cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,567 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI (Studi Kasus Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit William Booth Surabaya) FEBRIANTIKA, RINDHIYANA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.6627

Abstract

Pekerja perempuan mempunyai peran andil yang cukup besar sebagai pendorong dalam kemajuan pembangunan ekonomi di negara ini, karena pada hakikatnya pekerja perempuan telah menjadi penyumbang pendapatan keluarga dengan berbagai profesi pekerjaan. Tuntutan profesi pekerjaan perempuan yang harus bekerja pada shift malam memiliki resiko yang tinggi dalam hal keamanan dan kenyamanan bekerja. Untuk itu perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi para perempuan bekerja agar mendapatkan hak-hak perlindungan hukum. Tujuan peneltian ini adalah (1) untuk memahami bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang dipekerjakan pada malam hari menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (2) untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah sejalan dengan prinsip yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam melindungi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum terhadap perlindungan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa substansi pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebenarnya secara lengkap telah mencakup seluruh hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja perempuan namun pada kenyataannya aturan tersebut tidak diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebenarnya telah sesuai dengan prinsip dasar di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 namun masih ada beberapa kelemahan sehingga perlu ditambahkan beberapa aturan khusus diantaranya adalah mengenai bentuk bantuan hukum dan perlindungan yang adil khusus bagi pekerja perempuan, bentuk sanksi pelanggaran HAM bagi pekerja perempuan, bentuk prosedur penyelesaian hubungan industrial. Kata Kunci : Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, Perlindungan hukum. Abstract The woman employee has a big influence as booster in the advancement development of economic in this country, because essentially the woman employee has been the contributor to the family income with variety of professions. The woman who work in the night have a higher risk in terms of safety and comfortableness to work. So the woman employee needs a law protection in order to receive law protection rights. The purposes of this research are (1) to understand the form of law protection for the woman employee who work in the night according to Law number 13 year 2003 concerning Manpower (2) to determine whether the Law number 13 year 2003 concerning Manpower is in line with the principles as set forth in Law number 39 year 1999 concerning Human Rights in protecting woman employee who works in the night. The method of this research is yuridis normative. A method in the law research done by examining exiting library materials so as to answer the issue of the protection of the law for the woman employee who work in the night. The result of discussion shows that the substance of article 76 of Law number 13 year 2003 concerning Manpower actually covered all the rights that should have been received by the woman employee, but in fact the rule was not applied properly. Law number 13 year 2003 concerning Manpower actually has been in accordance with the basic principles in the Law number 39 year 1999, but there are still some weaknesses. That is why it still needs ammendment to make the regulation better regarding the forms of legal assistance and special protection for the woman employee, the form of punishment to human rights violation for the woman employee and the form of settlement procedure of industrial relations. Keywords : woman employee who work in the night, law protection.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANARUPIAH PALSU OLEH POLISI DI KOTA SURABAYA DWI AGUSTINA, ISMAYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.6852

Abstract

AbstrakTindak pidana rupiah palsu meningkat pada saat jelang ramadhan, pemilihan umum (pemilu) dan tahun baru. Tahun 2011 dan 2013 tindak pidana rupiah palsu di Surabaya mencapai posisi tertinggi. Karena tindak pidana rupiah palsu terus terjadi maka memerlukan upaya penanggulangan oleh polisi yang dilakukan dengan cara preventif dan represif.Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana akan dilakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yakni polisi di Polrestabes Surabaya, dan melebar pada informan lain yang berkaitan.Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap mata uang diatur dalam Buku II, Titel X KUHP, yang berjudul Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas pada pasal 244 - 252, ditambah pasal 250 bis. Selain itu juga di atur dalam pasal 33 - 41 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dikenal dengan tindak pidana rupiah palsu.Penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ditangani oleh polisi selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia. Upaya preventif dilakukan dengan beberapa program seperti menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menukarkan rupiah melalui kerjasama dengan radio Suara Surabaya serta menempatkan spanduk-spanduk di beberapa wilayah yang strategis agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu segera melaporkan pada polisi. Sedangkan upaya represif terdiri dari proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya preventif belum berjalan efektif, karena masyarakat enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat tindak pidana rupiah palsu, maka sosialisasi penting dilakukan kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu. Upaya represif yang dilakukan oleh polisi berjalan baik karena semua kasus tindak pidana rupiah palsu yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Hal tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar jumlah kasus tindak pidana rupiah palsu dapat terus menurun setiap tahun.Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana Rupiah Palsu, Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN ATAS PRAKTIK TINDAK PIDANA PERBANKAN PRASTIYAN, ERWIN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.6857

Abstract

Abstrak Bank merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, bank menjadi suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam hal ini, kepentingan nasabah khususnya nasabah penyimpan wajib untuk diprioritaskan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tetapi aturan tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan karena aturannya hanya sebatas kewajiban bank dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan atas praktik tindak pidana perbankan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana data dalam penulisan ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas praktik tindak pidana perbankan. Penulis menginventarisasi regulasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang dikaji. Kandungan dari bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan sebuah konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah penyimpan harus diutamakan untuk mendapat perlindungan hukum secara represif dalam hal ganti rugi. Bank memberikan ganti rugi secara penuh tanpa mendiskriminasikan setiap nasabah penyimpan yang mengalami kerugian. Ketika bank mengalami kepailitan atau dicabut izin usahanya, maka simpanan dari nasabah penyimpan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Penyimpan, Tindak Pidana Perbankan
Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung gugat Pemilik Pengobatan Dalam Iklan Pelayanan Kesehatan Di Televisi RAGELLYA ANGGRAINI, DYTA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.6875

Abstract

Abstrak Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental untuk mewujudkan hak atas kesehatan dibutuhkan pelayanan kesehatan. Penyelenggara kesehatan boleh mengiklankan jasa pelayanan kesehatannya sesuai dengan Permenkes IPPK. Kenyataanya iklan pelayanan kesehatan yang ada di televisi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika pariwara, sehingga merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung gugat pemilik tempat pengobatan dalam iklan pelayanan kesehatan di televisi dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa hukum dalam iklan pelayanan kesehatan ditelevisi antara pemilik pengobatan dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hakum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri atas buku,artikel, majalah, bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskiptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung gugat pemilik tempat pengobatan dalam iklan pelayanan kesehatan ditelevisi menggunakan prinsip kesalahan dan prinsip mutlak, serta bentuk tanggung gugat pemilik tempat pengobatan yakni tanggung gugat perdata, tanggung gugat pidana dan tanggung gugat administratif. Upaya penyelesaian sengketa antara pemilik tempat pengobatan dan konsumen dengan melalui penyelesaian melalui BPSK atau melalui pengadilan. Gugatan melalui pengadilan diajukan dengan dasar perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi. Kata Kunci: Tanggung Gugat, Pelaku Usaha, Iklan Pelayanan Kesehatan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI SURABAYA SETYOYATI, WIWIT
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.6877

Abstract

ABSTRAK Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi tersebut membuat kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi. Hak informasi ini berupa label pangan akan tetapi pada kenyataannya masih saja ditemukan produk pangan indutri rumah tangga yang dijual tanpa menyertakan label. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel dan tanggung jawab pelaku usaha indutri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum berupa pengambilan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum akan dianalisis secara preskriptif yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel yakni perlindugan hukum preventif dan represif.Sanksi yang diberikan terkait pelabelan pangan hanya berupa sanksi administratif. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pangan Industri Rumah Tangga.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS TERHADAPPENCEMARAN NAMA BAIK DALAM BERITA DI KORAN(Tinjauan Yuridis Normatif Atas Undang-UndangNomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers) AIDA AKBARI, NUR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.6920

Abstract

AbstrakPers merupakan institusi yang memiliki pengaruh yang kuat dalam menyebarluaskan informasi melalui berita. Dalam interaksinya dengan masyarakat, beberapa kali ditemukan berita di koran mengandung unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Berkaitan dengan tindak pidana tersebut timbul permasalahan yang berkaitan dengan konsep pencemaran nama baik dan pertanggungjawaban pidananya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis peraturan-peraturan terkait permasalahan yang dibahas. Adapun perundang-undang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945, 2) KUHP, 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 5) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan 6) Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI). Bahan hukum dikumpulkan dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Selanjutnya bahan hukum dianalisis secara preskriptif.Konsep pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Pencemaran nama baik dalam berita di koran terjadi setelah adanya kerjasama pihak-pihak yang bertugas dalam mempublikasikan berita. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidananya, maka digunakan asas kesalahan dan asas penyertaan. Oleh karena itu, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik dalam berita di koran adalah wartawan, redaksi, pimpinan redaksi, dan pencetak. Diperlukan perbaikan pada aspek regulasi UU Pers untuk mengakomodir tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers dan pertanggungjawaban pidana pers.Kata Kunci : Pers, Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik.
FAKTOR PENYEBAB ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA ANAK BLITAR AYU CAHYANINGTYAS, AMANDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.7517

Abstract

Di Jawa Timur, pembinaan anak bermasalah dengan hukum yang telah mendapat sanksi dari pengadilan anak dilakukan di Lapas Kelas IIA Anak Blitar. Data statistik di Lapas Kelas IIA Anak Blitar terjadi perubahan yang fluktuatif, berkisar antara 102 hingga 222. Jumlah terendah berada di bulan Maret dan sesudahnya terjadi peningkatan hampir 100% pada bulan Juni 2013. Jumlah ini menarik dikaji karena jumlah anak bermasalah dengan hukum semakin meningkat tajam. Pelanggaran yang dilakukan mereka sangat erat berkaitan dengan makin derasnya arus urbanisasi dan semakin banyak jumlah remaja desa yang ber-migrasi ke kota. Faktor lainnya adalah semakin meningkatnya tuntutan hidup di kota, nafsu konsumerisme yang tinggi, dan ketidakmampuan menyeimbangkan tingkat sosial-ekonomi. Perbuatan anak yang bermasalah dengan hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan kenakalan remaja tidak hanya melibatkan anak-anak putus sekolah dan drop-outs saja, tetapi juga menyebar di kalangan anak-anak remaja yang masih aktif belajar di sekolah lanjutan, akademi, serta perguruan tinggi. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang menggambarkan sebab-sebab anak bermasalah dengan hukum di Lapas Kelas IIA Anak Blitar dan upaya-upaya pembinaan oleh Pembina Lapas. Populasi dalam skripsi ini adalah anak bermasalah dengan hukum yang berada di Lapas Kelas IIA Anak Blitar sejumlah 205 anak, sedangkan sampel yang dipergunakan ditentukan sebesar 15% dari populasi yang diambil secara acak yaitu sejumlah 29 anak. Penelitian ini mengambil lokasi di Lapas Kelas IIA Anak Blitar sebab Lapas tersebut merupakan satu-satunya Lapas Anak di Jawa Timur. Pada penelitian skripsi ini, penulis mempergunakan metode analisis persentase. Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa faktor penyebab anak bermasalah dengan hukum (studi kasus di Lapas Kelas IIA Anak Blitar) adalah pengaruh faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya (teman bermain dan / teman dekat mereka) serta faktor ekonomi. Sedangkan upaya pembinaan yang dilakukan Pejabat Lapas adalah dengan mengutamakan kegiatan keagamaan agar moral anak semakin baik dan tidak pudar, selain itu memberikan pendidikan umum dan kegiatan keterampilan sebagai kegiatan pendukung agar anak-anak mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif. Dengan melihat hasil penelitian, maka orangtua harus menambah perhatiannya kepada anak serta upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat Lapas perlu ditingkatkan lagi dengan cara memberikan sosialisasi pada anak dan orangtua tentang bahaya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Kata Kunci : Anak bermasalah dengan hukum, Faktor Penyebab, Kenakalan Remaja
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 9 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PADA KERETA API KOMUTER SULAM RIZKY KURNIAWAN, DENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.7533

Abstract

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api bertujuan untuk memberikan hak penumpang sebagai konsumen untuk menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi Peraturan Menteri Perhubungan tersebut di Kereta Api Komuter Sulam karena terdapat beberapa aspek standar pelayanan minimum yang belum terlaksana secara optimal. Fakta ini ditemukan ketika peneliti menggunakan jasa Kereta Api Komuter Sulam. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala-kendala, serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif. Data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara terhadap informan. Pengamatan dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung pelaksanaan standar pelayanan minimum di Kereta Api Komuter Sulam. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap beberapa informan, yaitu penumpang Kereta Api Komuter Sulam, Divisi Komersial dan Pengawas Dipo di Stasiun Pasar Turi Surabaya, serta Divisi Pelayanan dan Divisi Hukum di PT. KAI DAOP VIII. Pelaksanaan standar pelayanan minimum pada Kereta Api Komuter Sulam masih belum optimal dikarenakan kondisi kereta yang sudah tua beserta fasilitas didalamnya yang belum memadai, seperti ketersediaan tempat duduk, pintu, jendela, kipas angin, dan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, balita, orang sakit, dan lansia. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi PT. KAI dalam menerapkan standar pelayanan minimum tersebut, diantaranya berasal dari terbatasnya sarana prasarana perkeretaapian dan minimnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya yang dilakukan PT. KAI DAOP VIII Surabaya adalah melakukan perawatan dan perbaikan sarana prasarana perkeretaapian, menerima evaluasi dari masyarakat dan pemerintah, serta melakukan peningkatan kualitas kerja. Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimum, Kereta Api Komuter Sulam
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ROSYIDAH, ROSICHATI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i2.7534

Abstract

Merek merupakan salah satu macam dari Hak Kekayaan Intelektual, yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa, tidak terkecuali kasus merek. Oleh karenanya, beban kasus yang ditangani pengadilan bertambah di tiap tahunnya. Adanya hal tersebut membuat para pihak yang bersengketa, memilih penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif, yaitu jalur non litigasi, yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Faktanya, adanya Undang-Undang ini masih belum cukup jelas menerangkan prosedur beracara melalui jalur tersebut dan kendala-kendala yang mungkin dialami para pihak saat memilih jalur ini. Oleh karenanya, penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan kendala- kendala apa yang dihadapi para pihak saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana data dalam penulisan ini diperoleh berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mana bahan hukum primer tersebut adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, BANI Rules and Procedures, dan beberapa aturan yang lain dan bahan hukum sekunder tersebut adalah beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penulis menginventarisasi regulasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang dikaji. Kandungan dari bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan sebuah konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan contoh kasus yang telah diberikan penulis dalam penelitian ini, prosedur penyelesaian sengketa merek tersebut tidak hanya dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS, akan tetapi juga dilakukan menurut ketentuan BANI Rules and Procedures, serta terdapat beberapa kendala yang dialami para pihak pada saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, beberapa kendala tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal tersebut adalah faktor yang berasal dari masyarakat, pemerintah dan penegak hukum yang menciptakan aturan tersebut, sedangkan faktor internal tersebut adalah faktor yang berasal dari kurangnya pemahaman para pihak yang bersengketa dan kuasa hukumnya akan konsep dan aturan beracara di BANI. Kata Kunci: Merek, Sengketa Merek, Penyelesaian Sengketa.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG REALISASI PEMINDAHTANGANAN (TUKAR MENUKAR) TANAH KAS DESA (TKD) DI KABUPATEN BOJONEGORO PARAMITA, ANGGARANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.7684

Abstract

Tanah kas desa merupakan tanah milik desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, yang diperuntukkan untuk pembangunan desa dan pemenuhan kesejahteraan rakyat desa. Tanah kas desa harus didaftarkan agar sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri yaitu untuk memperoleh kepastian hukum dari hak-hak atas tanah tersebut. Sebagai asset milik Daerah, tanah kas desa dapat dimanfaatkan maupun dipindahtangankan (khususnya dalam hal tukar menukar). Pemindahtanganan (tukar menukar) tanah kas desa ditengarai sudah berlangsung di berbagai Kabupaten di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bojonegoro yaitu di desa sukorejo Kecamatan Bojonegoro dan desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk. Tujuan penelitian yang berlangsung di Kabupaten Bojonegoro adalah untuk mengetahui prosedur pemindahtanganan (tukar menukar) tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum serta untuk menjelaskan keabsahan persetujuan pemindahtanganan (tukar menukar) tanah kas desa diperlukan persetujuan Mendagri saja ataukah diperlukan juga persetujuan dari Menkeu. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hakum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri atas buku,artikel, majalah, bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskiptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prosedur tukar menukar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu diperlukannya persetujuan Mendagri dalam tukar menukar tanah kas desa, dan tidak diperlukan persetujuan dari Menkeu selaku pengelola Barang Milik Negara. Kata Kunci : Tanah Kas Desa, Barang Milik daerah, Tukar Menukar

Page 2 of 157 | Total Record : 1567

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue