cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 120   121   122   123   124 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IDENTITAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA KTP ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 97/PUU-XIV/2016) Gardanita, Galuh Indira
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31309

Abstract

FAKTOR PENGHAMBAT DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BLITAR Agustiana Putri, Erwinda Dekaria; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31316

Abstract

PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PENYITAAN KAPAL TANKER STENA IMPERO BERBENDERA INGGRIS OLEH IRAN DI SELAT HORMUZ MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Artistia, Tahta Junisa; Hermono, Budi; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31317

Abstract

Problematika Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terkait Alat Bukti Penyadapan Vikaresi, Eka Aprilia Cances
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31321

Abstract

PENEGAKAN HUKUM PASAL 4 HURUF H PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA TERKAIT NARAPIDANA ATAU TAHANAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINUMAN KERAS ZAHIR, R. ALI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31327

Abstract

Penyelesaian Problematika Muncikari Di Kota Surabaya (Studi Kasus Gang Dolly) Sihombing, Berkam Triputra Tulus Pangidoan; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31333

Abstract

Implementasi Pendampingan Kegiatan Usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran yang Diselenggarakan oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) di Kabupaten Blitar gultom, ester oktafiana; nugroho, arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31398

Abstract

PENGAWASAN TERKAIT IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH KIOS DI KOTA SURABAYA vanmerdie, elok ratnasari
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31463

Abstract

Kegiatan penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dapat dikatakan melanggar izin atau dianggap ilegal dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi jual beli menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri PerdaganganNomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peneliti ingin mencari tahu tentang bentuk pengawasan terkait izin penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kota Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Pedagangan Kota Surabaya, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional di Satpol PP Kota Surabaya, dan salah satu pemilik kios yang ada di pinggir jalan Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perdagangan dalam melaksanakan pengawasannya dibantu oleh Tim Satpol PP dengan mengadakan operasi yustisi setiap malam dan Razia besar-besaran pada waktu-waktu tertentu (represif). Sosialisasi pernah dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui Radio Sindo Surabaya dengan mengundang instansi tertentu sebagai narasumber, seperti dari Dinas Kesehatan terkait dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan juga Dinas Perdagangan sendiri (preventif).Kendala yang dihadapi adalah penolakan yang berujung adu mulut hingga bentrrokan dengan petugas pada saat dilakukan penertiban. Adanya oknum oknum yang berperan sebagai pihak keamanan bagi pemilik kios sehingga terjadi kerusuhan pada saat dilakukan pembongkaran bagi kios yang kegiatannya sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh tim Satpol PP, serta minimnya aduan dari masyarakat sehingga Satpol PP dalam melakukan pengawasannya sedikit kesulitan mencari lokasi baru yang dicurigai menjual minuman beralkohol tanpa izin. Selama ini pelaku penjualan minuman beralkohol diberikan berupa pembinaan sampai dengan pembongkaran kios agar tidak mengulangi tindakannya dalam menjual minuman beralkohol. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih tepatnya mengatur larangan penjualan minuman beralkohol oleh kiosmelihat dampak negatif yang diberikan terkait peredarannya. Kata Kunci: minuman beralkohol, kios, pengawasan.
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN KESEPAKAYAN PERDAMAIAN SETELAH DIJATUHKANNYA VONIS PIDANA PADA ANAK Muhammad, Bagus Nur
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31495

Abstract

KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEMERAN IKLAN DALAM SIARAN IKLAN NIAGA Pratama, Radhyca Nanda
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.31662

Abstract

Children are one of the vulnerable groups based on the explanation of Article 5 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights. The involvement of children as an actors is often found in many commercials on television. Such matter that has attracted attention is the involvement of children as ad actors, whether it can be categorized as acts of exploitation against children. This research aims to analyze the concrete limits on exploitation and / or exceptions so that when a child is involved in an advertisement, it is not categorized as exploiting. Furthermore, to analyze the form of legal protection for children related to differences in the age of children in terms of a ban on the exploitation of children in commercial broadcasts. The selection of this type of research is based on the legal vacuum namely there are no exclusionary restrictions related to the exploitation of children used as advertising actors and asynchronous related to children's age restrictions on the prohibition of children being exploited as advertising actors in commercial ad broadcasts. The approaches used in this research is the statutory approach and the concept approach. The results of the research are based on argumentum per analogiam, then the limits on the exploitation of children are subject to the provisions of Article 69 of Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Manpower. The application of the principle of lex superior derogate legi inferiori, which is Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2002 on Broadcasting overrides KPI Regulation No. 02 / P / KPI / 03/2012 so that the age limit of children as advertising actors is 18 (eighteen) years and legal protection based on several applicable laws.

Page 122 of 161 | Total Record : 1602

 120   121   122   123   124 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue