cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 122   123   124   125   126 
ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN GANTI RUGI SEBESAR SETENGAH SISA UPAH SAMPAI BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Widyowati, Wulandari; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32272

Abstract

The problem in Indonesia is not detached from the working relationship. Problems that often arise from the relationship of employment are termination of employment (LAYOFFS or PHK). In the case of LAYOFFS, employers are obliged to give severance money or damages and/or other rights. In this research the author raised the topic of the issue of the Supreme Court's Decision Number 778 K/Pdt.Sus-PHI/2018 regarding the payment of damages amounting to half the remaining wage to the end of the specific time working agreement (PKWT), while article 62 of Law Number 13 of 2003 on employment contained provisions that the parties conduct LAYOFFS prior to the end of the PKWT then the party shall be liable to pay damages to the other party of wages of workers until the deadline expires. The research aims to analyse the Supreme Court's decision on the payment of half the remaining wages for compensation to the end of the PKWT based on prevailing laws and regulations. As for the research method used is normative juridical using a statutory approach and a case approach. The results showed that the judgment of the Supreme Court Judge in the Supreme Court's Decision Number 778 K/PDT. Sus-PHI/2018 regarding the payment of half the remaining damages to the end of the PKWT is not appropriate because the entrepreneur is only charged a compensation of half the remaining wage until the end of the PKWT which should compensate the remaining wage to the end of the PKWT.
Implementasi Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti putri, bella permata
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32280

Abstract

Sebuah profesi dalam menjalankan pekerjaannya harus berdasarkan moral, etika dan tanggung jawab dan tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Notaris merupakan pejabat umum yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan terbatas kewenangan-kewenangan tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang. Notaris mempunyai hak cuti pada masa kerjanya dan digantikan oleh seorang notaris pengganti. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang notaris pengganti juga terikat oleh kode etik notaris yang berlaku dan dilaksanakan dengan amanah, jujur, mempunyai perilaku tidak tercela, dijiwai rasa cinta Pancasila, dan bertanggungjawab, selain itu prinsip kehati-hatian dan ketelitian juga diperlukan untuk mencegah perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti agar tidak bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan notaris pengganti adalah berupa pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh notaris pengganti atas perbuatannya dengan dibawah pengawasan MPN, dan INI. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dan upaya yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan INI. Metode penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan bahwa implementasi tanggung jawab hukum atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh notaris pengganti dilaksanakan dengan baik dan prosedural serta berbagai upaya yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan INI seperti salah satunya adalah pengawasan dan pembinaan secara berkala. Saran bagi MPN dan INI agar memberikan pelatihan dan pemahaman kenotariatan lebih lajut bagi notaris pengganti sebelum dilantik.Kata Kunci: Implementasi, Tanggung Jawab Hukum, Malpraktik, Notaris Pengganti.
ANALISIS YURIDIS KONSEP TABUNG WAKAF INDONESIA (TWI) PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF DI INDONESIA Wahyuningtyas, Ria Nastiti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32281

Abstract

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah suatu lembaga dengan fokus utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola wakaf uang secara produktif, professional, dan amanah. TWI didirikan oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika pada 14 Juli 2005. TWI merupakan lembaga pengelola wakaf uang dengan bentuk badan usaha berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Permasalahan yang muncul adalah rumusan konsep mengenai Tabung Wakaf Indonesia, serta kedudukan Tabung Wakaf Indonesia pada peraturan perundang-undangan wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konsep dan pendekatan sejarah aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, dan diklasifikasikan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan dari dua rumusan masalah yang diteliti, yang pertama yaitu merumuskan konsep TWI yang terdiri dari definisi, tujuan, unsur, tugas, dan fungsi TWI. Hasil dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengetahui kedudukan TWI pada peraturan perundang-undangan wakaf. Kata kunci: Wakaf Uang, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Badan Hukum
Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Singopadu Sidoarjo mulia, sheilla siartha
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32305

Abstract

Land registration is a series of activities carried out by the government continuously, continuously and regularly including collection, processing, bookkeeping and reviewing and maintaining physical data and juridical data in the form of maps and lists of land parcels and apartment units, including the provision certificate of proof of rights for plots of land for which there are rights and ownership rights over the unit of flats and certain rights which burden it. This has been stated in Article 1 of Government Regulation No. 24 of 1997. For the sake of achieving legal certainty over a piece of land owned by a person, the Central Government provides a program that facilitates the community in the management of certificates which are proof of rights as a form of program of Agrarian Reform by issuing Regulations Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / To the Republic of Indonesia National Land Agency No. 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL). Singopadu village is one of the villages that participated in this program, as for the problems in implementing the PTSL program in this village. The research method used is descriptive qualitative method and the type of research is empirical juridical. Data collection techniques using the interview method and use the documentation method. Interviews were conducted with informants from Sidoarjo National Land Agency employees, and the Singopadu Sidoarjo village community. The results of this study indicate that in the implementation of PTSL there are obstacles encountered so as to hamper the land registration process. Keywords: Land registration, PTSL, obstacles.
PENGAWASAN TERHADAP PEJALAN KAKI YANG TIDAK MENYEBERANG DI TEMPAT PENYEBERANGAN PEJALAN KAKI DI KOTA SURABAYA Embrianto, Septian Eka
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32321

Abstract

PENEGAKAN HUKUM PASAL 103 HURUF A UNDANG-UNDANG KEPABEANAN TERKAIT PEMALSUAN DOKUMEN IMPOR PABEAN DI BEA CUKAI TANJUNG PERAK hamzah, Zahabi may
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32329

Abstract

EKSISTENSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PEMBENTUKAN NORMA HUKUM PIDANA roszana, dina; Rusdiana, Emmilia; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32337

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan suatu permasalahan besar yang dihadapi oleh masyarakat. dalam setiap tahunnya. Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup siknifikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap belum efektif untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perubahan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan residivis serta pelaku yang mengakibatkan gangguan jiwa, luka berat, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, terkena penyakit menular, dan/atau mengakibatkan matinya korban dengan memberikan hukuman kebiri kimia. Hukuman ini menjadi kontrofersial di masyarakat terkait pemberlakuan dan efektivitasnya yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan pembaharuan hukum dalam politik hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adanya hukuman kebiri kimia dalam pembentukannya belum memenuhi pembentukan norma hukum pidana yang secara ideal harus mempertimbangkan necessity, adequacy, legal certainty, actuality, feasibility, verifiability, enforceability, dan provability. Dari delapan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembentukan norma hukum pidana hukuman kebiri kimia hanya sesuai dengan kriteria legal certainty bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar, dan tidak menimbulkan penafsiran.
ANALISIS KEWENANGAN PERBAIKAN ATAS PUTUSAN SALAH KETIK DALAM PUTUSAN NOMOR 20P/HUM/2017 Zamzani, As'ad Mehdi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32345

Abstract

PENGAWASAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS TERHADAP PENGUSAHA RUMAH KOS OLEH BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO Ambarwati, Tri Wahyuni
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32351

Abstract

KEBERLAKUAN HUKUM DAN KEKUATAN MENGIKAT PERATURAN MENTERI YANG TIDAK DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI hayati, irma ulfiya
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i3.32356

Abstract

Page 124 of 159 | Total Record : 1583

 122   123   124   125   126 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue