cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 16   17   18   19   20 
PENERAPAN PASAL 7 KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA( TENTANG PENYAMARAN NAMA TERSANGKA BERKAITAN DENGAN ASAS PRADUGATAK BERSALAH) BAHRUL ILMY, JIBRIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17205

Abstract

Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi tidak terlepas dari peran insan pers yangsalah satunya adalah seorang wartawan. Dalam menjalankan profesinya wartawan terikat oleh kode etikyang harus ditaatinya. Kode Etik Wartawan tidak terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh wartawanyaitu salah satunya tidak menginisialkan nama dan identitas dari narasumber pemberitaan, hal inibertentangan dengan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia. Perusahaan media Radar Sidoarjo seringmemberitakan tanpa menginisialkan nama dan identitas narasumber yang mengakibatkan kerugian darinarasumber yang diberitakan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan wartawanmengabaikan Kode Etik Wartawan Indonesia yang melekat kepada dirinya terkait dengan Pasal 7 danuntuk mengetahui respon dari organisasi wartawawn PWI terkait pelanggaran Kode Etik Wartawan yangdilakukan oleh wartawan Radar Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologisatau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancaradilakukan dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan mengabaikan Kode Etikdikarenakan adanya perbedaan pendapat antara wartawan tentang asas praduga tak bersalah dalam persdan ketentuan dari perusahaan media, terkait pelanggaran tersebut respon dari organisasi wartawan PWIakan menindaklanjuti pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia oleh wartawan Radar Sidoarjo setelahadanya pelaporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik tersebut.Kata Kunci: Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia, Asas Praduga Tak Brsalah, Menginisialkan Namadan Identitas Tersangka.AbstractThe press in the exercise of its function as a source of information is inseparable from the role of presspeople one was a journalist. In the exercise of his profession of journalists are bound by a code of ethicsthat must be conformity with these. Code of ethics of journalists not regardless of the offence committedby the journalist i.e. one does not menginisialkan the name and identity of interviewees preaching, it iscontrary to article 7 Indonesia Journalist code of ethics. Media companies often preach Sidoarjo Radarwithout menginisialkan the name and identity of interviewees that resulted in the loss of the speakerproclaimed. The purpose of this research is to find out the reason why journalists are ignoring IndonesiaJournalist code of ethics attached to her related to article 7 Indonesia Journalist code of ethics to know theresponse of the Organization wartawawn PWI code of ethics violations related Journalists conducted bythe reporters Radar Sidoarjo. The method used is the sociological legal research or empirical. The datacollected by using interview techniques and study documents. The interview done with informants fromthe Honorary Chairman of the Board and Chairman of the PWI PWI, Penanggunjawab Media RadarSidoarjo Sidoarjo Radar and journalists, while the study data is done through documents written withmenganilisis contents. The results showed that reporters ignore the code of conduct because the existenceof dissent among journalists about the principle of presumption of innocence in the press and the provisionof media companies, the related response from PWI journalists organization would follow up infractionsIndonesia Journalist code of ethics by journalists following the Sidoarjo Radar reporting of violations ofthe code of conduct related communityKeyword: Application, article 7 of the code, the principle of presumption of Indonesia Journalists NoBersalah, Menginisialkan the name and identity of the suspect.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN PASAL 95 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN WULANDARI, REVILLIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17206

Abstract

ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) AGUS WASKITO, PRASOJO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17207

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG TIDAKMENDAPATKAN WAKTU ISTIRAHAT MENJELANG MELAHIRKAN ANAK PERSADA PUTRA HARIYONO, DHIMAZ
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17210

Abstract

Hak untuk mendapatkan waktu istirahat menjelang melahirkan anak untuk pekerja perempuan telah diatur pada pasal 82di dalam UUK. Aturan mengenai hal tersebut harus dicantumkan di perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan. Salahsatu perusahaan yang tidak mencamtumkan aturan tersebut di PKWT yang digunakan adalah PT ISH. Tidak adanyaaturan mengenai waktu istirahat menjelang melahirkan anak di PKWT PT ISH membuat adanya kekosongan hukum diPKWT tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongannorma terkait waktu istirahat menjelang melahirkan anak bagi pekerja perempuan, untuk mengetahui pengunduran diriatas permintaan perusahaan berdasarkan UUK, dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerjaperempuan.Metode penelitian yg digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yangdigunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukummenggunakan teknik preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang berkaitan dengan ketentuanwaktu istirahat menjelang melahirkan anak. Berdasarkan hasil penelitian, PKWT yang isinya lebih rendah dariketentuan perundang-undangan yang berlaku harus batal demi hukum. Upaya yang dapat dilakukan oleh pekerjaperempuan terkait tidak mendapatkan hak waktu istirahat menjelang melahirkan anak adalah melakukan perundinganbipartit terlebih dahulu, bila gagal dilanjutkan ke mediasi dan jika masih gagal dilanjutkan ke Pengadilan HubunganIndustrial.Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja perempuan, melahirkan anakAbstractThe right for obtaining time off for a female worker before giving birth has been stipulated in article 82 of the labor law.This rule should be included in the agreement made by the company. One of the companies which does not include thatrule in a work agreement for a specified time (PKWT) is PT Infomedia Solusi Humanika. The absence of rule on timeoff for female workers before giving birth create a legal vacuum. Based on this problem, the aims of this study areanalyzing the legal vacuum related to the time off for female workers before giving birth, learning about resignprocedure based on labor law, and learning about legal effort to be made by female workers. The method used in thisresearch is a normative research. The approaches used are statute and conceptual approaches. Legal material analysistechnique used is prescriptive technique to provide arguments on the study related to the regulation of time off forfemale workers before giving birth. Based on the result, PKWT with which the content is lower than the higherregulations shall be null and void. The legal efforts to be made by female workers who do not get the time off beforegiving birth are Bipartite Negotiation, if it fails then the parties proceed to Mediation and if it also fails they proceed totrial on Industrial Relationship Court.Key Words: Legal Protection, Female Workers, Giving Birth
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KOMUNIKASI KPK YANGTIDAK SESUAI DENGAN HAK KEBEBASAN PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR39 TAHUN 1999 DWIKI ROSANDI, BAGAS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17211

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN (PKBL) DALAM PELAKSANAANNYA DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DWI SETIAWATI, RIKA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17214

Abstract

Aturan mengenai tanggung jawab terhadap lingkungannya dalam BUMN terdapat dalam UU BUMN yaitu dalam pasal 88 ayat (1) kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri BUMN. Untuk BUMN Perseroan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungannya selain tunduk pada UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN juga wajib menjalankan peraturan yang ada pada UU PT dan PP TJSL PT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan TJSL dan PKBL dalam BUMN sehingga BUMN yang telah melaksanakan PKBL tidak bisa dinyatakan sebagai TJSL dan akibat hukum dari BUMN Perseroan yang hanya melakukan PKBL saja atau TJSL saja. Hal ini diteliti karena adanya kekaburan norma antara kewajiban menjalankan TJSL dan PKBL, masih banyak yang beranggapan bahwa TJSL dan PKBL adalah hal yang sama sehingga hanya berkewajiban untuk melakukan TJSL saja atau PKBL saja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana menganalisis norma yang mengatur aturan tentang PKBL dan norma yang mengatur aturan tentang TJSL. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PKBL dan TJSL adalah kedua hal yang berbeda sehingga BUMN yang berbentuk Perseroan wajib melakukan kedua program tersebut. Sesuai dengan teori tanggung jawab, BUMN yang berbentuk perseroan harus melakukan pertanggungjawaban hukum yang berupa tanggung jawab sebelum suatu kejadian Jadi, BUMN yang berbentuk perseroan wajib mematuhi semua Undang-Undang yang mengikat BUMN perseroan tersebut, seperti halnya UU BUMN, UU PT, Peraturan Menteri BUMN dan PP TJSL PT. Selain itu perlu adanya pembenahan bahasa dalam peraturan yang mengatur pengaturan mengenai PKBL dan TJSL, dalam hal ini diperlukan interpretasi untuk peraturan yang mengatur tentang PKBL dan TJSL. Interpretasi tersebut adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis dan interpretasi sosiologis. Sanksi hukum akan diberikan apabila BUMN yang berbentuk perseroan hanya melakukan PKBL saja atau TJSL saja, karena memang pada dasarnya BUMN yang berbentuk perseroan harus melakukan kedua hal yaitu PKBL dan TJSL, namun dalam UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN serta dalam UU PT dan PP TJSL PT memang tidak dijelaskan secara jelas mengenai sanksi apa yang akan diberikan apabila tidak melakukan PKBL dan TJSL. Kata Kunci : PKBL, TJSL, BUMN Perseroan.AbstractThe rules regarding responsibility towards the environment in STATE-OWNED ENTERPRISES is contained in the ACT on STATE-OWNED ENTERPRISES, namely in section 88 subsection (1) and then further regulated in the regulation of the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES. For the STATE-OWNED company in the social responsibility and the environment in addition subject to the ACT and regulations, the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES SOES are also obliged to run the existing regulations on the ACT of PT and PT TJSL PP. This research aims to know the implementation of PKBL TJSL and in STATE-OWNED ENTERPRISES, whether STATE-OWNED ENTERPRISES that have executed the PKBL can be expressed as TJSL and legal consequences of a STATE-OWNED Company that only does PKBL TJSL only or only. This researched due to the haze of the norm among the obligations run TJSL and PKBL, many assumed that TJSL and PKBL is the same thing that only obligated to do or TJSL PKBL only. This research is the juridical normative research which analysed the norms that govern the rules of PKBL and norms that govern the rules of TJSL. The results of this study tells us that the second is PKBL TJSL and different things so that STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company is obligated to do these two programs. In accordance with the theory of responsibility, STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company should do the legal liability of responsibility before an event so, STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company is obligated to comply with all the laws that bind the company, STATE-OWNED ENTERPRISES as well as STATE-OWNED ENTERPRISES ACT, the Act, regulations, the Minister of STATE-OWNED PT and PP TJSL PT. Additionally need for revamping the language in the rules governing the arrangements on PKBL TJSL and ,2in this diperluhkan interpretation for rules governing of PKBL and TJSL. The interpretation is grammatical interpretation, systematic interpretation, interpretation of historical and sociological interpretation.Penalties will be provided in the form of STATE-OWNED company just did the PKBL TJSL only or only, because it is basically in the form of STATE-OWNED company must do these two things, namely PKBL and TJSL, but in STATE-OWNED ENTERPRISES ACT and regulations the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES as well as in law of PT and PT PP TJSL is not explained clearly about what sanctions will be given when not doing PKBL and TJSL.Keywords: PKBL, TJSL, STATE-OWNED Company.
PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN MENGENDARAI SEPEDA MOTOR TIDAK LAIK JALAN PADA BECAK MOTOR DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA ANDRI NUGROHO, EKO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17215

Abstract

Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur tentang larangan mengemudikan Sepeda Motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dalam hal ini terjadi pada becak motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan hambatan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap pengendara becak motor yang diatur dalam Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Polrestabes Surabaya melakukan penegakan terhadap pengendara becak motor dengan memberikan tilang serta penyitaan kendaraan berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Jo 106, Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU LLAJ, penyitaan becak motor dapat diambil ketika selesai persidangan dan apabila pengendara becak motor yang memiliki SIM dan STNK masih diperbolehkan beroperasi di Jalan. Penegakan yang dilakukan oleh Kepolisian kurang maksimal, sebab penegak hukum kurang tegas dalam melakukan penindakan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan serta sarana penyitaan kendaraan masih kurang maksimal.Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Mengendarai Becak Motor, Penegakan Hukum.AbstractArticle 285 paragraph (1) number 22 year 2009 about traffic and road public transportation (UU LLAJ) arrange about prohibition driving Motorcycles that do not meet the technical requirements and road worthy, in this case happens to pedicab motor. This purpose observation for know law enforcement and the obstacle doing by Police Resort of Surabaya for driver pedicab motor set out in under article 285 paragraph (1) UU LLAJ. This research is descriptive qualitative research. Police resort of Surabaya enforcing for driver pedicab motor giving speeding ticket with machine acquisition to article 285 paragraph (1) Jo 106, article 48 paragraph (2) and (3) UU LLAJ, pedicab motor can be overtaken after finish session and the driver pedicab motor a have SIM and STNK give to operated in road. Enforcement doing by Police Department uncompleted, because law environtment less strict in conducting prosecution, covering legal awareness of the importance of road safety on the road, in addition for to confiscation of vehicles is still less than the maximum.Keywords: Traffic Violation, Driving a Pedicab Motor, Law Enforcement
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XII/2014 TENTANG KONTROVERSI PENDAFTARAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) PATUH SUDEWO, PATRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17230

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 menolak permohonan para Pemohon terkait keberadaan ruang lingkup Ormas berbadan hukum dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU ORMAS), Menurut Para Pemohon keberadaan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dikarenakan rumusan pasal UU Ormas membawa Implikasi terhadap Pasal lain yaitu Pasal 8, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 42 ayat (2). Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan Hakim mengenai pengaturan tentang perkumpulan dan yayasan yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 berkaitan dengan pengujian UU Ormas dalam pengaturannya tidak sesuai dengan Staatsblad 1870 Nomor 64 (Staatsblad 1870) dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan), menganalisis permasalahan yang timbul akibat implikasi terhadap adanya ruang lingkup perkumpulan dan yayasan yang terdapat dalam UU Ormas yang bertentangan dengan rumusan pasal dalam pengaturan Staatsblad 1870 dan UU Yayasan. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan menggunakan bahan hukum yang relevan, teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan adalah telaah atas isu hukum yang diajukan dan menggunakan analisis perspektif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimbulkan bahwa keberadaan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum, menurut para Pemohon ketentuan tersebut merupakan pengaturan ulang dari ketentuan undang-undang lain yang sederajat. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang menolak keberadaan rumusan pasal berkaitan dengan ruang lingkup Ormas berbadan hukum, berpendapat bahwa secara spesifik diatur atau akan diatur lebih rinci dalam undang-undang tersendiri. Berkaitan keberadaan rumusan pasal yang ditolak yaitu pengujian Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas kemudian membawa Implikasi terhadap keberadaan rumusan pasal lain dalam UU Ormas yang pengaturannya bertentangan dengan ketentuan undang-undang lain yaitu Staatsblad 1870 dan UU Yayasan menyempitkan makna kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Organisasi Masyarakat (ORMAS), Konflik Norma, UU OrmasAbstractVeredict The Constitutional Court Number 3/PUU-XII/2014, rejected petition of the applicant in relation with existence of scope mass organizations of legal entities in Article 10 and Article 11 The Act Number 3 of 2013 About Social Organizations (Mass Organizations Acts). According to the applicant existence of Article 10 and Article 11 Mass Organizations Acts contradict with the provisions of The Constitution of Republic Indonesia of 1945 (The Constitution of Indonesia 1945) which create conflict norms and legal uncertainty because the formulation article of Mass Organizations Acts bringing implication against other article which in Article 8, Article 1 number 6 and Article 42 paragraph (2). The purpose of this research is Analysize what is considerations of judge in relations with regulations about assocations and foundations contained in The Constitutional Veredict Court Number 3/PUU-XII/2014 concerning to examination of Mass Organizations Acts in the regulations is not accordance with State Gazette 1870 Number 64 (State Gazzete 1870) and The Act Number 16 of 2001 Conjunction The Act 28 of 2004 About Foundation (Act Foundation), Analiyze problems arising from implications the scope of the association and foundation contained in Mass Organizations Acts which is on contrary the formulation of the regulation in State Gazette 1870 and Acts Foundation. This is a juridical normative research that uses act approach, case approach and conceptual approach, legal material used in research is the primary law material, secondary law material and non-law materials. The legal materials collected using relevan law materials and using prespective analysis. Based on the result of reseacrh discussion be concluded that existence Article 10 and Article 11 Mass Organizations Acts create conflict norms and legal uncertainty, according to the applicants is provision repeated regulation from the provision of another act of equal rank. The judge in the constitutional court in consideration rejected provision of formulation article in relation with scope of Mass Organization with legal entities argumented that specifically arranged or will be regulated further in the another acts.2Relating existence of formulation article which rejected is examinating of Article 10 and Article 11 Mass Organizations Acts than bringing implication of existence another formulation article in Mass Organizations Acts that regulation contrary with the provisions another acts is State Gazette 1870 and Foundation Acts constrict the meaning of freedom of assambley and gather regulated in Article 28E paragraph (3) The Constitution of Republic Indonesia of 1945.Keywords : The Constitutional Veredict Court, Society Organizations (Mass Organizations) , Conflict Norm, Mass Organizations Acts.
PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA ATAS PEKERJAAN LERONITA PUTRI SILLADO, ANGELA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17231

Abstract

CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/ PDT/ 2012) VISCHARINA DAMAYANTI, ANGGITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17232

Abstract

Suatu perjanjian harus dibuat berdasarkan pada syarat-syarat keabsahan perjanjian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu syarat sahnya adalah adanya sepakat antara para pihak yang akan terikat dalam perjanjian tersebut. Kata “sepakat” ini bukan hanya dalam ucapan saja, namun memiliki berbagai aspek penting, yakni mengenai kehendak. Apabila terdapat cacat kehendak, maka perjanjian tersebut dapat berakibat batal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memahami mengenai Putusan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/ Pdt/ 2012 telah tepat atau tidak jika dikaitkan dengan aturan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata tentang syarat keabsahan perjanjian. Jenis penelitian adalah normatif, yang dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Majelis Hakim kurang dalam penerapan hukum yakni tidak memberikan pertimbangan mengenai adanya cacat kehendak dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat serta tidak memberikan pertimbangan bahwa perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Putusan mahkamah Agung Nomor 472 K/ Pdt/ 2012 tersebut terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari sesama Hakim yang memutus perkara tersebut namun dissenting opinion tersebut tidak digunakan dalam menjatuhkan putusan. Kata Kunci: Perjanjian, Cacat Kehendak, Putusan Mahkamah Agung Abstract In the made of an agreement must be based on terms of the validity of the agreement that has been arranged in Burgerlijk Wetboek (The Book of Civil Law). One of the requirements validity of it is there must be an agreed between the parties that will be bound in the agreement. The agreed must has a various important aspect, it’s about the will of the parties. If there was a defective will in a agreement, the agreement can be void. The purpose of this research is to find out is The Decision of the Supreme Court Republic of Indonesia 472 K/ Pdt/ 2012 has been appropriate if linked to the rules Article 1320 and 1321 of The Book of Civil Law. Article about the terms of validity of the agreement, which rejected a petition for cassation of a plaintiff upon the petition for annulment suit purchase agreement that contain the defect of the will in it, which was made when one of the parties under a pressure.This research is a normative research with statute approach and case approach. The legal materials used are primary legal material and secondary legal material. The analysis is by processing the primary legal materials assistance to the theory obtained from the secondary legal materials. Based on the research it can be seen that the judge in lacking the rule of law is not provide the consideration about the existence of defect of the will in purchase agreement between the plaintiff and the defendant. They did not consider that the agreement violated Article 1320 The Book of Civil Law. In Decisions of Supreme Court 472 K/ Pdt/ 2012 there’s a dissention opinion from another judge but that dissenting opinion was not used in dropped decisions. Keywords: Agreement, Defect of the Will, The Supreme Court Decisions

Page 18 of 161 | Total Record : 1602

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue