cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 17   18   19   20   21 
PEMENUHAN HAK-HAK BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENYANDANG CACAT FRANANDAKA, REGA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17233

Abstract

Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai hak yang sama, termasuk dalam pendidikan sebagaimana diatur Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6 Undang- Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengatur bahwa Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan dan aksesibilitas sesuai dengan kondisi disabilitasnya dan mendapatkan aksesibilitas supaya bisa mandiri. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas juga diatur dalam ketentuan Internasional, salah satunya adalah Convention On The Rights Of Persons With Disabilities. Ketentuan tersebut belum terlaksana di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak-hak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Universitas Negeri Surabaya dalam usaha memenuhi hak-hak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini adalah yuridis-empiris, Data yang dikumpulkan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan dalam lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui analisis preskriptif yakni memberikan argumentasi terkait permasalahan yang diteliti. Pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya masih belum terlaksana. Hal ini karena aksesibilitas diantaranya lift, lerengan, jalur pemandu, buku bicara, komputer bicara dan aksesibilitas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi, belum disediakan secara lengkap dan merata. Penyediaan aksesibilitas difokuskan pada gedung FIP dan PLB. Aksesibilitas pada gedung lain masih belum merata, bahkan ada gedung yang tidak ada aksesibilitas sama sekali. Kondisi tersebut terhambat karena kebanyakan Gedung Unesa adalah bangunan lama, Pihak Perpustakaan menunggu kebijakan atasan untuk menyediakan aksesibilitas, dan ada perbedaan pemahaman terkait dengan penyediaan aksesibilitas pada jajaran pimpinan Unesa.Kata Kunci :Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, AksesibilitasAbstractDisability is a citizen who has the same right, including in education regulated article 31 subsection (1) The Constitution of the Republic of Indonesia Years 1945.Article 6 the Law Number 04 Years 1997 about disabled arranged that disability deserves education and accessibility matches the disabilities and get accessibility that could be independent. Protection against disability also mentioned in the international, one of which is convention on the rights of persons with disabilities. This requirement not yet done on a State University of Surabaya (Unesa). This research is juridical empirical, namely research the implementation of the legislation and obstacles faced in implement the fulfillment of rights to university students people with disability. The sources collected consisting of the primary sources and secondary sources. Method data collection obtained through interviews, observation and documentation. Research sites are done in a State University of Surabaya (Unesa). Parties can tell us is respondents, informants and speakers, used in research is just informants. Analysis method data in this study prescriptive analysis the argument related to give the study. The fulfillment of rights of people with disabilities on a State University of Surabaya (Unesa) has not been undertaken. This is because accessibility of them the elevator, ramp, the guiding block, book talk, computer talk and accessibility other as stipulated in Section 5 Regulation Education And Culture Minister (Permendikbud) No. 46 2014 about Education and LearningSpecial Service in Higher Education, not provided a complete and evenly. Provision of accessibility focused on building FIP and PLB. Accessibility in building some are still has not been spread evenly, there are even building which there is no accessibility at all. This condition impeded because most of building Unesa is the old buildings, the library waiting for policy superior to provide accessibility, and there is a difference in understanding related to provide accessibility on the Unesa leaders.Keywords :Fulfilment, disabled, Accessibility
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR : 9/PID.SUS-ANAK/2015/PN. PDG. TENTANG PEMIDANAAN ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI HAMZAH, HERI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i1.17245

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH NON-SHIFT YANG TIDAK DIATUR WAKTU ISTIRAHATNYA WAHYU SUDIBYO, MUHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17281

Abstract

ANALISIS YURIDIS SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 188/785/404.1.3.2/2014 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SAWOTRATAP SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR: 243/G/2013/PTUN.SBY. MURTININGSIH, EKA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17282

Abstract

AbstrakSurat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap adalah sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. yang dimenangkan oleh penggugat yaitu saudara Sundahyati, namun dalam Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap tersebut malah tetap mengangkat saudara Sanuri yang SK Pengangkatannya telah dibatalkan sebelumnya oleh Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY., sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan dan akibat hukum dari Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. Penulis menggunakan jenis penelitian, penelitian hukum atau Legal Research guna menemukan dan merumuskan argumentasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah pertama, bahan hukum primer, kedua, bahan hukum sekunder, dan yang ketiga, bahan-bahan non-hukum. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. adalah sah, karena tidak adanya indikasi ketidakabsahan, baik dari segi kewenangan, prosedur, substansi maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bila suatu keputusan (beschikking) itu telah sah dan telah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka berakibat hukum keputusan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kepada yang memperolehnya sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut.Kata Kunci : Beschikking, Keabsahan, Akibat Hukum Keputusan, Pilkades Sawotratap.AbstractSidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of Appointment of Head of Village Sawotratap is as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243 / G / 2013 / PTUN.SBY. which was won by the plaintiff that Sundahyati, but in Sidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of the appointment of the Head of the Village Sawotratap instead continues to raise the SK sanuri appointment had been canceled earlier by the Administrative Court Decision No. 243 / G / 2013 / PTUN.SBY., so this study aims to determine the validity and legal effect of Sidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of Appointment of Head of Village Sawotratap as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243 / G /2013/PTUN.SBY. The author uses this type of research, Legal Research to discover and formulate the legal arguments. This research was conducted with the approach of legislation, approach to the concept, and approach cases. The materials used are first law, the primary legal materials, second, secondary law, and the third, the ingredients are non-legal. Writer gathering material law by conducting a literature study, then analyzed to find the answer to the problem formulation. The results of this study indicate that, Sidoarjo Regent Decree No.188/785/404.1.3.2/2014 on the Ratification of Appointment of Head of Sawotratap Village as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243/G/2013 PTUN.SBY. is legitimate, because there is no indication of invalidity, both in terms of authority, procedure, substance and General Principles of Good Governance. When a decision (beschikking) it was legitimate and had qualified the validity of a decision in accordance with the legislation and the Principles of Public Good Governance, the legal consequences of the decision valid and legally enforceable and binding on the acquired from the date of enactment of the decree.Keywords : Beschikking, Validity, Decision Legal Consequences, Selection of Village Heads Sawotratap.
TELAAH SOSIOLEGAL KESADARAN HUKUM KONSUMEN ATAS MAINAN ANAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA DESSY DALDIANI, ANIZA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17283

Abstract

Mainan anak yang beredar di pasaran banyak mengandung unsur zat kimia diantaranya timbal, merkuri, krom, dan kadmium yang dapat membahayakan kesehatan anak. Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi kepada konsumen. Kepatuhan konsumen untuk membaca SNI pada mainan anak merupakan salah satu bentuk kesadaran hukum konsumen. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum konsumen dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-Standar Nasional Indonesia di Surabaya. Data primer diperoleh langsung dengan memberikan kuesioner dan pengamatan terhadap responden terkait kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI di Surabaya. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 111/M-IND/PER/12/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib. Penelitian dilakukan di Pos PAUD Terpadu yang berlokasi di Surabaya. Kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya pada tingkat yang kurang. Kesadaran hukum konsumen tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah usia dan pendidikan, sedangkan pekerjaan dan ekonomi tidak mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas mainan anak ber-SNI.Kata Kunci: Kesadaran Hukum Konsumen, Mainan Anak Berstandar Nasional Indonesia.
KESADARAN HUKUM KONSUMEN ATAS INFORMASI LABEL HALAL PADA PANGAN DI SURABAYA SIFANA RAMADHAN, NIDYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17354

Abstract

Sertifikasi halal menjadi tren global di semua negara. Produk yang akan dijual kepada konsumen harus sudah bersertifikasi halal. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk makanan yang berbahaya. untuk menjamin bahwa konsumen telah dilindungi oleh pemerintah maka dilakukan penelitian tentang kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum konsumen dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis.jenis data yang digunakan peneliti adalah Data primer yakni data yang diperoleh langsung dengan memberikan kuesioner dan pengamatan terhadap responden terkait kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya dan Data sekunder yakni data yang menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Penelitian dilakukan di Surabaya Utara Wisata Religi Sunan Ampel dan Surabaya Selatan Gang Dolly. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan skala rating scale, kemudian di analisi menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum konsumen di Surabaya pada tingkat kurang Kesadaran hukum konsumen tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor tersebut adalah usia, pendidikan, dan ekonomi. Kata Kunci : Kesadaran Hukum Konsumen, Label Halal Pada Pangan Abstract Nowadays, halal certification has become a global trend in all countries.Products will be sold to consumers should have met the requirements .Products will be sold to consumers should have got lawful .It is meant to protect consumers from food products dangerous . To ensure that consumers has been protected by the government should do research on consumer legal awareness of information label lawful on food .The methodology used juridical sociological .The purpose of this research is to understanding legal awareness consumers and factors affect legal awareness customers of information on label over food surabaya. The methodology used juridical sosiologis.jenis data used researchers is the primary data namely the data directly by giving the questionnaire and monitoring of respondents related consumer legal awareness of information label lawful on food surabaya and secondary data the data using the regulations namely Law Number 8 Years 1999 on consumer protection, Law Number 18 Years 2012 on food, Law Number 33 Years 2014 about security product lawful and government regulation no 69 in 1999 about label and advertising food. Research is done in surabaya north sunan ampel religious tourism and surabaya gang dolly south .Data collection techniques used a questionnaire , observation , and documentation .Data processing using ratings scale scale , then in analisi uses the quantitative .This research result indicates that legal awareness customers of information on food label lawful based on the research done it can be concluded that legal awareness consumers in surabaya at the less legal awareness consumers was influenced by several factors .But factors are is ages , education , and economic Keyword : Consumers Law Awareness, Halal Label on Food.
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN STANDARISASI MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI) BISKUIT BUDI ASTINA, INGGRID
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17355

Abstract

AbstrakBiskuit berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Sacara Wajib (selanjutnya disebut Permenperind Biskuit) diwajibkan untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI). Jenis biskuit menurut Permenperind Biskuit tidak mencakup MP-ASI Biskuit, sehingga atas dasar itulah MP-ASI Biskuit tidak berlaku aturan Permenperind Biskuit sehingga tidak wajib SNI pada setiap produknya. Meskipun MP-ASI Biskuit telah memiliki nomer seri SNI yaitu SNI 01-7111.2-2005 namun untuk saat ini belum ada aturan pelaksana atau Permenperind yang mengatur mengenai pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit, sehingga untuk saat ini pada produk MP-ASI Biskuit belum berlaku aturan SNI secara wajib padahal urgensi untuk diaturnya peraturan pelaksana pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit adalah guna melindungi dan menjamin keamanan dan keselamatan bayi dalam mengkonsumsi MP-ASI Biskuit tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apakah pengaturan tentang standarisasi MP-ASI Biskuit sudah memberi perlindungan kesehatan pada konsumen, serta mengetahui dan memahami bentuk tangggung jawab pelaku usaha terkait hak gugat atas kerugian yang ditimbulkan dari peredaran produk MP-ASI Biskuit yang belum sesuai dengan standarisasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier/ non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa biskuit berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 telah diberlakukan SNI secara wajib pada semua jenis produknya, namun dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 tersebut tidak mengatur tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit sehingga terjadi kekosongan hukum. Urgensi pengaturan tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada MP-ASI Biskuit adalah karena MP-ASI Biskuit merupakan makanan pendamping yang berfungsi sebagai penunjang asupan gizi bayi disamping ASI. Hal ini berarti MP-ASI Biskuit berkaitan dengan kesehatan bayi, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU SPK jo Pasal 12 ayat (3) PP Standarisasi MP-ASI Biskuit harus diberlakukan secara wajib demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan bayi saat mengkonsumsi. Tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produknya yang tidak sesuai dengan standar maka bentuk pertanggungjawabannya sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam UUPK. Bentuk tanggung jawabnya tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 24 yang intinya pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen. Ganti rugi oleh pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERSEPSI TENTANG KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP PROSEDUR PENETAPAN PERGURUAN TINGGI SWASTA NONAKTIF (Studi Kasus UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE TUBAN) SISKA IDHA SUWELLA, MEI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17356

Abstract

Abstrak Universitas PGRI Ronggolawe Tuban (Unirow), Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI memberikan status nonaktif pada kampus tersebut, sehinggaKasus yang terjadi di Unirow menimbulkan berbagai macam persepsi di dalam universitas, salah satunya menimbulkan pandangan bahwa lulusan dari Universitas tersebut tidak layak untuk melamar suatu pekerjaan karena status nonaktif tersebut, hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi mahasiswa Unirow. Terkait dengan persepsi masyarakat tersebut tentunya persepsi yang timbul bermacam-macam tergantung pemahaman dari masyarakat, hal tersebut berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana seorang dapat memberikan persepsi yang benar.Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca dalam mengetahui Persepsi masyarakat terhadap Perguruan Tinggi Swasta yangNonaktif. Data primer diperoleh langsung dengan observasi dan memberikan kuesioner kepada responden. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 yaitu Pengesahan fotokopi Ijazah/Sertifikat Profesi atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Profesi dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan Ijazah/Sertifikat Profesi atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Profesi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Penelitian dilakukan di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dan Universitas Sunan Bonang Tuban. Persepsi Mayarakat Khususnya Mahasiswa atas Perguruan Tinggi Sawsta Nonaktif berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum Universitas PGRI Ronggolawe dalam hal indikator pengetahuan sudah cukup baik tetapi indikator pengetahuan dan pemahaman perlu diperbaiki lagi, dan Kesadaran hukum Universitas Sunan Bonang untuk indikator pengetahuan dan pemahaman sudah baik.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PT ATLAS SPA CLUB TERKAIT DENGAN STATUS PEKERJA KURNIAWATI, YUNI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17426

Abstract

Abstrak Perjanjian kerja antara PT Atlas Spa Club dengan pekerja dalam penelitian ini merupakan perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu memiliki batasan waktu paling lama 3 tahun. Permasalahan terjadi pada salah satu pekerja yang bernama Ayu Mutiara yang mulai bekerja pada Agustus 2012 dengan perjanjian tidak tertulis. Adapun perjanjian secara tertulis dimulai pada Agustus 2014. Sehingga perusahaan belum menganggap bahwa Ayu telah mencapai batasan 3 tahun untuk menjadi pekerja tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah status pekerja kontrak dapat berubah menjadi pekerja tetap setelah masa kerjanya berakhir serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam rangka mendapatkan status sebagai pekerja tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa status pekerja yang bernama Ayu Mutiara demi hukum seharusnya menjadi status pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Hal tersebut berdasarkan pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan status pekerja tersebut dapat diperoleh setelah pekerja dengan pengusaha menempuh jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Status Pekerja Abstract The working agreement of PT Atlas Spa Club with its worker is categorized working agreement for specified time. This agreement has a time limit for 3 years maximum. A problem occurred when one of the PT Atlas Spa Club workers, Ayu Mutiara, has started to work since August 2012 without a written job agreement. Her written working agreement was made on August 2014. Therefore, the company didn’t consider Ayu as a jobholder, which needs 3 years minimum of working to reach it. This research aims to find out is it possible to change the work status from contract workers to jobholder, if a contract workers finish its working period and to know about any legal efforts which can be performed by workers in orders to get jobholder status. This research is a normative law research using statute and conceptual approaches. The technique to collect the law material data are using literature study. In conclusion, this research found that Ayu Mutiara’s work status is supposed to be a worker with an uncertain duration of job in her working agreement. Based on article 59 verse (7) Law number 13 year 2003 concerning Manpower. The change of her status after she has a completion of industrial relation dispute between her and her employer which is managed in Law Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Disputes Settlement.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PARTAI POLITIK TERHADAP LARANGAN JUAL BELI DUKUNGAN PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK MAULANA, ALDILAH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17628

Abstract

AbstrakPasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terdapat permasalahan yakni tidak adanya larangan bagi pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengurus Partai Politik terhadap larangan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengurus Partai Politik apabila terbukti melakukan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konsep kejahatan korporasi, serta sesuai dengan interpretasi sistematis, nasional, dan sosiologis maka Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu adanya pembaharuan atau pengembangan hukum mengenai pertanggungjawaban pengurus Partai Politik terhadap larangan jual beli dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang hasil dari perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pengurus Partai Politik, Jual Beli DukunganAbstractArticle 47 of Law Number 8 of 2015 on Amendment of Law Number 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in Replacement Legislation of Law Number 1 of 2014 on Election of Governor, Regent and Mayor Being Act there are problem is has not restriction on Political Partie official if proven selling support Political Partie and coalition of Political Parties for it’s self benefit. The purpose of this research to find responsibility of Political Partie official on the prohibition of sale support Political Partie and coalition of Political Parties for it’s self benefit. This research is a legal research normative. The approach used in this research are statute approach and conceptual approach. The type of legal material used primary legal material, secondary, and non legal. The analysis in this research used prescriptive method. The result of this research show that the Political Partie official if proven selling support Political Partie and coalition of Political Parties for it’s self benefit it can be responsibility according to corporate crime concept which the interpretation of systematic, national, and sosiological then Article 47 of Law Number 8 of 2015 on Amendment of Law Number 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in Replacement Legislation of Law Number 1 of 2014 on Election of Governor, Regent and Mayor Being Act need renewal of law about responsiblity of Political Partie official on the prohibition of sale support Poltical Partie and coalition of Poltical Parties for it’s self benefit.Keywords: Responsibility, Political Partie Official, Sale Support

Page 19 of 161 | Total Record : 1602

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue