cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 9   10   11   12   13 
PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR POLISI : 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRESTABES SURABAYA PURWASIH, AYU
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13611

Abstract

Ketika anak yang masih berusia belasan tahun menjadi korban perkosaan dan kemudian masalah itu dilaporkan kepolisian, maka sesuai prosedur anak itu harus dimintai keterangan lalu divisum. Tapi, jika polisinya lelaki maka secara psikologis anak yang menjadi korban akan merasa malu dan berakhir dengan keterangan yang tidak jelas. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yaitu membentuk unit pelayanan perempuan dan anak, yang dibentuk berdasarkan peraturan Kapolri No. polisi 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak pada tanggal 6 juli 2007. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologi atau penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Republik Indonesia Resort kota besar Surabaya yang terletak di jl. Taman Sikatan No. 1 Surabaya. Informan dalam penelitian ini akan diambil secara snowball. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan teknik editing data dalam pengolahan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa modus operandi untuk perdagangan orang di Surabaya sama seperti yang dikatakan oleh teori-teori yang berkembang. Hanya saja ada modus operandi perdagangan orang baru yang muncul seperti misalnya anak dijadikan sebagai alat tukar hutang dan sebagainya. Dalam melaksanakan penerapan peraturan kepala kepolisian nomor polisi 10 tahun 2007 Unit PPA bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menyelesaikan tugasnya dan belakangan pihak kepolisian juga menerima anggota polwan baru untuk ditetapkan di polsek dan polres untuk memenuhi anggota unit PPA yang masih kurang.Kata Kunci : Peraturan Kapolri, Unit Pelayanan perempuan dan Anak, Polrestabes Surabaya.AbstractWhen the childbecame a victim of violence andthatcase was reported to the police, such as the procedure, the child must be give some explanation andmortem. Sometimes, if the police who asked some explanation on the kids was a man, usuallythe kid’s psychicswill felt ashamedthen ended with unclear of explanation. A kind of protection for thekids is establish the tendance unit of woman and children, it wasestablished by police principalnumber 10/2007 about organization and activity procedures of woman and children tendance unit published on 6thjuly 2007. This research is a juridical sociology or known as empirical legal research. The research was located in the Indonesian National Police of Capital City Districts Surabaya, on Jl. Taman sikatan No. 1 Surabaya.Some informants in this research will be taken by snowball technique. Then, the technique of collecting data will be use interview and documentation. The data’s process technique will be use the technique of editing the data in location. Based on the result ofthis research, it can be concluded that the modus operandi ofhuman trafficking in Surabayasame as evolving theory. There weresome new modus operandi of human trafficking, for example, the child will be useto exchange some charges and so on. In aplication ofthe police principal regulation number 10/2007, thetendance unitwill cooperate with relevant institutions in completing their works and the police department also received some new members of police woman’s to the district commands and sub-district commands to complete the members of the tendance unit.Keywords: Police principal regulation, unit women and children, Polrestabes Surabaya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS ROKOK ELEKTRIK GISTHIANDARI, DINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13613

Abstract

Rokok elektrik atau dikenal dengan sebutan (Elecronic Nicotine Delivery Systems atau e-Cigarette) adalah alat penguap bertenaga baterai yang dapat menimbulkan sensasi seperti merokok tembakau dengan tambahan berbagai macam perasa di dalamnya. Meskipun BPOM telah menyatakan bahwa rokok elektrik merupakan barang ilegal, tetapi pelaku usaha di Indonesia tetap saja menjualnya. Oleh karena itu, untuk dapat menjawab tantangan era globalisasi dengan beredarnya rokok elektrik maka perlu dibentuk suatu regulasi yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak demi mengisi adanya kekosongan norma hukum. Rumusan masalah skripsi adalah 1) bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen terkait rokok elektrik, 2) bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait rokok elektrik. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dengan menentukan fokus atas apa yang diteliti kemudian mengkaji aspek dari berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil analisa diilustrasikan berdasar argumentasi yang tepat dan sesuai dengan alasan yang bersifat penalaran hukum. Terkait perkara rokok elektrik yang belum memiliki aturan hukum secara khusus, maka hakim perlu menggunakan penciptaan hukum (rechtschepping) untuk memecahkan kasus yang terjadi. Metode penciptaan hukum (rechtschepping) yang digunakan hakim dalam memecahkan kasus terkait rokok elektrik berdasarkan pada metode konstruksi hukum. Jenis metode konstruksi hukum yang berkaitan dengan penciptaan hukum terkait masalah rokok elektrik yaitu, Argumentum PerAnalogiam (analogi) dan Argumentum a’Contrario. Kemungkinan adanya kecacatan yang terjadi pada rokok elektrik dapat didasarkan pada informasi yang tidak memadai. Bentuk informasi yang dimaksud terkait tidak tertera dengan jelas pada kemasan rokok elektrik seperti batasan umur untuk penggunaan, tempat penyimpanan, efek samping, identitas produsen, peringatan serta perhatian saat menggunakan. Pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen adalah penjual rokok elektrik sebagai pemasok produk di mana konsumen membeli. Kata Kunci: Konsumen, Rokok Elektrik, Perlindungan HukumAbstractElectric cigarette or known as (Electronic Nicotine Delivery Systems or e-Cigarette) is a battery-powered vaporizer that can cause a sensation as smoking tobacco with the addition of a wide variety of flavorings in it. Although BPOM has stated that the electric cigarette is illegal goods, but businesses in Indonesia still sell it. Therefore, to be able to answer the challenges of globalization with the circulation of the electric cigarette is necessary to establish a regulation that can be implemented by all parties in order to fill the void of legal norms. The research questions of this study are the issue of 1) how is the legal protection given to consumers related to electric cigarette, 2) how is the responsibility of businesses related to electric cigarette. This skripsi uses the type of normative juridical research. The analysis used in this skripsi to determine the focus on what is observed then examines, various aspects of the legislation. Results of the analysis are illustrated based on arguments appropriate and in accordance with reason is legal reasoning. Electric cigarette cases that do not have rule of law in particular, lead the judge to use the creation of law (rechtschepping) to solve the case. Creation of law method (rechtschepping) used by judges in solving cases related to electric cigarette is based on the method of construction law. Types of construction methods of laws relating to the creation of law related issues electric cigarette, are Argumentum PerAnalogiam (analogy) and Argumentum a'Contrario. The possibility of defects that occur in the electric cigarette can be based on inadequate information. Forms related to the information referred to is not stated clearly in the electric cigarette packs such as the age limitation for the use, storage, side effects, the identity of the manufacturer, the warning and attention when using. Parties may be subject to liability for damages suffered by consumers is a seller of electric cigarette. Keywords: Consumers, Cigarettes Electric, Legal Protection
ANALISIS YURIDIS SENGKETA PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 SETIAWAN, PANDU
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13623

Abstract

Sengketa administrasi merupakan salah satu masalah yang senantiasa muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, terlebih lagi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan ini, terkadang terjadi tumpang tindih di antara lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga masalah ini penting untuk dibahas karena beberapa alasan. Dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahakamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Kembali menyerahkan sengketa pilkada kepada Mahkamah Konstitusi, jelas berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Untuk mengetahui Mekanisme lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pilkada memerlukan payung hukum sebagai landasan hukum yang kuat, berdasarkan hal tersebut lahirnya Pasal 157 ayat (3) Undang-undang 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)". Penelitian ini menggunakan jenis penilitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menentukan layak atau tidaknya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah dapat diserahkan sepenuhnya kepada Komisi pemilihan umum (KPU). Upaya sistematis dan konseptual untuk menentukan aturan tenggang waktu yang sama antara proses gugatan dan tahapan pemilihan kepala daerah dapat diserahkan kepada Panitia pengawas pemilu (PANWASLU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BANWASLU) agar kelak di kemudian hari tidak terjadi lagi tumpang tindih di antara lembaga peradilan, khususnya dalam sengketa pemilihan kepala daerah sengketa, baik sengketa calon, sengketa hasil, maupun sengketa tata usaha negara. Kata Kunci : Sengketa, Demokratis, Pilkada Abstract Administrative dispute is one of the problems that always arise in the administration of elections in Indonesian. especially elections of regional head and deputy head of the region . Resolution mechanisms on the issue, sometimes there is an overlap between the judiciary, in particular between the Constitutional Court and the Administrative Court. So it is important to discuss this issue for several reasons. In Article 157 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 in conjunction with Law Number 8 Year 2015 states that " the determination of the dispute case of votes on election examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of the special judicial body". Re- submit the dispute election to the Constitutional Court, clearly contrary to Constitutional Court Decision Number 97 /PUU–XI /2013, dated 16 January 2014. In its decision, the Constitutional Court declared no longer have the authority to resolve the dispute the results. To determine the mechanism of the judiciary, in particular between the Constitutional Court and the Administrative Court in handling election disputes require legal protection as a strong legal foundation, based on the birth of Article 157 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 in conjunction with Law Number 8 Year 2015 states that " case of dispute the determination of votes on election examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special judicial body in the Law courts administrative (administrative Court)". This research uses normative, the approach used is the approach of legislation . Results of this study we can conclude that the stipulation of candidates for regional head and deputy head of the region that determines whether or not candidates for regional head and deputy head of the region is to be left entirely to the electoral commission (GEC). Systematic effort and conceptual to determine the rules of the time limit equally between the lawsuit and the stages of local elections can be submitted to the Committee Panwas (Election Oversight) and the watchdog elections (Election Monitory Board) In order later in life do not happen again overlap between the judiciary, particularly in disputed local elections disputes, disputes both candidates, disputed the results, as well as state administrative disputes. Keywords : Dispute , Democratically , Election
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FOTOGRAFI KARYA MONYET RIEZKY M, NOVITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13666

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitahuan di media tentang kasus fotografi karya monyet, dimana terdapat seekor monyet yang dengan tidak sengaja memotret dirinya sendiri sehingga menghasilkan karya fotografi. Peristiwa tersebut menimbulkan kerancuan dalam menentukan pencipta dari foto monyet. Ketidakjelasan siapa pencipta dari foto monyet membuat pihak lain melakukan publikasi tanpa meminta izin. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta terhadap hasil fotografi karya monyet dengan pendekatan UUHC dan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan pencipta dalam menyelesaikan sengketa foto monyet yang diambil orang lain tanpa meminta izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa foto monyet yang mendapat perlindungan hak cipta adalah foto monyet yang siap unggah. Pada foto monyet yang siap diunggah di internet, fotografer telah memenuhi persyaratan-persyaratan standard of copyright’s ability yang meliputi keaslian, perwujudan dan kreativitas. Terpenuhinya standard of copyright’s ability maka foto monyet mendapat perlindungan hak cipta, sehingga fotografer dapat dikatakan sebagai pencipta. Upaya preventif yang dapat dilakukan pencipta untuk melindungi karyanya selain memenuhi standard of copyright’s ability adalah dengan melakukan pengumuman dan pendaftaran. Surat pendaftaran digunakan sebagai alat bukti untuk lebih memperkuat status kepemilikan karya apabila suatu saat terjadi sengketa. Pemenuhan terhadap standard of copyright’s ability, pengumuman serta pendaftaran tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta di kemudian hari. Apabila tetap terjadi pelanggaran hingga menimbulkan sengketa maka pencipta dapat melakukan upaya represif dengan lebih menekankan menggunakan cara non litigasi berupa penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi, karena dengan cara non litigasi tidak menimbulkan pihak yang kalah dan menang. Namun, apabila cara non litigasi tidak tercapai, maka pencipta dengan sangat terpaksa memilih jalur litigasi berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga. Kata Kunci : Pencipta, Hak Cipta, Fotografi Abstract This research is based on the news in media about monkey creation photography case, where there are a monkey which intuitively it self so that create photography creation. That event create dissonant in determining maker of monkey photos. Unclearness of the maker of monkey photos make other side conduct publication without asking permission. Based on this case, this research to know copyright’s protection of result the monkey photography work with UUHC approach and for know what law eforts can do maker be done to solve the dispute monkey photo which taken kindly to people without ask permission. This research uses normative juridical method, which explains the truth of problems by the logic of scientific laws from normative side. The writer uses several approaches, namely: statute, conseptual and case study approaches. The writer analyzes this research uses prescriptive analyzis. Result of this research indicated that monkey photos getting protection of copyrights is monkey photos which ready to upload. At that photo, photographer has fulfilled the requirements of standard of copyright’s ability covering: originality, creativity and fixation. Fulfilled standard of copyright’s ability so monkey photos get protection of copyrights, so that photographer can be told as maker. Preventive efforts which able to be conducted by maker to protect its creation besides fulfilling standard of copyright’s ability is by conducting announcement and registration. Registration letter used as evidence appliance to be more strengthening status of creation ownership if in a moment happened dispute. Accomplishment to standard of copyright’s ability, announcement and also registration do not close possibility the happening of collision of copyrights later on day. If remain to happening collision till generate dispute so maker can do repressive effort with more emphasize to use the manner of the non litigation in the form of solving of dispute through of mediation or negosiation, because by these manner are not producting winner and looser sides. But, if non litigation do not reach, so maker considerably perforce to chosen band of litigation in the form of proffering of suing to justice of commercial court. Keywords: Maker, Copyright, Photography PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FOTOGRAFI KARYA MONYET
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENYITAAN BARANG PEDAGANG KAKI LIMA OKTA ISMAYASARI, DEVI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.13667

Abstract

Polemik mengenai tata kota terhadap pedagang kaki lima telah menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kota maupun kabupaten, tidak terkecuali di Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menginginkan kotanya terlihat lebih indah dan rapi, terkendala dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan pada daerah pedestrian dan ruang hijau. Satpol PP merupakan perwakilan dari pemerintah yang mempunyai tugas sebagai penegak dari peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Mereka merupakan perangkat daerah yang bertugas dalam lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Seringkali petugas Satpol PP berjibaku dengan pedagang karena pedagang merasa dirugikan atas perlakuan Satpol PP. Perlakuan tersebut dapat berupa penyitaan barang milik PKL, padahal penyitaan hanya dapat dilakukan ketika pelaku telah berbuat sebuah kejahatan bukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Satpol PP dapat menyita barang milik PKL dan bagaimana prosedur Satpol PP dalam menertiban PKL.Penelitian hukum ini merupakan peneliti an hukum normatif. Pendektan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, lokasi penelitian di Bojonegoro. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 beserta peraturan yang terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian wewenang Satpol PP dalam menyita barang PKL di Kabupaten Bojonegoro ada 2 (dua), yakni:Satpol PP tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan barang milik PKL, dikarenakan berjualan bukan merupakan perbuatan pidana dan Penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus melalui proses yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Perlu adanya kajian lebih lanjut dari Pemerintah mengenai definisi penyitaan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak terjadi kekaburan aturan mengenai penyitaan yang dimaksud oleh Satpol PP. Kata Kunci : Satpol PP, Penyitaan, Pedagang Kaki Lima(PKL) Abstract Polemic about city spatial planning between street vendors has become a problem in every cities and districts, not least in Bojonegoro. District Government of Bojonegoro which wants the city look more beautiful and neat constrained by the presence of street vendors who sell in restricted areas such as sidewalk areas and green spaces. Public Order Agency is representative of the government that has task as enforcement of local regulations, the implementation of public order and public tranquility. Public Order Agency is local apparatus which has tasks in the field to bring order to street vendors. Often Public Order Agency officer fights with the traders because traders felt disadvantaged by Public Order Agency treatment. Treatment can be foreclosure to Street vendors goods, whereas foreclosure can only be done when the preparatory has done a crime but is not an infraction. It will require further research to find out whether Public Order Agency can seize the goods of Street Vendors and how the Public Order Agency procedures in discipline of street vendors. This research is normative legal research. The approach used in this research is statute approach and conceptual approach. There are two data that are used in this research primary and secondary. Those data come from Government Regulation No 6 of 2010 and derivative regulations that exist under it. This research is using qualitative technique. According to the result, the writer concludes that the Public Order Agency authority to confiscate the goods of the street vendors in Bojonegoro.The Public Order Agency do not have authority to confiscate because selling is not a crime and Confiscation carried out by Public Order Agency can’t be done directly, but must go through to the process that is written in District Regulation of Bojonegoro. It need a further study from the Government regarding the definition of confiscation thats been used on District Regulation of Bojonegoro, so there is no obscurity of rules from the confiscation was meant by Public Order Agency. Keywords : Public Order Agency, Confiscation, Street Vendors
ANALISIS YURIDIS BATAS USIA MINIMUM PERKAWINAN BAGI WANITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014) PUTRI N L, APRILYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13704

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas usia minimum perkawinan pada Pasal 7 ayat 1, jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Yayasan Kesehatan Perempuan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 30/PUU-XII/2014 tentang batas usia minimum perkawinan khususnya bagi wanita. Perkara nomor 30/PUU-XII/2014 telah diputus oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan menolak permohonan judicial review para Pemohon untuk seluruhnya. Penilaian Hakim Konstitusi adalah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Yayasan Kesehatan Perempuan dalam mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimum perkawinan dalam Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan konsep yaitu pendekatan yang merujuk kepada pandangan-pandangan dan doktrin yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku literatur, makalah, jurnal, tesis, atau website. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Yayasan Kesehatan Perempuan tidak beralasan menurut hukum karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang bersifat khusus untuk mengatur perkawinan sehingga tidak dapat dihubungkan dengan peraturan yang lain sedangkan pertimbangan hukum mahkamah hanya menjaga moral saja karena telah mengabaikan dampak negatif yang dimungkinkan terjadi. Yayasan Kesehatan Perempuan seharusnya mengajukan permohonan legislative review untuk menaikkan batas usia minimum perkawinan khususnya bagi wanita karena ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia minimum perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun sudah tidak sesuai lagi, melihat adanya perbedaan kondisi antara tahun 1974 dengan sekarang sehingga dikhawatirkan berdampak negatif yang dapat mengurangi hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28 UUD 1945. Kata Kunci: Batas Usia Minimum Perkawinan, Usia Perkawinan Wanita, Putusan Mahkamah Konstitusi Abstract The law Number 1 Year 1974 concerning Marriage has given determination of minimum marriageable age in Article 7 Paragraph 1, age 19 for man and age 16 for woman. Woman Health Foundation proposed a petition for judicial review to Constitutional Court with case number 30/PUU-XII/2014 concerning the minimum marriageable age determination especially for woman. Constitutional Judge has decided the case number 30/PUU-XII/2014 in decision number 30-74/PUU-XII/2014 to refuse Applicants’ judicial review. Assessment is the subject of the Constitutional Court the petition has no legal grounds. Constitutional Judge Maria Farida Indrati have a different opinion or dissenting opinion. The present study aims to find out Woman Health Foundation consideration in proposing a petition for Law material testing Number 1 Year 1974 concerning Marriage to Constitutional Court related to minimum marriageable age determination in Case Number 30-74/PUU-XII/2014 and find out the Constitutional Judge consideration in Decision Number 30-74/PUU-XII/2014. The research of this thesis is a normative legal research and conducted legal research based on the norms and rules of the legislation. The approach used that approach to legislation that is using legislation as the basis for the initial analysis and concept approach is the approach which refers to the views and doctrines that exist. The type of material used law is the primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as literature books, papers, journals, theses, or website. The results of the discussion in this paper indicate that the legal considerations of Women's Health Foundation has no legal grounds for Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is legislation that is specific to arrange a marriage that cannot be linked with other regulations while the legal considerations court only keep morale because ignores the negative impact that might happen. Women's Health Foundation should apply for a legislative review to raise the minimum age of marriage, especially for women because of the provisions of Article 7, paragraph 1 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage related to the minimum age of marriage for women is 16 years old is no longer appropriate, notice any difference conditions between 1974 to present so that the feared negative impact that can reduce human rights in accordance with Article 28 of the 1945 Constitution. Keywords: Minimal of Marriageable Age, Age of Woman Marriage, Constitutional Court Decision
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYELENGGARA PENGUMPULAN SUMBANGAN TERKAIT KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA SETYA HASMANA, RENI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13925

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara aturan dengan fakta di masyarakat tentang penyelenggaraan pengumpulan sumbangan. Undang–Undang Kesejahteraan sosial (untuk selanjutnya disebut UUKS) mengatur pengumpulan sumbangan hanya boleh dilakukan oleh perorangan, kelompok, masyarakat, lembaga pemasyarakatan sedangkan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) belum jelas diatur. PT Sumber Alfaria Trijaya (untuk selanjutnya disebut PT SAT) menyelenggarakan pengumpulan sumbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah PT yang bergerak di bidang perdagangan dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban PT dalam pelaksanaan program sosialnya sebagai pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mengenai pertanggungjawaban PT SAT terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 6 UUKS disimpulkan bahwa status PT belum tertulis jelas dalam kategori pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Apabila ditelaah, PT termasuk kelompok sehingga PT SAT memenuhi persyaratan sebagai pelaku penyelenggara pengumpulan sumbangan. Pertanggungjawaban PT SAT terhadap perannya sebagai penyelenggara pelaku pengumpulan sumbangan adalah mendonasikan sumbangan kepada yayasan-yayasan terpercaya. PT SAT juga mempunyai kewajiban membagikan bantuan kepada yayasan–yayasan tersebut. Bantuan diberikan berupa barang seperti pembangunan rumah singgah untuk anak penderita kanker di Yayasan kasih Anak Kanker indonesia, Penyaluran 30.000 pasang sepatu sekolah di Yayasan Kick Andy. Tanggung jawab PT SAT kepada masyarakat adalah memberikan laporan secara berkala di media nasional maupun lokal baik cetak maupun online. Laporan tersebut dapat diakses di website www.alfamartku.com dan akun twitter @donasi_ku Kata Kunci: Pertanggungjawaban, pengumpulan sumbangan, pelaku penyelenggara Abstract This research is motivated between the rules to the facts in the community about the organization of the collection of donations. Law - Social Welfare Act (for later called UUKS) organize the collection of donations should only be done by individuals, groups, communities, prisons while Company Limited (for later called PT) have not been clearly set. Alfaria Trijaya Resources (for later called PT SAT) organized a donation collection. The purpose of this research is to know and understand whether PT engaged in trade can perform activities of collecting donations and to know and understand how accountability PT in the implementation of social programs as a principal organizer of the collection of donations. Kind of normative juridical research, which explains the truth of a problem with the logic of the normative legal scholarship. The approach used that approach to legislation, and concepts. The analysis used in this study using a prescriptive reasoning. Results show that the discussion about accountability PT SAT for donation collection activities related to Article 1 point 6 UUKS concluded that the status of the PT has not written clearly in the category of perpetrators organizers donation collection. If we analyze, PT including a group that PT SAT to meet the requirements as a principal organizer of the collection of donations. Accountability PT SAT to his role as an organizer actors donation collection is donated to foundations reliable. PT SAT also has an obligation to distribute aid to those foundations. Assistance is provided in the form of goods such as construction of shelters for children with cancer in the love of the Child Cancer Foundation Indonesia, Distribution of 30,000 pairs of school shoes at Kick Andy Foundation. PT SAT responsibility to society is to provide regular reports on the national and local media, both print and online. The report can be accessed at the website and twitter accountdonasi_ku www.alfamartku.com Keywords: Responsibility, collecting donations, actors organizers
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA PERKARA NOMOR : 71/G/2009/PTUN.SBY DAN NOMOR : 134/G/2009/PTUN.SBY (Studi Kasus : Sertipikat Ganda (Overlapping) Di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)   RIZAL POETRA, RAHMAT
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13926

Abstract

Negara Indonesia adalah negara agraris, yang mayoritas penduduknya bergerak dalam sektor pertanian. Tanah dapat dijadikan sebagai harta yang bersifat permanen, karena harga tanah yang stabil. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, pada masalah pertanahan memerlukan penanganan yang khusus, diperlukan jaminan kepastian hak-hak atas tanah. Salah satu yang telah dibawa dihadapan sidang pengadilan yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY, yaitu suatu sengketa sertipikat ganda yang terjadi di Desa Laban, Kabupaten Gresik, Yaitu dua sertipikat yang tumpang tindih, sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Cahaya Hijau Taman Indah dengan sertipikat hak milik atas nama Sulastri dkk (ahli waris Kadir P Karti). Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengetahui putusan mana yang digunakan sebagai acuan hukum yang pasti dan tetap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Nomorrmatif, yaitu penelitian pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur identifikasi bahan pustaka atau data sekunder, Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Kasus. Dari hasil penelitian bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan asas pemerintah yang baik. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY di mana kantor pertanahan kabupaten gresik kurang cermat dan teliti dalam penerbitan sertipikat sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor. 24 Tahun 1997. Untuk membuktikan kebenaran dari akta jual beli PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH dengan Mistar P Patah dibuktikan melalui lembaga peradilan umum di ranah perdata. Jika diperhatikan keterangan saksi PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH membeli secara sah dari Mistar P Patah dan saksi sebagain ahli waris, menurut keterangan Ahli waris Kadir P Karti, tanah tersebut adalah atas nama Kadir P Karti bukan Mistar P Patah, Mistar P Patah bukan ahli waris sah. Di samping itu sertipikat hak guna bangunan diterbitkan dengan cara tidak cermat, menjadikan sertipikat secara hukum telah cacat administratif, sehingga sertipikat hak guna bangunan Nomor. 45 dibatalkan. Dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY. Kesimpulan dari penelitian adalah sertipikat tanah memiliki dua sisi, yaitu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KPTUN) dan di sisi lain sebagai tanda bukti hak keperdataan seseorang atau badan hukum atas tanah, apabila terjadi sertipikat ganda penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Sertipikat Ganda, Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya, Putusan Hakim ABSTRACT State of Indonesia is an agricultural country, the majority of the population is engaged in agriculture. The land can be used as a permanent property, because land prices were stable. In line with development in Indonesia, on land issues requiring special handling, needed certainty over land rights. One that has been brought before the trial court that the decision of the administrative court of Surabaya Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY. Namely a dual certificate dispute that occurred in the village of laban, gresik district, two overlapping certificate, certificate of building rights on behalf PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH with certificate of property rights in the name of Sulastri and others (heirs Kadir P Karti). The purpose of research is to determine the consideration of the administrative court judge of Surabaya in the decision on case Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY in accordance with applicable regulations, and find out the verdict which is used as a legal reference definite and fixed. Type of research is Nomorrmative research, the research collection of legal materials made by the procedure of identification of library materials or facts secondary. Approach to legislation and case approach. From the research that a judge in considering the case decision Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY in accordance with the legislation, and the principle of good government. And decisions that have binding legal force is the decision Numer : 134/G/2009/PTUN.sby where the district land office gresik less careful and meticulous in the issuance of certificates as set out in PP Nomor. 24 1997. To prove the truth of the deed of sale and purchase pf PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH with a Mistar P Patah evidenced by the judiciary common in the realm of civil. If considered witness testimony PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH legally purchase of Mistar P Patah and witnesses partly heir, heirs according to Kadir P Karti, the land is in the name Kadir P Karti Nomort Mistar P Patah, Mistar P Patah is Nomort the legitimate heir. In addition to the land rights certificates issued by Nomort careful, make legally certificate has been flawed administrative, so that the land rights certificates Number 45 is canceled. And decisions that have binding legal force is ruling a number 134/G/2009/PTUN.SBY. The conclusion of the study is the land certificate has two sides, namely as a state administrative decision (KPTUN) and on the other hand as proof of a person’s civil rights or legal entities on the ground, in case of dual completion certificate can be reached via two paths, namely paths administrative court and district court. Keywords : Double Certificate (Overlapping), Administrative Court Surabaya, Verdict
PENEGAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF AFIF ROFIQI, MUHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.13929

Abstract

Narkotika adalah obat yang jika disalahgunakan akan membahayakan fisik dan mental. Oleh karena itu SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” mewajibkan bagi penyalahguna (Pecandu) Narkotika untuk diberi rehabilitasi, baik yang bersifat medis maupun sosial. Berkaitan dengan Rehabilitasi sosial, telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 26 tahun 2012 tentang “Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya”. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPT ANKN bagi korban NAPZA di Surabaya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan untuk mengetahui kiat – kiat UPT ANKN Surabaya dalam meraih keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan tujuan menggambarkan rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza di panti rehabilitasi ANKN Surabaya. Data dalam penelitian berupa data primer dan sekunder yang di peroleh dengan cara wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi, data yang terkumpul akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza di panti rehabilitasi ANKN Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 26 tahun 2012 tentang “Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya” yaitu melalui tahap awal, Pendekatan awal, Pengungkapan dan pemahaman masalah, Penyusunan rencana pemecahan masalah, Tahap pemecahan masalah / tahap pembinaan dan bimbingan (intervention), Evaluasi, terminasi dan rujukan, Pembinaan lanjut (aftercare). Kiat-kiat yang dilakukan oleh panti rehabilitasi ANKN Surabaya dalam melaksanakan rehabilitasi Sosial meliputi Memberi semangat pada para pecandu narkoba dengan cara mengajak bicara dan berkeliling ke kamar-kamar warga binaan, sehingga warga binaan mempunyai semangat untuk rajin mengikuti tahapan rehabilitasi, Mengajak warga binaan untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan bakat dan minat serta potensinya sebagai bekal jika sudah dinyatakan sembuh dan diijinkan pulang. Warga binaan diupayakan untuk selalu sibuk agar tidak punya waktu luang untuk berkumpul dengan pecandu narkoba dan mempunyai kegiatan yang positif, Mengadakan ceramah keagamaan dan ceramah-ceramah sosial agar warga binaan dapat sabar dan mampu mengendalikan emosinya. Kata kunci: Rehabilitasi, Pecandu, narkotika Abstract Narcotics are the illegal drugs known, if we misuse them, it will harm our physicality and mentality. Because of that, the rules that are written on SEMA number 4, 2010, said “the placing and misuse and the victims of it, will be put into the registered governmental drugs health and social rehabilitations.” It intended to the drug addicts to be rehabilitated in those institutions, whether it’s heal or social rehabilitations. The case of social rehabs, it had been arranged in the laws of social minister number 26, 2012. It’s about “The standard of social rehabilitation of drug addicts, psychotropic, and other addictive chemicals.” ​The method of this research is empiric with the task to portray the misuse of narcotics that took place in social rehabilitation, ANKN Surabaya. The data of this research have primary and secondary form that is based from the interviews with the informants and documented observations. The collected date will be analyzed qualitatively. The purpose of this essay to examine the implementation of social rehabilitation in the UPT ANKN for victims of drug in Surabaya is associated with the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 26 Year 2012 on Standards of Social Rehabilitation of Drug Abuse Victims and to learn tips - tips UPT ANKN Surabaya in achieving the successful implementation of social rehabilitation for victims of drug. Results ofthis studydescribe that implementation of social rehabilitation of victims drug abuse has been appropriate with social minister rule no 12/2016 about “standard social rehabilitation of victims drug abuse and other addictive substances” through the first stage, first approach, disclosure and understanding of the problem, the planning of solving the problem, troubleshooting stages, development stage and intervention, evaluation, termination and references, and last is aftercare. The way of rehabilitation center to conduct social rehabilitation covering encouraging drug addicts with start talk with them, and walking around to addict’s room so that they will have a passion to finish a rehabilitation program, Invites them to perform various activities according to their talents and interests and potentialas a preparation if it has been recovered. They should be always keep busy and also has positive activities. Held a religious lecture, and social lecture so that they can be patient and able to control their emotion. Keywords : Rehabilitation, Addict, Drugs
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAWASAN PRODUK HORTIKULTURA IMPORDI SURABAYA SURYA RAHMAWATI, DIAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13932

Abstract

Produk Hortikultura merupakan salah satu jenis pangan segar yang diatur di Indonesia. Produk Hortikultura yang berasal dari impor perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah, mengingat produk yang masuk harus produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Hal ini disebabkan Produk Hortikultura yang merupakan bagian dari tumbuhan mudah untuk busuk dan tercemar, baik cemaran kimia maupun cemaran biologi. Kasus dugaan adanya bakteri jenis Listeria Monocytogenes yang terdapat pada buah apel merek Ganny Smith dan Gala, menunjukkan bahwa bentuk pengawasan pangan yang ada di Indonesia yaitu Multiple Agency System belum sepenuhnya memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan membuat Produk Hortikultura Impor yang beredar adalah pangan yang aman untuk dikonsumsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Produk Hortikultura Impor mengingat Indonesia menganut Multiple Agency System dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran produk hortikultura impor yang tidak sesuai dengan perauran perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan konsep yaitu pendekatan yang merujuk kepada perundang-undangan dan doktrin yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku literatur, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis atau website. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Indonesia menganut Multiple Agency System dalam pengawasan pangannya. Pengawasan ini melibatkan lebih dari satu lembaga. Pengawasan dimulai dari proses perijinan impor, pemeriksaan administratif dan pemeriksaan secara fisik. Badan Karantina sebagai garda terdepan melakukan pengawasan terhadap produk hortikultura di pintu pemasukan. Dirjen Bea dan Cukai mengawasi di kawasan pabean. Badan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan pada keamanan pangan segar dan Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan melakukan pengawasan sesuai bidangnya. Koordinasi antar lembaga menjadi bagian yang terpenting agar suatu tujuan dari pangan yang aman dapat tercapai. Apabila terdapat Produk Hortikultura Impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait keamanan dan mutu, maka importir akan dikenai sanksi administratif oleh lembaga yang memiliki kewenangan.Kata Kunci : Produk Hortikultura Impor, Pengawasan pangan, Multiple Agency SystemAbstractHorticulture is one of the fresh food that is regulated in Indonesia. Horticultural products are derived from imports need to get special attention from the government, because the incoming product should be a product that is safe and not harmful to human health. This is because Horticultural Products are easy to foul and polluted, both chemical contaminants and biological contaminants. Cases of alleged presence of bacteria species Listeria monocytogenes found in Ganny Smith and Gala Apple brand, showed that the food monitoring in Indonesia, namely Multiple Agency System has not fully guaranteed that the monitoring is done to make Horticultural Products Import is the food that is safe to consume. The method used in this thesis is a normative method. Normative legal research has conducted legal research based on the norms and rules of the legislation. There are two (2) approaches, they are: statute and conceptual approaches. The type of material used are the primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as literature books, papers, scientific articles, journals, theses or website. The Results of the research in this thesis are Indonesia adheres Multiple Agency System under the monitoring of its food. This monitoring involves more than one agency. Monitoring begins with the process of import licensing, administrative examination and physical examination. Quarantine is the front line to monitore the import of horticultural products. Director General of Customs and Excise oversees in the customs area. Food Security Agency conducts monitoring of fresh food security and the Department of Agriculture and the Department of Commerce monitors the appropriate fields. Inter-agency coordination is in order to become the most important part of a goal of food safety can be achieved. If there are Imported Horticulture products that are not in accordance with the laws and related about safety and quality, then importers will be subject to administrative sanctions by the agency that has the authority.Keywords : Imported Horticultural Products, Monitoring on food, Multiple Agency System

Page 11 of 161 | Total Record : 1602

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue