cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 19   20   21   22   23 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 TENTANG PERSAMAAN MEREK DAGANG ANTARA GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU PUTRI A, RESTINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17856

Abstract

AbstrakPerlindungan merek terkenal diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (UU Merek). UU Merek tidak mengatur secara jelas terkait definisi merek terkenal hanya diterangkan pada penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, namun penjelasan tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait definisi dan kritiria merek terkenal. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Putusan 04/HKI-Merek/2013/PN-NIAGA.SBY dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 tentang gugatan pembatalan merek antara merek Gudang Garam dengan Gudang Baru terdapat perbedaan pertimbangan hakim. Perbedaan pertimbangan hakim tersebut terkait persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Gudang Baru. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa peraturan merek terkenal dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek belum memberikan kepastian hukum tentang kriteria dan definisi merek terkenal, oleh karena itu dalam memutus suatu perkara merek terkenal hakim juga harus memperhatikan yurisprudensi atau keputusan–keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara merek terkenal yang tidak di atur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Putusan Mahkamah Agung Nomor.162 K/PDT.SUS-HKI/2014 telah sesuai dengan UU Merek, berdasarkan Pasal 4 UU Merek Gudang Baru tidak memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI. Merek Gudang Baru memiliki daya pembeda dan terbukti tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Judix facti telah salah menerapkan hukum terkait adanya itikad tidak baik serta persamaan pokoknya antara merek Gudang Baru dengan Gudang Garam sehingga terdapat sesuatu kekhilafan hakim dalam menerapkan hukumnya.Kata Kunci: Merek terkenal, Perbedaan pertimbangan hakim, Itikad tidak baik, Persamaan pada pokoknya.AbstractProtection of well-known mark is regulated in Article 6 paragraph (1) letter b Trademark Act. Trademark Act did not clearly regulating the definition related to famous mark. It’s just described in the explanation of Article 6 paragraph (1) letter b Trademark Act, but that explanation did not provide legal certainty related to the definition and criteria of well-known mark. The decision of the Commercial Court in Surabaya Court Decision No. 04 / HKI-Brand / 2013 / PN-NIAGA.SBY and Supreme Court Decision Number 162 K / PDT.SUS-IPR / 2014 concerning cancellation law suit between the mark Gudang Garam and GudangBaru, there are differences consideration of the judges. The difference consideration of judges concerning the similarity in principle and bad faith on the registration of the brand Gudang Baru.This research is normative. The research approach used is the approach of legislation, case approach, and conceptual approaches. Types of legal materials consisting of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Mechanical collection of legal materials used are literature studies then processed by using a selection system for legal materials in data processing techniques. Legal materials analyzed then drawn conclusions and further provides prescriptive about the study results.Based on the results of research, it can be concluded that the regulation in explanation Article 6 paragraph (1) letters b Trademark Act has not provide legal certainty about criteria an definition well-known mark. Therefore, in deciding a well-known mark cases the judges should notice jurisprudence or decisions from the prior judges in case to take on a well-known mark case which are not regulated and serve as guidelines foranother judges to settle the same problem. Supreme Court Decision No. 162 K / PDT.SUS-IPR / 2014 has been in appropriate with the Trademark Law, based on Article 4 of Trademark Act Gudang Baru did not have bad faith in registering the mark to the Directorate General of IPR. The mark of GudangBaru has distinguishing features and proved did not have similarity in principle with the mark of Gudang Garam. Judix facti has misapplied the law related the existence bad faith and the similarities between the mark of Gudang Garam and GudangBaru, so there is judges mistake in applying the law.Keywords: Well-known mark, Difference on judges consideration, Bad faith, Similarity in principle.
Penyelesaian Sengketa Kasus Penembakan Pesawat MH 17 Ditinjau Dari Hukum Internasional RACHMAN HAKIM, ARIEF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17857

Abstract

Abstrak Pesawat MH17 merupakan penerbangan sipil dari Amsterdam tujuan Kuala Lumpur yang pada tanggal 17 Juli 2014 ditembak jatuh didaerah Donetsk yang secara de jure merupakan wilayah udara Ukraina. Lokasi jatuhnya pesawat MH17 merupakan wilayah yang dikuasai pemberontak Donetsk sokongan Rusia yang ingin melepaskan diri dari Ukraina. Penelitian awal oleh Belanda menunjukkan pesawat MH17 ditembak jatuh dari lokasi yang dikuasai pemberontak Donetsk. Hukum internasional mengatur larangan intervensi dalam konflik pada pasal 43 ayat (3) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa. Pasca penembakan muncul Resolusi DK PBB No. 2166 yang mengharuskan gencatan senjata sementara untuk melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat MH17 tersebut. Pasal 26 Konvensi IV Den Hague dan 52 ayat (1) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa melarang serangan yang diragukan terlebih merupakan obyek sipil. Implikasi tindakan penembakan tersebut, pasal 51 ayat (8) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa mengharuskan pertanggungjawaban hukum atas tindakan pelanggaran tersebut. Upaya menuntut pertanggungjawaban hukum terkendala oleh penggunaan hak Veto oleh Rusia yang menggagalkan pembentukan pengadilan khusus untuk menyidik pelaku penembakan MH17 tersebut. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemberontak Donetsk atas jatuhnya pesawat MH17 serta menganalisis dan merumuskan penyelesaian sengketa terhadap jatuhnya pesawat MH17. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan kasus. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa secara hukum internasional penyelidikan dari Badan Keselamatan Belanda memiliki legalitas hukum dikarenakan melakukan penyelidikan berdasarkan pada Resolusi DK PBB No. 2166 yang ditindaklanjuti dengan Resolusi ICAO terkait jatuhnya pesawat MH17. Subyek hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa ini ialah negara korban atau penuntut, Rusia sebagai negara penyokong dan belligerents. Pelanggaran hukum internasional yang terjadi yaitu penembakan obyek yang bukan sasaran militer yakni pesawat sipil atau penembakan yang tidak membeda-bedakan sasaran, tidak melakukan pencegahan sebelum melakukan serangan, kemudian adanya Rusia yang mengintervensi dengan menyokong persenjataan terhadap pemberontak berakibat terjadinya penembakan terhadap pesawat sipil tersebut. Pelanggaran juga terjadi karena Rusia melakukan tindakan veto yang dikualifikasikan sebagai Denials of Justice karena menghalangi pembentukan pengadilan khusus untuk menyidik pelaku penembakan pesawat MH17. Penyelesaian sengketa yang mungkin ialah mengesampingkan keterlibatan personil Rusia dan hanya menyidik belligerent dengan perangkat International Criminal Court dikarenakan mengakomodir subyek sengketa, terdapat mekanisme perjanjian khusus non-anggota, terlebih memiliki independensi serta tidak perlu mendapat mandat dari organisasi internasional lain. Kedepannya diperlukan penghapusan hak veto serta perubahan subjectum litis ICJ untuk kemudahan perlindungan hukum negara dan mewujudkan persamaan diantara negara-negara yang berdaulat. Kata Kunci: Hukum Internasional, Pesawat MH17, Penyelesaian Sengketa, Pertanggungjawaban Pidana Abstract MH 17 Flight is civilian aircraft destination from Amsterdam to Kuala Lumpur when at July 17th, 2014 was shot down in Donetsk region in Ukraine as in law term de jure airspace. MH17 crash site is Donetsk rebel which is supported by Russia asking for independence from Ukraine. Preliminary investigations by Netherlands shows that MH17 was shot from rebel controlled area. International law set prohibition towards intervention of conflict in Article 43 section (3) Additional Protocol 1 of Geneva Convention. After shooting, there was UN Security Council Resolution No. 2166 which require temporary cease fire to investigate MH17 cause of crash. Article 26 Convention IV The Hague and Article 52 section (1) Additional Protocol 1 Geneva Convention prohibit doubted attack moreover civilian object. As implication of shootings, Article 51 section (8) require any legal liability for breach. Effort to demand legal responsibility fail by the veto right from Russia to gain special court to investigate the perpetrators of MH17 shooting. The purposes of this research are to analyse Donetsk belligerent responsibility for the MH17 crash and analyse and formulate settlement of dispute to the MH17 crash. This research is a normative / legal research with statute, conceptual, historical, and case approaches. Legal materials in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research are regarding to international law, investigation results from Dutch Safety Board have a legality because it undertakes the investigation based on UN Security Council Resolution No. 2166 which followed by ICAO Resolution regarding MH17 crash. Subject of Law regarding to penal responsibility in this accident are state of victim/prosecutor, Russia as intervened State and belligerent. International law violation occurs when the object of shooting is not military object namely civilian aircraft or shooting without distinguish the objective, not to perform a preventive action before commencing the attack, thereafter Russian carry out intervention with support some armaments to the belligerent who cause the shooting to that civilian aircraft. Violation also happened because Russia takes its veto right which are qualified as Denials of Justice because, it prevents the establishment of special court to investigate the perpetrators of MH17 shooting. Most likely dispute resolution are set aside the involvement of Russian personnel and only investigate belligerent with International Criminal Court organ because it accommodates subject of dispute, special mechanism with specific agreement between non-member States, have an independency and doesn’t need a mandate from another international organization. In the future, it requires the dismissal of veto right and modification of ICJ subjectum litis to ease legal protection of States and realize equality within sovereign States. Keywords : International Law, MH17 Flight, Dispute Resolution, Penal Responsibility
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN DI BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO(Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Keuangan Negara) PUTRI NILASARI, INTAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17858

Abstract

SINKRONISASI PENGATURAN RUANG ANGKASA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN SPACE TREATY 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA CATUR WULANDARI, YUNIAR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17859

Abstract

AbstrakPengaturan ruang angkasa pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) yang intinya terdapat pengaturan ruang angkasa . problematika muncul ketika pengaturan ruang angkasa pada UUPA berbeda degan pengaturan ruang angkasa yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967. Konflik norma yang terjadi terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan adanya ruang angkasa yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia berbeda dengan pengaturan ruang angkasa pada article II Space Treaty 1967 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002, dan apakah benar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002 merupakan pengaturan pelaksanaan dari UUPA terkait dengan substansi pengaturan ruag angkasa yang terkandung didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan ruang angkasa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaJenis penelitian ini adalah penelitian normatif taraf sinkronisasi yakni menganalisis dan mensinkronkan pengaturan ruang angkasa dalam UUPA dengan UU Nomor. 16 Tahun 2002. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pembahasan menunjukkan bahwa UU Nomor. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967 bukanlah pengaturan pelaksanaan dari UUPA yang dilihat dari kedudukan UUPA sebagai undang-undang organik dan UU Nomor 16 tahun 2002 sebagai undang-undang nonorganik. Pengaturan ruang angkasa antara kedua undang-undang yang terkait tidaklah sinkron. Sehingga menurut Asas lex posterior derogate legi priori UU Nomor 16 Tahun 2002 dirasa dapat mengesampingkan UUPA, karena permasalahan yang dibahas terkait dengan hukum formil. Pengaturan ruang angkasa yang tidak sinkron antara undang-undang terkait memberikan akibat yang kurang baik, karena ketidaksinkronan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan kebingungan dalam memilah peraturan mana yang akan dipergunakanKata Kunci: Sinkronisasi Pengaturan Ruang Angkasa, Konflik Norma, Ruang Angkasa.AbstractThe spatial arrangement space basically has been stipulated in Law number 5 year 1960 About Regulation of The Basic Principles of Agrarian. It is stipulated in article I Paragraph (2) wich basically there are setting space. This issue emerge when the spatial arrangement space different from regulation about space that is on Law Number 16 year 2002 regarding the ratification of the space teraty 1967. The norm conflict is on Article 1 paragraph 2 of Regulation of The Basic Principles of Agrarian expressed the space that located in the territory of the Republic of Indonesia different from the regulation of space on article II of Space Treaty 1967 ratified by Law Number 16 Year 2002, and is it correct that Law Number 16 Year 2002 is the implementation of arrangements Regulation of The Basic Principles of Agrarian related to the substance of arrangement space contained in it. The purpose of this reserach is to find and analyzes do the spatial arrangement space on law number 5 year 1960 about regulation of the basic Principles of Agrarian.Type of this research is normative research stage synchronization which analyze and synchronize regulation space in Law Number 16 Year 2002 and Regulation of The Basic Principles of Agrarian. The approach used is Act approach, concept approach and legal political approach. Kinds of materials laware primary and secondary. The discussion showed that Law Number 16 Year 2002 About Ratification of Space Treaty 1967 is not the implementation arrangements of Regulation of The Basic Principles of Agrarian viewed from the position of Regulation of The Basic Principles of Agrarian as an organic law and Law Number 16 Year 2002 as a non organic law. Regulation the space between two related laws are not synchronized. According to the principle of lex posterior derogate legi priori Law Number 16 Year 2002 considered able to put aside Regulation of The Basic Principles of Agrarian, because the the problems discussed associated with formal law. Regulation space are not in sync between related laws gives the effects that not well, because unsynchronized conditions the laws applicable causing confusion in sorting out the regulations which will be used.Keywords: Synchronization Regulation Space, Conflict of Norms, Space
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 DALAM MENGUJI PASAL 77 HURUF A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERKAIT FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR RAMADHAN, FADJAR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17860

Abstract

AbstrakMahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 berfungsi sebagai pembatal norma (negative legislator), dan dilarang membuat rumusan norma baru atas norma yang dibatalkan atau membuat putusan yang bersifat positive legislator. Tetapi, dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 MK telah berfungsi sebagai positive legislator. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim MK dalam membuat norma baru dalam Putusan MK Nomor 21/PUU- XII/2014 atas Perkara Pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terkait dengan fungsi MK sebagai positive legislator dan untuk menganalisis implikasi hukum dari pemuatan norma baru oleh MK dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa fungsi MK sebagai positive legislator dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP adalah kurang tepat, karena hak-hak tersangka atas penetapan dirinya sebagai tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara sudah diatur dalam KUHAP, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, MK juga tidak mempertimbangkan tentang adanya kondisi mendesak dalam putusan tersebut. Dan putusan tersebut juga menimbulkan beberapa implikasi, yaitu; pertama, banyak tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan, kedua, menimbulkan pasal-pasal dalam KUHAP yang terkait praperadilan harus dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, selain itu, putusan MK tersebut juga menjadikan Pasal 40 UU KPK yang melarang KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan menjadi tidak dapat dijalankan, ketiga, putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi, keempat, putusan tersebut menimbulkan permohonan praperadilan atas kasus yang sama dapat diajukan berulang kali, karena dalam KUHAP tidak diatur batasan tentang berapa kali praperadilan dapat diajukan.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Positive Legislator, Praperadilan2AbstractThe Constitutional Court in judicial review of regulation against the UUD NRI 1945 serves as canceling the norm (negative legislator), and is prohibited from making the formulation of a new norm of norms that were canceled or or the make decisions that are positive legislator. However, in Decision No. 21 / PUU-XII / 2014 the Court has been functioning as a positive legislator. The purpose of this study is to analyze the basic consideration of the Court Judge in making new norms in the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU XII / 2014 on judicial review of Article 77 letter a Criminal Code related to with the function of the Court as a positive legislator and to analyze the legal implications of the contains of the new norms by the Constitutional Court in the decision. This study is normative, using the approach of legislation, case approach, and conceptual approaches. Sources of legal materials which used are the primary legal materials, secondary, and tertiary. According to results and discussion of the study can be result, if function of Constitutional Court as positive legislator at Constitutional Court Decision No. 21/PUU XII/2014 on judicial review of Article 77 letter a Criminal Code was not correctly right. Because the suspect’s rights as determination of suspect, search and seizure which was not done in accordance with legal procedures that have been set in criminal code laws so there is no legal vacuum. Besides constitutional court also did not considers the existence of urgent situations in the decision. And the decision also raises some implications, first many suspects who applied for pretrial court, second give rise to the criminal code laws relating pretrial courd should be interpreted, including determination of suspect, search and seizure, besides constitutional court decision also makes the article 40 of law prohibits anti-corruption commission issuing a warrant termination of the investigation and prosecution be executed, third, the decision can be a yurisprudence, fourth the decision raises pretrial court petition in the same case can be filed repeatedly for in the criminal code laws does not set limits on how many times a pretrial court may be filed.Keyword: Constitutional Court, Positive Legislators, Pretrial Court
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PENGGUNA OLEH PENYEDIA LAYANAN CLOUD COMPUTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK FATMAWATI, ARUM
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17895

Abstract

AbstrakSkripsi ini membahas tentang perlindungan data berupa dokumen elektronik yang dikaitkan dengan kegiatan pemanfaatan cloud computing ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pesatnya penggunaan layanan cloud computing di Indonesia ini mendorong peningkatan jumlah pengguna yang menyimpan data di server layanan cloud computing. Sebagai sebuah layanan yang terbilang baru pemanfaatannya di Indonesia, menyimpan data di cloud ini menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna terutama mengenai isu keamanan dan kerahasiaan data. Potensi kebocoran data yang mungkin dialami oleh penyedia layanan cloud computing dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan cloud computing. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE belum mengatur mengenai perlindungan data khususnya berupa dokumen elektronik dalam kegiatan pemanfaatan teknologi cloud computing. Ketentuan hukum mengenai kewajiban perlindungan data serta tanggung jawab penyedia layanan cloud computing tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut sehingga timbul ketidakpastian hukum bagi pengguna layanan cloud computing. Pasal 26 UU ITE secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang mana hal tersebut tidak mencakup perlindungan dokumen elektronik pada pemanfaatan cloud computing. Penelitian ini membahas mengenai konsep umum perlindungan data, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data di Indonesia, prinsip-prinsip perlindungan data oleh penyedia layanan cloud computing, analisis pasal-pasal dalam UU ITE mengenai perlindungan data dan tanggung jawab dari penyedia layanan cloud computing terhadap data pengguna layanannya.Kata kunci: cloud computing, perlindungan data, tanggung jawab hukum.AbstractThis research discusses the data protection of electronic documents associated with the use of cloud computing in terms of Law Number 11 Year 2008 Concerning Information and Electronic Transactions (IET Act). The increasing use of cloud computing services boosts the number of users who store their data in the server of cloud computing services. As a relatively new service in Indonesia, storing data up in the cloud is raising concerns for users, especially regarding issues of security and data privacy. The potential of data leakage may be experienced by the service provider of cloud computing may result in losses for the users of cloud computing services. This research is normative. The research approach used is legislation approach and conceptual approaches. The type of legal materials consists of primary, secondary and non legal materials. The technique of legal materials collecting used in this research are literature studies then processed using a selection system for legal materials in processing techniques. The results showed that IET Act has not regulated the data protection, particularly electronic documents in activity of utilization of cloud computing technology. The legal provisions concerning data protection obligations and responsibilities of the service provider of cloud computing are not explicitly regulated in the legislation which resulting in legal uncertainty for users of cloud computing services. This research discusses the general concept of data protection, laws and regulations legislation governing data protection in Indonesia, the principles of data protection by providers of cloud computing services, the analysis of the articles of the IET ACT towards the data2protection and the responsibility of the cloud computing service provider to user data services.Keywords: cloud computing, data protection, legal liability.
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Polrestabes Surabaya Terkait PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PUTRA WAHYU ROMADHON, ADITYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17896

Abstract

AbstrakPasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setia 6 (enam) bulan atau insidental sesuai kebutuhan. Polrestabes Surabaya melakukan pola pemeriksaan untuk menekan angka peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta terjadinya tindak kerjahatan menyangkut kendaraan bermotor. Untuk mengetahui pola pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terkait.PP No. 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindalan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Informan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Urusan Pembinaan Operasional. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pola pemeriksaan kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya terkait Pasal 12 PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kedaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan secara berkala dilakukan dengan sandi operasi yang berbeda-beda seperti yang sudah terlaksana yaitu simpatik semeru dan patuh semeru. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk penerapan kawasan tertib lalu lintas. Pemeriksaan dilakukan dengan target operasi, sasaran operasi, dan cara bertindak yang mencakup orang, benda, lokasi. Pertimbangan dilakukan pemeriksaan berkala untuk menyambut kegiatan Prepcorn dan For Un Habitat di Wilayah Surabaya. Pemeriksaan secara insidental dilakukan jika pemeriksaan secara berkala belum optimal pelaksanaannya. Pemeriksaan secara incidental dilakukan dengan cara bergerak (hunting), yaitu saat melakukan patroli Kepolisian menemukan pelanggaran lalu lintas.Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor oleh Polrestabes Surabaya, melalui kegiatan turjawali lalu lintas yang mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli, dikyasa lalu lintas, sosialisasi ke sekolah dan masyarakat dalam bentuk Polisi sahabat anak dan kegiatan pemolisian masyarakat, merupakan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan angka peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak kejahatan menyangkut kendaraan bermotor.Kata Kunci: Pola pemeriksaan, kendaraan bermotor, Polrestabes SurabayaAbstract The pattern of vehicle inspections in Polrestabes Surabaya related to Article 12 of Government Regulation No. 80 Year 2012 on the inspection procedure kedaraan motorized and prosecution of traffic violations and road transport, periodic examination performed with password operation different as has been done that is sympathetic semeru and obedient semeru. The examination is aimed at the implementation of regional traffic rules. Examination conducted by the operating target, the target operation, and a way of acting that includes people, objects, locations. Consideration do periodic checks to welcome activities Prepcorn and For Un Habitat in Surabaya region. Incidental examination conducted checks periodically if not optimal implementation. Incidental examination is done by moving (hunting), namely when the police patrol found the traffic violations. Efforts to prevent traffic accidents and crimes involving vehicles by Polrestabes Surabaya, through turjawali traffic which include setting, guarding, escort patrols, dikyasa traffic, socialization into the school and community in the form of police friend to children and activities of community policing, an effort -upaya precautions taken by Satlantas Polrestabes Surabaya. The activity aims to reduce the number of violations and the increase in traffic accidents and crimes involving motor vehicles.Key words: Pattern inspection, motor vehicle, Polrestabes Surabaya
Penerapan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Untuk Mencegah Recidivist AnakDi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya ALIMYANTI, DESSI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17897

Abstract

KESADARAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA YANG TERCANTUM PADA PANGAN OLAHAN ANIS SETIYAWATI, RINTA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.17898

Abstract

AbstrakMakanan impor di Indonesia banyak diminati oleh konsumen. Makanan impor yang masuk di Inodonesia harus berlabel bahasa indonesia sesuai Pasal 8 ayat(1) huruf J tentang Perlindungan Konsumen serta diatur lebih rinci lagi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan mengenai kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia, namun tidak diketahui seberapa tinggi kesadaran hukum konsumen terhadap makanan impor yang tidak berlabel berbahasa Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami tingkat kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia yang tercantum pada makanan olahan impor, serta mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa Indonesia yang tercantum pada makanan olahan impor. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh langsung dengan memberikan kuesioner dan pengamatan terhadap responden terkait kesadaran hukum konsumen atas pencantuman label berbahasa indonesia pada pangan olahan impor di Surabaya. Data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Penelitian dilakukan di supermarket yang berlokasi di Surabaya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah insidental. Teknik pengumpulan data menggunakan skala pengukuran rating scale. Analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan statistik deskriptif. Penelitian dilakukan di supermarket yang ada di Surabaya. Kesadaran hukum konsumen terhadap label berbahasa Indonesia pada pangan olahan impor masih tergolong kurang. Pengetahuan hukum sebesar 51% berada pada kriteria penilaian kurang. Indikator pemahaman hukum 71% berada pada kriteria penilaian yang tinggi, indikator sikap hukum sebesar 73% berada pada kriteria penilaian yang tinggi dan yang terakhir perilaku hukum sebesar 0% berada pada kriteria penilaian yang rendah. Kurangnya kesadaran hukum konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan jenis kelamin.Kata Kunci: kesadaran hukum, konsumen, label berbahasa Indonesia, pangan olahan impor.AbstractImported food in Indonesia demand by consumers. Imported food which are brought to Indonesia should be labeled in Indonesian language accordance with Article 8, paragraph (1) letter J on Consumer Protection and regulated in more detail Article 15 of Government Regulation No. 69 Year 1999 on label and advertisement regarding the labeling obligations in Indonesian language, but it is not known how high the legal awareness of consumers against the imported food that are not labeled in Indonesian language. The method used in this research is socio-juridical. The primary data obtained directly by questionnaire and observation of the respondents related to the legal awareness of consumers on Indonesian language labeling on imported processed-food in Surabaya. Secondary data using legislation, namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Government Regulation No. 69 Year 1999 on Food Label and Advertisement. The research was conducted in supermarket located in Surabaya. The sampling technique used in this research is incidental. The data collection technique using a rating scale of measurement scale. Analysis of the data used is quantitative method with descriptive statistics. The research was done in supermarkets that is in surabaya.Legal awareness in the customers to label speaking indonesia in processed food imports are less Lack of awareness of law. Based on legal knowledge, 51% of them are in the criteria of law level. Indicators of understanding of the law, 71% are at high level criteria, legal attitude indicator is by 73% in hight level and legal behavior by 0% which means the lowest level. Consumers influenced by few factors including age , education last , work and gender.Keywords : legal awareness, consumers, labels in indonesian language, food proces of import
CIRI WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL DWI CAHYONO, ARDY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17899

Abstract

AbstrakWanprestasi merupakan sengketa dalam hubungan kontraktual yang terjadi akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain dirugikan atas hal tersebut. Kasus wanprestasi tidak jarang dilaporkan ke kepolisian karena ada indikasi tindak pidana penggelapan. Wanprestasi yang bersifat privat dan tindak pidana penggelapan yang bersifat publik mempunyai domain hukum yang berbeda. Wanprestasi dan penggelapan yang berawal dari kontrak sulit untuk dibedakan, sehingga terjadi perbedaan penafsiran atas fakta. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur suatu perbuatan wanprestasi yang dapat dikategorikan sebagai penggelapan serta alasan sengketa wanprestasi dari hubungan kontraktual dapat diproses dalam hukum acara pidana. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah secara preskriptif, dan untuk menjawab isu hukum digunakan metode interpretasi dan logika hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa unsur-unsur wanprestasi yang dapat dikategorikan penggelapan adalah terpenuhinya unsur memiliki secara melawan hukum yang diidentifikasi dari kompleksitas kontrak. Alasan sengketa wanprestasi dapat diproses secara pidana karena kepolisian tidak boleh menolak laporan masyarakat dan klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menghindari proses pidana. Para penegak hukum harus hati-hati dalam menangani kasus penggelapan yang bercorak wanprestasi agar tidak terjadi kesalahan penerapan aturan.Kata Kunci : wanprestasi, tindak pidana penggelapan, hubungan kontraktualAbstractWanprestatie is a dispute in the contractual relations that occur as a result of one of the parties does not carry out its obligations and other aggrieved parties on the matter. Wanprestatie cases not rarely reported to the police because there are indications of a criminal offense of embezzlement Default and embezzlement that originated from the contract it is difficult to distinguish, so there is a difference in interpretation of the facts. This research is used to know and understand the elements of an act of wanprestatie that can be categorized as embezzlement and reason of wanprestatie in default of the contractual relationship can be processed in criminal procedural law This type of research in this research is normative juridical research. The approaches were used to answer the problem of legal issues in this research is statute approach, conceptual approach and cases approach. Legal materials used were the primary legal material and secondary legal material.The method of analysis of legal materials used are prescriptive, and to answer the legal issues used interpretation method and the logic of the law. The results showed that the elements of Wanprestatie that may constitute embezzlement is the fulfillment of the element has unlawfully identified from complexness of contract. The reason wanprestatie disputes can be processed in criminal law because police may not refuse the public reports and dispute resolution clause in the contract can not serve as a legal basis in order to avoid criminal proceedings. Law enforcement officials must be careful in handling cases of embezzlement were patterned in wanprestatie to avoid mistakes application of the rules.Keywords: wanprestatie, criminal offense of embezzlement, contractual relationship.

Page 21 of 161 | Total Record : 1602

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue