cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 18   19   20   21   22 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KEMUDAHAN DALAM BERAKTIVITAS DI RUANG PUBLIK DI KOTA SURABAYA EKO KURNIAWAN, ERWIN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17629

Abstract

AbstrakPenyandang disabilitas merupakan warga Negara Indonesia yang juga harus dilindungi hak-haknya, penjaminan hak-hak bagi penyandang disabilitas ini diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi penyandang disabilitas ini bisa terwujud dalam penyediaan aksesibilitas/kemudahan mereka untuk menunjang kemandiriannya dalam beraktivitas. Penyediaan aksesibilitas ini diharapkan mampu mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dibutuhkan agar penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan ini, pada hakikatnya bahwa penyandang disabilitas wajib diberikan serta dijamin dan dilindungi hak-haknya sebagai rakyat Indonesia melalui penyediaan aksesibilitas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas saat beraktivitas di ruang publik khususnya di Kota Surabaya, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami apakah sarana dan prasarana di Kota Surabaya khususnya bagi penyandang disabilitas sudah benar-benar memudahkan untuk beraktivitas dan pelaksanaan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Data penelitian di lapangan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan secara deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di sejumlah ruang-ruang publik yang berada di Kota Surabaya yaitu: Taman Bungkul, Tunjungan Plaza, Jalan Raya Darmo, Stasiun Gubeng Surabaya dan Terminal Joyoboyo. Lokasi penelitian ini merupakan tempat di mana menjadi tempat beraktivitas orang banyak. Informan dalam penelitian ini menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ketersediaan, ketepatan, kondisi dan kendala menjadi faktor yang belum terpenuhi secara maksimal hal ini dikarenakan masalah pembiayaan dan skala prioritas dalam penyediaan aksesibilitas di kota Surabaya yang menjadi kendala utama, ketersediaan aksesibilitas di sejumlah ruang publik yang rata-rata hanya 30% membuat kemudahan yang seharusnya didapatkan belum didapatkan dan juga perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan secara maksimal dengan adanya aksesibilitas juga belum sepenuhnya didapatkan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat Kota Surabaya sebaiknya lebih memperhatikan teknis-teknis dalam penyediaan aksesibilitas agar sarana dan prasarana di ruang publik bisa memudahkan penyandang disabilitas terutama untuk beraktivitas sehingga perlindungan hukum bisa didapatkan sepenuhnya bagi penyandang disabilitas.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kota SurabayaAbstractPeople with disabilities are part of Indonesian citizen which their right should be protected. The law protection for them is regulated by the Constitution NRI 1945. The protection can be done by providing the ease of access for them in public spaces. The provision of accessibility is expected to give the equality in living with others. This kind of protection is needed to prevent discrimination towards people with disabilities in society regarding their right as the citizen who have to be protected by the country. The aim of this study are to find out whether the public facilities, especially for people with disabilities in Surabaya are well-operated in order to reach its goal to help the one in need and the implementation of legal protection against people with disabilities in Surabaya The writer uses empirical juridical research as the research method. The data were compiled and being descriptively analyzed based on the regulation. There were several locations surveyed for this research such as Taman Bungkul, Tunjungan Plaza, Jalan Raya Darmo, Gubeng Surabaya Station, and Joyoboyo bus station. Those locations were chosen based on its function as the most visited public areas. There were also respondents in this study, the social department heads, heads of public works construction and drainage clan Surabaya and people with disabilities as the subjects of law. The results of this study show that the factor of availability, appropriately, current conditions and constraints, were not being successfully given. Those because of the financial factors and the priority of scales in providing the facilities. For example, the availability of the facilities in public areas were approximately only 30% which could not give the maximum service for the disabled people. Therefore, the legal protection which should have protected them were also could not reach its goals successfully. The Government and the society of Surabaya has to pay attention more on how the accessibility provision to them is given. This is useful in order to give the easiness for the people with disabilities. In addition, to give them legal protection, the regulation should be implemented right away to help them do their activity easily.Keywords: Legal protection, People with disability, Surabaya
PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 AYAT 1 KUHP TERHADAP BUDAYA KARAPAN SAPI MADURA DI KABUPATEN PAMEKASAN SAHID, HABIBI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17676

Abstract

AbstrakKekerasan dalam budaya Karapan Sapi merupakan pelanggaran hukum Pasal 302 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan hewan dan masih tetap berlangsung sampai saat ini. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum Pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap budaya karapan sapi Madura di Kabupaten Pamekasan, hambatan dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Pamekasan dalam menegakkan Pasal 302 ayat 1 KUHP di Kabupaten Pamekasan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Pamekasan. Informan dalam penelitian ini adalah Polisi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan, Badan Koordinasi Wilayah, dan peserta karapan sapi di Kabupaten Pamekasan. Data yang diperoleh dari informan ini kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menggambarkan dan memaparkan penelitian yang telah dilakukan, kemudian dianalisis secara keseluruhan. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana penganiayaan hewan tidak pernah dilakukan. Hal ini karena penegakan hukum saat pelaksanaan karapan sapi hanya dilakukan terhadap tindak pidana perjudian dan senjata tajam. Hambatan dalam penelitian ini. Pertama, warga atau peserta karapan sapi tidak pernah memahami bahwa perbuatannya memuat unsur kekerasan. Kedua, aparat Kepolisian Resor Pamekasan tidak berani mengambil tindakan karena ada ancaman dari para pemilik dan komunitas karapan sapi. Upaya yang dapat dilakukan Kepolisian Resor Pamekasan yaitu upaya hukum preventif dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku karapan sapi.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, Budaya Karapan Sapi, Upaya preventif, Upaya Represif.AbstractViolence in the culture of bull race is a violation Section 302 Paragraph 1 KUHP about mistretment of animals and still continues until this time. This study discusses how to law enforcement Section 302 Paragraph 1 KUHP toward bull race culture of Madura in Pamekasan, obstacles and measurers which is done by Police in Pamekasan for enforcement Section 302 Paragraph 1 in Pamekasan regency. This thesis uses emperical law. This location in Pamekasan. Research information which is gotten from Police, Diporabud, Bakorwil, and doer of bull races in Pamekasan. The data which is obtained from them then will be analyzed decriptively that describe the research which has been done, then all of data which are analyzed as a whole. The results of this research are law enforcement about Law criminal offense of persecution animals never be done. That is because the bull race is not considered lawlessness expect the doer of bull race gambling and bring sharp weapon. The obstacle of this research are: first, residents or participants of bull race never understand that their actions contain elements of violence. Second, the police are not brave to take firm action because there are a threat of the owners and the community bull-races. The efforts which is done by police is preventive law that is an attempt to conduct training and socialization to the community and bull-races.Keywords: Law enforcement, Criminal Offense of Persecution Animals, Culture of Bull Race, Repressive Effort, Preentive Effort.
Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga Pasca Berlakunya PermenakerPerlindungan PRT SEFFRI MAULYDIA, NANDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17704

Abstract

ABSTRAKTanggung jawab atas berbagai pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja rumah tangga (selanjutnyadisebut PRT) menuntut jaminan bagi kehidupan sosial ekonomi PRT, salah satunya dengan caramemberikan jaminan sosial. Pemerintah melindungi hak-hak PRT melalui Permenaker Nomor 2 Tahun2015 tentang Perlindungan PRT (selanjutnya disebut Permenaker perlindungan PRT). Permenakerperlindungan PRT tidak hanya menjadi aturan bagi PRT saja namun aturan main bagi pengguna jasa PRTdan lembaga penyalur pekerja rumah tangga. Dalam permenaker tersebut pengguna jasa PRT wajibmengikutsertakan jaminan sosial untuk PRTnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaranpelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi PRT yang tergabung dalam anggota LSM SAKPPDSurabaya, dan kendala dalam pelaksanaan pemberian program jaminan sosial. Metode penelitian iniadalah yuridis sosiologis. Teknik analisis data menggunakan kualitatif bertujuan untuk memberikangambaran berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Teknik pengumpulan data melaluiwawancara dan dokumentasi dengan Dinas Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, LSM SAKPPD, PRT danpengguna jasa PRT. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya jaminan sosial yang dimaksud dalam pasal11 huruf (g) Permenaker perlindungan PRT tidak terlaksana dibuktikan dengan pengakuan PRT yangtergabung dalam anggota LSM SAKPPD, hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala yakni faktorhukum karena Permenaker perlindungan PRT belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat, faktorsarana dan prasarana yakni belum ada pendataan, pembinaan, upaya untuk pelaksanaan pemberianjaminan sosial PRT, dan faktor masyarakat yang masih menganggap PRT bukan pekerja sehingga haknyadiabaikan, faktor hambatan tersebut mengakibatkan PRT masih menanggung sendiri biaya yang akandikeluarkan ketika mengalami resiko sakit.Kata kunci : jaminan sosial, pekerja rumah tangga, Permenaker perlindungan PRT .ABSTRACTThe responsibility of all kinds of the work which is charged to domestic workers demands a social andeconomic’s warranty for their social life, such as by providing social security. The government protectsthe rights of domestic workers by Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015. Man PowerMinisterial Regulation Number 2/2015 is not only a domestic workers rule, but also to be the rule ofemployer and domestic workers supplier. In this regulation, the employer has to register the socialsecurity for their domestic workers. Based on this problem, the purposes of this research are describingthe implementation of social security for domestic workers who are members of LSM SAKPPD Surabayaand constraints on the implementation of the provision social security. The method used in this research isa juridical sociology method. The data analyzis techniques used is qualitative which has purpose todescribe the problems associated with this research. The data are collected by interviews anddocumentation with several informants from Department Man Power, Social Security Board , LSMSAKPPD, domestic workers, and empeloyer. According to the result, the social security referred to inArticle 11 (g) Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015 has not been implemented properly,proved by the argument of domestic workers who are members of the LSM SAKPPD, because there areseveral obstacles such as the factor of law because Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015does not have strong legal force public legal awareness’ factors, facilities and infrastructures there is nodata collection, socialization, implementation effort of Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015from Department Man Power, and ,factors of society that still considers that domestic workers are notworkers so that their rights are ignored, and. These factors make the domestic workers still pay themedical cost by theirself.Keywords: social security, domestic workers, Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015.
Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas  Fungsi Jalan Sebagai Tempat Parkir oleh Klub Motor di Jalan Panglima Sudirman Surabaya READYANTO, FAIZAL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17705

Abstract

ANALISIS PROBLEMATIK MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DARUL ULUM REJOSO KABUPATEN JOMBANG) FADLIN NAIM, RIFQI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17707

Abstract

Abstrak Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang terjadi di dalam lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren mengakibatkan meninggalnya santri Abdullah Muzaka merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Tujuan penelitian ini : mendapatkan informasi tentang penyelesaian tindakan main hakim sendiri yang dilakukan para santri Pondok Pesantren Darul Ulum dan memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan santri melakukan tindakan main hakim sendiri.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian main hakim sendiri yang dilakukan oleh santri oleh pihak Pondok Pesantren maupun pihak kepolisian sudah sesuai dengan peraturan pondok, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri antara lain : kurang atau tidak menyadari bahwa main hakim sendiri dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana, kurang percaya apabila korban diproses oleh pihak keamanan Pondok Pesantren, melakukan tindak main hakim sendiri dengan maksud membalas dendam. Sistem pengawasan dan pelayanan keamanan Pondok Pesantren kurang baik dan jumlah tenaga keamanan tidak seimbang dengan jumlah santri Kata Kunci : main hakim sendiri, pondok pesantren, Kabupaten Jombang Abstract Vigilante actions (eigenrichting) which occurred in Darul Ulum Pesantren Rejoso committed by students boarding schools resulted in the death of Abdullah santri Muzaka was the Act that cannot be justified. The purpose of this research was: get information about the completion of the Act of vigilantism perpetrated the students darul ulum boarding schools and gain a deeper knowledge about the factors that cause the student vigilante action method used is the sociological legal research or empirical. The data collected by using interview techniques and study documents. Research results show that the completion of vigilantism perpetrated by students in the process of settlement of the vigilantism of the boarding schools or the police is in compliance with the regulations, the book of the law of criminal and law number 11 of 2012 on child criminal justice system and there are several causative factors of vigilante actions, among others: less or do not realize that the vigilante can result in the occurrence of a crime, the less satisfied when victims are processed by party security boarding school , doing vigilante acts with the intent of revenge, surveillance system and service security boarding school and the number of security personnel was disproportionate to the number of students Key words: vigilantism, islamic boarding school,district Jombang
EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN LAMONGAN SURYA PRASTANTO, ALFANDI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17851

Abstract

AbstrakWilayah pesisir Kabupaten Lamongan memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah salah satunya adalah perikanan tangkap sehingga perlu dikelola dengan baik agar tidak terbuang sia-sia. Upaya untuk melindungi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan dilakukan pengawasan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur terhadap alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan. Untuk memahami faktor penghambat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan adalah preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan adalah pengawasan dokumen perizinan yang harus dimiliki pengusaha maupun pelaku pemanfaatan sumber daya perikanan sedangkan pengawasan represif berupa penyidikan terhadap nelayan yang diduga melakukan pelanggaran diwilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Faktor penghambat pengawasan yang dilakukan dinas perikanan dan kelautan dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, faktor internal berupa kurang didukungnya sarana prasarana sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku.Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Penggunaan Alat Penangkapan Ikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Wilayah pesisir Kabupaten LamonganAbstractThe coastal area of Lamongan has the potential fishery resources are abundant one of which is the capture fisheries that need to be managed properly in order not to be wasted. Efforts to protect the resource utilization of fisheries in coastal areas Lamongan supervision by the Department of Fisheries and Marine Resources of East Java Province. The purpose of this study were To understand what the oversight conducted by the Department of Fisheries and Marine East Java province on fishing gear used in Lamongan. To understand What are the factors inhibiting the Fisheries and Marine East Java province in surveillance of fishing gear used in Lamongan. The method used is a sociological or empirical research. Data collected by using interviews and document study. The primary data got from Interviews were conducted with informants from the Department of Fisheries and Marine Resources of East Java Province and Chairman of the Organization of Indonesian Fishermen Association branch Lamongan, Then for secondary data got from literature, journal, report, and the legislation who concerned. Technique data analysis used is the qualitative method. The results showed that the shape of supervision conducted by the Department of Fisheries and Marine is a preventive and repressive supervision. Preventive surveillance is conducted surveillance authorization document must be owned by an owner of business and principals who use of fishery resources, in the form investigation whereas repressive supervision of fishermen allegedly infringing the coastal region of Lamongan. Factors inhibiting conducted surveillance and marine fisheries department is divided into two: internal and external, internal factors such as lack of infrastructure while it supports external factors such as a lack of public awareness to comply with the regulations.Keywords : Effectiveness, Supervision, The use of a fishing, Department of fisheries and marine, Coastal areas district Lamongan.
UPAYA KORBAN MEMPERTAHANKAN HAK - HAK AKIBAT PELANGGARAN PASAL 273 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN         ANGKUTAN JALAN NUR AENI, RANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17852

Abstract

Abstrak Data kecelakaan akibat jalan rusak menurut Polres Pelabuhan Tanjung Perak terdapat 134 kasus kecelakaan yang terjadi pada kurun waktu 2011-2016. Korban kecelakaan akibat jalan rusak tidak mengajukan hak-haknya padahal hak korban diatur pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Korban dalam hal ini dapat menuntut hak-haknya dari kerugian yang telah dialami atas pelanggaran Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan korban untuk mempertahankan hak-haknya akibat penggaran Pasal 273 UU LLAJ dan Faktor yang menjadi penghambat korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Data primer diperoleh langsung dengan cara wawancara. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dilakukan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada upaya dari korban untuk mempertahankan hak-haknya atas kerugian yang diderita karena korban pesimis terhadap aparat penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukumnya yaitu Polisi. Polisi yang ada tidak pernah mendukung atau membantu korban untuk melakukan upaya mempertahankan hak-haknya. Hal ini terbukti polisi tidak paham dengan aturan yang ada terkait hak korban kecelakaan akibat jalan rusak. Faktor masyarakat yaitu keengganan korban untuk memproses kasus kecelakaan akibat jalan rusak kepada pihak kepolisian. Kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya. Korban kecelakaan akibat jalan rusak lebih memilih melepaskan hak-haknya dengan begitu saja tanpa upaya. Kata Kunci: Korban, Kecelakaan, Jalan rusak, Lalu Lintas Abstract Based on the data of the police office of Tanjung Perak Port, there are 134 cases of traffic accident which occurred in the periode of 2014-2015. Accidents caused by damaged roads article 240 law No. 22 of 2009 about ‘traffic and road transport’. Victim in this case can claim his/her rights from his/her experienced loss. Case of the article 273 by the law No. 22 of 2009 about ‘traffic and road transport’ has not been known by the people so in implementation still many who not fight his/her rights because of the damaged road. This research is an empiric law research in which focus of the research is on the police office of Tanjung Perak Port. Data that used in this research is primary data which is obtained by interview and secondary data which is obtained by study of literatures, journals, reports, and acts. The data processing is conducted by means of data reduction, presentation, conclusion and verification. Then, data obtained from the data processing is analyzed by descriptive qualitative. Based on the research results, it can be concluded that there is no efforts from the victim in obtaining his/her rights on the experienced loss. Reason why the victim does not claim his/her rights is because of bad perception of the people in relation with behavior of the law enforcement officers. Factors that can be obstacle for the victim to fight his/her rights based on the theory of Soerjono Soekanto is the factors that influence wrong law enforcement which is one of them is factor of law enforcement officers or in this case is the police officers. The law enforcement officers who are not maximum and do not know the existed law about efforts of the victim in obtaining his/her rights. Beside factor of law enforcement officers, another factor is factor of people or in this case is the victim by his/her self who is unwilling to process his/her case to the police officers. Furthermore, low level of knowledge and awareness of the people to his/her rights is another factor so that the victim because of the damaged road just discharges his/her rights without efforts. Keywords: Victim, Accident, Damaged road, Traffic
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN (STUDI DI PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL) WARIH PUSPA SETIA, ANDAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17853

Abstract

Abstrak Kecelakaan kerja dan kematian merupakan suatu resiko yang dapat terjadi akibat suatu pekerjaan oleh karenanya diperlukan suatu perlindungan dalam bentuk jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, agar segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja dapat dipertanggungjawabkan. PT. Pertamina Trans Kontinental dalam perkembangannya saat ini memberikan peluang bagi siswa untuk magang dan mengikuti segala kegiatan maupun ketrampilan yang diberikan langsung dengan adanya pengawasan serta bimbingan dari PT. Pertamina Trans Kontinental. Siswa magang dianggap layaknya seorang pekerja, maka mereka mempunyai resiko yang sama dengan pekerja umumnya di PT. Pertamina Trans Kontinental, oleh karena itu PT. Pertamina Trans Kontinental bertanggungjawab atas resiko yang dialami oleh siswa magang, untuk itu siswa magang juga berhak atas jaminan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada PT. Pertamina Trans Kontinental, serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan kerja yang dialami siswa magang di PT. Pertamina Trans Kontinental. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di PT. Pertamina Trans Kontinental. Jenis data berupa data primer yakni dengan observasi, wawancara dengan informan peserta magang dan kepala HRD di PT. Pertamina Trans Kontinental dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa di PT. Pertamina Trans Kontinental menyelenggarakan Program Pemagangan namun untuk hak peserta magang atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi siswa magang belum diberikan, dan bila terjadi kecelakaan kerja yang dialami peserta magang PT. Pertamina Trans Kontinental akan memberikan santunan kepada Peserta magang. Kata Kunci: Perlindungan hukum, siswa magang, PT. Pertamina Trans Kontinental. Abstract Accidents and death is a risk that can occur as a result of a work will be required as a protection in the form of social security in the form of accident insurance and life insurance, in order for any loss arising from workplace accidents can be justified. PT. Pertamina Trans Continental in the current developments provide opportunities for students to intern and follow all the activities and skills given by their direct supervision and guidance of PT. Pertamina Trans Continental. Student internships are considered like a worker, then they have the same risks to workers generally in PT. Pertamina Trans Continental, therefore PT. Pertamina Trans Continental was responsible for risk experienced by apprentices, for the apprentice is also entitled to social security. The purpose of this study was to investigate the application of PP.No.44 2015 on the Implementation Program Accident Insurance and Life Insurance at. Pertamina Trans Continental, and to determine the form of responsibility in case of work accidents experienced by students internship in PT. Pertamina Trans Continental. This study used a qualitative approach with sociological juridical methods. The location of this research at PT. Pertamina Trans Continental. The data type of primary data that is by observation, informant interviews with apprentices and head HRD PT. Pertamina Trans Continental and secondary data in the form of legislation. The results of this study prove that PT. Pertamina Trans Continental held Internship Program interns, but for the right to benefits program BPJS Employment accident insurance and life insurance for apprentice students have not been given, and in case of work accidents experienced by apprentices PT. Pertamina Trans Continental will provide compensation to the Participant internship. Keywords: Legal Protection, Student Internships, Pt. Pertamina Trans Continental
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 236/PDT.G/2013/PN.SBY TENTANG PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN HERVINA ANDRIANI, OKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17854

Abstract

AbstrakPutusan Pengadilan Negeri Nomor: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby adalah putusan yang menceraikan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Putusan ini menarik karena menceraikan perkawinan antara penggugat dan tergugat menggunakan testimonium matrimonii. Testimonium matrimonii merupakan bukti perkawinan yang dikeluarkan oleh gereja Katolik. Hakim memutus perceraian didasarkan atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dasar peraturan perundangan yang digunakan hakim dalam pertimbangan hakim menimbulkan konflik norma dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Putusan ini selain menimbulkan konflik norma juga menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat dan tergugat.Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 236/Pdt.G.2013/PN.Sby dan mengetahui akibat hukum yang timbul bagi penggugat dan tergugat terkait putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi peraturan perundangan dan buku-buku terkait pada kasus putusan pengadilan negeri nomor: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik preskriptif Dasar peraturan perundangan dalam pertimbangan hakim kasus putusan pengadilan negeri nomor: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby dapat disimpulkan bertentangan dengan undang-undang sehingga menimbulkan konflik norma. Konflik norma terjadi antara Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 36 UU Adminduk. Penyelesaian konflik norma dilakukan dengan menggunakan asas preferensi yakni asas lex specialis derogate legi generali. Peraturan perundangan Pasal 36 UU Adminduk bersifat lebih khusus dalam mengatur mengenai bukti perkawinan sehingga menyisihkan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang bersifat umum. Kekeliruan dalam putusan pengadilan negeri nomor: 236/PDT.G/2013/PN.Sby menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat yang berprofesi sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia karena harus tunduk dengan ketentuan kewajiban untuk melakukan izin perceraian kepada instansi sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Kepolisian Republik Indonesia. Perceraian dalam putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena keabsahan perceraian non Islam dilakukan dengan mendaftarkan perceraian di Kantor Catatan Sipil. Pendaftaran perceraian tidak dapat dilakukan karena penggugat dan tergugat tidak memiliki akta perkawinan sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran.Kata Kunci: Testimonium Matrimonii, Perceraian Non Islam, Anggota Kepolisian.AbstractThe decision of Surabaya district court number: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby is decision to divorce the plaintiff and the defendant. This decision is interesting because of divorcing marriage between the plaintiff and defendant using testimonium matrimonii. Testimonium matrimonii marriage evidence issued by the Catholic church. The judge is deciding the divorce based on Article 2 Paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage. These legislation used by the judges in his consideration arouses norm conflict against Article 36 Law Number 23 Year 2006 Concerning Population Administration. The purpose of this research is to analiysis in consederation of the decision of Surabaya district number: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby and to knowing the legal consequences of the plaintiff and defendant. The research method used is normative juridical. The research approach is using statute approach and case approach. Legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of legal materials collection used by selecting the regulation and books related to the decision of Surabaya district courtnumber: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby. Legal materials processing techniques is done by classyfying the primary and secondary legal materials. Analysis technique of legal material used is prescriptive technique.Cause of action in consederation of the decision of Surabaya district court number: 236/Pdt.D/2013/PN.Sby can concluded contradict with the law so it is causing a norm conflict. Norm conflict occur between Article2 Paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage. And Article 36 of Law Number 23 Year 2006 Concerning Population Administration. The settlement of the norm conflict is done by using the principle of preference that is principle if lex specialis derogate legi generali. Article 36 of Law Number 23 Year 2006 Concerning on Population Administration is specifically regulate the marriage evidence, so it is put aside Article 2 Paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage wich is general. Defects in this decision creates legal effect against the plaintiff who is a part of state police officer of The Republic of Indonesia because it has to comply with the obligation to divorce permit to the instance according to Article 18 of Regulation of Chief Police of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2010 Concerning Procedures of Marriage, Divorce and Refer To Marriage for Indonesian National Police. The divorce in this decision evoked legal uncertainty since the validity of divorce for non-moslem is done by registering the divorce to the Civil Registry Office. The divorce registration cannot be done because the plaintiff and the defendant did not have a marriage certificate as a requirement to register.Keywords: Testimonium matrimonii, Non-Islamic divorce, Police Officer.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN INVESTORINVESTASI TIDAK WAJAR MARIAM,
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17855

Abstract

AbstrakSkripsi ini membahas tentang kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dalam perlindungan investor investasi tidak wajar. Saat ini semakin maraknya praktik investasi tidakwajar yang menimbulkan banyak korban mengalami kerugian yang besar. Namun karena lembagainvestasi investasi tidak wajar tidak mendapatkan izin yang jelas serta tidak mendapat izin dari OJK makapara korban mengalami kesulitan untuk melapor dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas haldemikian membuat para korban investasi tidak wajar merasa kebingungan untuk bertindak. Berdasarkanpermasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma terkaitkewenangan yang dimiliki OJK dalam perlindungan hukum atas investor investasi tidak wajar danmengetahui berbagai upaya OJK dalam penegakan hukum pada terjadinya praktik investasi tidak wajar.Metode penelitian ini adalah normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatanperundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakanadalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalamteknik pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa OJK tidakmemiliki kewenangan dalam keseluruhan kegiatan pengawasan, pengaturan serta perlindungan terhadapLI yang tidak mendapat izin dari OJK. Untuk menindaklanjuti semakin maraknya kasus investasi tidakwajar OJK kemudian bekerja sama dengan dengan Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas WaspadaInvestasi). Satgas Waspada Investasi dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangitawaran dan praktik investasi tidak wajar. Dari mulai memberikan edukasi dan sosialisasi di masyarakatterkait dengan investasi tidak wajar sampai dengan melakukan tindakan penanggulangan dalammenanggapi laporan investor korban investasi tidak wajar.Kata Kunci: otoritas jasa keuangan, investor investasi tidak wajar , perlindungan investor.AbstractThis research discusses the authority possessed by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in investorprotection is not a reasonable investment. Today more rampant practice unnatural investment that manyvictims suffered great keruagian. However, due to the investment investment institutions unnatural not getpermits a clear and does not get permission from the OJK, the victims find it difficult to report and obtaina clear legal protections such things make investments unnatural victims feel confused to act. Based onthese problems, the study aims to analyze the vagueness of norms related to the competencies of the OJKin the legal protection of investors investing unnatural and know the efforts of law enforcement at theOJK in the practice of investment is not fair. This research method is normative. The research approachused is the approach of legislation and conceptual approaches. Types of legal materials consisting ofprimary legal materials, secondary law, and nonlegal material. Mechanical collection of legal materialsused are literature studies are then processed by using a selection system for legal materials in dataprocessing techniques. Based on the research results obtained, it can be concluded that the OJK has noauthority in the overall activities of supervision, regulation and protection of the investment institutionsthat did not receive permission from the OJK. To follow up the rampant cases of unnatural investmentOJK worked with the Task Force Investment Alert. Task Force was formed with the purpose ofinvestment vigilant to prevent and counter bids and investment practices that are not fair. From start toprovide education and outreach in the community associated with investing unnatural up to performremedial action in response to reports of victims investors investing unnatural.Keywords: financial fervices authority, investors investing unnatural, investor protection.

Page 20 of 161 | Total Record : 1602

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue