cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 121   122   123   124   125 
SIKNRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RUANG LINGKUP USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI INDONESIA putra, vioxcy ananta
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31725

Abstract

KAJIAN YURIDIS PENERBITAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG BERKAITAN DENGAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PIDANA Yasma'un, Irhas Novianti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32162

Abstract

Pelaksanaan putusan menjadi puncak dari rangkaian proses hukum acara pidana. Segala proses beracara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pemidanaan berujung pada pelaksanaan putusan, dimana putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim. Pelaksanaan putusan adalah bagian yang krusial dalam penegakan hukum. Untuk itu, pelaksanaan putusan yang baik dapat memberikan keadilan hukum di masyarakat guna menjunjung supremasi hukum. Peraturan pelaksanaan putusan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana pada Pasal 270 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Pasal 270 memerintahkan bahwa pelaksanaan putusan harus menggunakan salinan putusan Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung membolehkan petikan putusan dijadikan dasar untuk melaksanakan putusan perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan surat edaran mahkamah agung berkaitan dengan pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang objek penelitiannya adalah norma. Teknik pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum lainnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah membuktikan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan pelaksanaan putusan perkara pidana. Dengan menganalisis pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 terkait dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Pertimbangan tersebut menjadi latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan putusan perkara pidana.
DASAR PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil.) Christina, Maria
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32171

Abstract

The judge in imposing a criminal case against narcotic must pay attention to the Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and its derivatives rules. At the stage a ruling in the tral, the judge did the consideration to give the ruling based on the facts are revealed in the trial. In its consideration, the judge can consider both in juridical and non-juridical terms. Bangil District Court judge's ruling against drug abuse cases committed by Dimas Sugiarto dropped imprisonment for 1 (one) year and 8 (eight) months. But actually Dimas Sugiarto can get rehabilitation because he is narcotics abusers. Therefore, what makes the judge's basic consideration in the imposition of prison penalties rather than sanctions in the form of rehabilitation of narcotics abusers for themselves in the decision of Bangil District Court number 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. The purpose of this research is to find out the judge's basic consideration in the imposition of prison penalties rather than sanctions in the form of rehabilitation of narcotics abusers for themselves in the decision of Bangil District Court number 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. The research method used is normative legal research with a research approach in the form of a statute approach and a case approach. Types of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The analysis technique of this research used the prescriptive analysis method.
Kajian Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2012 tentang Kewajiban Pemberian Upah dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja Rachmadi, dhany
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32176

Abstract

akibat hukum penyelenggara yang wanprestasi dalam kegiatan usaha financial teknologi berbasis peer to peer lending solikhah, vio yuni
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32187

Abstract

Implikasi Hukum Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur Satriatama, Dananggana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32227

Abstract

Abstrak Tulisan ini mentikberatkan pada hierarkisitas kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Provinsi dalam sistem Peraturan Perundang-undangan tentang Resi Gudang di Jawa Timur. Di tinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan peraturan menteri mempunyai derajat yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah, karena kedudukan lembaga kementerian apabila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah lebih tinggi mengingat Menteri merupakan pembantu Presiden yang mejalankan pemerintahan umum yang telah ditentukan dan ruang lingkup keberlakuan yang ada di Peraturan Menteri berskala Nasional serta materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri merupakan penjabaran secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kata Kunci: Hirarki, Resi Gudang, Peraturan Menteri. Abstract This paper emphasizes the hierarchical position of the Ministerial Regulation with Provincial Regulations in the system of Legislation on Warehouse Receipts in East Java. In terms of UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. From this paper the author uses the method of normative legal research to the conclusion that the position of ministerial regulation has a higher degree than the Regional Regulation, because the position of ministerial institutions when compared to the Regional Government is higher considering the Minister is an aide to the President who carries out a predetermined general government and scope the validity of the National Ministerial Regulation and the content of material contained in the Ministerial Regulation is a direct translation of the higher statutory regulations. Keywords: Hierarchy, Warehouse Receipt, Ministerial Regulation.
ANALISIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK LADANG JAGUNG DI KABUPATEN MALANG yuseini, maulidya
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32234

Abstract

Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Diperpanjang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Christi, Theresia Lika
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32243

Abstract

ANALISIS PUTUSAN No. 1950 K/PID.SUS/2011 TERHADAP BANDAR NARKOTIKA arieza, bheril alfha
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32256

Abstract

ANALISIS YURIDIS UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG TELAH KAWIN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Febrianto, Faiz Dzulkarnain
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.32269

Abstract

Page 123 of 159 | Total Record : 1583

 121   122   123   124   125 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue