cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 22   23   24   25   26 
PENERAPAN PASAL 106 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN TELEPON SELULER SAAT MENGEMUDI DI KOTA SURABAYA ADI PRASETYAN, BEILLY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.18282

Abstract

Kedudukan dan Tanggung Jawab Nadzhir dalam Praktek Wakaf Uang Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam PUTRI, BADZLINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.18332

Abstract

ABSTRAK Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pentingnya kedudukan nadzhir dalam praktek perwakafan, sehingga eksistensinya sangat diperhitungkan terutama yang erat kaitannya dengan perwakafan tanah. Akan tetapi, semenjak kemunculan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang memunculkan praktek wakaf uang membuat keberadaan nadzhir menjadi tergeser akibat adanya Lembaga Keuangan Syariah yang diberikan kewenangan untuk menerima wakaf tersebut. Kurangnya sosialisasi peraturan ini menyebabkan masyarakat masih sering menyalurkan wakaf uangnya kepada nadzhir, utamanya nadzhir yang legalitasnya masih dipertanyakan. Wakaf yang merupakan perbuatan hukum akan membawa kepastian dan jaminan perlindungan hukum agar kepentingan yang ada bisa berjalan sebaik mungkin. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Ketiga gabungan pendekatan tersebut diolah dan dianalisa berdasarkan studi kepustakaan terhadap norma hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan terbagi menjadi 2 macam yakni, bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum yang memiliki relevansi terhadap penelitian, serta sumber lain yang berasal dari jurnal, makalah dan internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap praktek perwakafan uang yang dikembangkan saat ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan nadzhir dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Nadzhir tetap memiliki kedudukan dan peran yang tinggi dalam mengoptimalkan wakaf uang, meskipun sebagian tugasnya diambil alih oleh Lembaga Keuangan Syariah. Bahkan, nadzhir memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih dari dana wakaf yang diberikan wakif karena kerjasamanya dengan LKS tersebut. LKS memiliki kemampuan untuk menjalankan investasi keuangan dengan sistem yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, sehingga nadzhir dapat ikut serta melakukan investasi di dalamnya tanpa ragu nilai pokok wakaf akan menjadi berkurang. Kata kunci : wakaf, perbuatan hukum, wakaf uang, nadzhir, lembaga keuangan syariah. ABSTRACT In this paper described the importance of the nadzhir’s standing in endowment practice, so that its existence calculated especially are closely related to land waqf. However, since the emergence of Law No. 41 Year 2004 Concerning the Waqf that is gave rise to the practice of cash waqf made the presence of nadzhir to be shifted as a result of Sharia Financial Institutions authorized to receive such waqf. The lack of socialization this regulation causes people are still often distribute their cash waqf to nadzhir’s, mainly a nadzhir that its legality is questionable. Waqf which is legal acts will bring certainty and legal protection in order to any interest therein could run as well as possible. This research is based normative juridical, the research approach used is legislation approach, case approach, and conceptual approaches. These three approaches are processed and analyzed by the study of literature to the norm of law. Legal materials used are divided into two types, primary and secondary legal materials in the form of laws and regulations, the law books that is have relevance to the research, and other sources that comes from the journals, papers and internet that is can be accounted for. The results of this study are expected to give contributions to the practice of developed cash waqf nowadays. This research is aimed to know the standing and responsibilities of nadzhir in case of management and development of cash waqf. Nadzhir still have the standing and role in optimizing cash waqf, despite its duties were taken over by Sharia Financial Institutions partially. And even, nadzhir have the opportunity to be able to get an advantage over waqf funds given by waqif for his collaboration with the LKS. LKS has the ability to run a financial investment with a system that has been set by the government, so nadzhir be able to participate to invest on it without hesitation that the principal amount will be reduced waqf. Keywords : waqf, legal acts, cash waqf, nadzhir, sharia financial institutions/ LKS
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA SIDOARJO DITINJAU DARI PASAL 7 UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 ARIN DITA, DYANTI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.18333

Abstract

Penelitian ini diawali dengan permasalahan yang sedang terjadi di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Banyaknya keluhan aduan oleh konsumen yang ditujukan terhadap kinerja PDAM Delta Tirta Sidoarjo menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen merasa kecewa terhadap penyediaan air minum yang dilkasanakan oleh PDAM. Hal ini ditandai dengan belum terlaksananya kewajiban dari pihak PDAM dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum. Disinilah peranan dari Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sepenuhnya telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen secara imbang. Pada dasrnya konsumen memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo terkait pemenuhan hak atas kenyamanan konsumen.serta untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab PDAM Delta Tirta Sidoarjo dalam pemenuhan hak atas kenyamanan konsumen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan tipe yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan analisis deskrptif dengan tahapan editing, classifying, verifying, analyzing, concluding dan di analisis secara kualitatif dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan serta kelengkapan jawaban yang diterima. PDAM Delta Tirta Sidoarjo selaku pihak pelaku usaha dalam penyediaan air minum belum melaksanakan penerapan pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha. Meningkatnya keluhan konsumen menjadi salah satu tolak ukur terhadap kinerja PDAM, hal tersebut menjadikan belum terlaksanannya kewajiban pelaku usaha dengan prima dan terpadu. Pengaduan atas penyediaan air minum yang dilakukan oleh konsumen merupakan salah satu hal bahwa belum optimalnya pemenuhan hak atas kenyamanan yang di miliki oleh konsumen. PDAM Delta Tirta Sidoarjo selaku pihak pelaku usaha belum bertanggung jawab mengenai penyediaan air minum dengan mampu menghasilkan standar mutu yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas serta mampu meberikan pelayanan yang professional kepada konsumen pengguna layanan penyediaan air minum. Kata Kunci : Kewajiban, PDAM, Perlindungan Konsumen This study begins with the problems that are happening in the Delta Tirta Sidoarjo TAPS. Number of complaints by consumers which shown on the performance of Delta Sari Sidoarjo TAPS make consumers in a weak position. Consumers feel disappointed towards the provision of drinking water which is implemented by the TAPS. It is characterized by has not fulfilled yet the obligation of the TAPS in the fulfillment of needs for drinking water. This is the role of the law number 8 year 1999 on consumer protection which has been governed completely on the rights and obligations of businesses and consumers in a draw. Basically, the consumer has the right that is protected by the consumer protection laws if businesses are not able to fulfill their responsibilities. The purpose of this research is to know and understand the implementation of article 7 of law number 8 year 1999 by Delta Tirta Sidoarjo TAPS related to the fulfillment of the right to the production of consumer as well as to know and understand the responsibility of Delta Tirta Sidoarjo TAPS in the fulfillment of the right to the convenience of consumers. This research is empirical legal research (sociological) with the type of juridical sociology. The location of this study conducted in PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Data collection through interviews and documentation, and data collection techniques using descriptive analysis of the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, concluding and qualitative analysis by examining return on information obtained from informants and completeness of the answers received. Type of this research is legal empirical (sociological) with the type of juridical sociological. This study was conducted in Delta Tirta Sidoarjo TAPS. The data collection techniques were through interview and documentation, then the use of descriptive analysis with the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, concluding, and for qualitative analysis by examining the information obtained from the informant as well as the completeness of the received answers. Delta Tirta Sidoarjo TAPS as the business actor in the provision of drinking water has not implemented yet the application of article 7 of the Consumer Protection Act regarding the obligations of businesses. The rising of consumers’ complaints became one of the benchmarks of the performance of TAPS, it has not been integrated in the implementation of the obligation of businesses. Delta Tirta Sidoarjo TAPS as the business actor is not responsible for the quality of good in terms of quality and quantity as well as capable of providing a professional service to the consumer as the user of the provision of drinking water service. Keywords: obligation, TAPS, protection of consumers.
PENEGAKAN HUKUM ATAS KEWAJIBAN MENUNJUKKAN SURAT KELENGKAPAN BERMOTOR SAAT PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS YUSUF AFFANDI, MOCH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18334

Abstract

Kewajiban menunjukkan Surat kelengkapan bermotor saat pemeriksaan di jalan merupakan salah satu komponen yang penting karena memilki korelasi dengan pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan kecelakaan. Polsek Tandes memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi dalam wilayahnya hukumnya. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab 1) Proses penegakan hukum atas kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor oleh pihak Kepolisian lalu lintas dan 2) kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas saat menegakkan aturan tentang kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor. Metode yang digunakan adalah yuridis sosilogis sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum kewajiban menunjukkan Surat kelengkapan bermotor masih jauh dari sempurna, yang artinya dalam implementasinya masih terdapat praktek pembayaran ilegal ditempat yang diterima oleh pihak Kepolisian Satlantas, dikatakan ilegal karena sejatinya pembayaran di tempat dapat diterima polisi apabila melauli penerbitan tilang blangko biru. 2) Terdapat beberapa kendala diantaranya penegak hukum yang masih menerima praktek pembayaran di tempat dan lebih lanjut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pola perilaku yang dihadapi saat kepolisian melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan, baik pemeriksaan berkala maupun insidental Liabilities showed Letter motorized completeness when checkpoints on the road is one important component because it has a correlation with the prevention of the crime of motor vehicle theft and accidents. Tandes Police have the authority to take action against violations of traffic that occurs in the legal area. The purpose of this thesis to answer 1) The process of enforcement of the obligation to show a motorized completeness by the Police Then lints and 2) the constraints faced by the Traffic Police when enforcing the rules on the obligation to show a motorized rat completeness. The method used is the juridical sosilogis while data analysis techniques using qualitative descriptive. The results of this study indicate that 1) the law enforcement obligations completeness Letter motor show is far from perfect, which means in practice its implementation is still a place of payment accepted by the Police Traffic Unit. 2) There are several constraints including law enforcement officers who are still receiving payment practices in place and further due to lack of public awareness of the patterns of behavior encountered when police checks of vehicles on the road, either periodic inspection and incidental.
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN ABORSI BAGI KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN DALAM PASAL 75 DAN 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 28B AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN1945 LISTIANA, EVA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i2.18335

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yaitu generasi pelaksana pembangunan dalam Negara. Kondisi tersebut tidak didukung dengan melakukan perlindungan anak. Anak sering menjadi objek dari praktik ketidakadilan, salah satunya adalah anak menjadi korban aborsi. Aborsi diperbolehkan untuk dilakukan oleh korban pemerkosaan yang mengalami tekanan psikologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Padahal janin mempunyai hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945. Penelitian ini akan membahas mengenai pertentangan antara Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, yang akan dikaji secara normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang membolehkan aborsi untuk dilakukan oleh korban pemerkosaan bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI yang mengatur bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 52 Ayat (2) dan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 hanya memperhatikan kondisi ibu hamil, dan mengabaikan hak hidup anak padahal dijamin oleh Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945. Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Kesehatan harus mengatur bahwa anak hasil pemerkosaan tidak harus diaborsi, melainkan bisa diatur dengan dilakukan adopsi kepada orang lain, dan si ibu diberikan konseling secara khusus. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)harus mengajukanjudicial review subtansi Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai institusi yang melindungi hak asasi. Kata Kunci : Aborsi,Korban Pemerkosaan,Hak Hidup. Children are our next generation. Unfortunately, the condition is not supported by children protection.Children are often being the object injustice, one of them is children become victim abortion. Abotionis allowed tobe peformed because of rape victims who suffered psychological pressure, as stipulated in paragraph 75 and 76 law number 36 Year 2009 concerning Health.Whereas the fetus has the right to live as stipulated in paragraph 28b subsection (2)The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. This study discusesabout the difference between Paragraph 75 and 76 Law Number 36 Year 2009 and paragraph 28b subsection (2)The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Approach that is used statute approach and conceptual approaches. Paragraph 75 and 76 law number 36 Year 2009 which allow abortion to be performed due to rape victims contary to paragraph 28b subsection (2)The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945,which states that the baby has the right of life, whichthen outlined in paragraph 52 paragraph(2) and paragraph 53 subsection (1) law number 39 Year 1999 concerning Human Rights, and paragraph 4 law number 35 year 2014 concerning changes to law number 23 year 2002 concerning Protection of Children. Paragraph 75 and 76 law number 36 Year 2009 only considersthe condition of pregnant women, but ignore the right oflife baby which is guaranted by paragraph 28b subsection (2)The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. House of Representative of Republic of Indonesia (DPR) and Ministry of Health (Kemenkes) must forbid who get psychological pressure to do abortion. It is better if children are adopted by someone else, and someone who get psychological pressure is accompanied. Child Protection Institute (LPA) must submit judicial review to Constitutional Court concerning Paragraph 75 and 76 law number 36 Year 2009. Keywords : Abortion, Rape of Victim, The Right of Life
AKIBAT PERKAWINAN SEMARGA MRENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA ANDRIAN H. SIAHAAN, DAVID
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i3.18439

Abstract

Abstrak Perkawinan pada masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan antar Marga. Proses perkawinan Eksogami (perkawinan di luar kelompok Marga) menjadi ciri khas proses perkawinan masyarakat Batak Toba sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga (Namariboto) dianggap sebagai pernikahan sedarah (Incest). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep pertalian darah dalam masyarakat adat Batak Toba dengan konsep pertalian darah secara umum, serta akibat hukum dari terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Adat Batak Toba. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara kepada tokoh Adat Batak Toba yang ada di Surabaya, yaitu sekretaris Adat Marga Siahaan dan salah satu pengurus Marga Lumban Tobing, dan menggunakan dokumentasi data yang berupa tarombo (silsilah Marga) dalam Adat Batak Toba. Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris untuk melihat kondisi masyarakat Adat Batak Toba secara langsung dalam hal perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan di dalam tradisi masyarakat Adat Batak Toba, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah yang disebut dengan Marga. Marga tersebut berfungsi sebagai tanda adanya persaudaraan yang ada di antara mereka. Hubungan kerabat itu di dalam masyarakat Adat Batak Toba secara umum disebut dengan sistem Dalihan Na Tolu yang secara jelas harus tetap dijunjung dengan membuka hubungan kekerabatan dengan keluarga lain di luar ikatan darah yang disebabkan oleh perkawinan. Perkawinan semarga dalam Adat Batak Toba merupakan perkawinan yang tabu dalam kategori perkawinan yang dilarang. Perkawinan semarga ini jika dilakukan oleh masyarakat Adat Batak Toba, maka ia melanggar aturan adat sehingga mereka disebut Na So Maradat (orang yang tidak tahu dengan adat istiadat). Orang yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum dengan aturan Adat Batak Toba yang berlaku sampai sekarang. Saat ini hukuman atau sanksi adat yang masih berlaku di masyarakat Batak Toba yang ada di kota Surabaya adalah tidak bolehnya mereka yang terkena hukuman adat duduk dalam acara adat, tidak boleh memberi solusi atau berbicara dalam forum adat, dan juga dalam sidang adat tidak ada lagi kedudukan bagi mereka yang menikah semarga. Kata Kunci : Hukum Adat Batak Toba, Perkawinan Adat Batak Toba, Akibat perkawinan semarga. Abstract Batak Toba society marriage is a marriage amongst clans. The process of exogamy marriage (marriage outside of the clans) characterizes the process of Toba Batak marriage which prevents the same-clan marriage severely because the existence of the same-clan wedding (Namariboto) is considered as blood wedding (incest). The research goal as a method to know the concept related by blood in the indigenous Batak Toba with the concepts related by blood in general, as well as the legal consequences of the occurrence of the same-clan marriage in indigenous Batak Toba. This research is an empirical legal research which includes research on the identification of the law and research on the effectiveness of the law. Data collection techniques were done by doing interviews to indigenous Batak Toba fellow that exist in Surabaya, the Secretary of Siahaan clan and one of the persons in charge of Lumban Tobing clan and using a form of data documentation of tarombo (genealogy of clan) in the indigenous Batak Toba. The researcher used empirical legal research to recognize the condition of indigenous Batak Toba directly in terms of marriage. The result of the research shows that the union of tradition of indigenous Batak Toba is assembled by the blood bond up, which is called with clan (Marga). The clan serves as a sign of the existence of the brotherhood that exists between them. Relative to the indigenous Batak Toba is generally referred to as the system of Dalihan Na Tolu that obviously should be remained by opening a kinship with other families outside of the bonds of blood marriage. Same-clan marriage in indigenous Batak Toba is a taboo and prohibited. If this kind of marriage is defied by the community, then it violates the rules of the tradition, and they are most likely called na so maradat (people who do not have customs). People who practice the same-clan marriage will be punished with the Indigenous Toba Batak rules which are authorized and applicable until now. The current punishment or sanctions of the tradition that are still valid at Batak Toba community in Surabaya are they are not allowed to sit together in a traditional event and should not give solutions or speak in indigenous forum. Besides, losing the positions in the congregation is another sanction caused by the same-clan marriage. Keyword : Batak Toba Adat Law, Marriage Batak Toba tradition, Marriage consequence.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SAMPANG PENGANUT ALIRAN SYIAH YANG MENJADI KORBAN KONFLIK DAN KEKERASAN ANOVA, DITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18440

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya konflik antar pengikut pada agama Islam yaitu Sunni dan Syiah di kabupaten Sampang Madura. Konflik berujung dengan kekerasan dan pengusiran pengikut aliran Syiah dari desa Karang Gayam, Kec. Omben Sampang. saat ini pengikut aliran Syiah berada di Rumah susun Jemundo, Puspo Agro, Sidoarjo dan tidak diperbolehkan kembali oleh pengikut aliran Sunni di Sampang. Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang dapat menyelesaikan dan menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap warga Sampang penganut aliran Syiah yang menjadi korban konflik dan kekerasandan untuk mengetahui kendalapenyelesaian masalah dalam proses pengembalian hak-hak warga Sampang yangmenganut aliran Syiah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekriptif kualitatif,Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan menggunakan metode dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan pengikut aliran Syiah, warga Sampang, LSM, dan Tim Rekonsiliasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang telah dilakukan yaitu mereka diperbolehkan tetap menganut aliran syiah, terpenuhinya hak-hak asasi manusia, dan beberapa upaya agar terselesaikannya konflik Namun, tidak berhasil untuk dapat mengembalikan pengikut aliran syiah ke tempat tinggalnya.Kendala dalam pengembalian pengikut aliran Syiah adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial tidak efektif untuk menyelesaikan konflik karena tidak memberikan dampak pada penganut aliran syiah, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tidak dilaksanakan. Kata Kunci : upaya, konflik, kekerasan, aliran, Sampang Abstract The research is based by realizing conflict between Islamic follower were Sunni and Syiah on the Sampang District, Madura. Conflict that arrived at violence and expellation the Syiah Follower from the Karang Gayam Village, Omben, Sampang District. Now, they have been staying on the Flat of Jumundo, Puspo Agro, Sidoarjo Anda have not yet returned on Sampang. Dately, have not been agreement among them. The aim of the research are firstly, knowing how to accomplish conflict and violence toward Syiah followers on Sampang. Secondly, knowing the obstacle to accomplish in process to restore the Syiah follower right on Sampang.The Research methode used the methode of empiric. And data collecting through interviewing and documentation technique.Interviewing are done to informant Syiah followers, residents of Sampang, Non-government organization, and The Reconciliation Team. The research result appears that firstly, legal protection that have been done, they were allowed to follow Syiah, get fulfillment human rights and some effort to accomplish the conflict. Secondly, the obstacles in process of restoration the syiah followers is the Law no. 7 on year 2012 about handling the Social Conflict have not been effective to accomplish conflict. Becouse of not giving effect toward the Syiah Follower, some articles at the consitution not upheld.were failed to restrore the Syiah followers to their residences. Kata Kunci : Legal protection, conflict, violence, Sampang
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DI KABUPATEN BANGKALAN LAILANANDA Y, RIZKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.18464

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan masih adanya permasalahan TKI di Kabupaten Bangkalan yang tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang menyatakan bahwa TKI mendapatkan perlindungan mulai dari masa prapenempatan hingga purna penempatan.Pada masa prapenempatan dan purna penempatan merupakan tanggung jawab Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan dalam menjamin hak-hak TKI masa prapenempatan dan purna penempatan tersebut.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tentangpelaksanaan pengawasan prapenempatan dan purna penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Bangkalan danupaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan permasalahan TKI prapenempatan dan purna penempatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya yuridis empiris.Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan menggunakan metode dokumentasi.Wawancara dilakukan dengan informan kepala seksi penempatan dan produktivitas kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, calon TKI prapenempatan dan mantan TKI purna penempatan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian perlindungan TKI prapenempatan dan purna penempatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena masih terdapat poin-poin yang tidak dilaksanakan.Peran aktif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat kurang. Beberapaupaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan dengan cara melakukan sosialisasi publik di daerah rekrut agar TKI mengetahui bagaimana cara menjadi TKI yang baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku. Kata Kunci: implementasi, pengawasan, TKI , prapenempatan, purna penempatan Abstract This research based on fact there are problem of Indonesianmigrant worker in Bangkalan that do not get their rights as regulated in the law number 39 year 2004 regarding the placement and protection Indonesian migrant worker abroad that migrant worker get protection from pre placement until after placement. Supervision of implementation placement and protection Indonesian migrant worker in pre placement and after placement is the responsibility of Social service, manpower and transmigration for ensuring Indonesian migrant worker rights. The purpose of this research to know about implementation of preplacement and after placement of Indonesian Workers by Social Service Manpower and Transmigration in Bangkalan and the efforts made by Social Service, Manpower and Transmigration Bangkalan relating to the casespre placement and after placement.Thisresearch used descriptive qualitative method and type methodis juridical empirical. The data collection techniques using interviews and using documentation method. Interviews were conducted with informants The head section of placement and work productivity of Social Services Manpower and Transmigration Bangkalan, prospective migrants preplacement and former migrant worker after placement.This research result indicates that implementation pre placement And after placement can not be implemented properly because there is some points that not implemented.The active role of Social Service Manpower and Transmigration much less. Some efforts that Social Service Manpower and Transmigration Bangkalan made is by doing public dissemination in recruits area. They give information for the migrant workers candidates to know how to become a good migrant workers according to the right procedure. Keywords:implementation, supervision, migrant workers, pre placement, after placement.
KAJIAN YURIDIS PERKARA KEMATIAN AKLI FAIRUZ PADA PERTANDINGAN SEPAKBOLA PERSIRAJA BANDA ACEH MELAWAN PSAP SIGLI RICO P, RAMADHAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.18465

Abstract

Abstrak Sepakbola merupakan olahraga paling populer di Indonesia. Sepakbola adalah salah satu olahraga yang tidak bisa dihindari terjadinya kontak fisik. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi tindak kekerasan di sebuah pertandingan sepakbola. Kasus kekerasan terhadap pemain di persepakbolaan Indonesia kerap terjadi. Cidera ringan hingga meninggal dunia merupakan akibat dari tindak kekerasan terhadap lawan yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Kasus meninggalnya Akli Fairuz pada pertandingan Persiraja melawan PSAP menjadi contoh akibat dari tindak kekerasan yang terjadi di persepakbolaan Indonesia. Kekerasan yang terjadi dilapangan sepakbola kerap tak tersentuh oleh hukum nasional karena dianggap masih menjadi wewenang PSSI yang didasarkan pada statutanya. Batasan yang kurang jelas sering sulit untuk mengklasifikasikan tindakan kekerasan dalam sepakbola sebagai pelanggaran disiplin ataukah tindak pidana. Kekaburan batasan tersebut juga menjadi penyebab dipertanyakannya tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman yang menyebabkan Akli Fairuz meninggal dunia. Statuta PSSI pada pasal 70 menyatakan bahwa PSSI memiliki yurisdiksi hukum sendiri terkait penyelesaian perkara yang ada dalam persepakbolaan di Indonesia, karena itu statuta PSSI melarang setiap perkara dalam sepakbola diajukan ke pengadilan negeri.Hal ini menjadi rancu ketika kedudukan PSSI sebagai badan hukum menolak semua perkara sepakbola diselesaikan di pengadilan negeri, sedangkan dalam pasal 2 KUHP semua kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Indonesia merupakan wewenang hukum pidana nasional.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan tindak kekerasan dalam sepakbola masih termasuk pelanggaran disiplin ataukah tindak pidana. Batasan yang jelas akan mampu mengklasifikasikan perbuatan yang dilakukan oleh Agus Rohman serta akibat yang ditimbulkan, masuk ke dalam pelanggaran disiplin atau tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Kasus yang dianalisis disinergikan dengan dasar peraturan sepakbola serta undang-undang terkait yang mengatur. Buku-buku literatur yang digunakan juga dijadikan pedoman untuk mencari teori serta norma yang dipakai.Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman tergolong suatu perbuatan pidana karena melanggar unsur obyektif dan subyektif dari parameter kekerasan di legitimates of sport. Tindakan tersebut tergolong sebagai Criminal Violance. Tindakan Agus Rohman juga memenuhi unsur-unsur dalam delik penganiayaan. Penyelesaian perkara secara hukum pidana tersebut menghapus yurisdiksi PSSI yang absolut. Ketentuan pasal 70 statuta PSSI yang bertentangan dengan KUHP harus dihapus atau diganti dengan yang lebih sesuai dengan hukum pidana nasional. Kata Kunci : Kematian Akli Fairuz, Agus Rohman, Kekerasan dalam sepakbola, Statuta PSSI Abstract Football is the most popular sport in Indonesia. Football is one sport that can not be avoided physical contact. This causes frequent violence at a football match. Cases of violence against Indonesian football players often occur. Minor injuries to death was the result of acts of violence against an opponent that has never happened in Indonesia. Akli Fairuz death case in the match against PSAP Persiraja be an example as a result of the violence that occurred in Indonesian football. The violence that happens on a football pitch are often untouched by national law because it is still a PSSI authority based on statute. Less obvious limitation is often difficult to classify acts of violence in football as a disciplinary offense or a criminal act. The blurring of boundaries may also lead to questioning the actions carried out by Agus Rohman which causes Akli Fairuz died. PSSI to article 70 of the Statute states that the PSSI has its own legal jurisdiction related to the settlement that exist in football in Indonesia, because the PSSI statutes prohibit any football matters in the country are brought to justice. It becomes confusing when standing PSSI as a legal entity to reject all football matters resolved in the district court, whereas in Article 2 of the Criminal Code all crimes or offenses which occurred in Indonesia is the authority of national criminal law. The purpose of this study was to analyze the limits of violence in football is still a violation of discipline or criminal acts. Clear boundaries will be able to classify the actions undertaken by Agus Rohman and consequences, entered into a disciplinary offense or a crime. The method used is normative. Cases analyzed synergized with the basic rules of football as well as the pertinent laws governing. Literature books used are also used as guidelines to seek theories and norms used. The results of this study is to show the actions performed by Agus Rohman classified as a criminal offense for violating the element of objective and subjective parameters of legitimates violence in sport. Such actions are classified as Criminal Violance. Agus Rohman actions also fulfill the elements in the offense of persecution. The settlement under the criminal law of the jurisdiction PSSI remove the absolute. The provisions of Article 70 of the statutes of PSSI contrary to the Criminal Code should be removed or replaced with a more suitable to the national criminal law. Keywords: Death Akli Fairuz, Agus Rohman, Violence in football, the Statute of the PSSI
PEMENUHAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA BANGUNAN UMUM MENURUT PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1998 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT DI STASIUN GUBENG, SURABAYA MUSYAFA MAULANA, MUHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18488

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak ditemukan beberapa fasilitas yang kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas di stasiun Gubeng, Surabaya. Secara normatif, pemerintah sudah banyak mengatur perlindungan dalam pemenuhan hak para kaum penyandang disabilitas ini yang tertuang dalam berbagai peraturan dalam rangka kemandiriannya. Stasiun Gubeng sebagai salah satu penyedia jasa harusnya menyediakan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan seorang penyandang disabilitas juga termasuk konsumen yang hak-haknya harus dilindungi sebagai penikmat jasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di stasiun Gubeng, Surabaya; Hambatan dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di stasiun Gubeng; Upaya yang dilakukan oleh stasiun Gubeng dalam memberikan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik.Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan informan Divisi Pelayanan PT Kereta Api DAOP VIII Surabaya, Wakil Kepala Stasiun Gubeng Surabaya, dan Karyawan Stasiun Gubeng.Hasil peneletian ini menunjukkan bahwa Masih terdapat beberapa aspek yang kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas diantaranya tidak ada akses ke, dari dan di dalam bangunan di stasiun Gubeng Lama, akses dari peron menuju kereta api, tempat menaik turunkan penumpang yang ada di stasiun Gubeng Lama, toilet yang masih di bawah standar aksesibilitas, kurangnya tanda yang dapat membantu penyandang cacat; Faktor penghambat dalam pemenuhan aksesibilitas diantaranya karena stasiun Gubeng Lama merupakan Bangunan Cagar Budaya, minimnya kinerja petugas stasiun Gubeng dalam memenuhi fasilitas aksesibilitas penyandang disabilias, pandangan bahwa urusan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bukanlah urusan penting dan mendesak; Upaya yang telah dilakukan pihak stasiun Gubeng dalam pemenuhan aksesibilitas ini diantaranya memaksimalkanpemenuhan aksesibilitas di stasiun Gubeng Baru, melakukan peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada di stasiun Gubeng, melakukan komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan dengan pemenuhan aksesibilitas penyandang cacat, terutama pada para penumpang penyandang disabilitas yang ada di stasiun Gubeng. Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Bangunan Umum, Stasiun Gubeng Abstract The background of this research is some facilities found in Gubeng Surabaya train station aren’t accessible to people with disabilities. Normatively, the government has been ruled so many protectionsin case of fullfilling the right of people with disabilities which are contained in the various regulations in the context of their indepence. Gubeng station as one of the service providers should provide the worth accessibility to all of people with disabilities, this is because people with disabilities are also consumers as well so that their rights have to be protected. The purpose of this research is to find out about Fullfillment the accessibility of people with physically disabled in Gubeng station, Surabaya; The obstacles of fullfilling the accessibility for people with physically disabled in Gubeng station; The efforts did by Gubeng station in case of fullfilling the accessibility of people with physically with disabled.The researcher used descriptive qualitative method and empirical yuridical as the kind of the research. While the technique of collecting data used interviews and observations. Interviews did with the informant Service Division PT Kereta Api DAOP VIII Surabaya, Deputy Chief of Gubeng Surabaya Station, and the employee of Gubeng station.The outcome of this research shows that There are still some aspects less accessible for people with disabilities including of no access to, form, and in the building of old Gubeng station, access from peron to the train, place for passengers who come up and down in the old Gubeng station, the toilet which is under accessibility standardization, less signs that can help people with disabilities; The obstacle factors in case of fullfilling the accessibility some are caused by the old Gubeng station in one of the cultural heritage building, the officer of Gubeng station is less performance to fullfill the accessibility of people with disabilities, a point of view that the accessibility matters for people with disabilities is not really important; The efforts did by Gubeng station in case of fullfilling the accessibility including maximize the accessibility fullfillment in New Gubeng station, increasing the quality of human resources in Gubeng station, making a communication with stakeholders in case of fullfilling the accessibility for people with disabilities, especially for passengers with disabilities in Gubeng station. Keywords:Accessibility, People With Disabilities, Public Building, Gubeng Station

Page 24 of 161 | Total Record : 1602

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue