cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 21   22   23   24   25 
PROBLEMATIKA YURIDIS KEABSAHAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP TEMUAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras Oleh Pemprov DKI Jakarta) GHANI MAULANA, RADINAL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.18151

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E.Namun dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pandangan antara BPK sebagai pengawas kinerja pemerintah dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.BPK menemukan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 191.334.550.000dan beberapa pelanggaran prosedur terkait pembelian lahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.Namun, Pemprov DKI Jakarta beranggapan bahwa proses pembelian lahan tersebut telah sesuai dengan prosedur.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan hasil audit yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta terkait hasil penilaian kerugian negara dan untuk mengkaji keterikatan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap laporan hasil audit BPK terkait temuan kerugian negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang atau Statue Approach dan pendekatan kasus Case Approach.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPK dalam melakukan audit terhadap proses pembelian lahan RS Sumber Waras, dilihat dari prosedurnya terdapat kesalahan landasan hukum, namun jika dilihat menurut kewenangan dan substansi hasil audit tersebut tetap sah karena BPK merupakan lembaga yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memiliki tugas khusus untuk melakukan audit keuangan dan telah menerapkan prinsip daya guna dan hasil guna. Keterikatan laporan hasil audit BPK terkait temuan kerugian negara terhadap KPK, bahwa KPK tidak terikat dengan laporan hasil audit BPK karena dalam proses penyelidikannya apabila tidak ditemukan bukti yang cukup, KPK dapat menghentikan proses penyelidikan. Kata Kunci: Audit BPK, Pembelian lahan RS Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta. Abstract Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) is a state institution which has the task to examine the management and financial responsibility of the country in accordance with the UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E. However, in practice, there is a difference of views between BPK as the supervisor of government’s performance with Pemprov DKI Jakarta regarding the purchase of land for RS Sumber Waras. BPK finds alleged losses to the state amounting to Rp. 191.334.550.000,- and several procedural violations related to land purchases made by Pemprov DKI Jakarta. But, they consider that the process of purchasing the land is in accordance with the procedure. The purpose of this study was to assess the validity of the results of the audit are set Badan Pemeriksa Keuangan and the Pemprov DKI Jakarta related losses to the state assessment results and to assess whether the Komisi Pemberantasan Korupsi is bound to report audit findings related losses to the state. The method used in this study is juridical normative research method. The approach used is Statue Approach and Case Approach. Based on the results, it can be concluded that the BPK in an audit of the process of land purchase RS Sumber Waras, seen from the procedure contained errors legal basis, but when viewed under the authority and substance of the audit results are still valid because the BPK is an institution governed by the UUD NRI Tahun 1945 which has a special duty to perform the financial audits and has implemented the principles of efficiency and effectiveness. As for the report audit of BPK related to the losses to KPK, that KPK is not bound with the audit report of BPK because if there is not enough prove in the investigation process, KPK may terminate the investigation. Keyword:BPK Audit, Land purchases for RS Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN TANPA IJIN DI KOTA SURABAYA MAULANA, RIZQI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.18153

Abstract

Pembuatan alat pembatas kecepatan di Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak fenomena menunjukkan bahwa terdapat alat pembatas kecepatan di Kota Surabaya tidak berijin yang mengakibatkan pembuatan alat pembatas kecepatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum, kendala-kendala dalam penegakannya serta upaya dalam mengatasi hambatan – hambatan. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. . Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pembuatan alat pembatas kecepatan di Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan . Rendahnya kesadaran hukum serta peran aktif masyarakat terhadap berlakunya UU merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh pihak Dinas Perhubungan berbanding lurus dengan pernyataan warga sekitar alat pembatas kecepatan yang menyatakan tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan. Penegakan hukum terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan masih sangat rendah dimana jumlah personil dinas perhubungan tidak memadai untuk mengikuti perkembangan jumlah alat pembatas kecepatan di Surabaya. Faktor rendahnya kesadaran masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum. Perlu adanya peningkatan jumlah personil, sosialisasi dan keaktifan dinas perhubungan dalam menangani kasus ini serta peran aktif masyarakat dalam kesadaran hukum untuk pentingnya tujuan hukum.Kata Kunci: Alat Pembatas Kecepatan, KM.3 tahun 1994, Dinas Perhubungan.AbstractMaking speed trap in Indonesia is set in KepMenHub number 3 year 1992 of Controls and Road Users. But in reality many phenomenon show there is so many speed trap in Surabaya has no permission that cause making speed trap is not in accordance with applicable regulations.This research is to know how law enforcement, constraints in law enforcement, and efforts to solve. In addition this research also to know and increase awareness of peoples about law. This research is descriptive. Making speed trap in Indonesia is set in KepMenHub number 3 year 1992 of Controls and Road Users. Low of law awareness of peoples and the active role of society to enactment of legislation is statement disclosed by the department of transportation. Proportional to the statement of local society stated speed trap are not aware of any regulations governing to making of speed trap. Law enforcement of making speed trap is too low which the amount of the transportation department personnel are in adequate for following the development of numbers speed trap in Surabaya. Low publics awareness of also affect law enforcement. A need to increase the numbers of personell, socialization and liveliness of the transportation department in charge the case and the active role of society peoples awareness in importance of Law Purpose.Keyword: Speed Trap, KM.3 tahun 1994, Department of transportation.
PENERAPAN PASAL 280 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) BERKAITAN  TINDAK PIDANA PERUBAHAN WARNA TNKB  KENDARAAN DINAS DI LAMONGAN WASITA, HENDARWIN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18154

Abstract

Penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungan pejabat pemerintahan bukan suatu hal baru. Salah satunya merubah warna dasar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), perubahan warna TNKB telah diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dari fakta yang diperoleh masih banyak kendaraan dinas yang mengganti TNKB merah dengan TNKB berwarna hitam terutama di wilayah Lamongan. Penelitian ini untuk mengetahui penerapan Pasal 280 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam Penegakan terhadap perubahan warnaTNKB mobil dinas di Lamongan. Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam menerapkan Pasal 280 UU LLAJ terkait perubahan warna TNKB mobil dinas di Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum, menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan disajikan secara deskriptif, dan kemudian diberi suatu kesimpulan, data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian sebagai berikut: Polres Lamongan belum dapat menerapkan pasal 280 UU LLAJ secara maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa tidak semua pelanggar yang melakukan perubahan warna TNKB merah ke TNKB berwarna hitam diberikan tilangdan hanya diberikan teguran. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Lamongan yaitu, minimnya jumlah personil Satlantas Polres Lamongan sertakurangnya kesadaran dari masyarakat di wilayah Lamongan yang masih sering merubah warna dasar TNKB merah menjadi TNKB hitam dengan berbagai macam alasan umumnya dengan alasan keamanan, begitupun kesadaran dari penegak hukumnya yang mana para pelanggar hanya diberikan teguran untuk segera mengganti warna TNKB hitam tersebut dikembalikan kewarna TNKB aslinya dan tidak diberikan sanksi apapun KATA KUNCI : Undang- Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Tindak Pidana, Kendaraan Dinas, Perubahan Warna TNKB Abstract Abuse official vehcles in the neighborhood government officials not a new issue. One of the fundamental change colour marks of number of vehicles (TNKB), Discolouration TNKB has set in article 280 act number 22 years 2009 on road traffic, from the fact obtained there are still many vehicles which are replace tnkb red with tnkb black especially in area lamongan. The problems in this research, how the application of article 280 act number 22 years 2009 on road traffic in enforcing on changes in colour tnkb official vehcle in lamongan ? what the police arrest in apply article 280 concern discolouration tnkb official vehcle in lamongan ?. The kind of research used is research law empirical which includes research on identification law and research on the effectiveness of law, in a qualitative namely the data collected, good primary and secondary, will be presented a sort of descriptive set, and then be given a conclusion, data obtained by interviews and documentation The research results as follows: lamongan police could not apply article 280 law charge in full , this evidenced by the results of research found that not all offenders that made changes in colour tnkb red to tnkb black given traffic ticket and only reprimand . Constraints that have been faced by lamongan police, the minimal number of personnel police lamongan and the lack of consciousness of people in the area lamongan still often change colour basic tnkb red become black with different kinds of reason generally with security reasons, including of consciousness of law enforcement which the offenders only reprimand to change colour tnkb black were returned original colour and not given punishment.. KEYWORDS: Law Of Road Trafic , Official Vehicle, Discolouration TNK
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) ARDIANTORO WIDY N, EDDY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18163

Abstract

DPRD DKI Jakarta yang menggunakan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada permasalahan pengiriman draf APBD 2015 dengan alasan Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan hal yang diduga bertentangan dengan peraturan perudang-undangan karena mengirim draf APBD 2015 ke Mendagri yang bukan hasil persetujuan bersama pada sidang paripurna dan juga dikarenakan etika dan norma. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan hal itu karena menemukan anggaran fiktif senilai 12,1triliun dalam hasil persetujuan APBD 2015. Kedua belah pihak saling tuduh dengan alasan mereka masing-masing yang belum terbukti kebenaranya. Permasalahannya, hak angket yang digunakan oleh DPRD DKI Jakarta sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan akibat hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis akibat hukum dari penggunaan hak angket oleh DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar alasan DPRD DKI Jakarta lemah untuk menggunakan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selain itu dalam penggunaan hak angket tersebut mekanisme yang digunakan oleh DPRD DKI Jakarta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya pada PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut berdampak pada akibat hukum yang timbul dari penggunaan hak angket. Penggunaan hak angket DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama cacat secara hukum, oleh karena itu hak angket tidak bisa untuk dilanjutkan. Kata Kunci: Hak angket, APBD DKI Jakarta 2015, Basuki Tjahaja Purnama Abstract DPRD Jakarta that using the right of inquiry to the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama on the problem of sending the draft of APBD 2015 with a reason that Basuki Tjahaja Purnama had done things that allegedly contrary to the rules of law for sending the draft of APBD 2015 to the Minister of Home Affairs which was actually not the result of mutual agreement at the plenary session and also due to the ethics and norms. The Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama did it because he found a fictitious budget valued 12,1 trillion in APBD 2015. Both sides, DPRD and the Governor, accused each other with their respective reasons that had not been proven. The problem is, whether the right of inquiry used by DPRD Jakarta was in conformity with the applicable law and how the consequences were. The purpose of this study is to analyze whether the use of the right of inquiry DPRD DKI Jakarta to the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama are in accordance with the regulations and to analyze the legal consequences of the use of the right of inquiry by DPRD DKI Jakarta to the Governor of DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. This study is normative, using the approach of legislation, case approach, historical approach and conceptual approaches. Sources of legal materials which used are the primary legal materials, secondary, and tertiary. According to results and discussion of the study can be result, the ground of the DPRD Jakarta is weak to use the right of inquiry to the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Besides, the mechanism used by DPRD in the use of the right inquiry was not match with the laws and regulations that exist in PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. It affects the legal consequences arising from the use of the right inquiry. The use of the right inquiry by DPRD Jakarta to Basuki Tjahaja Purnama was legally flawed, and therefore it was not able to be continued. Keyword:Right of inquiry, APBD DKI Jakarta 2015, Basuki Tjahaja Purnama
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban PT. Jalur Nugraha Ekakurir Atas Keterlambatan Pengiriman Barang diKaitkan dengan Pasal 7 Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen CANDRAJAYA SOEMARNO, STEPHANUS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18190

Abstract

Pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya harus tetap memperhatikan hak-hak para konsumen dan menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. PT. Jalur Nugraha Ekakurir selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang pengiriman barang. Jasa pengiriman barang yang telah diberikan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir dilakukan berdasarkan kesepakatan dari pelaku usaha dan konsumen. Salah satu kesepakatan yang dibuat antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir dan konsumen adalah kesepakatan yang berkaitan dengan pilihan layanan pengiriman barang, terdapat tiga layanan pengiriman barang yang ditawarkan pada konsumen yaitu YES, reguler, OKE dengan harga yang berbeda-beda menurut tingkatannya. Meskipun terdapat tiga layanan dengan harga dan estimasi yang berbeda-beda, masih terdapat keterlambatan pengiriman barang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep ganti rugi yang disebabkan keterlambatan pengiriman barang oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab dari PT. Jalur Nugraha Ekakurir atas keterlambatan pengiriman barang dari isi perjanjian klausula baku yang tercantum pada syarat standar pengiriman ditinjau dari pasal 7 huruf G UUPK. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara preskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwaKlausula baku yang dimiliki PT Jalur Nugraha Ekakurir yang biasa disebut syarat standar pengiriman pada pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi tidak memberikan kepastian hukum pada konsumen. PT. Jalur Nugraha Ekakurir hanya memberikan tanggung jawab kerugian apabila barang yang dikirimkan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir mengalami kehilangan dan kerusakan, PT Jalur Nugraha Ekakurir tidak mencantumkan ganti rugi mengenai keterlambatan sehingga konsumen mengalami kerugian materiil dan imateriil atas keterlambatan pengiriman barang. Terdapatkekosongan hukum pada syarat standar pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir. PT Jalur Nugraha Ekakurir seharusnya bertanggung jawab atas keterlambatan, hal tersebut didasarkan oleh metode Argumentum a Contrario (pengungkapan secara berlawanan) dari pasal 3 ayat (6) syarat standar pengiriman yang berbunyi “JNE tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan dan biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas.” Maka PT. Jalur Nugraha Ekakurir juga harus memberikan ganti kerugian bila kelalaian dilakukan oleh agen atau karyawan PT. Jalur Nugraha Ekakurir terutama mengenai keterlambatan pengiriman barang. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Keterlambatan Pengiriman barang, Hukum Perlindungan Konsumen Abstract In organizing its business activity, a company should give attention on consumers’ rights and consider them as main priority. One of the biggest goods delivering company in Indonesia is PT. Jalur Nugraha Ekakurir. The services given by PT. Jalur Nugraha Ekakurir are done based on terms between the company and the consumers. One of the terms made by those parties is a term that related to goods delivery service options, which are Yes, Regular, OKE with varied price. However, there are stil lateness although 3 services offered with different price and estimation. This research is normative law research. Approaches used in this research are statutes approach and conceptual approach. The data sources are taken from primary law sources and secondary law sources. In this research, Prescriptive method is used to analyze the data.The results of this research show that the delivery standard procedure of PT. Jalur Nugraha Ekakurir on article 8 clause (1) about compensation doesn’t give consumers legal certainty. PT. Jalur Nugraha Ekakurir only give compensation for lost and broken goods but not for lateness, so that consumers will have loss because of goods delivery lateness, lackness is found in PT. Jalur Nugraha Ekakurir’s delivery standard procedure. PT. Jalur Nugraha Ekakurir should be responsible for lateness based on Argumentum a Contrario (contrary arguments) from delivery standard procedure article 3 clause (6) that said, “JNE is not responsible for lateness, lost, and broken goods and additional fees because consumers’ carelessness and mistakes in fulfilling obligations mentioned above”. Therefore, compensation should be given for carelessness and mistakes done by PT. Jalur Nugraha Ekakurir’s employees for delivery lateness. Key Words :accountability, delivery goods lateness, consumer protection law
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ATAS CUTI HAID (STUDI DI PT. WAHYU MANUNGGAL SEJATI) ELLA SUKMARANI, MAWAR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18191

Abstract

Kaum perempuan memiliki perbedaan dengan kaum laki-laki secara fisik maupun mental, di mana kaum perempuan memiliki sistem reproduksi yang memungkinkan mereka untuk melahirkan, mengandung, dan menyusui. Hal tersebut menjadikan kaum perempuan memilik hak-hak tersendiri, salah satu hak pekerja/buruh perempuan diatur dalam Ayat (1) dan (2) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mengenai hak cuti haid. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas cuti haid terhadap pekerja/buruh perempuan penelitian dilakukan di PT. Wahyu Manunggal Sejati.PT. Wahyu Manunggal Sejati adalah salah satu perusahaan yang menerapkan cuti haid kepada pekerja/buruh perempuannya karena perusahaan ini memiliki 98% pekerja/buruh perempuan.Penelitian ini juga untuk mengetahui dan menganalis penyebab apabila terjadi hambatan dan upaya yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan model yuridis sosiologis. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, metode ini dilakukan melalui wawancara dengan informan yaitu Human Resources Development (HRD), pihak medis, pekerja/buruh perempuan. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dengan para informan guna memperoleh data yang sebenarnya. Data sekunder diperoleh dari sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya.Dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh data yang menunjang seperti gambar dan laporan medis. Penerapan perlindungan hukum yang dilakukan PT. Wahyu Manunggal Sejati terhadap pekerja/buruh perempuan mengenai cuti haid telah dilaksanakan sesuai dengan Ayat (1) dan (2) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hambatan yang terdapat dalam pemberian perlindungan yang diberikan PT. Wahyu Manunggal Sejati berasal dari berbagai faktor, yaitu kurangnya tenaga medis, sarana dan fasilitas, serta dari pekerja/buruh itu sendiri. Upaya yang dilakukan PT. Wahyu Manunggal Sejati adalah dengan memberikan klausula cuti haid dalam perjanjian perusahaan. Pemberian kartu haid, dan peningkatan pelayanan medis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cuti Haid, Hak Pekerja/Buruh Perempuan. Abstract Women are both physically and mentally different from men. They have a reproductive system that allows them to give birth, pregnancy, and lactation. This makes women have their own right, one of the rights of female labors stipulated in Paragraph (1) and (2) Article 81 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower is about menstrual leave. It was conducted to investigate the implementation of the law on protecting menstruation leave to female Labors at PT. Wahyu Manunggal Sejati. PT. Wahyu Manunggal Sejati is one of the companies that implements menstruation leave for its Labors because most of company’s Labors were female about 98% of all Labors . The purpose of this research was to identify and analyze the causes of the obstacles and the efforts undertaken. This method of research was jurisdiction of empirical sociological model with descriptive qualitative analysis. The data were collected using interview and documentation, in which interview result was obtained from many informants (HRD, the medical side, female Labors). The types of data were the primary and secondary data. Primary data was obtained by interviewing informants Secondary data were obtained from sources of law in the form of legislation, law journals, research, papers and many other related sources. Documentation was also conducted to obtain data that supported such images and medical reports. The implementation of legal protection at PT. Wahyu Manunggal Sejati for femal Labors about menstruation leave was conducted in accordance with verse no. 1 and 2 (originally 81 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower. The obstacles in providing protection by PT. Wahyu Manunggal Sejati were from a variety of factors, namely the lack of medical personnel, facilities and infrastructure, as well as of Labors themselves. The solutions made by PT. Wahyu Manunggal Sejati were to provide menstrual leave in the company agreement, give menstrual cards, and improve medical care. Keywords: Legal protection, menstrual leave, rights of female labors.
PROBLEMATIKA YURIDIS PASAL 201 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KUSUMA RAHAYU, WIDYANTI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18192

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah baru yang muncul dari Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota. Pasal 201 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan tentang pemilihan kepala daerah serentak. Pada bulan Desember 2015 pemilihan kepala daerah serentak pertama kali dilaksanakan. Pada pemilihan tersebut ada tiga kabupaten yang sampai saat ini belum mempunyai kepala daerah definitif. Kekosongan jabatan tersebut diisi oleh Penjabat Kepala Daerah sementara. Hal tersebut diatur oleh Pasal 201 ayat (9) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Penjabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah definitif di tiga kabupaten tersebut mempunyai kewenangan serta fungsi yang cukup kompleks. Hal tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara yuridis diatur jelas oleh Pasal 132A ayat (1). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kewenangan dan fungsi penjabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode peneltian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif merupakan penelitian yang berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Sumber utama dari penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kewenangan dan Fungsi dari penjabat kepala daerah dan Kepala daerah definitif memiliki perbedaan. Kewenangan dan Fungsi dari kepala daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 65. Kewenangan dan Fungsi dari Penjabat kepala daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132A ayat (1). Setelah dibandingkan antara kewenangan dan fungsi dari penjabat kepala daerah dan kepala daerah definitif ternyata ada perbedaan. Hal tersebut terdapat pada beberapa point. Salah satunya adalah bahwa penjabat kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya. Penjabat kepala daerah tidak boleh merubah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditinggalkan kepala daerah sebelumnya. Hal tersebut menjadikan Kewenangan dan Fungsi penjabat Kepala Daerah tidak seluas Kewenangan dan Fungsi kepala Daerah definitif. Hal ini merujuk pada simpulan bahwa adanya kekosongan hokum tentang kewenangan dan fungsi dari penjabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Adanya alasan tersebut seharusnya perlu adanya konstruksi hukum guna menjadikan pijakan pemerintah dalam membuat peraturan yang mengatur hal tersebut. Kata kunci:Penjabat Kepala Daerah, Kewenangan Kepala Daerah, Fungsi Kepala Daerah Abstract This research is based on a new problem Act No. 10 of 2016 on the election of Governors, Regents and Mayors. Article 201 paragraph (1) of Law No. 10 of 2016 which states on the local elections simultaneously. In December 2015 the local elections first held simultaneously. At the election there are three districts that until now has not had a definitive regional head. Vacancies are filled by the Acting Regional Head while. It is governed by Article 201 subsection (9) of the Act number 10 of 2016 on the election of Governors, Regents and Mayors. Acting head of the region to fill the position of head definitive areas of these three districts have the authority and functions that are quite complex. It is regulated by Government Regulation No. 49 of 2009 regarding the Election, Legalization, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Regional Head. Legally regulated clearly by Article 132A paragraph (1). This research uses normative legal research. Normative Legal Research is a research-based norms and rules of the legislation. Legal materials of this research is Act No. 10 Of 2016 regarding the Election of governors, regents and mayors. The purpose of this study to analyze the authority and functions of the acting head of the region that fills the position of head of the outgoing area. This research uses a prescriptive analysis, which is intended to provide arguments on the results of research conducted by researchers. The result of this research Authority and functions of the acting head of the region and the head region has a definitive differences. The powers and functions of the head are set out in Act No. 23 of 2014 Header halaman genap: Nama Jurnal. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 - 216 on Regional Government Article 65. The Authority and functions of the acting head of the region governed by Government Regulation No. 49 of 2009 regarding the Election, Legalization, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Regional Head Article 132A paragraph (1). A comparison between the authority and functions of the acting head of regional and local leaders definitive turns out there are differences. It was there at some point. One is that the acting head of the region should not be a policy that is contrary to the policy of the previous head of the region. The acting head of the region must not change the leadership of the regional work units (SKPD) left by previous regional head. This makes the authority and function of the acting Head of the Region did not wide powers and functions of Regional head definitive. This based on to the conclusion that the existence of a legal vacuum on the authority and functions of the acting head of the region that fills the position of head of the outgoing area. The existence of these reasons should the need for legal construction in order to make the government footing in making the rules that govern it. Keywords: Acting Head of the Regional Authority Regional Head, Regional Head Function
LEGALITAS EUTHANASIA DARI SEGI MEDIS DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA POERBOWATI, GENDRAYANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18193

Abstract

Perkembangan ilmu kedokteran pengetahuan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ada di Surabaya wajib mengutamakan layanan kesehatan pada pasien, terutama penggunaan peralatan medis yang menunjang layanan perawatan terhadap pasien, tetapi tidak semua pasien yang menderita penyakit degeneratif dapat disembuhkan seperti cancer stadium lanjut. Praktek Euthanasia di Indonesia menuai pro dan kontra karena dianggap melanggar pasal 344 KUHP, dimana Euthanasia tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga kurang relevan jika menggunakan pasal 344 KUHP sebagai penyelesaian Euthanasia. Penelitian ini membahas praktek Euthanasia yang dinilai termasuk dalam kejahatan pasal 344 KUHP dan melanggar Hak Asasi Manusia yang hidup di masyarakat serta untuk mengetahui konsep pengaturan Euthanasia dalam sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dan empiris. Analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis preskriptif dan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan pada informan dan narasumber dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan komparatif. Hasil penelitian ini adalah norma hukum tentang Euthanasia tidak diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Euthanasia tidak termasuk kejahatan dalam pasal 344 KUHP karena Euthanasia tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Sebab Euthanasia memiliki beberapa alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan/dasar penghapusan pidana. Euthanasia seharusnya bisa dilakukan demi kebutuhan pasien dalam keadaan terminal karena terkait dengan pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri yang telah mendapat penjelasan rekam medis dan persetujuan dari dokter untuk dilakukan penghentian pengobatan. Euthanasia seharusnya dapat diatur secara khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan medis sehingga saran untuk pemerintah legislator diharapkan adanya regulasi tentang Euthanasia yang mengedepankan hak asasi manusia dan kebutuhan di masyarakat, saran bagi hakim dan jaksa agar dapat memberikan pertimbangan hukum yang berdasar pada kebutuhan masyarakat, saran bagi ikatan dokter Indonesia memberikan alternatif demi melindungi hak pasien, saran bagi masyarakat agar dapat memberi pertimbangan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Kata Kunci : Euthanasia, Pasien dan Dokter, Hak Asasi Manusia. Abstract The development of medical science knowledge has progressed very rapidly, both government and private hospitals in Surabaya obliged to prioritize health care to patients, particularly the use of medical devices that support care services to the patients. However, not all patients suffer from incurable degenerative diseases such as cancer advanced stage. The practice Euthanasia in Indonesia reap the pros and cons for violating Article 344 of Criminal Code, where Euthanasia does not meet the elements of a crime, so it is less relevant if use Article 344 of Criminal Code as the completion of Euthanasia. This study would discuss the practice of Euthanasia which violating the values ​​included in the crime of article 344 Criminal Code and violate the Human Rights, which live in the society as well as to know the concept of Euthanasia settings in the national legal system in accordance with the needs of society in Indonesia. This research used normative juridical and empirical research. The analysis used in this study were prescriptive and qualitative analysis, the data were obtained through interviews and observations to the informants with legislation approach, conceptual and comparative. The results of this study found that the legal norm concerning Euthanasia is not regulated in the positive law in Indonesia. Euthanasia does not include crimes in Article 344 Criminal Code for Euthanasia does not meet the elements of the crimes set forth in positive law in Indonesia. Moreover, Euthanasia has several justifications, excuses and reasons / basis of criminal deletion. Euthanasia should be done for the sake of the needs of patients in a terminal situation as it related to the fulfillment of the right to self-determination that has been briefed and approved by medical records from doctors for treatment discontinuation. Euthanasia should be specifically regulated and adapted to the medical needs so that there is an advice to government legislators expected that the regulation of Euthanasia that promote human rights and needs in the community, suggestions for judges and prosecutors in order to provide legal reasoning based on community needs, advice for Indonesian doctors association to provide alternatives to protect the rights of patients, and suggestions for society to be able to give appropriate consideration to the needs in the society. Key Words : Euthanasia, Patient and Doctor, Human Right.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU NOMOR 253/PID.B/2012/PN.BAUBAU TENTANG PORNOGRAFI ANANTAWIKRAMA, PRAMUDYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18250

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 253/Pid.B/2012/Pn.Baubau Tentang Pornografi, dalam amarnya menyatakan Alman.terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Pornografi, menjadikan orang lain sebagai obyek yang mengandung muatan pornografi. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alman, Atas kesalahan tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Baubau, tentang tindak pidana Pornografi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut, Putusan hakim yang menyatakan Alman bersalah sependapat dengan hakim, karena ada unsur kesengajaan, Alman menjadikan Mustika dijadikan sebagai sebagai obyek foto model, sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 juncto Pasal 9 Undang-undang Pornografi, hukumanya terlalu ringan karena, kronologisnya perbuatan Alman yang melanggar beberapa pasal. Kata Kunci: Putusan Pengadilan Negeri Baubau, Pornografi. Abstract Baubau District Court Decision No. 253 / Pid.B / 2012 / Pn.Baubau About Pornography, the verdict stated Alman.terbukti legally and convincingly guilty of committing criminal acts Pornography, to make other people as objects that contain pornographic content. Judges convict the defendant Alman, For these errors with imprisonment for two (2) years and a fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) provided that if the defendant is unable to pay the fine then replaced with imprisonment 2 (two) months. The purpose of this study to analyze considerations Baubau District Court, regarding the crime of pornography. This research uses normative research. The conclusion is as follows, verdict stating Alman guilty agreed with the judge, because there is the element of intent, Alman make Mustika used as as the object models, in accordance with Article 35 of Law No. 44 of 2008 in conjunction with Article 9 of the Law on Pornography, hukumanya too mild because, chronological Alman acts that violate several articles. Keywords: District Court Baubau, Pornography.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBANGAN LIAR ATAS HASIL HUTAN OLEH POLISI KEHUTANAN DI KPH KEDIRI KABUPATEN KEDIRI IRAWATI, LIYANA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18275

Abstract

Hutan merupakan kekayaan alam yang memiliki banyak peranan maupun potensi yang perlu dijaga kelestariannya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Keberadaan hutan saat ini tidak pernah terlepas dari berbagai macam permasalahan kerusakan hutan, salah satunya penebangan liar atas hasil hutan atau pembalakan liar. Larangan terkait penebangan liar atau pembalakan liar telah diatur dalam pasal 12 dan pasal 13 undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan dan Perusakan Hutan. Perum Perhutani KPH Kediri merupakan salah satu dari wilayah satuan kerja Perum. Perhutani divisi regional Jawa Timur yang memiliki permasalahan penebangan liar atas hasil hutan, dengan intensitas tertinggi di RPH Kandangan yang terletak di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penegakan hukum dan kendala penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polisi Kehutanan d KPHKediri Kabupaten kediri. Metode penelitian ini adalah, deskriptif kualitatif. data dikumpukan dengan menggunakan tekhnik wawancara dengan beberapainforman dan dokumentasi. Tekhnik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polisi Kehutanan di KPH Kediri Kabupaten Kediri dan kendala ketika melakukan penegakan hukum selama ini, sedangkan tekhnik dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data kualitatif sebagai sarana pencocokan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar atas hasil hutan oleh Polisi Kehutanan di KPH Kediri Kabupaten Kediri dalam hal represif tidak sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut di dukung dengan temuan data penulis terhadap masyarakat yang tinggal di dalam hutan dan banyaknya kendala yang dihadapi Polisi Kehutanan. Kendala yang dihadapi meliputi kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal yaitu kendala lokasi dan cuaca yang tidak menentu. Sedangkan kendala internal yaitu kemdala minimnya sarana dan prasarana, kendala waktu pelaksanaan koordinasi antar institusi, kendala minimnya jumlah personil Polisi Kehutanan dan kendala rendahnya kesadaran masyarakat. Kata Kunci : penebangan liar, hasil hutan, polisi kehutanan

Page 23 of 161 | Total Record : 1602

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue