cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum" : 25 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/2018/PN.NGW. MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENENTUAN BESARAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN Permata, Salsabila Berlian; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62350

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penentuan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil yang diterima oleh Siti Chosiah selaku Penggugat atas tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Mardi. S.S.o.s. MM selaku Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conseptual approach dan case approach. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus mengembalikan sisa uang milik Penggugat sebesar Rp.290.000.00,-. Pertimbangan hukum Majelis Hakim demi keadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil sebesar 1% setiap bulan. Pertimbangan hukum tersebut berbeda dengan suku bunga bank pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,9% sampai 6,5%. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum kepada para pihak khususnya Penggugat. Pertimbangan hukum mengenai ganti rugi kerugian immateriil Penggugat menurut Majelis Hakim ditolak karena tidak adanya cukup bukti penghinaan maupun luka berat yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Kata Kunci : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi Materiil, Ganti Rugi Immateriil
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 374K/PDT.SUS-PHI/2023 TENTANG KEWAJIBAN ADANYA RISALAH MEDIASI DALAM PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Istifaiah, Sohibatul; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62477

Abstract

Surianto adalah karyawan PT Bintang Prima Lestari Utama yang bekerja sebagai karyawan tetap selama 21 tahun 5 bulan. Perusahaan melakukan pemutusan hubunga kerja (PHK) sepihak kepada Surianto tanpa alasan yang jelas. Perusahaan tidak membayarkan hak Surianto saat terkena PHK, sehingga dilakukan perundingan bipartit dan menghasilkan Perjanjian Bersama. Pada faktanya isi Perjanjian Bersama tidak dijalan oleh perusahaan, sehingga Surianto membuat surat pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Pengaduan tersebut ditolak dengan alasan telah diselesaikan secara bipartit dan menghasilkan Perjanjian Bersama, sehingga mediator tidak dapat menerbitkan risalah mediasi dan mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor:565/36/DK-2 PHI/DS/2021. Surianto mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan gugatan Surianto tidak melampirkan risalah mediasi maka gugatan tidak dapat diterima, sedangkan Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan Surianto melalui Putusan Nomor 374K/Pdt.Sus-PHI/2023. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah tidak dilampirkannya risalah mediasi dapat menjadi dasar hakim menolak ajuan gugatan, serta menganalisis akibat hukum dari tidak dilampirkannya risalah mediasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak dilampirkannya risalah penyelesaian mediasi dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tidak menjadikan dasar hakim untuk menolak gugatan khusus pada kasus Surianto dan PT Bintang Prima Lestari Utama dikarenakan terdapat bukti pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Akibat hukum dalam perselisihan dan putusan ini, yaitu terdapat akibat hukum langsung dan akibat hukum tidak langsung baik bagi perusahaan maupun bagi Surianto selaku pekerja.. Kata Kunci: Perjanjian Bersama, Karaywan Tetap, Pemutusan Hubungan Kerja.
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST) Novitasari, Yesica; Perwitasari, Dita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62707

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia dalam hukum positif secara khusus tidak diatur secara tegas. Sehingga, karena beberapa alasan perkawinan beda agama sering menjadi subjek kontroversi dan perdebatan. Penetapan hakim dalam permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, dalam penetapannya hakim mengabulkan dan mengabulkan sebagian permohonan tersebut berdasarkan fakta yuridis dan beberapa pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum positif dan hukum agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan hakim dan beberapa faktor penyebab disparitas dari penetapan permohonan perkawinan beda agama pada kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu metode studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Hasilnya pada penetapan perkawinan beda agama pada kedua pengadilan tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas diantaranya karena faktor agama dan tidak terpenuhinya sayarat formil pengajuan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG POLO RALPH LAUREN DI INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 614 K/PDT.SUS-HKI/2023) Azis, Rheina Zetiah Akhtar Chulaizinda; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62864

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1061 K/ PDT.SUS-PHI/2023 TENTANG DALUWARSA PENGAJUAN GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Ulfiaro, Soviana; Ronaboyd, Irfa
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62954

Abstract

Pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Origin Resort Lombok pada 14 Desember 2021 terhadap Stephane memicu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada 5 April 2023. Gugatan penggugat ditolak dengan mengabulkan eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat daluwarsa berdasarkan Pasal 82 UU PPHI. Dengan demikian penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terkait ditolaknya gugatan pada tingkat pertama. Penelitian ini bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta teknik analisis preskriptif. Batasan daluwarsa pada jangka waktu 1 tahun untuk pengajuan gugatan terkait pemutusan hubungan kerja pada pasal 82 UU PPHI hanya berlaku bagi PHK tekait Pasal 159 dan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan. Pasal 171 UU Ketenagakerjaan merujuk pada Pasal 158, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. Pasal 159 UU Ketenagakerjaan juga merujuk pada Pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Pasal 158 dan Pasal 159 UU Ketenagakerjaan terkait PHK karena kesalahan berat, Pasal 160 ayat 3 UU Ketenagakerjaan terkait PHK karena proses pidana, dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan terkait PHK sebab mengundurkan diri sendiri. Pasal 158, Pasal 159, Pasal 162, Pasal 171 UU Ketenagakerjaan telah dihapus oleh UU Cipta Kerja. Sedangkan Pasal 160 ayat (3) diubah oleh UU Cipta Kerja. Dengan demikian, daluwarsa pengajuan gugatan PHK berlaku terbatas untuk PHK sebab dalam proses pidana. Oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja Stephane tidak termasuk dalam kategori daluwarsa. Pertimbangan hakim kasasi sudah tepat dalam menerapkan hukum, dengan menerima permohonan kasasi, dan membatalkan putusan di tingkat pertama, dan menyatakan gugatan penggugat tidak daluwarsa. Kata Kunci: Daluwarsa, Gugatan, PHK.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TERKAIT KAMPANYE PEMILU DI FASILITAS PEMERINTAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN Sabilla, Azzahra Ayu; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63018

Abstract

Pada tahap kampanye pemilu ada pembatasan berdasarkan lokasi atau tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dalam perkembangannya, terdapat permohonan uji materiil terhadap penjelasan norma a quo yang diajukan oleh dua Pemohon. Para Pemohon mendalilkan objek permohonan a quo mengakibatkan kerugian konstitusional terkit hak untuk memilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil dan hak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, permohonan ini dikabulkan untuk sebagian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menganalisis akibat hukumnya terhadap netralias ASN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah menggunakan penafsiran historis atau orisinal dalam menentukan ada atau tidaknya pertentangan antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dengan norma pokoknya, ditemukan kesalahan teknis dalam perumusan penjelasan norma a quo dan Mahkamah memberikan putusan ultra petita dengan memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dengan syarat mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Putusan tersebut akan membahayakan netralitas ASN karena kedua tempat tersebut banyak diisi atau tempat para ASN beraktivitas. Apabila Pegawai ASN melanggar netralitas ASN, maka akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021. Kata Kunci: Putusan MK, Kampanye Pemilu, Netralitas ASN.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 103 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP REHABILITASI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO Salafi, Syafara Alifia; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63035

Abstract

Narkotika adalah obat atau bahan kimia yang berasal dari sumber non-tumbuhan maupun tumbuhan yang berfungsi mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan rasa sehingga menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki sisi positif bagi ilmu kesehatan yakni dapat menjadi obat yang dapat menimbulkan rasa mengantuk, mengurangi rasa sakit, dan menenangkan saraf. Namun jika Narkotika tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka akan menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan, tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 103 Undang-Undang Narkotika di kabupaten sidoarjo serta untuk mengetahui bagaimana upaya hakim dalam mengatasi adanya ketidakefektifan pasal tersebut. Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis serta menerapkan teori soerjono soekanto, sehingga pada penelitian menghasilkan bahwasannya adanya ketidakefektifan pada pasal tersebut sehingga Upaya yang dilakukan oleh hakim ialah dengan menerapkan pidana penjara serta pelaku dengan sisa pidana penjara tersebut diberikan rehabilotasi pada perkara penyalagunaan narkotika.
ANALISA HUKUM ORANG TUA YANG MENJADIKAN ANAK SEBAGAI MEDIA ENDORSEMENT SUATU PRODUK Baskoro, Fajar Pandu; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63144

Abstract

Endorsement is one of the communication and marketing strategies that is usually done through online shops to artists/celebrities on social media. Endorsement aims to create public interest in the products offered on social media. In the current reality, product endorsements often involve children in the communication process in delivering on social media as well as product photos and certain advertisements. Indirectly, the child has generated (financial) income from media endorsements. This leads to exploitation of children who are not realized by their parents because children's rights in accordance with the Child Protection Act are not properly accepted by children. This study aims to determine and analyze the actions of parents who make children as a media endorsement of a product, including acts of child exploitation and analyze the legal consequences of parents who make children as a media endorsement of a product. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature study.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 186 K/Pdt/2023) Byantoro, Muhammad Billva; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63148

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 268 K/TUN/2017 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI Nadhifah, Dima Syafaatul; tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63287

Abstract

Perbuatan melawan hukum pada persoalan penerbitan sertifikat pengganti karena alasan hilang, kasus tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2017. Tergugat selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan menerbitkan sertifikat pengganti terhadap obyek sengketa, hal tersebut berdasarkan permohonan dari Nur Hasyim, yang merupakan ayah atau suami dariPara Tergugat II Intervensi. Namun, faktanya tanah dalam sertifikat tersebut telah terjadi jual beli dengan Ikatan Jual Beli di hadapan Notaris, mengetahui bahwa tanah yang sudah dibeli terjadi kepemilikan ganda. Para Penggugat selaku ahli waris Nyoto Hadi merasa dirugikan atas kepemilakn tersebut, sehingga tidak dapat memiliki dan menggunakan tanah tersebut. Majelis hakim memtuskan untuk melakukan pembatalan sertifikat pengganti pada Tergugat, sehingga sertifikat yang dimiliki Para Tergugat II Intervensi dicabut kepemilikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2017. Penelitian menggunakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus dengan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pngumpulan bahan bukum menggunakan studi kepustakaan dengan Teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini adalah batalnya Keputusan Tata Usaha Negar aberupa sertifikat pngganti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tahun 2001, akibat hukum pada penelitian ini adalah yakni dinyatakannya batal sertifikat-sertifikat pengganti yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi. Kata Kunci: Sertifikat Pengganti, Perbuatan Melawan Hukum, Prosedur Penerbitan Sertifikat.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue