Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH SURABAYA BARAT AFANDI PRANAMA, DWI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.13933

Kecelakaan merupakan Tindak pidana, dapat berupa pelanggaran ataupun kejahatan. Tindak pidana tersebut juga dapat dilakukan dengan kesengajaan ataupun kealpaan, hal yang paling penting berkaitan dengan siapakah yang harus bertanggung jawab atas Tindak pidana akibat terjadinya kecelakaan. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan untuk menentukan kesalahannya. Penentuan siapa yang bersalah berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas membutuhkan kejelian. Kejelian ini dibutuhkan untuk menemukan barang bukti yang tercecer di jalan saat terjadinya kecelakaan. Barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut harus segera diamankan. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/ menghilangkan barang bukti. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk segera mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan pasal 227 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hambatan yang dihadapi oleh Polsek Dukuh Pakis dalam penanganan TPTKP kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/ menghilangkan barang bukti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam. Data dikaji secara mendalam dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Kesimpulan berdasarkan analisis data diperoleh jawaban bahwa Unit Laka Lantas Kepolisian POLRESTABES Surabaya sudah menerapkan Pasal 227 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan Tindakan Pertama di TKP. Hambatan yang dihadapi oleh Unit Laka Lantas Polsek Dukuh Pakis antara lain jumlah penegak hukum yang terbatas khususnya pada jam malam, Terlambatnya laporan atau pengaduan oleh masyarakat yang disampaikan kepada Unit Laka Lantas Kepolisian Sektor Dukuh Pakis Surabaya Barat, tingginya volume kendaraan yang ada di kota Surabaya.Kata Kunci : Tindakan Pertama, Tempat Kejadian Perkara, KecelakaanAbstractAccident, criminal acts, can be meant as violation and crime. These acts are conducted either intentionally or unintentionally, in which the concerned point is the subject who should be responsible to the criminal acts because of the accident. The criminal responsibility is sentenced to the person who causes the mistakes or accident. To determine who is mistaken on a traffic accident requires foresight. This foresight is needed to find evidence left on the road when the accident occurred. Evidence of traffic accident was immediately secured. This is because the road is crowded with vehicles which can remove easily and erase evidence. This makes a transport police men secure the location where the accident happened. The purpose of this research was to find out the application of article 227 C, Law No. 22/2009 about traffic and transportation and obstacles faced by Dukuh pakis sector police to do first act of traffic accident. This research is a sociological juridical law. The research design is qualitative descriptive used to uncover the facts in depth. Data were studied in depth and combined with other data, which based on the theories that support and draw conclusions at last. Data was collected by using interviews and document. The data were analyzed by using qualitative approach. The result of this research showed that the traffic accident unit of police in POLRESTABES Surabaya apply article 227 C, law no. 22/2009 about traffic and transportation on the first acts of traffic accident. The obstacles faced by traffic accident unit of Dukuh pakis sector police are 1) limited number of policemen especially in the night shift, 2) the late report given by society to traffic accident unit of Dukuh pakis sector police, west Surabaya, and 3) the great number of vehicles in Surabaya.Keywords : first acts, accident, Crime Scene

PENERAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGRAAN PELAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIFPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI SURABAYA WIDI ASTUTI, MIYUT
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13935

Kecelakaan merupakan Tindak pidana, dapat berupa pelanggaran ataupun kejahatan. Tindak pidana tersebut juga dapat dilakukan dengan kesengajaan ataupun kealpaan, hal yang paling penting berkaitan dengan siapakah yang harus bertanggung jawab atas Tindak pidana akibat terjadinya kecelakaan. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan untuk menentukan kesalahannya. Penentuan siapa yang bersalah berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas membutuhkan kejelian. Kejelian ini dibutuhkan untuk menemukan barang bukti yang tercecer di jalan saat terjadinya kecelakaan. Barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut harus segera diamankan. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/ menghilangkan barang bukti. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk segera mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan pasal 227 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hambatan yang dihadapi oleh Polsek Dukuh Pakis dalam penanganan TPTKP kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/ menghilangkan barang bukti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam. Data dikaji secara mendalam dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Kesimpulan berdasarkan analisis data diperoleh jawaban bahwa Unit Laka Lantas Kepolisian POLRESTABES Surabaya sudah menerapkan Pasal 227 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan Tindakan Pertama di TKP. Hambatan yang dihadapi oleh Unit Laka Lantas Polsek Dukuh Pakis antara lain jumlah penegak hukum yang terbatas khususnya pada jam malam, Terlambatnya laporan atau pengaduan oleh masyarakat yang disampaikan kepada Unit Laka Lantas Kepolisian Sektor Dukuh Pakis Surabaya Barat, tingginya volume kendaraan yang ada di kota Surabaya.Kata Kunci : Tindakan Pertama, Tempat Kejadian Perkara, KecelakaanAbstractAccident, criminal acts, can be meant as violation and crime. These acts are conducted either intentionally or unintentionally, in which the concerned point is the subject who should be responsible to the criminal acts because of the accident. The criminal responsibility is sentenced to the person who causes the mistakes or accident. To determine who is mistaken on a traffic accident requires foresight. This foresight is needed to find evidence left on the road when the accident occurred. Evidence of traffic accident was immediately secured. This is because the road is crowded with vehicles which can remove easily and erase evidence. This makes a transport police men secure the location where the accident happened. The purpose of this research was to find out the application of article 227 C, Law No. 22/2009 about traffic and transportation and obstacles faced by Dukuh pakis sector police to do first act of traffic accident. This research is a sociological juridical law. The research design is qualitative descriptive used to uncover the facts in depth. Data were studied in depth and combined with other data, which based on the theories that support and draw conclusions at last. Data was collected by using interviews and document. The data were analyzed by using qualitative approach. The result of this research showed that the traffic accident unit of police in POLRESTABES Surabaya apply article 227 C, law no. 22/2009 about traffic and transportation on the first acts of traffic accident. The obstacles faced by traffic accident unit of Dukuh pakis sector police are 1) limited number of policemen especially in the night shift, 2) the late report given by society to traffic accident unit of Dukuh pakis sector police, west Surabaya, and 3) the great number of vehicles in Surabaya.Keywords : first acts, accident, Crime Scene

TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 764/PID.SUS/PN.JKT.PST/2014 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 NUR SHADRINA, GHASSANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14083

TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 764/PID.SUS/PN.JKT.PST/2014 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 Ghassani Nur ShadrinaS1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA (sanny.shadrina@gmail.com)AbstrakPeredaran senjata api yang tidak diawasi secara ketat serta kepemilikan senjata api secara illegal adalah satu contoh bentuk penyalahgunaan senjata api. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2014 atas perkara jual-beli senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Eko Eri Susilo adalah salah satu contoh kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat. Dalam putusan ini terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana penyalahhgunaan senjata api. Terkait permasalahan tersebut putusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk meninjau tepatkah putusan hakim dalam pekara nomor 764/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST dikaitkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, dan teknik analisis bahan hukum dengan cara seleksi data dengan sifat preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim atas putusan nomor 764/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST. Tidak sesuai karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum dan kurang dari 1/3 dari ketentuan yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, selain itu hakim harusnya wajib menggali lebih dalam mengenai perkara tersebut sesuai yang tertera dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kehakiman. Hakim dalam pekara dengan terdakwa Eko Eri Susilo juga harusnya menggunakan yurisprudensi hakim dengan terdakwa Ramli Sidik terkait dengan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa. Pengawasan terhadap senjata api oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diperketat, pihak terkait juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan senjata api.Kata Kunci: Senjata Api, Putusan Hakim, Penyalahgunaan Senjata Api AbstractThe circulation of firearms that are not closely monitored and illegal possession of a firearm is an example of the misuse of firearms. Decision of Central Jakarta District Court in 2014 over the case of sale of firearms carried by the accused Eko Eri Susilo is one example of the misuse of firearms in society, in this decision the defendant charged with a criminal offense on misuse of firearms, related with this background, there is a problem in the decision accurate to the judge's decision on number 764 / PID.SUS / PN.JKT.PST / 2014 associated with Article 1, Section (1) Of Law No. 12 Emergencies In 1951?.This research is Normative law research with statue approach and conceptual approach. Legal material collection techniques used is literature, and legal materials analysis techniques used data selection with prescriptive type. By using those methods can be found that in the legislation which related to firearms that are contained within the rules on the forms of misuse of firearms.Based on the discussion that has been the author described in chapter III , the writer can draw the conclusion that the judge's ruling against the decision number 764 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.PST . More less appropriate because the sentence imposed on the defendant lighter than that are enforceable by the public prosecutor and less than 1/3 of the provisions contained inArticle 1, Section (1) Of Law No. 12 Emergencies In 1951, in addition to the judges should be required to dig deeper into the case such as stated in Article 5 article ( 1 ) of the Law of Justice . The judge in the defendant Eko Eri Susilo use jurisprudence should also judge the defendant Ramli Sidik associated with the misuse of firearms committed by the defendant . Supervision of firearms by those responsible can be tightened , related parties are also expected to be able to disseminate to the public about the forms of misuse of firearms act .Keywords : Firearm, Judge Decision, Misuse of firearm

PENANGGULANGAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN POLSEK (DI JALAN MERR KOTA SURABAYA) FITRIA MANDASARI, ULIFANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14084

Jalan Ir.Soekarno atau biasa disebut MERR merupakan jalan alternatif yang menghubungkan antara Waru hingga menuju kearah Pulau Madura. Jalan MERR ini merupakan jalan yang masih dalam tahap pembangunan, beberapa sisi jalan ini masih terdapat banyak rawa-rawa sehingga jalan kembar dua arah ini tampak sepi, penerangan disepanjang jalan juga kurang terang dan terkesan gelap, selain itu juga jalan alternatif yang menghubungkan ke berbagai arah Kota Surabaya. Sehingga mendukung seseorang yang memiliki niat jahat untuk melakukan tindak kejahatan jalan berupa pencurian kendaraan motor disertai dengan kekerasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Mulyorejo, Kepolisian Sektor Sukolilo dan Kepolisian Sektor Rungkut atas meningkatnya pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan di Jalan Ir.Soekarno atau MERR. Untuk mengetahui sebab meningkatnya pencurian kendaraan bermotor di Jalan Ir.Soekarno atau MERR. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di tiga Kepolisian Sektor, antara lain yaitu Kepolisian Sektor Mulyorejo, Kepolisian Sektor Sukolilo dan Kepolisian Sektor Rungkut. Jenis data yang digunakan adalah, data primer dan data sekunder. Informan penelitian dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan yang terjadi di Jalan MERR yaitu karena sepinya Jalan Ir.Soekarno yang memicu terjadinya tindakan kriminal. Tindakan kriminal tersebut di dorong oleh sebab-sebab lain diantaranya yaitu keadaan ekonomi pelaku tindak kejahatan yang rendah, peningkatan penduduk dari berbagai daerah menuju Kota Surabaya yang menyebabkan meningkatnya pengangguran, lingkungan yang mendukung terjadinya tindakan kriminal ini dapat berupa lingkungan keluarga dan lingkungan sosial, Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengurangi tindak kejahatan terutama kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Jalan Ir.Soekarno dengan preventif dan represif. preventif yaitu dengan melakukan tindakan pendekatan antara pihak kepolisian dengan masyarakat dengan bantuan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menanamkan moral yang baik kepada masyarakat setempat. Selain itu juga dengan cara mencari sebab-sebab yang mengakibatkan munculnya tindakan kriminal tersebut. Represif yaitu dengan upaya penghukuman pidana. Kata Kunci : Pencurian, Kendaraan Bermotor, Kekerasan. Abstract Ir.Soekarno road, called MERR road is an alternative road that connects between Waru until Madura island. MERR road is still under construction, there are have many swamps which causing that two way street quiet enough, lighting along the road are also less bright and seem dark even though merr is an alternative road which connects to all directions in Surabaya. Thus supporting someone who has malicious intent to do a crime like theft of motor vehicles accompanied with violence. The purpose of this study is to know how prevention effort by police in Mulyorejo, Sukolilo, and rungkut sector which aims to decrease motor vehicle theft accompanied with violence in Jalan Ir.Soekarno or MERR. This research is a juridical sociological or empirical legal research. This research has been carried out in three Police Sector, that is Mulyorejo, Sukolilo and Rungkut Police Sector. The type of data used are primary and secondary data. The informants in this study were taken using purposive technique, which is collect data used interviews and documentation. Data analysis called provide research activities, which can mean oppose, criticize, support, add or comment and then make a conclusion of the research result. Based on the results obtained, it can be concluded that the causes of motor vehicle theft accompanied with violence in Jalan MERR because Ir.Soekarno road is quiet so can support criminal action. The crime is driven by other causes among that is low economy and increasing number of unemployment. Supportive environment for crime like family and social environment. Prevention efforts can be done by the police in reduce crime activities, especially the crime of motor vehicle theft that occurred at Jalan Ir.Soekarno with preventive and repressive. Preventive is approaching actions between the police and people using help from religious leaders and community leaders to inculcate good moral to the local people. Repressive is using criminal punishment. Keywords : Theft, Motor Vehicle, and Violence

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. OTO MULTIARTHA DISERTAI PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA JANNATUN NAFIS, NUR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.14086

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian hutang piutang. Hutang piutang menjadi dasar adanya suatu jaminan. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha yang disertai pembebanan jaminan fidusia, objek benda tersebut adalah benda bergerak yaitu mobil Toyota Rush Tahun 2013. Pada perjanjian pembebanan jaminan fidusia, objek tersebut tidak dituangkan dalam akta notaris dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada pembebanan jaminan fidusia harus di tuangkan pada akta notaris kemudian didaftrakan pada kantor pendaftaran fidusia, sehingga terbit sertifikat fidusia yang mana sertifikat tersebut dapat melindungi kreditur dan debitur agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha yang disertai pembebanan jaminan fidusia. Untuk mengetahui apakah perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha sudah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan fidusia, mengingat objek pada perjanjian tersebut adalah benda yang diberi pembebanan jaminan fidusia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahan. Bahan hukum yang dibutuhkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang sesuia dengan masalah yang dikaji kemudian dikaitakan dengan konsep dan dianalisa. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur bisa melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Pembebanan Jaminan FidusiaAbstractConsumer financing agreement is an agreement accounts payable. Accounts payable is the basis for a guarantee. In consumer financing agreement in PT. Oto Multiartha that accompanied the imposition of fiduciary, the object is a moving object that Toyota Rush In 2013, the imposition of fiduciary agreement object is not covered by notary deed and registered at the registration office of the fiduciary. According to Law No. 42 of 1999 concerning the imposition Fiduciary must pour the notary deed then registered on fiduciary registration office so that the issue of fiduciary certificates which the certificate can protect the creditor and the debtor so that in the future no one harmed. This research uses normative research, reviewing the legislation in force is then connected with the problems. Legal material is needed for the primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. The approach used in this study is the approach of legislation and approach the concept. Material processing techniques normative legal research by reviewing the legislation that is in conformity with the considered problem then it’s said with the concept and analyzed. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the legal protection for the debtor can through litigation and non-litigation, by agreement of the parties in case of problems due to this agreement, the parties agree to settle amicably, but if not reached the settlement done at the District Court of Sidoarjo. Agreements consumer financing to PT. Oto Multiartha not noticed fiduciary legislation in force, in fact the object loading the object is not covered by notary deed and not registered.Keywords: Agreement, Consumer Financing, Imposition Fiduciary

TINJAUAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA YANG OBYEKNYA TIDAK ADA PADA DEBITOR SEPTYA NURLAILI, SELLA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14087

Perjanjian Jaminan Fidusia erat kaitannya dengan perjanjian kredit. Banyak permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, terutama permasalahan debitor wanprestasi seperti yang terjadi pada PT.BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE (selanjutnya disebut kreditor). Debitor menggadaikan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditor serta debitor tidak membayar angsuran hutang. Kreditor yang merasa dirugikan selanjutnya melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gresik. Namun, para pihak sepakat melakukan mediasi dan selanjutnya kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah Akta Perdamaian. Kekuatan hukum Akta Perdamaian sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, namun perlu dilakukan peninjauan hukum terhadap Akta Perdamaian dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia yang obyeknya tidak ada pada debitor agar tidak kembali terjadinya wanprestasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah ntuk mengetahui kekuatan Akta Perdamaian dalam melindungi kepentingan kreditor serta untuk memahami bagaimana upaya pelaksanaan eksekusi atas Akta Perdamaian apabila obyek jaminan fidusia tidak ada. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, mengkaji Perjanjian Jaminan Fidusia, Akta Perdamaian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahan. Bahan hukum yang dibutuhkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan teori preskriptif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Akta Perdamaian berkekuatan hukum tetap serta tidak dapat dilakukan pembatalan, memiliki kelemahan dilihat dari jangka panjang pemenuhan prestasinya karena Akta Perdamaian disepakati sebelum pemeriksaan perkara sehingga kreditor tidak dapat mengukur kemampuan keuangan debitor untuk melaksanakan prestasinya. Meskipun obyek jaminan fidusia sudah tidak ada, namun hal tersebut tidak mengurangi kewajiban debitor dalam melakukan prestasinya. Kreditor dapat melakukan sita jaminan terhadap harta debitor sebagai jaminan agar debitor melaksanakan prestasinya dan mencegah debitor wanprestasi kembali. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Mediasi, Akta Perdamaian. Abstract a permanent legal force and it cannot be cancelled, and the weakness can be seen in a long term since Pax Agreement is agreed before the case checking. Therefore, creditor cannot measure debitor’s financial ability to do the accomplishment. However the object of fiduciary warranty is not available, but it does not reduce the debitor’s obligation to do the accomplishment. Creditor can do sequestration towards debitor’s asset as a guarantee for debitor to do the accomplishment and to avoid the debitor to do default. Keywords : Fiduciary Warantee, Mediation, Pax Agreement. Fiduciary Warranty Agreement has a close relation with credits agreement. Many problems were created from credit agreement with fiduciary warranty, especially default debitor problems such as what is happened on PT. Bentara Sinergies Multifinance (which then said as creditor). The debitor mortgages a fiduciary warranty object to a third party without being acknowledged by the creditor, and the debitor does not pay the installment payment. The creditor who is disadvantaged then did a legal effort by filed it to District Court of Gresik, yet , the both parties has agreed to do a mediation which then written on an Pax Agreement. The legal power of Pax Agremeent is equal with the judge’s decision with a permanent legal power, but it needs a review for it on solving the fiduciary warranty legal action, in which the object is not in the debitor so that a default will not be happened. The purpose of the research is to known about the Pax Agreement in protecting creditor and to learn how the execution attempt although the object of fiduciary warranty is not available. This is a normative research, studying Fiduciary Warranty Agreement, Pax Agreement and law rules that applies, and then relates it to the problem. The legal materials needed are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research approach used is a legislation, conceptual approach, and case approach. The legal materials processing technic on a normative research is done by prescriptive theory. Based on the conclusion, it can be concluded that Pax Agreement has a permanent legal force and it cannot be cancelled, and the weakness can be seen in a long term since Pax Agreement is agreed before the case checking. Therefore, creditor cannot measure debitor’s financial ability to do the accomplishment. However the object of fiduciary warranty is not available, but it does not reduce the debitor’s obligation to do the accomplishment. Creditor can do sequestration towards debitor’s asset as a guarantee for debitor to do the accomplishment and to avoid the debitor to do default. Keywords : Fiduciary Warantee, Mediation, Pax Agreement.

UPAYA PENERTIBAN TROTOAR UNTUK MELINDUNGI HAK PEJALAN KAKI TERKAITPELANGGARAN FUNGSI TROTOAR DI JALAN KH MAS MANSYUR KECAMATANSEMAMPIR SURABAYA LAILATUL QODRILIA, DEWI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 3 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i3.14088

Pasal 7 huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang ketentuan Penggunaan jalan menjelaskan bahwa tanpa ada surat izin kepala daerah, dilarang menggunakan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya. Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat berbunyi “setiap orang dilarang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya”. Kedua pasal tersebut menerangkan bahwa trotoar bukan merupakan tempat berdagang melainkan sarana lalu lintas pejalan kaki. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak terjadi pelanggaran fungsi trotoar yang digunakan menjadi tempat berdagang terutama di jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang ditemui serta langkah-langkah untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Surabaya dalam upaya penertiban trotoar di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya untuk melindungi hak pejalan kaki. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data berdasarkan observasi langsung dan wawancara dengan objek penelitian. Lokasi untuk penelitian ini adalah Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya, selain itu juga dilakukan penelitian di Dinas perhubungan Kota Surabaya dan SATPOL PP Kota Surabaya. Hasil penelitian di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya, peneliti menemukan banyak pelanggaran fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima. Pelanggaran fungsi trotoar yang terjadi di Jalan KH Mas Mansyur merupakan pelanggaran ketertiban umum dan Peraturan Daerah, sehingga yang berwenang untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima di trotoar di Surabaya adalah SATPOL PP Kota Surabaya. Upaya penertiban yang dilakukan SATPOL PP Kota Surabaya untuk mengatasi pelanggaran fungsi trotoar yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun upaya tersebut menemui banyak kendala di lapangan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat tentang pelanggaran ketertiban umum. Penertiban dan pemberian sanksi denda belum bisa memulihkan keadaan trotoar sesuai fungsinya. Pengenaan sanksi denda harus lebih tinggi lagi nominalnya agar pedagang kaki lima tidak lagi melakukan pelanggaran. Perlu juga dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan mentaati ketertiban umum terutama bagi pejalan kaki dan pedagang kaki lima.Kata Kunci : Upaya Penertiban Trotoar, Perlindungan Hak Pejalan Kaki, Pelanggaran Fungsi Trotoar.AbstractArticle 7 letter f Local Regulation Of Surabaya Number 10 Year 2000 concerning term of road explain that the use of the road which is not accordance with its function without a permit of regional head is prohibited. Article 10 paragraph (1) letter c Local Regulation Of Surabaya Number 2 Year 2014 concerning Implementation of Public Order and Peace Society, states that "every person is prohibited to sell or trade on the road and other places that are not as intended". Both articles explained that the sidewalk is not for trades, but as facility for pedestrian traffic. In fact, there are still many violations of sidewalk functions which is used to be a place to trade, especially on Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya.The research methodology used is descriptive qualitative research methods. Retrieval of data is based on direct observation and interviews with the object of research. The location for this research is Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya are also in Transport Service Of Surabaya and Civil Service Police Unit Of Surabaya (SATPOL PP). Results of the research in KH Mas Mansur Road of Semampir District Surabaya shows that there are many violations of sidewalks function by street vendors. Violation of sidewalk functions that occur in KH Mas Mansur Road is a violation of public order and Local Regulation, so the authorities to curb street vendors on the sidewalk in Surabaya is SATPOL PP Surabaya. Enforcement efforts conducted by SATPOL PP Surabaya to overcome violations of sidewalk functions that carried out by the sidewalk street vendors have been implemented in accordance with the rules applicable regulations, but such efforts encountered many obstacles on the field. The constraint arises because the lack of law knowledge held by society on public order violation. Control and administration of financial penalties can not yet restore the pavement according to its function. The imposition of financial penalties should be higher, so the street vendors will not commit the offense again. There should be counseling and socialization related to public awareness of the importance of maintaining public order and comply it, especially for pedestrians and street vendorsKeywords : Enforcement effort of Sidewalk, Protect Pedestrians Right, Violation of Sidewalk Function.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SIRINE DAN LAMPU ISYARAT PADA MOBIL PRIBADI(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA) WILDAN, ARDI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.14089

Penggunaan sirine dan lampu isyarat telah diatur di dalam Pasal 59 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 44 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Tujuan dari sirine dan lampu isyarat adalah untuk memberikan prioritas jalan karena kendaraan memerlukan respon cepat, contohnya adalah mobil polisi, pemadam kebakaran dan ambulans, namun saat ini banyak mobil yang tergabung dalam komunitas menggunakan sirine dan lampu isyarat. Berdasarkan data yang diperoleh dari POLRESTABES Surabaya, terdapat 28 kendaraan yang terbukti menggunakan sirine dan lampu isyarat, dengan perincian 20 kendaraan roda 2 dan 8 adalah kendaraan roda 4. Polisi mengatasi permasalahan ini dengan cara memberikan teguran lisan kemudian memberikan tilang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum Pasal 59 UULLAJ yang dilakukan polisi, upaya yang dilakukan, dan hambatan yang didapat polisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat di mobil pribadi melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah polisi pada bagian Gakum dan bagian Dikyasa, informan dari pengguna sirine dan lampu isyarat pada mobil pribadi yang tergabung dalam komunitas mobil di Surabaya. Kesimpulan penelitian ini adalah penegakan hukum penggunaan sirine pada kendaraan pribadi sampai saat ini masih belum berjalan dengan maksimal. Terbukti dengan masih banyaknya kendaraan pribadi yang menggunakan sirine dan lampu isyarat. Upaya preventif yang dilakukan polisi dengan sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Upaya represif (penegakan hukum) belum maksimal, karena masih banyak kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu isyarat di jalan tetapi pihak kepolisian tidak memberikan tindakan. Hambatan yang didapat pihak kepolisian kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pada umumnya pemasangan sirine diletakkan di dalam kabin mesin sehingga mempersulit polisi untuk mengerti mobil tersebut menggunakan sirine atau tidak. Pihak kepolisian dalam mengatasi penggunaan sirine pada kendaraan pribadi lebih profesional, dengan mengadakan razia secara rutin terutama pada komunitas mobil dan memberikan sanksi dengan melepas sirine dan lampu isyarat untuk memberikan efek jera kepada pengguna.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Polisi, Penggunaan Sirine dan Lampu IsyaratAbstractThe use of sirens and signal lights have been provided in Article 59 of Law Number 22 Year 2009 conccerning Traffic and Road Transport and also Article 44 of Government Regulation Number 55 Year 2012 concerning vehicles, but now many cars which are the members of community use sirens and signal lights. The purpose of the sirens and signal lights is to give priority on the roads because vehicles require quick response, the example is police car, firefighter and ambulance, but nowadays many car that joined in car community using sirens and signal lamp. Based on the data that acquired by POLRESTABES Surabaya, there are 28 vehicle proved to use sirens and signal lights, 20 of them are in which two wheels and 8 four wheels. Police handled this matter by giving verbal warning then give ticket to the suspect. The purpose of this research is to know how the law enforcement of Article 59 about traffic and road transport, effort done and obstacles met by police. This research is descriptive which intend to describe law enforcement related to the use of sirens and signal lights in private vehicle through interview and documentation. After that, the data acquired are analyzed qualitatively. Informants in this research are Police in Gakum and Dikyasa, and also vehicle owner which use sirens and signal lights from Surabaya car community. Law enforcement of using sirens in private vehicle until now is still not in maximum condition. It is proved with many private vehicles used siren and signal lights on the street. Preventive effort that had been done by police are by giving socialization. Repressive effort is not maximum yet, because there are still many cars using siren and signal lights on the street, but police did nothing even that act clearly violated traffic regulation. Obstacles met by police are lack of law awareness in society to the law. Generally, sirens installation is put inside machine cab, which make police difficult to understand that vehicle use sirens or not. Police in overcoming matters of sirens used in private vehicle should be more professional, by conducting inspection routinely to car community and giving sanction by removing sirens and signal lights to make the owner wary..Keywords : Law Enforcement, Police, Use of Sirens and Signal Lights.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MARDHANI, YUSUF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.14090

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara No.46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilatar belakangi oleh adanya permintaan uji materi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono. Pemohon merasa hak konstitusionalnya tercederai dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur tentang syarat sah perkawinan dan status anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Setelah itu mahkamah konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yakni pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terkait uji materi pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi sehingga jika perlu dalam putusannya mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi terwujudnya keadilan substantif. Hal-hal yang melatar belakangi konstruksi pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita yakni putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes yaitu berlaku secara menyeluruh di wilayah hukum Republik Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari sebuah undang-undang yang dimohonkan untuk dijudicial review sudah tidak sesuai dari UUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakan ikut tidak berlaku. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik yang berlaku untuk semua orang, berbeda dengan putusan pengadilan lain yang bersifat perdata yang memang dalam hukum acaranya tidak memperkenankan adanya putusan hakim yang bersifat ultra petita.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Hak Anak.AbstractDecision of Constitutional Court regarding the matter no. 46/PUU-VIII/2010 about test material article 2 paragraph (2) and article 43 paragraph (1) of law No. 1 of 1974 about marriage, Rulling by the presence of material test request against the Act No. 1 of 1974 about marriage proposed by Machica Bint h. Mochtar Ibrahim requesting his son Mohammed Iqbal bin Moerdiono Ramadan in order to be recognized as the son of the late Moerdiono. The applicant feels right Constitutional be broken by the existence of law No. 1 of 1974 about marriage, especially in article 2 paragraph (2) and article 43 paragraph (1) who set about the terms of the legal status of a child outside of marriage and mating which only has a relationship with her mother and her mother's family. After that the Constitutional Court eventually granted in part a petition for the applicant, i.e. the article 43 paragraph (1) which States that the child beyond mating retains the relationship with her biological father as long as can be proven by science and technology. Based on that, then that is a staple of the problem in this research is whether the Rullingof the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 can protect the rights of the child which had been provided for in legislation and How consideration of the judge of the Constitutional Court in the Rullingrelated to the dropping Test Material article 2 paragraph (2) and article 43 paragraph (1) of law No. 1 of 1974 about marriage. This research uses the normative, juridical approach by reviewing a legislation to be used as the basis of doing problem solving. From the results it can be concluded that the Rullingof the Constitutional Court have been in line with rules governing legislation on the rights of the child. As for the results of the second was the law judge in consideration there of is in compliance with applicable law.Keywords: Rulling Of The Constitutional Court, Judicial Review, The Rights Of The Child

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 45 PK/AG/2008/PENGADILAN AGAMAYOGYAKARTA MENGENAI UPAYA PK PADA PUTUSAN VERSTEK NOMOR318/Pdt.G/1991/PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA PERCERAIAN DYAH AYU KUSUMA WARDANI SUTJIPTO PUTRI, SUKMA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14102

Prosedur permohonan perceraian pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, bagimereka yang menganut Agama Islam, prosedur permohonan perceraiannya diajukan melalui Pengadilan Agama,dan kedua, bagi mereka yang bukan beragama Islam prosedur perceraiannya diajukan melalui PengadilanNegeri. Pokok permasalahan yang didapat dalam kasus ini adalah adanya putusan PK. Dalam Putusan PK inidilatarbelakangi adanya putusan tidak hadir di depan Hakim (Verstek) dari Pengadilan Agama Yogyakarta padatahun 1990. Isi dari putusan tidak hadir di depan Hakim (Verstek) Pengadilan Agama ini dalam uraian mengenaikejadian atau kronologis yang menjadi alasan gugatan (posita ) tidak sesuai dengan fakta lapangan dan menurutUndang-Undang yang berlaku. Dikarenakan adanya kebohongan dan tipu muslihat yang dibuat oleh pemohon(suami) dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian inimerupakanpenelitian yuridis normatif yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukumsekunder ini ditunjang dengan normatif dokumentatif, yakni bahan penelitian hukum dicari dengan carapenelitian kepustakaan termasuk wawancara dengan narasumber. Bahan hukum yang terkumpul kemudiandianalisis secara kualitatif.Pada akhirnya disimpulkan bahwa sesuai dengan Putusan tidak hadir di depan Hakim(Verstek) Nomor 318/Pdt.G/1991/PAYK telah memenuhi syarat formil dalam memutus perkara cerai talak dapatdibenarkan dan hukumnya sah berdasarkan putusan peradilan perdata Pengadilan Agama, akan tetapi akanberbeda apabila putusan tersebut merujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena menurut penelitihal tersebut merupakan putusan tidak sah, karena proses dan alasan-alasan sebelum turunnya putusan verstektidak terpenuhi, yaitu proses perceraian dan alasan-alasan perceraian, karena dalam kronologi yang telahdijelaskan tidak memenuhi alasan-alasan perceraian tersebut.Kata Kunci: Tidak Hadir di depan Hakim (Verstek), Peninjauan Kembali, Cerai Talak.AbstractDivorce application proceduresare basicallydivided intotwoparts: first, for those who are moslems,divorcepetition proceduresare filed by aReligious Court, andsecond, for those who are notmoslems,divorceproceduresare filed by the District Court.The subject matter obtained in this case is the decision of the RequestCivil. The background of this Request Civil is Verstek decision of the Religious Court of Yogyakarta in 1990.Based on Posita, the contents of this verstek decision of religious court are not in accordance with the facts andthe existing law. This is due to the lies and deceptions which are made by the applicant (husband) in applyingfor divorce at the Religious Court of Yogyakarta. This research is a normative petition juridical reviewwhichcoversprimary, secondary and tertiary legal materials. Secondary law is supported by the normativedocumentary legal research materials through review of literature and interviews with informants. Legalmaterials are then analyzed qualitatively. It is concluded that in accordance with Verstek Decision No. 318 /Pdt.G / 1991/PAYK has filled the formal requirements in deciding the case of divorce. It can be justified andlegitimated based on civil judicial ruling of Religious Court, but it would have been different if the decision isreferred to the Compilation of Islamic Law. In this matter, the researcher assumes that the decision is invalid. Itis due to the fact that chronologically, the applicant (husband) could not provide the process and the reasons fordivorce before the Verstek decision was made.Keyword:Verstek, Request Civil, Divorce Case.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mahendra Wardhana

Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone
+628179925494

Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mahendra Wardhana

Contact Email mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone +628179925494

Journal Mail Official jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mahendra Wardhana

Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Phone
+628179925494

Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id

Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA