cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 23   24   25   26   27 
Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut China Selatan Antara China Dengan Filipina, Vietnam, Malaysia Dan Brunei Darussalam SULISTIYANI, EVI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18535

Abstract

Laut China Selatan merupakan perairan yang memiliki nilai ekonomi, politik, letaknya yang strategis serta adanya kandungan gas alam dan sumber daya yang memadai, sehingga Laut China Selatan menjadi sengketa dan perdebatan regional antara China dengan negara-negara ASEAN. Negara-negara yang bersengketa terdiri dari Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Perselisihan terjadi karena latar belakang historis, batas-batas kepemilikannya yang saling tumpang tindih di landas kontinen dan memiliki argumentasi untuk melakukan klaim terhadap wilayah yang disengketa. Perselisihan terjadi juga karena ketidaktaatan negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Tujuan penelitian adalah menganalisis penyebab terjadinya sengketa batas landas kontinen di Laut China Selatan dan mengetahui ketentuan hukum laut internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa di Laut China Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis, yaitu statue approach, history approach, case approach, conceptual approach. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum internasional, peta-peta dan jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sengketa di Laut China Selatan sangat berpengaruh terhadap hubungan bilateral maupun multirateral antar negara-negara anggota ASEAN. Penyelesaian sengketa juga tidak mudah dilakukan, karena pengukuran perbatasan laut harus memperhitungkan kenaikan dan penurunan permukaan air laut yang mempengaruhi pengukuran atas zona ekonomi eksklusif negara yang bersangkutan dan perbatasan kawasan laut akibat tumpang tindihnya klaim batas landas kontinen antar negara-negara di kawasan tersebut. Kata Kunci : Laut China Selatan, Landas Kontinen, Penyelesaian Sengketa Abstract South China Sea waters that have an economic value, political, strategic location as well as the content of the natural gas and adequate resources, so the South China Sea dispute between China and regional debate with ASEAN countries. Countries in dispute consists of the Philippines, Vietnam, Malaysia and Brunei Darussalam. Disputes occurred because of the historical background, the limits ownership of overlapping continental shelf and have arguments to make a claim against territory disengketa. Disputes occur jugakarena disobedience coastal states bordering the South China Sea to the provisions contained in UNCLOS 1982. The purpose of the study is to analyze the causes of the continental shelf boundary disputes in the South China Sea and know the provisions of international maritime law that can be applied in the dispute in the South China Sea. This study uses normative legal research. The approach used by the authors, namely the approach statue, history approach, case approach, conceptual approach. The author uses primary legal materials in the form of legislation, secondary law material in the form of international law books, maps and legal journals and tertiary legal materials in the form of a large dictionary Indonesian and English dictionary. The collection of legal materials is done by means of a literature study. The results of this study prove that the dispute in the South China Sea is very influential on the bilateral and multilateral relations between the member countries of ASEAN. Dispute resolution is also not easy to do, because the measurement of sea borders must take into account the increase and decrease in sea levels that affect the measurement of an exclusive economic zone of the country concerned danperbatasan sea area due to the overlapping claims of the continental shelf boundary between the countries in the region. Keywords: South China Sea, Continental Shelf, Settlement.
PERANAN SERIKAT PEKERJA PT PETROKIMIA GRESIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YUNIAR, SHELMY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.18661

Abstract

ABSTRAK PERANAN SERIKAT PEKERJA PT PETROKIMIA GRESIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Nama : Shelmy Yuniar NIM : 12040704035 Program Studi : S1 Ilmu Hukum Jurusan : Hukum Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga: Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Arinto Nugroho, S.Pd., S.H., MH Perusahaan dan pekerja adalah dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk bersama-sama melakukan kegiatan produksi. Namun tak jarang ada pula konflik diantara keduanya. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal inilah yang sedang dihadapi oleh serikat pekerja PT Petrokimia Gresik dengan Manajemen perusahaan PT Pupuk Indonesia (persero). Hak para pekerja sesuai hasil kesepakatan pada tahun 2013 yang tak kunjung dipenuhi oleh pihak PT Pupuk Indonesia (persero) menyebabkan semakin lamanya permasalahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan masalah dan observasi. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah menggunakan bahan hukum yang telah di dapat untuk kemudian direduksi dan diikuti penyusunan sajian data secara komprehensif dan teliti serta hati-hati dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perselisihan hubungan industrial yang tengah dihadapi oleh serikat pekerja PT Petrokimia Gresik dengan PT Pupuk Indonesia (persero) merupakan jenis perselisihan hak, dikarenakan bahwa belum dipenuhinya kesepakatan kerja yang telah dibuat pada tahun 2013 oleh PT Pupuk Indonesia (persero) kepada pekerja di PT Petrokimia Gresik yang dalam menuntut haknya di wakili oleh serikat pekerja PT Petrokimia Gresik. Sebaiknya manajemen dari PT Pupuk Indonesia (persero) dengan besar hati segera merealisasikan tuntutan dari serikat pekerja dikarenakan hal tersebut merupakan kewajiban yang telah tertuang dalam kesepakatan pada tahun 2013. Agar permasalahan internal perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini tidak berlarut-larut. Kata kunci : Badan Usaha Milik Negara, Perselisihan Hubungan Industrial, Serikat Pekerja ABSTRACT THE ROLE OF TRADE UNION OF PT. PETROKIMIA GRESIK ININDUSTRIAL RELATION DISPUTE SETTLEMENT Nama : Shelmy Yuniar NIM : 12040704035 Program Studi : S1 Law Studies Jurusan : Law Fakultas : Faculty of Social Sciences and Law Nama Lembaga : State University of Surabaya Pembimbing : Arinto Nugroho, S.Pd., SH, MH Companies and workers are two unities which can not be separated. Both have rights and obligations to jointly undertake production activities. But often there are conflicts between the two. Article 2 of Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relation Dispute Settlement states that the right disputes are disputes arising from the non-fulfillment of rights, because of differences in the application and interpretation of the provisions of legislation, agreements, company regulations or cooperation agreements, This is what is being faced by trade union of PT. Petrokimia Gresik against the management of PT Pupuk Indonesia (Persero). The rights of workers as agreed in 2013 that can not be met by PTPupuk Indonesia (Persero) causes the length of this issue. This research is empirical. The research approach used are approach to the problem and observation. Types of legal materials consist of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The legal materials collection technique used are by interview and documentation then processed using legal materials which have been obtained for later reduced and followed by the preparation of a comprehensive and meticulous data display and ended with a summary. Based on the research results obtained, it can be concluded that industrial relation dispute faced by trade union of PT Petrokimia Gresik against PT. Pupuk Indonesia (Persero) is a type of right dispute, because there has not been the fulfillment of labor agreements which have been made in 2013 by PT Pupuk Indonesia (Persero) to employees at PT. Petrokimia Gresik in which in claiming their rights then represented by trade union of PT Petrokimia Gresik. We recommend that the management of PT Pupuk Indonesia (Persero) with a big heart to realize the demands of the union because it is an obligation that has been stipulated in the agreement in 2013. In order that the company''''s internal problem of the State Owned Enterprises (SOE) is not protracted. Keywords: Stated Owned Enterprise (SOE), Industrial Dispute, TradeUnion
PENEGAKAN HUKUM PASAL 13 AYAT (1) SUB B UNDANG–UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SURABAYA BARAT HERLANGGA, GALILEO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.18662

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan adanya kasus eksploitasi pada anak di daerah Surabaya Barat khususnya di daerah Dolly yang sudah resmi ditutup oleh Walikota Surabaya. Kenyataannya setiap malam masih dijadikan tempat kegiatan prostitusi yang sifatnya tertutup, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat surabaya masih dibawah kemiskinan, termasuk orangtua mengeksploitasi anak secara seksual. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum ( tentang eksploitasi anak secara seksual Pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak) di Surabaya Barat yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya, dan serta kendalanya. Data diperoleh melalui tiga metode yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pasal 13 ayat (1) sub b Undang-Undang Perlindungan Anak di Surabaya Barat kurang maksimal. Beberapa kendala yang dialami oleh penyidik Polrestabes Surabaya diantaranya kurangnya pengetahuan dan pendekatan oleh personel kepolisian terhadap korban anak eksploitasi secara seksual, faktor masyarakat yang saling menutupi keberadaan perdagangan anak di bawah umur dan faktor budaya masyarakat yang menganggap tidak terjadi masalah yang serius atau membenarkan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual. . Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak Secara Seksual, Surabaya Barat. Abstract This research based on fact about exploitation to child in the west Surabaya especially in Dolly area which has been closed by the Mayor of Surabaya City. In fact, every night still used as a prostitution which are closed,. This is because the economic condition Surabaya society which is still below, including the parents who sold their children because of economic motive. This research aim to know about law enforcement (exploitation child of sexual section 13 article (1) sub b Act of Child Protection) in West Surabaya, obstacles too. Data collection used three methods, that is interview, observation, and documentation as well as data analysis used descriptive qualitative. This reseach result indicates that law enforcement section 13 article (1) sub b Act of Child Protection in West Surabaya are less optimal and there is not yet the act of concrete, the follow up to the required in overcoming this problem. There are several problemsby investigators Polrestabes Surabaya lack of police personnel abaou method and insight knowledge for victim child of exploitation sexual, each other factors people cover the existence of trade child under age andcultural factors a society does not occur a serious problem or justify sexual exploitation of children. Keywords: Law Enforcement, Protection of Children, sexual exploitation of children, West Surabaya
Problematik Pencalonan Kembali Pasangan Calon Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pencalonan Kembali Rasiyo Dalam Pemilihan Walikota Kota Surabaya Tahun 2015) AMELIA, RIZKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.18870

Abstract

Pelaksanaan pemilihan walikota Surabaya tahun 2015 menimbulkan problematik yang perlu adanya penyelesaian. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya meloloskan Rasiyo dalam pencalonannya yang kedua setelah sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat menimbulkan permasalahan interpretasi atau penafsiran oleh masyarakat. Pasalnya menurut ketentuan pasal 89 A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa pasangan calon yang telah ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan (TMS) tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran kembali. Hal ini tentunya menyebabkan kekaburan norma atas Pasal 89 A ayat (2) Peraturan KPU ini tentang pasangan calon. Peraturan KPU tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pasangan calon yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pasangan calon. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tentang keabsahan pencalonan kembali Rasiyo setelah dinyatakan gugur karena Tidak Memenuhi Syarat(TMS). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi kasus. Teknik analisis bahan hukum yaitu dengan menginventarisasi serta mengelompokkan bahan hukum serta mengidentivikasi fakta hukum untuk menjawab isu hukum dengan penafsiran hukum. Berdasarkan penelitian jika ditafsirkan dengan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis, interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif dapat disimpulkan bahwa Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 yang memperbolehkan Rasiyo mencalonkan kembali dalam pemilihan walikota setelah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015. Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu keputusan yaitu lahirnya keadaan hukum baru terhadap pihak yang terkait dengan keputusan tersebut. Berdasarkan asas praduga rechtmatigh sebuah keputusan tetap sah dan tidak dapat dibatalkan kecuali apabila ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkannnya. Dengan demikian status Rasiyo sebagai pasangan calon tetap sah dan dan keputusan KPU tersebut tetap dapat dilaksanakan. Kata Kunci :Pencalonan Kembali, Rasiyo, Pemilihan Kepala Daerah, Tidak Memenuhi Syarat. Abstract The election of Surabaya Mayor in 2015 raised some problematic issue that need to be solved. The General Election Commissions (KPU) of Surabaya decided to pass Rasiyo in his second nomination after disqualified due Ineligible. This decision created interpretation problem in the society. According to Law Article 89 A verse (2) The General Election Commission Rules Number 12 year 2015 about The Regulation Changes of the General Election Commission number 9 year 2015 about Regent, and/or Mayor and Vice Mayor state that candidate who was rejected or do not comply with requirements cannot be proposed to the readmission. This issue is certainly raising vagueness of norm of Article 89 A verse (2) about candidates, because this rules does not contain any further explain about the candidate above. Law No. 8 of 2015 on the Amendment of Act No. 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 20142 on the election of Governors, Regents and Mayors Become Law as a legal umbrella for the implementation of local elections also did not explain more about the candidates. The purpose of this study was to determine the validity of the nomination back Rasiyo after disqualified due Ineligible. This research is a law normative study using statute approach, conceptual approach, and case approach. The types of legal materials used consisted of primary legal materials, secondary law, and non-law material.Literature study and case studies are the legal materials techniques used in this study.The step legal materials analysis techniques used in the study are to inventory and classify materials as well as identifying the legal facts of law to address the legal issues with legal interpretation. Based on this research to be interpreted with grammatical interpretation, systematic interpretation, sociological interpretation, interpretation restrictive and extensive interpretation can be concluded that Decision Number 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 about Stipulation of the Candidate in Election of Mayor and Deputy Mayor of Surabaya year 2015 which is passed Rasiyo readmission in the Mayor Election is legitimate and appropriate according to The General Election Commissions rules Number 12 year 2015. The legal consequences arising from a decision that is the birth of a new legal situation of the parties concerned by the decision, based on the rechtmatigh presumption, a decision remains valid and cannot be canceled unless there is a cancelation from court decision of the State Administration. Thus Rasiyo status as a candidate remains valid and that the decision of the Election Commission can still be implemented. Keywords : Readmission, Rasiyo, Local Election, Ineligible
ANALISIS YURIDIS HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL WAHYUDI, DEDY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.19165

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SURABAYA MULYASUKMA, AMANDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.19275

Abstract

Kekerasan sering sekali terjadi dikalangan masyarakat, tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja melainkan juga terhadap anak-anak. Kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dan ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya, akan tetapi masih banyak kasus yang belum diselesaikan menyebabkan kasus kekerasan itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kasus kekerasan terhadap anak menduduki peringkat yang tertinggi di Jawa Timur berada di Kota Surabaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya terhadap tindak kekerasan terhadap anak dan hambatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya. Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dengan menggunakan wawancara dan data sekunder yang didapat melalui hasil penelitian ilmiah, internet, buku-buku, literatur dan Undang-undang. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan yaitu memakai metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian masih belum maksimal, penegakan hukum yang kurang maksimal tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor penegak hukumnya (pihak kepolisian) dan faktor dari masyarakat. Pihak Kepolisian dianggap kurang mampu dalam mencari barang bukti dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Masih banyak masyarakat kurang sadar akan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, sehingga masih banyak pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Kekerasan, Anak
PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA SURABAYA RADIKA L, HAGAMIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.19285

Abstract

Abstrak Peningkatan penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan akan narkotika juga semakin meningkat. Peningkatan jumlah kasus tersebut menyebabkan perlunya peningkatan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Barang sitaan tindak pidana narkotika harus dikelola dengan baik agar tidak disalahgunakan. Para penegak hukum berkewajiban dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, bahkan berkewajiban untuk mengelola barang bukti atau barang sitaan dari tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di Surabaya merupakan kewenangan BNN Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di lingkup BNN dan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika di lingkungan BNN Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang mengunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, hasil penelitian, berita internet dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan narkotika oleh BNN Kota Surabaya dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu mulai dari penyitaan, penyimpanan dan pengamanan, dan pemusnahan. Pengelolaan benda sitaan narkotika di BNN Kota Surabaya belum sesuai dengan prosedur yang ada di Undang-undang. Pemusnahan benda sitaan narkotika tidak dilakukan oleh BNN Kota Surabaya akan tetapi dilimpahkan ke BNNP Jawa Timur. Dalam melakukan pengelolaan benda sitaan narkotika BNN Kota Surabaya mengalami beberapa kendala diantaranya belum adanya SOP pengelolaan benda sitaan narkotika, belum adanya pengawasan, serta mahalnya biaya pemusnahan benda sitaan narkotika sehingga menimbulkan kebingungan bagi BNN Kota Surabaya. Kata Kunci : Pengelolaan, Benda Sitaan, Narkotika, BNN
POLITIK HUKUM PENGATURAN HAK DAN KEBIJAKAN EKSPORTIR PADA INDUSTRI MINERAL LOGAM PUTRI SUGIASTARI, YUANITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.19287

Abstract

Abstrak Mineral dan tambang merupakan bentuk dari bahan galian tambang yang memiliki peran penting dalam memenuhi hajad hidup orang banyak. Namun, selama ini sumber daya mineral Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hak dan kewajiban eksportir beserta perbedaannya pada industri mineral khususnya logam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peta persebaran mengenai kebutuhan dan potensi ketersedian mineral untuk industri hilir di Indonesia. Perlu adanya kerja sama antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Departemen Perindustrian untuk menjembatani menyediakan dan permintaan pada industri hulu dan hilir pertambangan. Serta pembagian hak dan kewajiban eksportir pertambangan di dasarkan kepada pembagian yang telah ditetapkan dalam UU Minerba. Penggolongan industri bidang pertambangan berdasarkan proses produksi digunakan untuk mempermudah pengidentifikasian kegiatan apa saja yang dapat dilakukan setelah diketahui adanya cadangan mineral logam sampai pada pasar. Kata Kunci: nilai tambah pertambangan, hak dan kewajiban, eksportir mineral logam.
IMPLEMENTASI YURIDIS KEWAJIBAN PENGIKATAN KENDARAAN PADA KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI LINTAS PENYEBERANGAN KETAPANG-GILIMANUK Cahyo Utomo, Arif
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.19578

Abstract

Kegiatan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk secara umum diatur di dalam Undang-Undang tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di Perairan, dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Kegiatan penyeberangan harus memperhatikan aspek teknis tentang keselamatan penumpang, muatan, dan kapal. Salah satu aspek teknis keselamatan angkutan penyeberangan adalah pengikatan kendaraan. Kewajiban pengikatan kendaraan diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016. Kewajiban pengikatan kendaraan pada kapal angkutan penyeberangan wajib dilakukan agar keselamatan penumpang terjamin, dan melindungi muatan kapal agar tidak rusak ketika terkena gelombang laut. Pengikatan kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi yuridis pengikatan kendaraan, proses penjatuhan sanksi yang diberikan kepada operator kapal, dan hambatan dari implementasi yuridis pengikatan di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yuridis pengikatan kendaraan di Ketapang-Gilimanuk mayoritas telah dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan, seperti material pengikatan yang digunakan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang pengangkutan kendaraan, dan tidak semua kendaraan dilakukan pengikatan. Proses penjatuhan sanksi kepada operator kapal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui rekomendasi yang dihasilkan dari pengawasan lapangan oleh petugas lapangan OPP apakah pengikatan telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Hambatan dari implementasi yuridis pengikatan kendaraan yaitu kurangnya kesadaran hukum operator kapal untuk menyediakan tali pengikat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, kurangnya kesadaran hukum petugas kapal untuk melakukan pengikatan kepada semua kendaraan, dan kurangnya petugas kapal yang tersedia untuk melakukan pengikatan kendaraan. Kata Kunci: Implementasi Yuridis, Pengikatan Kendaraan, Kapal Penyeberangan, Ketapang-Gilimanuk. Abstract The ferrying activity in Ketapang-Gilimanuk generally regulated in the Shipping Law, Government Regulations on Water Transportation, and Government Regulations on the Implementation of Crossings. The ferrying activity should pay attention on technical aspects of the safety of the passengers, cargo, and the ship. One of the technical aspects of the safety of ferry is the vehicle tying. The obligation of vehicle tying is regulated by The Minister of Transportation Law number 30 year 2016 and The Minister of Transportation Law number 115 year 2016. The obligation of vehicle tying in a ferry must be done in order to guarantee the safety of the passengers and to protect the cargo from being damaged when exposed to sea waves. Vehicle tying at the ferrying activity in Ketapang-Gilimanuk has not been done in accordance with The Minister of Transportation Law number 30 year 2016 and The Minister of Transportation Law number 115 year 2016. The aim of this study were to analyze and identify the juridical implementation of vehicle tying, process of giving fine to ship operators, and the obstacles of the juridical implementation of vehicle tying in Ketapang-Gilimanuk harbour. This study belongs to juridical-sociology study. The data were gained through observation, interview, and documentation. The data analysis qualitative. The result of the study showed that the juridical implementation of vehicle tying in Ketapang-Gilimanuk Harbour mostly was conducted well, however in the implementation there were some weaknesses, such as the material for vehicle tying was not appropriate as recommended by The Ministry of Transportation Law about vehicle transport, and the vehicle tying was not conducted to all vehicles. The process of giving the fine to ship operator was regulated by The General Director of Land Transportation through the recommendation was 2 gained through the field supervision by the OPP field operator whether the tying is conducted accordingly to The Ministry of Transportation Law. The obstacle of the juridical implementation of the vehicle tying was the lack of law awareness from of the ship operator to provide the appropriate ropes as ruled by The Ministry of Transportation Law, the lack of awareness of the ship operator to do the vehicle tying to all vehicles, and the lack of ship operator number available to do the vehicle tying. Keywords: Juridical Implementation, Vehicle Tying, Ferry, Ketapang-Gilimanuk
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN PERALIHAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN YANG TIDAK DIPERPANJANG SETELAH JANGKA WAKTU BERAKHIR D A, MARCELLITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20014

Abstract

Perjanjian Pembangunan dan Pengelolaan Gedung Banceuy Permai yang di tandatangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Pemegang HPL dengan PT. Interna Permai sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) Awal mengikat Pihak Ketiga yaitu Pemegang HGB Peralihan. Karena objek yang diperjanjikan di dalam perjanjian telah dialihkan kepada Pemegang HGB Peralihan. Problematikanya, ketika jangka waktu HGB berakhir dan pemegang HGB Peralihan tidak mendapatkan persetujuan perpanjangan dari Pemegang Hak Pengelolaan (HPL) sedangkan isi di dalam perjanjian tidak mengatur secara tegas mengenai adanya larangan maupun pembolehan perpanjangan, meskipun pada prinsipnya di dalam Undang-Undang mengatakan bahwa HGB dapat diperpanjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban antara pemegang HGB Peralihan dengan pemegang HPL di dalam perjanjian dan untuk mengetahui upaya hukum pemegang HGB Peralihan yang jangka waktunya tidak diperpanjang oleh pemegang HPL setelah jangka waktu berakhir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang HGB Peralihan seharusnya mendapatkan prioritas perpanjangan dari pemegang HPL sesuai dengan pasal 10 ayat (3) Perjanjian Pembangunan dan Pengelolaan Gedung Banceuy serta apabila pemegang HGB Peralihan tidak mendapatkan haknya, pemegang HGB Peralihan dapat memilih melakukan upaya hukum nonlitigasi/litigasi. Kata Kunci : HGB, HPL, Pemegang HGB Peralihan, Pemegang HPL. Abstract Building and Management Agreement of Banceuy Permai Building signed by the Government of West Java Province as HPL Holders with PT. Interna Permai as an initial HGB Holder, is binding the third party the Transition HGB Holder. Because the object agreed in the agreement has been transfered to the Transition HGB Holder. The problem, when the HGB period ends and the Transition HGB Holder does not get an extension approval from Initial HPL Holders, while the contents in the agreement do not expressly set about the prohibition or extension allowance, although in principle in the Act it says that HGB can be extended. The purpose of this research is to know the rights and obligations arrangement between Transition HGB Holder and HPL Holder in the agreement and to know the legal action of Transition HGB Holders whose term are not extended by HPL holder after the expiration period. The type of research used in this study is normative legal research with the approach of legislation. The types of legal materials used consist of primary and secondary legal materials. Collecting legal materials using literature study techniques. Analytical technique used is interpretation method.The result of the discussion in this research shows that the Transition HGB Holder should get priority extension from the HPL Holder in accordance with article 10 clause (3) of Banceuy Building Development and Management Agreement and if the Transition HGB holder is not entitled, the Transition HGB holder may choose to make non-litigation/Litigation legal channels. Keywords: HGB, HPL, HGB Holder Switch, HPL Holder

Page 25 of 161 | Total Record : 1602

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue