cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 20   21   22   23   24 
PENERAPAN PASAL 5 HURUF B PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMANTAUAN HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH JAWA TIMUR KESUMA DEWI, MAHARANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17900

Abstract

AbstrakKomisi Yudisial yang selanjutnya disebut KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim telah mengangkat beberapa penghubung di beberapa daerah yakni salah satunya Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Pelanggaran hakim di wilayah Jawa Timur masih tetap saja terjadi meskipun telah dilakukan pemantauan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dalam mengefektifkan pemantauan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer, data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Komisi Yudisial Penghubung wilayah Jawa Timur Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Data diolah sedemikian rupa agar tersusun secara runtut, sistematis, sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat dan atas inisiatif sendiri. Pelaksanaannya masih kurang efektif. Upaya Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dalam mengefektifkan pemantauan terhadap hakim ada dua yakni upaya internal dan eksternal. Upaya internal meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pengajuan rencana alokasi dana, dan pengajuan penambahan sarana dan prasarana pemantauan. Upaya eksternal meliputi pelaksanaan sosialisasi regulasi baik kepada instansi-instansi terkait khususnya hakim maupun masyarakat.Kata kunci : Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur, Pemantauan HakimAbstractJudicial Commission, hereinafter referred KY for supervising judge has raised some liaison in several areas namely one Liaison KY East Java. Violations judge in East Java still occur despite monitoring by the Liaison KY East Java. This study aims to analyze the application of Article 5 letter b of Regulation KY Republic of Indonesia Number 1 Year 2012 on the Establishment, Composition and Working Procedures Liaison KY in the Region on the monitoring of judges by the Liaison KY East Java as well as what is being done by the Liaison KY East Java in effective monitoring of judges. This research is empirical. The research approach used is a qualitative approach. This type of data consists of primary data, secondary data. Location of the research conducted in the office of the Judicial Commission Liaison East Java Data collection techniques used were interviews, documentation and observation. Data is processed in such a way that arranged in a coherent, systematic, making it easier for researchers to analyze. The analysis technique used is descriptive technique. The results showed that the application of Article 5 letter b of the Republic of Indonesia KY Regulation No. 1 Year 2012 on the Establishment, Composition and Working Procedures KY Regional Liaison on the monitoring of judges by the Judicial Commission Liaison East Java implemented based on public reports and on their own initiative. However, the implementation is still less effective. Efforts Liaison KY East Java in the effective monitoring of the judges that have two internal and external efforts. Internal efforts include improving the quality of human resources, the plan for the allocation of funds, and the submission of additional facilities and infrastructure monitoring. External efforts include the implementation of good regulatory dissemination to relevant institutions in particular judge and the community.Keywords: Judicial Commission, the Judicial Commission Liaison East Java, Monitoring Judge
Pengaturan Sunat Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia DWI PRATIWI, YULITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17901

Abstract

AbstrakSunat perempuan merupakan praktik atas dasar budaya dan agama yang masih dipraktikkan di Indonesia. Praktik sunat perempuan di Indonesia dianggap melanggar Hak Asasi Maanusia (HAM) dan dipersamakan dengan Female Genital Mutilation (FGM). Di Indonesia hingga saat ini belum terdapat aturan pelarangan sunat perempuan karena praktik di Indonesia hanya dilakukan secara simbolik berbeda dengan FGM. Namun, tidak menampikan bahwa praktik sunat perempuan mengarah pada FGM. Pada tahun 2014 diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan. Konsekuensi pencabutan Permenkes tersebut ialah terjadi kekosongan hukum pengaturan sunat perempuan, yang mengakibatkan sunat perempuan yang tidak terkontrol dan merugikan perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami sunat perempuan setelah diundangkannya Permenkes 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes 1636 tentang Sunat Perempuan dan merumuskan pengaturan Sunat Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan perbandingan. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi penelitian hukum (legal research). Teknik analisis bahan hukum dengan menginventarisasi dan mengelompokkan bahan hukum, mengidentifikasi fakta hukum dan menjawab isu hukum dengan konstruksi hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah diundangkannya Permenkes 6 tahun 2014 tidak terdapat perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami sunat perempuan. Pencabutan Permenkes 6 tahun 2014 tersebut sekaligus mengambil kewenangan tenaga kesehatan untuk melakukan sunat perempuan sehingga masyarakat kembali menggunakan jasa dukun. Oleh karena tidak ada aturan tentang sunat perempuan maka Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikonstruksikan secara analogis sehingga berlaku ketentuan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami sunat perempuan. Pengaturan yang dibutuhkan terkait sunat perempuan berupa undang-undang untuk hak dasar warga negara dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negara.Kata kunci: sunat perempuan, perlindungan hukum, permenkes no. 6 tahun 2014.AbstractFemale circumcision (FC) is a practice based on culture and religion that quite common in Indonesia. The practice of FC in Indonesia considered as violation of human rights, or it usually called as Female Genital Mutilation (FGM). Until now, there has not been a bargaining rule yet of FC in Indonesia because of different interpretation that contrast to the meaning of FGM. However, FC that happened in Indonesia does not lead to FGM. In 2014, the establishment and regulation of Health Minister in No. 6 / 2014 on Revocation of Regulation of Health Minister No. 1636/MENKES/PER/XII/2010 about Female Circumcision. The consequences of revocation of Permenkes are the occurrence of legal vacuum in FC arrangement that lead to uncontrolled and detrimental of women. This research aims to analyzing the legal protection for women that experienced FC after re-arrangement of Permenkes No. 6 in 2014 about revocation of Permenkes in 1636, about FC itself, and formulate new arrangement of FC settings in formulating law and regulations in Indonesia.This research is the normative legal research with legislation approach, conceptual, historical and comparative. The types of law consist of: primary and secondary legal materials. Legal materials collection techniques to use legal research (legal research). Legal materials analysis techniques with inventory and classify the material law, identify the legal facts and answer the legal issues with the construction of the law. Based on the results of research, it concludes that pre-rearrangement of Permenkes No. 6 in 2014 issued, and there is no legal protection for women who experienced FC.The revocation of the Permenkes at the same time take the authority of health workers to be able to do FC, then the societies use the services of „dukun‟. Because of the rules about FGM, in article of 133 – 134 the Act No. 36 in 2009 is, constructed analogically so that the legal protection for woman whom2experiencedFG. The need of an arrangements of FGM in for of human right act as citizen and the responsibilities of state in providing and facilitating the protection for its citizens. Keywords: female genital mutilation, law protection, regulation and arrangement.
PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN PENYEMBELIHAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PEGIRIAN SURABAYA OCTAVIANDRA, TIARA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17902

Abstract

AbstrakLarangan penyembelihan sapi betina produktif di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya sesuai dengan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang gizi daging sapi, membuat konsumsi daging sapi melonjak. Hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah sapi potong yang mencukupi untuk dikonsumsi. Akibatnya sapi betina produktif ikut disembelih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji penegakan hukum atas larangan penyembelihan sapi betina produktif di PD RPH Pegirian Surabaya, serta untuk mengetahui kendala dan upaya pihak berwajib dalam penegakan hukum atas larangan penyembelihan sapi betina produktif di PD RPH Pegirian Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum atas larangan penyembelihan sapi betina produktif di PD RPH Pegirian Surabaya tidak terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan terkait karena Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kota Surabaya sudah tidak mengawasi pelaksanaan teknis di PD RPH Pegirian Surabaya dan Polsek Semampir Kota Surabaya mengajukan alasan tidak dapat menindak lanjuti pelanggaran penyembelihan sapi betina produktif dikarenakan tidak adanya laporan. Kendala dalam penegakan hukum atas larangan penyembelihan sapi betina produktif yaitu kurangnya pengawasan, koordinasi, serta kesadaran masyarakat. Masih belum ada upaya yang efektif dari pihak berwajib dalam penegakan hukum sehubungan dengan larangan penyembelihan sapi betina produktif.Kata kunci : Larangan Penyembelihan, Sapi Betina Produktif, Perusahaan Daerah Rumah PotongHewan Pegirian SurabayaAbstractThe prohibition of productive cows slaughtering in slaughterhouses Pegirian Surabaya according to Article 18 Paragraph 4 of Law Number 41 Year 2014 Concerning the Amendment to Law Number 18 Year 2009 on Animal Husbandry and Animal Health. The awareness of Indonesian society about nutrition of beef, making beef consumption soared. It is not offset by the number of beef cattle are adequate for consumption. As a result, many productive cows were slaughtered to meet the needs of society. This research was used to assess the enforcement of the prohibition of slaughtering productive cows in Pegirian Surabaya slaughterhouse, and to know the constraints and attempts of law enforcement authorities of the prohibition of of slaughtering productive cows in Pegirian Surabaya slaughtherhouse. This research is an empirical law with juridical sociological research model. The data collection techniques used were interviews and documentation. The analysis technique used in this research is qualitative analysis techniques. Based on this research, the law enforcement of the ban on the slaughter of productive cows in slauhtherhouse of Pegirian Surabaya was not implemented as regulations permit since the Department of Agriculture Division of Animal Surabaya had not overseeing the technical operations of the Pegirian Surabaya and police Semampir Surabaya excuses could not follow up violations of productive cows slaughter due to lack of reports. The obstacles in the enforcement of the ban on the slaughter of productive cows were the lack of supervision, coordination and public awareness. There is no attempt by the authorities in law enforcement to the ban on slaughter of productive cows.Keywords: The prohibition of slaughtering, Productive cows, Regional company slaughterhouse ofPegirian Surabaya.
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PELAKSANAANUPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 DI KABUPATEN MOJOKERTO MAGDA WIHARNANI, RENNY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.17903

Abstract

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KPID JAWA TIMUR TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PENYIARAN MITSAQI PUTRI, UVI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18109

Abstract

Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur adalah lembaga independen yang berwenang mengawasi penyiaran di daerah Jawa Timur. Televisi sudah menjadi kebutuhan setiap manusia, dalam rangka memperoleh informasi dan hiburan. Hal ini terkadang dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran, di mana dalam menjalankan setiap aktivitasnya dituntut untuk selalu berinovasi, berdaya saing guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak lembaga penyiaran mengesampingkan nilai-nilai, serta budaya yang berlaku di masyarakat dengan cara menayangkan program yang tidak sehat salah satunya yang mengandung unsur kekerasan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum oleh KPID Jawa Timur terhadap jenis pelanggaran kekerasan, serta untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur agar penegakan hukum. Jenis penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Penelitian ini akan mengkaji mengenai efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur terhadap lembaga penyiaran yang melanggar Pasal 36 ayat (5) UU penyiaran, serta pengamatan langsung dari masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdasarkan pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran, dapat dikatakan tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan minimnya peralatan yangdigunakan untuk mengawasi isi siaran di televisi. Pemberian sanksi yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur sampai dengan sanksi administratif/teguran tertulis hingga pengurangan durasi program acara yang bermasalah kepada lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran isi siaran. KPID Jawa Timur dalam mengefektifkan penegakan hukum melalui 2 (dua) cara yaitu langkahlangkah yang bersifat internal dan eksternal. Salah satunya yang telah dilakukan dengan serangkaian acara misalnya pengawasan siaran yang mengandung unsur kekerasan melalui sosialisasi, workshop serta literasi media. Kata Kunci : Efektivitas penegakan hukum, pengawasan, KPID Jawa Timur Abstract Regional Broadcasting Commission of East Java is an independent instituition which authorized to supervise broadcasting in East Java. Television has become necessity of every human being, in order to obtain information and entertainment. It is sometimes used by broadcasters, which in carrying out any activities is required to always being innovative and competitive or vying to gain an advantage as much as possible. So there are a lot of broadcasters override values, as well as the prevailing culture in the community by serving unhealthy program which contains violence on it.The type of this research is juridical sociological. This study will assess the effectiveness of law maintenance carried out by East Java KPID against broadcasters who violated Article 36 paragraph (5) of the Act of broadcasting, as well as direct observation by the society. Observation and interviews were used as techniques of collecting the data. This research used qualitative descriptive method as techniques of analysing the data.Based on the results of this research, the effectiveness of law maintenance against broadcasters who violated Article 36 paragraph (5) of the Act of broadcasting, is not effective. This is due to the lack of equipment which is used to monitor the broadcast content on television. Sanctions conducted by East Java KPID up with administrative sanctions / written warning to a reduction in the duration of the complicated programs to the broadcasters who were proved for having violated broadcast content. Keywords: The effectiveness of law maintenance, surveillance, East Java KPID
TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo) FIRMANSYAH ADITAMA, LUKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18111

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami dan isteri yang memiliki anak dalam perkawinannya, wajib memenuhi segala kepentingan anak guna untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, dan berkewajiban atas terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, wajib membimbing dan memberikan pendidikan yang wajar, serta mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Terjadinya suatu perceraian tidak menjadi halangan bagi orang tua untuk tetap berkewajiban bertanggung jawab terhadap kehidupan anak. Sementara itu masih banya anak-anak yang belum beruntung dalam mencukupi kehidupannya, juga perlakuan dari orang tua mengenai pelaksanaan kewajiban terhadap hak-hak anak setelah terjadinya perceraian. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya selama ini bertolak belakang dengan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan penyelesaian permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa suatu perceraian tidak menjadi halangan atau hambatan bagi pasangan yang telah bercerai untuk tetap memenuhi hak-hak yang harus diperoleh anak. Kedua orang tua wajib memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang dimiliki pada saat perkawinan. Mengenai biaya pemeliharaan anak sepenuhnya di tanggung oleh ayah, seorang ibu memegang hak asuh anak yang masih dibawah umur. Apabila tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian menjadi permasalahan, dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dapat melalui melalui proses sidang pengadilan mengenai permasalahan tersebut. Kata Kunci : Tanggung Jawab Orang Tua, Setelah Perceraian, Orang Tua dan Anak Abstract The bond of marriage is physically and mentally between a man and woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on “Ketuhanan Yang Maha Esa”. A couple which have a child in their marriage, should have fulfill the child’s interest for their good growth, obligated over the primary needs and give a good education, as well as take care their child too. Meanwhile there’s a lot of children that are not lucky for cover their life, and their parents treat on the implementation of the obligation to the children after the divorce. The purpose of this thesis is to know about the responsibilities of parents towards children after the divorce and the settlement of the problem of responsibility of parents of children after divorce. The writer using a normative metode, and in this research the writer expected to get the results in detailed about the obligation of the parents to their children after the divorce. The result explain that a divorce is not being obstacle for a divorced couple to still fulfill the rights of their child. The parents must be take care, educate and protect their children. About the living cost of the children is all the father’s obligation, a mother has a custody under age. If there’s a problem, should be resolved kinship. If it can’t be resolved kinship, can be through the process of the court about that problem. Keywords : The responsibility of the parents , after a divorce , of parents and children
TINJAUAN YURIDIS TENTANG FORMULASI PENGUPAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN MAYA SAPUTRI KAKA, ANGELIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18114

Abstract

P Permasalahan tenaga kerja di Indonesia merupakan masalah nasional yang sangat kompleks. Salah satu permasalahan yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah mengenai pengupahan terhadap buruh. Pengupahan menjadi sebuah permasalahan dikarenakan adanya perbedaan penafsiran pada penghitungannya yang seringkali dianggap tidak sesuai dengan harapan para pekerja/buruh, pemberi kerja, bahkan pemerintah sekalipun yang seharusnya menjadi penentu dan pengawas antara kedua belah pihak. Permasalahan tersebut muncul dapat berasal dari perbedaan pengaturan mengenai pengupahan. Terlihat dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pengupahan yang secara khusus mengatur mengenai penetapan upah kepada buruh mempunyai semangat yang berbeda dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penetapan upah minimum yang berdasar pada formula penetapan pada PP Pengupahan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan mengetahui akibat hukum pertentangan formula pengupahan antara PP Pengupahan dengan UU Ketenagakerjaan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, dan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara preskriptif. Hasil penelitian, bahwa pengaturan mengenai penetapan upah minimum yang didasarkan pada formula upah minimun dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menetapkan upah minimum berdasarkan komponen hidup layak. Hal tersebut diakibatkan karena kedudukan undang-undang yang lebih tinggi dari peraturan pemerintah jika dilihat dalam hierarki perundang-undangan. Kata Kunci: Upah Minimum, Pekerja/Buruh, Ketenagakerjaan Abstract Labor problems in Indonesia is a highly complex national problem. One of the problem that desperately needs to be noticed is the wage of workers. It has become a problem because of differences in interpretation on calculations that are often considered incompatible with the expectations of the workers/laborers, employers, even thoght the goverment should be determined and supervisory between the two sides. Those probles can arise from differences emerged about the wage regulations. Seen in Article 44 of Government Regulation No. 78 of 2015 the wage that specifically regulates the regulation of wages to the workers has a different spirit to Article 88 of Law Number 13 Year 2003 on Labor. Causing a further legal issues to be studied in this research. This study to intends determine the minimum wage determination based on the determination formula with Government Regulation of Wages conflict with the Labour Laws and knowing the legal consequences of contention wage formula between government regulation Wage with Labour Laws. This research is normative legal research. The approach used in this research is legislation and conceptual approach. There are two type of material used law is the law of primary and secondary resources. This research is using prescriptive technique. The results of this research, that the regulation regarding the determination minimum wage which is based on the formula of the minimum wage in Article 44 of Goverment Regulations about Wage can’t be implemented as contrary to the Labor Laws which sets the minimum wage based on the needs of decent living. That is caused the position of the act is more higher that goverment regulation when viewed on the hierarchy of legislation. Keywords: Minimum wage, Workers/Laborers, Employment
Implementasi Atas Larangan Penggunaan Mobil Barang Sebagai Angkutan Orang Di Kabupaten Sumenep DWI ANDREANI, YULI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18116

Abstract

Pasal 137 ayat (4) terdapat beberapa pengecualian tentang penggunaan mobil barang, yang artinya mobil barang dapat digunakan sebagai angkutan orang. Di Kabupaten Sumenep terdapat penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep dan untuk mengetahui penggunaan mobil barang dikaitkan dengan pasal 137 ayat (4) UU LLAJ. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Informan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Sumenep, Dinas perhubungan, dan pengguna mobil barang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep didukung oleh 2 faktor yaitu faktor sarana dan faktor masyarakat. Penggunaan mobil barang tersebut termasuk dalam salah satu pengecualian yang disebutkan oleh pasal 137 ayat (4) yaitu rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di provinsi, kabupaten, kota belum memadai. Rasio kendaraan bermotor belum memadai dalam hal ini adalah kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil bus, dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan. Kondisi geografis yang belum memadai seperti wilayah pegunungan, pesisir pantai, pulau, dan daerah yang memiliki kemiringan yang terjal. Pengggunaannya tersebut paling sedikit harus memenuhi beberapa faktor keselamatan, sehingga dapat terhindar dari kecelakaan. Kata Kunci : Kabupaten Sumenep, larangan, Penggunaan Mobil Barang, Angkutan Orang. Abstract Article 137 paragraph (4) there are some exceptions on car use goods, which means goods can be used as a car transport people. In Sumenep there is the use of a car as the transport of goods. The purpose of this study was to determine the factors supporting the use of freight cars to transport people in Sumenep and to determine the use of freight car linked to article 137 paragraph (4) of the Act LLAJ. This research is a sociological juridical research. Informants in this study is the Police Sumenep, Transport Agency, and the freight cars. The data used are primary data and secondary data. Data collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed descriptively qualitative. The results of this study is that the use of freight cars to transport people in Sumenep regency is supported by two factors: factors facility and community factors. The use of freight cars are included in one of the exceptions provided for by Article 137 paragraph (4) the ratio of motor vehicles for the transport of people, geography and road infrastructure in the province, county, city not adequate. The ratio of motor vehicles has not been adequate in this case is the capacity of the transport of people with motor vehicles such as motorcycles, cars buses and passenger cars still can not meet the transportation needs. Inadequate geographical conditions such as mountainous regions, coastal, island, and the area has a steep slope. The least of their occupational must meet several safety factors, so as to avoid accidents. Keywords : Sumenep Regency, Ban, Car Stuff, Transport people.
Efektivitas Pengawasan Hukum Terkait Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kota Surabaya MAHVIDO,
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18118

Abstract

Penyelenggaraan reklame telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame bahwasannya ada beberapa klasifikasi pengawasan izin Reklame yakni secara penataan reklame dan pengawasan secara administrasi, namun setiap tahunnya pelanggaran dalam izin penyelenggaraan reklame mengalami peningkatan yang cukup banyak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan tentang penyelenggaraan izin reklame serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan izin reklame khususnya reklame insidentil yang pelanggaraannya lebih banyak dari reklame permanen dan reklame terbatas di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris/non doktrinal. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah, wawancara kepada informan yaitu Ketua Koordinator Pengesahan dan Penetapan Izin Reklame, Jasa Pengurusan Izin Reklame, Pemohon Reklame serta dokumentasi untuk membantu mengecek kebenaran data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hingga saat ini pengawasan tentang penyelenggaraan izin reklame insidentil belum efektif, hal ini berdasarkan beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor sarana dan prasarana. Kendala yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan izin reklame di Kota Surabaya yakni kurangnya personil dalam melakukan pengawasan, kurangnya unit patroli di lapangan saat melakukan OPS (Operasi Simpatik) dan luasnya wilayah Kota Surabaya juga mempengaruhi kinerja Kantor pusat dikarenakan yang mengakomodir hanya di pusat saja hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi suatu hukum efektif atau tidak yakni dari segi sarana dan prasarananya. Kata kunci : Perizinan, Pengawasan, Reklame insidentil Abstract Advertisement implementation have been regulated in the Regional Regulation of Surabaya City Number 8 year 2006 concerning the Advertisement Implementation and Advertisement Tax and the Regulation of Surabaya Mayor Number 79 year 2012 concerning the Customs and Manners of Advertisement Implementation that there are several classifications of Advertisement permit controls that is as advertisement structuring and administrative control, but in every year the violation in permit of advertisement implementation increase. This research was conducted to know how far the effectiveness of control about the implementation of advertisement permit and what inhibitions are faced in optimizing the control of advertisement permit implementation specifically for incidental advertisement have a the most violation from advertisement permanent and advertisement limited in Surabaya. This research is a sociological/empirical/non-doctrinal juridical law research. While, data collection techniques used are observation conducted at the Regional Revenue Service, interview with the source that is the chairman of Decision and Validation The Advertisement Permit, The Advertisement Permit Management Service, Advertisement Appelant and the documentation to assist in checking data correctness. Analysis technique used in this research was the decretive quantitative analysis technique. The results of research showed that until today the control about implementation of incidental advertisement permit have not been effective, this case based on several factors that is law enforcement factor, society factor and the tools and infrastructure factor. The inhibitor faced in optimizing the control of advertisement permit implementation in Surabaya City namely the lack of personnel in conducting control, the lack of patrol unit in field when conducted OPS (Operasi Simpatik) and the vast of Surabaya City area also affected the performance of Head Office due to those who accommodate were only in central. The matters were factors that affect a law effective or not that is from the means and infrastructure and the law enforcement Key words: Permission, Control, Incidental advertisement
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DI SURABAYA (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN SURABAYA) RUDI SANTOSA, HERMAWAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.18119

Abstract

Angkutan merupakan bidang transportasi yang berperan penting dalam masyarakat yang digunakan sehari-hari, untuk melakukan bepergian jauh maupun dekat. Angkutan umum yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur dalam Pasal 48 Juncto Pasal 106 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun kenyataannya masih banyak mikrolet yang dioperasikan di Kota Surabaya tidak memenuhi persyaratan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan dan juga melakukan observasi langsung terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Sebagian besar melalui operasi tertangkap tangan berupa tilang langsung terhadap pengemudi dengan memberikan blangko tilang dan kemudian untuk disuruh datang dalam persidangan ke pengadilan Negeri setempat, namun masih mengalami hambatan sehingga penegakan hukum masih belum berjalan dengan baik. Hambatan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu pertama adalah faktor penegak hukum yang masih kekurangan jumlah personil. Kedua faktor masyaraka yaitu kesadaran hukum yang masih kurang. Ketiga faktor sarana atau fasilitas yaitu jumlah kendaraan dan anggaran yang kurang. Kata kunci: Angkutan umum, persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan Kota Surabaya Public Transportation has been part of everyday life in a society based on its function as the tools to move people between two places. The use of motor vehicle is set by the regulation in Article 48 Juncto, article 106 (3) the Act number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation, however there are many motor vehicles operated which not fulfill the requirement of the qualified vehicle such the minibus which is the object of this study. Therefore, the aim of this study are to find out how is the implementation of the related regulation done by the Department of Transportation and what are the obstacles of the implementation. This study is an empirical study which gains the data by interviewing participants, who are the Chief of Department of Transportation, the minibus’ driver, and the passangers. The data are compiled and analyzed in a qualitative and descriptive method. The result of this study shows that the law enforcement by Department of Transportation in Surabaya regarding the unqualified minibus which still operated is by giving the traffic ticket to the driver. some of the traffic tickets are given directly to the driver, but some are in the form of receipt and the driver must go to the court session in district court, however there are three main obstacles regarding this case. the first is there are only a few number of the police officer in the city who are taking care of this problem, second is the less attention by the society regarding this case, and the last is the high number of the vehicle which are not balances with the facilities and the budget for implementing this regulation. Keywords: Public transportations, the technical requirements and road worthy, Departement Of Trasnsportation In Surabaya

Page 22 of 161 | Total Record : 1602

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue