cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 24   25   26   27   28 
PENGAWASAN PEMOTONGAN AYAM  DI RUMAH POTONG HEWAN MAGETAN OLEH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MAGETAN BAGAS PAMBUDI, ADAM
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20090

Abstract

Pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap bentuk upaya melindungi hak konsumen dari produk olahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (yang disebut ASUH). Pengawasan pemotongan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Veteriner yang mengatur tentang penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan dan kendala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan terhadap pemotongan ayam di RPH Magetan. Jenis penelitian adalah empiris yang berlokasi di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (yang disebut UPTD) RPH Magetan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, hasil penelitian, website dan peraturan perundang-undangan. Pengolah data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklasifikasikan secara sistematis, serta mengolah hubungan data primer dan data sekunder. Hasil pengolahan data, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan terhadap pemotongan ayam yang ASUH di RPH Magetan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sudah dilakukan oleh dokter hewan pengawas RPH. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan preventif edukatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemotongan ayam di RPH Magetan tidak terlepas dari kendala. Kendala dalam pengawasan adalah kurangnya tenaga pengawas khususnya dokter hewan. Jumlah dokter hewan tidak sebanding dengan kuantitas ayam yang dipotong setiap harinya. Selain itu kendala yang muncul terhadap proses pemotongan adalah kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan pemotongan ayam di RPH Magetan, dan kendala lain yang muncul adalah upaya dari peternak untuk merubah proses pemeriksaan yang wajibnya dilakukan di RPH tetapi pelaksanaannya dilakukan di peternakan ayam. Oleh karenanya perlu adanya pengangkatan Dokter Hewan dan petugas pemotongan dalam meningkatkan kinerja pengawasan di UPTD RPH Magetan. Kata Kunci: Pengawasan Pemotongan Ayam, Rumah Potong Hewan Magetan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Abstract 1 Implementation of Law Number 8 year 1999 concerning Consumer Protection, on the form of effort to protect the consumer’s right from safe, healthy, intact, and halal animal-based of the animal food products such as ASUH. The supervision officially stated in Law Number 18 year 2009 concerning Paramedic Veterinary and Animal Husbandry which regulates the guarantee of animal products which are safe, healthy, intact and halal to the requirements. The purposes of this study are to determine the supervision of Livestock and Fishery Office of Magetan Regency towards chicken slaughter in slaughterhouse Magetan, and to find out the obstacles in a supervision of chicken cutting in the slaughterhouse in Magetan. This research is empirical juridical research which takes place in the Livestock and Fishery Office of Magetan Regency and the Unit of Technical Implementation of the Slaughterhouse in Magetan. The data sources are the primary data and the secondary data which are literary studies, journals, research results, website and legislation. Data processing is done by checking and classifying the information systematically. The results will be analyzed by descriptive qualitative method. The results indicated that supervision of chicken slaughtering ASUH at The Slaughterhouse RPH Magetan by the Livestock and Fishery Service of Magetan Regency has been done by The Slaughterhouse’s Veterinary Supervisor. The form of supervision carried out is of educative preventive supervision. The implementation of supervision about chicken slaughter in the slaughterhouse RPH Magetan could not be separated from obstacles. The obstacles in supervision is the lack of supervisors, especially the veterinarians. The number of veterinarians is not proportional or equal to the quantity of chicken being cut each day. Besides that, the constraints arise to the cutting process is the less complete supporting infrastuctures in doing chicken slaughtering in the slaughterhouse RPH Magetan. Another obstacle that arises is the efforts of breeders to change the process of examination that must be done in RPH but the implementation instead of in poultry farms. To make it more works, the researcher suggest that it is need to hire more veterinarian and butcher to be a state employee. Keywords: Supervision Chicken The Slaughterhouse, The Slaughterhouse of Magetan, Livestocks and Fishery Office.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIMPANGAN TENGGANG WAKTU 30 HARI DALAM PEMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PT. SEKAWAN BHAKTI INTILAND  SURABAYA DENGAN PEKERJAv SRI NURLATIFAH, DEWY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20091

Abstract

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut KKWT) antara PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya dengan pekerja terdapat klausula yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyimpangi pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) mengenai masa tenggang waktu 30 hari dalam pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu. Disisi lain dalam pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Meskipun demikian, pasal 3 ayat 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan bahwa ketentuan tenggang waktu 30 hari pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu dapat diatur lain oleh para pihak. Perbedaan tersebut menimbulkan kerancuan dalam pengaturan tenggang waktu dalam pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami KKWT antara PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya dengan pekerja yang memuat klausula kesepakatan menyimpangi pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan tentang tenggang waktu 30 hari pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu dapat dibenarkan dalam hukum serta akibat hukumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KKWT antara PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya dengan pekerja yang memuat klausula kesepakatan menyimpangi pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan mengenai tenggang waktu 30 hari pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Akibat hukum dari KKWT antara PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya dengan pekerja yang memuat klausula kesepakatan menyimpangi pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan mengenai tenggang waktu 30 hari pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu adalah jenis perjanjian tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kata Kunci : Penyimpangan tenggang waktu, PKWT, Ketenagakerjaan Abstract The specific time work agreement (hereafter referred KKWT) between PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya and the workers, there is a clause stating that both parties agree to deviate article 59 verse (6) of the Law Number 13 year 2003 concerning manpower (hereafter referred as Indonesian Labour Law) regarding the 30-day grace period in the renewal of specific time work agreement. On the other side, article 59 verse (7) of Indonesian Labour Law is a specific time work agreement which is not in accordance with article 59 verse (6) of Indonesian Labour Law, the specific time work agreement is changed into a unspecific time work agreement. Nevertheless, article 3 verse (8), Minister of Labour and Transmigration Decree Number Kep.100/MEN /VI/2004 Year 2004 concerning Regulation of Specific Time Work Agreement states that the 30-days grace period on the renewal of specific time work agreement may be arranged by both parties. This difference leads to confusion of the regulation of grace period for renewal specific time work agreementThis research aims to find out and comprehend whether KKWT between PT. Sekawan Bhakti Intiland and the workers which contains the clause agreed to deviate article 59 verse (6) of Indonesian Labour Law regarding 30-day grace period in the renewal of specific time work agreement can be considered true in law also to figure out and apprehend the legal consequences. The type of research employed in this research is normative legal using statue approach and conceptual approach. Types of legal materials being used are primary, secondary and tertiary legal materials. Literature study technique is applied in the process of collecting legal materials. In order to analyze the data, prescriptive method is applied. The result show that KKWT between PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya and the workers which contains the clause agreed to deviate article 59 verse (6) of Indonesian Labour Law regarding the 30-day grace period in the renewal of specific time work agreement is impossible to be considered true by law. The legal consequences of KKWT between PT. Sekawan Bhakti Intiland Surabaya and the workers which contain the clause agreed to deviate article 59 verse (6) of Indonesian Labour Law about 30-day grace period in the renewal of specific time work agreement is that the type of the contract being changed into unspecific time work agreement. Keywords : Grace Period Deviation, PKWT, Manpower
TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA RAKHMAT IRKHAMULLOH ABBAS, AKBAR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20830

Abstract

Bahasa merupakan identitas dari suatu Negara. Hal ini merupakan makna yang tersirat dari Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini merupakan dasar pembuatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009). Dengan adanya penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 (Permenaker 16/2015) mengindikasikan konflik norma dengan UU 24/2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persyaratan tenaga kerja asing yang diatur dalam Pasal 36 Permenaker 16/2015 dengan tidak mewajibkan tenaga kerja asing menggunakan Bahasa Indonesia bertentangan dengan Pasal 33 UU 24/2009 dan menganalisis akibat hukum apabila Pasal 36 Permenaker 16/2015 bertentangan dengan Pasal 33 UU 24 tahun 2009. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis bahan hukum adalah secara preskriptif, dan untuk menjawab isu hukum digunakan metode hierarki perundang-undangan dan azas preferensi. Hasil pembahasan menunjukan bahwa penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 Permenaker 16/2015 bertentangan dengan aturan yang di atasnya, yaitu UU 24/2009 sehingga berdampak pada identitas Negara Indonesia dan juga pada tujuan penggunaan tenaga kerja asing, yaitu alih teknologi peningkatan kualitas tenaga kerja lokal Indonesia. Akibat hukum dari konflik norma antara Pasal 36 Permenaker 16/2015 dengan UU 24/2009 adalah batal demi hukumnya Pasal 36 Permenaker16/2015, dikarenakan peraturan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan tingkat rendah sesuai dengan azas Lex superiori derogat legi inferiori yaitu UU 24/2009 mengesampingkan Pasal 36 Permenaker 16/2015. Kata Kunci : Penghapusan, Bahasa Indonesia, Tenaga Kerja Asing Language is the identity of a State. This is the implicit meaning of Article 36 of the Constitution State Republic of Indonesia 1945. This Article is the basis for the enactment of Law Number 24 Year 2009 concerning Flag, Language and Symbol of a Country, and also National Anthem (UU 24/2009). The abolition of regulation of the obligation for foreign labor of using Indonesian language as provided in Article 36 Minister of Manpower Regulation Number 16 Year 2015 (Permenaker 16/2015) Indicates conflict of norms with UU 24/2009. The purupose of this research are to analyze the requirement foreign worker which provided in article 36 Permaenaker 16/2015 which not obligated the foreign worker in using bahasa is contradict to article 33 UU 24/2009 and to analyze the legal consequence in case that article 36 permenaker 16/2015 contradict to article 33 UU 24/2009. The type of research is normative juridical research. The problem approach used to address legal issues in this research is the statute, conceptual, and historical approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis method of legal materials is prescriptive, and to answer legal issues used hierarchy method of legislation and the principle of preference. The results of the discussion show that the abolition of regulations of the obligation for foreign labor of using Indonesian language which is provided in Article 36 Permenaker 16/2015 contradict to UU 24/2009, thus affecting to the identity of Indonesia also affecting to the purpose of foreign labor usage, that is the transfer of technology and to improve the quality of local Indonesian labor. The legal consequence of the conflict of norms between Article 36 Permenaker 16/2015 to UU 24/2009 is null and void the Article 36 Permenaker 16/2015, because higher level rules override lower level rules according to the principle of Lex superiori derogat legi inferiori that is UU 24/2009 override Article 36 Permenaker 16/2015. Keywords: Abolition, Indonesian Language, Foreign Labor.
ANALISA YURIDIS PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD BARITO KUALA DAN LAND DEVELOPMENTNYA (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2015) RIDHO P, MUHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20917

Abstract

Abstrak Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Nomor 06/KPPU-L/2015 yang menilai tentang adanya persekongkolan vertikal dan horizontal yang perlu ditelaah kembali berdasarkan teori mengenai persekongkolan dalam hukum persaingan usaha. Pertimbangan Majelis Komisi yang memutus bahwa Terlapor IV bersalah sesuai dengan keterangan saksi, seharusnya Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan. Selanjutnya putusan bahwa Terlapor V tidak bersalah, tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf g Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Putusan terhadap Terlapor IV dan Terlapor V perlu ditelaah kembali yaitu mengenai kekuatan alat bukti saksi dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang dasar pertimbangan KPPU dalam memutus perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 tentang tender pembangunan gedung DPRD Barito Kuala dan land developmentnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa indikasi persekongkolan yang ada dalam tiap tahapan tender dalam kasus tersebut. Persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang memang terjadi dan tidak benar bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dengan Terlapor IV dan Terlapor V sesuai dengan teori mengenai persekongkolan horizontal dan vertikal serta hasil dalam persidangan. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang secara struktural berada di bawah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ada kemungkinan dapat terlibat dalam persekongkolan. Pertimbangan Majelis Komisi yang memutus Terlapor IV bersalah berdasarkan alat bukti saksi tidak tepat karena hal yang dilakukan Terlapor IV bukan merupakan persekongkolan. Akan lebih tepat jika Terlapor IV dipersalahkan karena mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pertimbangan Majelis Komisi yang memutus Terlapor V tidak bersalah sudah tepat, karena meskipun Terlapor V berdasarkan alat bukti saksi tidak terlibat dalam persekongkolan namun kelalaian Terlapor V berakibat secara tidak langsung menyebabkan persekongkolan antara peserta dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sehingga menyebabkan kerugian negara. Kata Kunci: persekongkolan, dasar pertimbangan, alat bukti saksi. Abstract Decision of KPPU Number 06/KPPU-L/2015 which assesses the existence about vertical and horizontal conspiracy which need to be reviewed again based on the theory of conspiracy in business competition law. The consideration of the council deciding that Reported IV is guilty in accordance with the tertimony of witnesses, Reported IV should not be blamed. Subsequently, the verdict that the Reported V is not guilty isn’t appropriate in accordance Article 8 letter g of the Presidental Decree on Government Goods/Services. The verdict against Reported IV and Reported V needs to be reviewed again on the strenght of witness evidence in the trial.. This research aims to know and find out about the basic consideration of the council in deciding the case Number 06/KPPU-L/2015 on the tender for the construction of the Barito Kuala’s parliament building and its development land. This study uses normative juridicial method that based on legal norms contained in the legislation and judicial decisions and norms that exist in society. The result of this research explains some of the indications conspiracy that exist in each stage of the tender in the case. The horizontal conspiracy between Reported I, Reported II, and Reported III that happened and it is not true that there has been a vertical conspiracy between Reported I, Reported II, Reported III with Reported IV and Reported V according to the theory about horizontal and vertical conspiracy as well as the results in the trial. PPK that structurally under KPA and the possibility being involved in the conspiracy. The consideration of the council deciding Reported IV is guilty based on the witness evidence isn’t correct because the thing done by Reported IV isn’t a conspiracy. It would be more appropriate if Reported IV is blamed for causing unfair business competition. The consideration of the council deciding Reported V is correct, because althought Reported V isn’t involved in the conspiracy but the negligence of Reported V resulted in indirectly facilitating conspiracy between participants and causing unfair business competition even causing the loss of the state.
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA TIMUR DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA SURABAYA WISNU SETYAWAN ADYKA PUTRA, WASI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20918

Abstract

Abstrak Jawa Timur merupakan daerah dengan intensitas penyalahgunaan narkoba yang besar dengan kondisi gawat darurat narkoba, oleh karenanya peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur selaku institusi hukum khusus masalah narkoba harusnya intens dalam memberantas terhadap tindak pidana narkoba mengingat jumlah penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur sebanyak 608.520. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dalam memberantas penyalagunaan narkoba. Artikel ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan teknik analisis desktriptif kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan informannya mengambil kepala Bidang Pemberantasan Narkoba dan dua pelaku penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan pemberantasan narkoba ialah kurangnya sinergi antar lembaga hukum yakni Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan dan upaya yang dilakukan secara represif melalui regulasi Inpres yakni program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sudah berjalan dengan baik namun terkendala pada beberapa daerah yang belum terbentuk satuan pelaksana sehingga pemberantasan penyalahgunaan belum berjalan efesien, upaya preventif dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai kader narkoba masih berjalan dengan baik. Kata Kunci : narkoba, penegakan hukum, penyalahgunaan narkoba Abstract East Java is the area with the intensity of the abuse of drug great with emergency conditions drug, therefor the role of BNNP East Java as a legal institution specifically drug problem should be intense in the combat against narcotic crime considering the amount of drug abuse in East Java as much as 608 520. The purpose of writing this research to the obstacles encountered BNNP JATIM in combating abuse of narcotics and BNNP JATIM efforts in combating drug misuse. This article is a sociological juridical research with qualitative analysis techniques desktriptif. Data were obtained through interview and documentation, while the informant took the head of the Field Combating Drugs East Java and the two perpetrators of drug abuse. The results showed that 1) barriers to drug eradication is the lack of synergy between the judiciary and 2) the efforts made by the repressive regulations on Inpres the program P4GN already well underway but is constrained in some areas that have not been established implementation units so as to eradicate the abuse is not running efficiently, preventive efforts through community empowerment as a volunteer drug goes well.The purpose of writing this research to answer The obstacles encountered BNNP JATIM in combating abuse of narcotics. and To know BNNP JATIM efforts in combating abuse of narcotics. The method used is the juridical sociology while data analysis techniques such as qualitative desktriptif.The results showed that the drug agains obstacle is the lack of synergy between the judiciary and the efforts made by Instruction has been running well, preventive efforts through community empowerment cadres drugs. Keyword : narcotic, law enforment, drugs abuse
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATELESS PERSON DI INDONESIA RACHMAN SALIM, HANANDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20919

Abstract

Abstrak Status Kewarganegaraan merupakan bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia) yang sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari negara. HAM yang merupakan unsur hakiki dan unsur pokok dalam negara, maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga dan negaranya. Setiap orang wajib memiliki kewarganegaraan, karena dengan adanya kewarganegaraan maka hubungan antara negara dan seseorang tersebut menjadi jelas sehingga terdapat kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap stateless person yang tinggal dan menetap di Indonesia. Selanjutnya, menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan stateless person tersebut, agar mendapat status kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertumpu pada norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada kekosongan hukum yakni tidak adanya peraturan mengenai seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless person di Indonesia dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengungsi Rohingya dilindungi oleh prinsip non-refoulement yang artinya dapat dengan bebas memasuki sebuah negara. Hal ini dikarenakan statusnya adalah sebagai pengungsi, dan negara tujuan tersebut harus menerimanya sampai ada negara pihak ketiga yang mau menerima para pengungsi tersebut atau telah diperbolehkan untuk kembali ke negara asal mereka.. Kata Kunci: status kewarganegaraan, stateless person, perlindungan hukum. Abstract Citizenship Status is a part of human rights which is very important for humans to get protection from the state. Human rights are an essential element and a fundamental element in the state, then the status of citizenship creates a mutual relationship between citizens and their country. Everyone must have citizenship, because with citizenship the relationship between the state and the person becomes clear so there is legal certainty. This study aims to determine and analyze the legal protection of stateless persons who live and settle in Indonesia. Next, analyze what legal remedies a stateless person can perform, in order to obtain citizenship status in Indonesia. This research is a normative research based on norms that exist in society. The selection of research type is based on legal vacuum that is the absence of regulation concerning someone who does not have stateless person in Indonesia in Law Number 12 Year 2006 concerning Citizenship and Government Regulation Number 2 Year 2007 concerning Procedure to Obtain, Lose, Cancellate and Retrieve Indonesian Citizenship. Based on the results of the research can be concluded that Rohingya refugees are protected by the principle of non-refoulement which means it can freely enter a country. This is because the status is refugee, and the destination country must accept it until a third party country is willing to accept the refugees or has been allowed to return to their home country. Keywords: citizenship status, stateless person, law protection
PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI TERJAMINNYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENGGUNA FASILITAS HOTEL SEBAGAI TEMPAT WISATA MAHFIDA WAHYU, ROFIKA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20920

Abstract

PENGAWASAN TAHANAN DI RUMAH TAHANANKEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA HUDAH, NARIFUL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20922

Abstract

Abstrak Tahanan kepolisian yang berhasil melarikan diri di Kepolisian Resort Kota Besar Surabayayang mengindikasikan pengawasan yang dilakukan Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polrestabes Surabaya (Sattahti) masih belum maksimal, meskipun secara kuantitatif kejadian tersebut hanya terjadi dengan jumlah tahanan yang ada dalam rumah tahanan polrestabes Surabaya berjumlah 36 untuk bulan Januari dan 42 untuk bulan Februari per tahun 2016. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui pengawasanKepolisian Resort Kota Besar Surabaya terhadap tahanan dan hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota BesarSurabaya, informan petugas jaga tahanan dan tahanan, jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi, teknik pengolahan data menggunakan teknik editing, sedangkan teknik analisis data berupa desktriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan jaga tahanan di Sattahti Polrestabes Surabaya masih terlalu kaku dalam penerapan jumlah petugas jaga tahanan yang dalam ketentuan Peraturan Kapolrihanya memberikan batas minimal dua petugas namun tidak terbatas pada jumlah maksimal, dengan dua petugas jaga tahanan yang mengawasi total 315 tahanan dalam implementasinya tentu sangat riskan dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahanan melarikan diri ataupun keributan antar tahanan. Dan Hambatan yang dihadapi oleh Sattahti terkait pengawasan yang efektif dan efesian ialah kurangnya petugas jaga yang ditempatkan disetiap bloknya, sarana berupa ruang tahanan yang rusak atau tidak layak serta kondisi berlebihan atau overload pada kamar hunian turut mempengaruhi pengawasan yang dilakukan Sattahti Polrestabes Surabaya. Kata Kunci : penyidikan, rumah tahanan, pengawasan jaga tahanan. Abstract Prisoners police who managed to escape in Polrestabes Surabaya, which indicates the oversight conducted Sattahti still not up, though quantitatively these events happen only once according to provisional data obtained by researchers, the number of prisoners who are in prison Polrestabes Surabaya total of 36 to January and February 42 for the year 2016. Thepurpose of writing this article to know the supervision of the Surabaya City Resort Police against prisoners and to determine the obstacles supervision of the guard duty officer in the Police Resort of Surabaya Besar City.The method used is the juridical sociology while data analysis techniques such as qualitative desktriptif.The results showed that the supervision of guard prisoners in SattahtiPolrestabes Surabaya still too rigid in the application of the number of guard prisoners in the provisions of the Regulation only provides for a minimum of two officers but not limited to the maximum amount, with two guard prisoners who oversees a total of 315 prisoners in implementation is certainly very risky with things that are not desirable as prisoners escaped or commotion among prisoners. And Barriers faced by Related Sattahti effective monitoring and efesien is the lack of the guard stationed at each of blocks, means in the form of a detention room faulty or improper and excessive or overload conditions on occupancy rooms also influence the supervision carried out SattahtiPolrestabes Surabaya. Keyword :instivegated, jail, keep control of prisoner
Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen dalam Penanganan Perkara Dugaan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat DIDI NARINDRA, MOCHAMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20924

Abstract

Abstrak Salah satu kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Persaingan Usaha) adalah mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen. Undang-undang Persaingan Usaha tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai konsep mendapatkan alat bukti, juga tidak terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar KPPU dapat memperoleh alat bukti surat dan atau dokumen serta mekanisme “apa dan bagaimana” agar KPPU bisa memperoleh alat bukti. Ketiadaan konsep itu menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk untuk menganalisis konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen oleh KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat serta untuk menganalisis upaya yang harus dipenuhi KPPU untuk memperoleh konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Mengumpulkan bahan hukum dan mengolahnya dengan membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus yang konkret. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penguatan wewenang KPPU dan amandemen Undang-undang Persaingan Usaha merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan agar penegakan hukum persaingan usaha dapat berjalan dengan baik. Amandemen Undang-undang Persaingan Usaha setidaknya memuat tentang konsep mendapatkan alat bukti yaitu suatu proses tata cara sistematis KPPU dalam memperoleh dan menerima suatu alat bukti, baik itu surat dan atau dokumen melalui proses penyelidikan, memiliki mekanisme yang jelas, prosedur yang terstruktur, dan terukur dalam penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsep mendapatkan alat bukti melalui serangkaian pembuktian untuk mengatasi, mengawasi kecurangan yang dilakukan pelaku usaha, seperti halnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan kewenangan penyidikan, penggeledahan dan penyitaan kepada KPPU dalam rangka penguatan KPPU sebagai lembaga negara di bidang penegakan hukum persaingan usaha. Kata kunci: persaingan usaha, kppu, alat bukti, kewenangan, amandemen.
PERLINDUNGAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABOLATOR) DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTABES SURABAYA RIZKA YUNIAZEN, TALITHA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20926

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collabolator) Pasal 10 Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menekankan pada aspek perlindungan khusus yakni pemisahan penahanan justice collabolator terhadap tersangka pada tingkat penyidikan. Praktek perlindungan tersebut umumnya dilakukan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri sehingga perlindungan terhadap Saksi Pelaku tersebut tidak bisa berjalan menyeluruh pada tingkat proses peradilan pidana pada tahap penyidikan. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perlindungan Saksi pelaku di tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dan hambatannya. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait perlindungan Saksi Pelaku yang bekerjasama di tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya, yakni acuan Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku dilandasi pada faktor ancaman, artinya ancaman terhadap saksi pelaku tidak begitu besar sehingga perlindungan saksi pelaku utamanya ketentuan pemisahan penahanan dengan tahanan yang sama cukup dilakukan di Polrestabes, hal ini demi proses penyidikan pemeriksaan saksi dan tersangka penyidik merasa bahwa memang saksi pelaku itu ada dan tersedia dalam kasus tindak pidana tersebut. Kendala yang dihadapi kurangnya pemahaman dan koordinasi penyidik yang seharusnya secara prosedural perlindungan Saksi Pelaku dilakukan melalui permintaan diajukan oleh penyidik secara tertulis kepada LPSK. Kata Kunci : saksi pelaku, perlindungan saksi pelaku, penyidikan Abstract This research is motivated by the existence of the law of witness of the actors. (Suspect at investigation level). the justice collabolator against the suspect at the investigation level. Such practices are carried out at the examination level in the District Court so that the Completing Witnesses of the Actors can not run at the level of the criminal justice process at the investigation stage. The purpose of writing this article to find out how the witnesses of the perpetrators at the level of investigation at the Police Resort Surabaya Big City and its obstacles. The method used is descriptive qualitative data analysis. The results of the investigation were related to the witnesses who were in the investigation stage of Polrestabes Surabaya, namely Satreskrim Polrestabes Surabaya Reference in providing the provisions on the influence of the ban on the mitigation factor, because the actions taken can not be done quickly. The same prisoners are sufficiently carried out in Polrestabes, this is for the efficient process of investigation investigation and the suspect investigator feels that the perpetrator of the disaster exists and is available in the case of the crime the solution being worked on and the proper handling of the investigator. The perpetrator is done through a request filed by the investigator in writing to LPSK. Keyword : witness, justice collabolator, investigated

Page 26 of 161 | Total Record : 1602

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue