tepat karena kewenangan yang diberikan oleh walikota kepada dinas adalah kewenangan mandat bukan delegasi. Kata Kunci: Perizinan, Izin Pemakaian Tanah, Kewenangan, Peradilan Tata Usaha Negara AbstractIn this case the plaintiff named Fong Akie Wiyono filed a lawsuit in the Surabaya State Administrative Court on August 30, 2018 to sue the Mayor of Surabaya. The Plaintiff has objected to the revocation of the Use of Land Permit that was revoked by the Defendant on June 4, 2018 on the grounds that the Plaintiff abandoned the land. In this dispute case the Surabaya Administrative Court judge in decision number: 140 / G / 2018 / PTUN.SBY. granted all of the plaintiffs' lawsuit, Fong Akie Wiyono, and declared the cancellation of the land use permit revocation. then the Defendant filed an appeal at the Surabaya State Administrative High Court. On May 20, 2019, the Judge of the Surabaya State Administrative High Court in decision number: 109 / B / 2019 / PT.TUN / SBY. the contents of which state that they grant the appeal / defendant's appeal and cancel the Surabaya State Administrative Court's decision no. 140 / G / 2018 / PTUN.SBY, dated January 17, 2019 the appeal was filed. Judges' considerations in granting the petition for comparison because the comparator / plaintiff made a mistake in determining the subject of the dispute that must be sued. This study aims to analyze (1) What is the basis for the judges' consideration in the Surabaya State Administrative High Court's decision number: 109 / B / 2019 / PT.TUN / SBY? (2) What are the legal consequences of the Surabaya State Administrative High Court's decision number: 109 / B / 2019 / PT.TUN / SBY. for related parties ?. This study uses a statue approach, case approach and conceptual approach. In solving legal issues, researchers use the method of legal interpretation. The results of this study are that the penilus disagrees with the legal considerations of the judges in the ruling number: 140 / G / 2018 / PTUN.SBY. According to the author, the subject of the lawsuit filed by the Plaintiff is not wrong because according to article 14 number (4) of Law Number 30 Year 2014 Regarding Government Administration "Government Agencies and / or Officials that accept the Mandate must mention on behalf of the Government Agency and / or Officer who grants the Mandate". According to the author's analysis the subject of the dispute is appropriate because the authority given by the mayor to the office is the authority of the mandate not the delegation.Keywords: Licensing, Land Use Permit, Authority, State Administrative Court]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM IBU TERHADAP KEWAJIBAN MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI DI KABUPATEN SAMPANG ]]>
<![CDATA[Dila, Farah]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31148
<![CDATA[Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke 4 di dunia. Dibalik itu, terdapat masalah yang dihadapi oleh Indonesia, salah satunya yaitu kesehatan. Pemerintah Indonesia terus melakukan program-program untuk meningkatkan kesahatan masyarakat. Salah satu program yaitu 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), karena kualitas manusia ditentukan sejak awal janin hingga 1000 HPK. Program tersebut yaitu mencukupi gizi dengan memberikan ASI Eksklusif pada bayi, Karena gizi yang diperoleh pada hari pertama kelahiran sampai dengan 6 bulan hanya dari ASI (ASI Eksklusif). Kewajiban Ibu memberikan ASI Eksklusif pada bayinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 6. Kabupaten dengan bayi tidak mendapatkan ASI Eksklusif terbesar di Jawa Timur adalah Sampang Madura. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memahami kesadaran hukum Ibu terhadap kewajiban pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di Sampang dan untuk memahami tentang upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang terkait ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi, penyajian, verifikasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Kesadaran hukum Ibu terhadap kewajiban memberikan ASI Eksklusif pada bayi di Kabupaten Sampang sangat rendah. Sangat rendahnya kesadaran hukum Ibu karena tidak ada informasi mengenai ketersediaannya ruang laktasi atau fasilitas pendukung ASI yang dimiliki oleh tempat kerja/kantor Pemerintahan. Budaya hukum juga mempengaruhi kesadaran hukum Ibu. Dinas Kesehatan Sampang sudah melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan, membentuk KP ASI, namun materi penyuluhan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Kamoning tidak ada mengenai ketersediaannya fasilitas pendukung ASI serta tidak dijelaskan mengenai aturan tentang ASI Eksklusif.Kata Kunci : Kewajiban Ibu, ASI Ekslusif, Kesadaran Hukum Ibu.]]>
