cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 25   26   27   28   29 
PENEGAKAN HUKUM PASAL 480 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH POLRESTABES SURABAYA THORIQ, MOHAMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.20927

Abstract

Abstrak Tindakpidanapencuriansepeda motor memilikihubungan yang eratdengantindakpidanapenadahankendaraanbermotor dengan mengacupada data Satreskrim Polrestabes Surabaya yang mengungkap 103 kasus pencurian sejakJuli-Agustus 2016, olehkarenanyapentinguntukpenegakanhukumtindakpidanapenadahan yang berkaitandenganpencuriantersebutdilaksanakandengansebaik-baiknya.Tujuan penulisan artikel ini untuk menjawabpenegakanHukumPasal 480 KUHP terhadapTindakPidanaPenadahanKendaraanBermotorolehPolrestabes Surabayadan kendala yang dihadapikepolisiandalammenanggulangitindakpidanapenadahankendaraanbermotorolehPolrestabes Surabaya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris sedangkan teknik analisis data berupa desktriptif kualitatif.Hasil penelitian terhadap penegakan hukum Pasal 480 terkait tindak pidana penadahan dilakukan oleh Resmob Polrestabes Surabaya, yakni proses penyelidikan yang merupakan satu kesatuan dari pemeriksaan pendahuluan dilakukan melalui proses pemetaan jalur rawan, petugas kepolisianberpura-pura menjadi pembeli atau undercover buy sampai dengan mencari keterangan para pelaku tindak pidana pencurian yang berkorelasi dengan tujuan akhir dari tindak pidana tersebut yakni penadahan. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian Resmob Polrestabes Surabaya ialah dari faktor aparat yakni polisi yang tidak menguasai pendekatan kepada masyarakat dalam mencari keterangan dan sarana trasnportasi Kepolisian yang masih terbatas dalam melakukan penyelidikan di medan yang terjal dan terpencil seperti Madura. katakunci : penegakan hukum, tindak pidana penadahan, tindak pidana pencurian, resmob polrestabes surabaya Abstract The crime of theft of motorcycles have a close relationship with the crime of fencing motor vehicle with reference to the data SatreskrimPolrestabes Surabaya who revealed 103 cases of thefts from July to August 2016 is therefore essential to combat crime related to theft mentioned. The purpose of writing this script to answer 1) how Article 480 of the Penal Code Law Enforcement Crime against fencing Vehicle by Polrestabes Surabaya and, 2) What are the constraints faced by the police in tackling the criminal offense of Motor Vehicles fencing by Polrestabes Surabaya. The method used is the juridical sociology while data analysis techniques such as qualitative desktriptif.The study of law enforcement Article 480 related to the crime of fencing performed by ResmobPolrestabes Surabaya, namely 1) the investigation process in dealing with criminal acts carried out through the process of mapping the path of cartilage, undercover buy up to retrieve the perpetrators of the crime of theft that are correlated with the ultimate goal of the criminal tndak the fencing. 2) the constraints faced by the police ResmobPolrestabes Surabaya is of factors namely police officers who do not master the approach to the public in seeking information and means trasnportasi Police are still limited in the investigation in the rugged and remote terrain such as Madura. Keyword :law enforcement, crime fencing, crime theft and resmob polrestabes surabaya.
PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANGLALU LINTASDAN ANGKUTAN JALANMENGENAIPERSYARATAN TEKNISDAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTORDI KOTA SURABAYA RAHAYU RAMADANI, NUR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20928

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi denganjumlahangkot atau Mobil Penumpang Umum (MPU) di Kota Surabaya sebesar 4.563 dengan ketentuan sebagian dari jumlah angkot tersebut tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor berupa uji kir tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwasanya MPU angkot Surabaya sebagian tidak layak secara teknis maupun laik jalan sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap beroperasi di kota Surabaya yang membahayakan keselamatan lalu lintas. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perihal upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surabaya bagian Selatan yang dilakukan oleh kepolisian sektor Wonokromo. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris.Informan terdiri dari Polisi Lalu Lintas Polisi Sektor(Polantas Polsek) Wonokromo, anggota Dishub Surabaya dan Sopir Mobil Penumpang Umum Angkot di UPTD Joyoboyo, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data menggunakan teknik editing, sedangkan teknik analisis data berupa kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penanggulangan secara preventif dengan cara moralistik tidak berjalan dengan baik dengan ketertiadaan Polantas dalam menangani oknum calo pada proses pengujian kendaraan bermotor sehingga koordianasi dengan Dinas Perhubungan Surabaya tidak selaras dalam upaya pencegahannya.Upaya represif yang dilakukan Polantas Polsek Wonokromo dilakukan dengan metode penghukuman, artinya dengan pengenaan tilang terhadap pelanggar persyaratan teknis dan laik jalan dapat memberikan proses penghukuman berupa denda. Kata Kunci :persyaratan teknis, kelaikan jalan, lalu lintas Abstract The research is based on the total number of public transportation in the city of Surabaya is 4,563 with the provision that half of the transportations does not conduct motor vehicle test in the form of the test. This indicates that the MPU of angkot Surabaya is half not technically feasible or road worthy as stipulated in Article 48 of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation still operates in Surabaya which endanger the safety of traffic. The purpose of writing this research to answer what efforts to overcome the done by the police against violations of Article 48 of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport. The research type used is empirical, research location of Wonokromo area, West Surabaya, Dishub Surabaya. Informant member of Police sector Polsek Wonokromo, member of Surabaya Transportation Department and Public Passenger Car Driver at UPTD Joyoboyo, data collecting technique is divided is interview and documentation, data processing technique using editing technique, Data analysis is qualitative.The result of the research shows that the preventive effort in moralistic way does not work well with the polyclinic in handling the brokers in motor vehicle testing process so that the coordination with the Surabaya Transportation Agency is not aligned in the prevention effort.Repressive efforts conducted Polantas Wonokromo Police conducted by the method of punishment, meaning that the imposition of a ticket to violators of technical requirements and road worthiness can provide further punishment process in the form of fines. Keyword :technical requirements, roadworthiness, traffic
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng TENTANG PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI INDRA Y, MUHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.20929

Abstract

Abstrak Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Kng adalah putusan yang memutus tentang tindak pidana aborsi Tindak pidana aborsi tersebut dilakukan oleh orang yang telah memasuki usia dewasa. Terdakwa dipidana selama tujuh bulan dan denda sebesar sepuluh juta rupiah. Penelitian ini menganalisis putusan yang digunakan untuk mendakwa terdakwa dan kaitannya dengan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan teori tentang korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG tidak sesuai jika dikaitkan dengan usia terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana aborsi pada saat usianya memasuki usia 18 (delapan belas) tahun lebih 3 (tiga) hari tidak sesuai dikatkan dengan batasan usia dewasa pada Undang-undang perlindungan Anak. Hakim kurang tepat mempertimbangkan hal meringankan yang menyebutkan bahwa terdakwa hakekatnya adalah anak-anak yang menjadi korban seksual orang dewasa, dan harus menanggung akibatnya. Terdakwa melakukan perzinahan dengan kakak iparnya tanpa paksaan dan berulangkal, maka hal peringan tersebut kurang sesuai. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG tidak sesuai jika dikaitkan dengan victimless crime. Terdakwa tidak bisa dibebaskan dari tuntutan karena terdakwa dianggap sebagai korban, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena menibulkan hilangnya nyawa janin yang ada dalam kandungannya. Kata Kunci: putusan pengadilan, korban, victimless crime Abstract The Court ruling the country Brass number 18/Pid. Sus/2014/PN. Kng is the verdict a disconnect about the crime of abortion abortion a criminal offence was committed by a person who has entered adulthood. The defendants are convicted for seven months and a fine of ten million rupiah. This research analyzes the decisions used to indict the accused and relation to the victim. This research aims to know and understand the verdict that dropped to the defendant is not in accordance with the regulations and a theory about the victim. This research uses research methods with normative law legislation and conceptual approach. Based on the results obtained, the Court ruling the country Brass Number 118/Pid. Sus/2014/PN. KNG is not appropriate if linked to the age of the accused. The defendant committing the crime of abortion on when he entered the age of 18 (eighteen) years three (3) days does not comply with the age limit dikatkan adult on child protection legislation. Judges consider less precise terms of ease that mention that the defendant is about children who are victims of sexual adult, and must suffer the consequences. The defendant committed adultery with his brother-in-law without coercion and berulangkal, the less appropriate peringan comment. The Court ruling the country Brass Number 118/Pid. Sus/2014/PN. KNG is not appropriate if attributed to a victimless crime. The defendant could not be exempt from prosecution because the defendants are considered as victims, the defendant must still account for his deeds, because menibulkan fetal loss of life that exists in their subjects. Keywords: law enforcemen, victim, victimless crime.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Rekber (Penjual) Oleh Pihak Bank Sesuai Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah ADITYA, RENALDI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21001

Abstract

Abstrak Perjanjian yang dibuat antara Penjual dan Pihak rekening bersama merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak rekening bersama sehingga penjual hanya bisa mengikuti atau tidak mengikuti tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pihak rekening bersama. Dalam aturan tersebut terdapat pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak rekening bersama dan pihak yang dirugikan adalah penjual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual dan bentuk pengawasan yang diberikan kepada nasabahnya selaku pengguna rekening. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hokum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa peraturan bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah telah jelas menyebutkan bahwa setiap bank harus mengenal nasabahya dengan baik, hal ini mencakup pengkinian data dari nasabahnya maupun daftar riwayat-riwayat dari transaksi nasabahnya sehingga bank dapat sedini mungkin mengetahui seberapa besar potensi dari nasabah tersebut melakukan kejahatan dibidang perbankan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank adalah bank mengawasi riwayat transaksi dari pemilik rekening yaitu rekening bersama, bank juga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh nasabahnya (rekening bersama) akan tetapi ada beberapa prosedur yang harus diikuti terlebih dahulu seperti melaporkan kepada kepolisian dan ketika ingin membuka identitas dari nasabahnya harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Kata Kunci: perlindungan hukum, jasa rekening bersama, wanprestasi, perbankan Abstract Agreements made between the Seller and the common account party constitute agreements made by the joint account party so that the seller can only follow or not follow without any prior agreement between the seller and the joint account party. In that rules there is a transfer of responsibility made by the joint account party and the aggrieved party is seller. The hope of this reseach are to find the protection’s way for seller and responsibility of bank and joint account and how bank to control and protect the seller. This research is normative research. The research approach used is the approach of legislation, case, and conceptual. The types of legal materials consist of primary legal materials, secondary, and tertiary. The technique of collecting legal materials used is literature study which is then processed by using the legal material selection system in data processing techniques. Based on the result of the research, it can be concluded that Bank Indonesia regulation Number: 3/10 / PBI / 2001 on the principle of knowing the customer has clearly stated that each bank must know its client well, it includes updating of data from customers and list of history from So that the bank transactions can be as early as possible to find out how big the potential of such customers to commit crimes in the field of banking. The Bank also provides protection to parties harmed by its customers (Joint Account) but there are several procedures to be followed in advance such as reporting to the police. After proven that the client (Joint Account) committed a banking crime then the bank can open the identity of its customers as evidenceand when they wish to disclose the identity of their customers must obtain a license from Bank Indonesia. Keywords: legal protection, joint account service, non act, banking
PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PEMERKOSA ANAK MEGA AFIFAH, RIZALINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.21143

Abstract

PENGATURAN SARANA BIOLOGIS BAGI NARAPIDANA Puspita Dewi, Chorina
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21228

Abstract

PENEGAKAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRESTABES SURABAYA DIDIN DWI NURIANTO, ACMET
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.21282

Abstract

Polisi Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang bertugas untuk mengawal jalannya Negara Indonesia, tugas tersebut berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam tugasnya untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan pasal 34 UU kepolisian Republik Indonesia yang dikaitkan dengan perkap polri nomor 14 tahun 2011 di polrestabes Surabaya dan kendala yang dialami dalam melakukan penegakan pasal 34 UU kepolisian republik indonesia kaitannya dengan perkap polri nomor 14 tahun 2014. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan informan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polrestabes Surabaya dan Bagyanduan Bidpropam Polrestabes Surabaya, sedangkan studi dokumen dilakukan melalui data tertulis yang akan dianalisa secara deskriptif. Hasil ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Pasal 34 UU 34 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan PERKAP Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hukuman yang diberikan kepada anggota kepolisan yang melanggar tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun atau lebih, juga akan dikenakan sanksi PTDH melalui rekomendasari KKEP yang melakukan sidang kepada anggota Polrestabes Surabaya yang bersankutan. Sanksi disiplin diberikan melalui (Ankum) atasan hukum, sedangkan sanksi pelanggaran disiplin berat dan pelanggaran kode etik diserahkan kepada KKEP untuk rekomendasi hukuman yang akan diberikan. Kendala lain ialah berkaitan dengan atensi yang diberikan oleh Ankum atau atasan hukum kepada anggotanya yang kurang dan peraturan yang berubah-ubah. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Kode Etik. Abstract The national police is a State Agency tasked to escort his net Country Indonesia, the duties related to the safety and order of society. The fact that occurred in his duty to organise the public security order and not a few members of the police who commit a violation of the code of ethics of the police profession. The research discusses the enforcement of article 34 of Act No. 2 of 2002 On State police of the Republic of Indonesia and kaitanya with the code of ethics of police in Surabaya Polrestabes. Dilakukanya purpose of the research is to obtain information and find out what are the constraints experienced by the Bidpropam as related law enforcement police code of ethics and procedures penegakanya Polrestabes in Surabaya. The method used is the sociological legal research or empirical. The data collected by using interview techniques and study documents. The interview done with informants and Security Profession Section Polrestabes Bagyanduan Bidpropam and Polrestabes Surabaya, Surabaya, while studies conducted through document data written with menganilisis contents. The results of this research show that the procedure and the code of ethics enforcement process in Polrestabes of Surabaya has been hampered in the reporting process conducted community and pendistribusianya to Ankum atau atasan hukum. Another constraint is related to the attention given by Ankum atau atasan hukum members who violate the provisions of the code of ethics of the police profession. Keywords: Law Enforcement, Police, The Code Of Conduct
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PN. SURABAYA NOMOR: 869/Pdt.G/2013/PN.SBY (STUDI KASUS KETIDAKPASTIAN TENGGANG WAKTU PPJB KE AJB) PARAMITA A, PRADYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.21305

Abstract

Abstrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun yang dilakukan PT. Surya Bumimegah dan pihak pembeli mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban pembeli yaitu membayar dan menerima unit apartemen beserta hak kepemilikannya dan developer menerima pembayaran dan menyerahkan unit apartemen beserta hak kepemilikan kepada pembeli. Problematikanya, setelah 3 (tiga) tahun pelunasan apartemen hingga saat ini developer belum melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli yang merupakan proses untuk membuat Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun yang merupakan bukti kepemilikan sarusun, berarti developer tidak memenuhi kewajibannya dan didalam PPJB tidak mengatur secara tegas mengenai jangka waktu penandatanganan AJB serta tidak ada pula aturan dalam Undang-undang yang mengatur mengenai berapa lama tenggang waktu proses PPJB menuju AJB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 869/Pdt.G/2013/PN.SBY yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dapat dibenarkan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penghuni/pemilik apartemen atas ketidakpastian tenggang waktu dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli ke realisasi Akta Jual Beli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode konstruksi hukum. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa para pemilik apartemen puncak permai yang telah melakukan pelunasan seharusnya telah melakukan penandatanganan AJB setelah pembangunan rumah susun telah selesai sehingga proses selanjutnya tinggal mengurus SHMSRS agar pemilik mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang telah dimiliki hal itu sesuai dengan pasal 5 angka (1) dan (2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Puncak Permai yaitu Pemilik atas unit Rumah Susun adalah Pihak Kedua terhitung mulai pada waktu Penandatangan Akta Jual Beli dan Pihak Kedua memperoleh Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagai bukti kepemilikan Pihak Kedua atas satuan Rumah Susun sesuai dengan Nilai Perbandingan Proporsional. Kata Kunci : PPJB, AJB, SHMSRS, Kepastian Hak Kepemilikan
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN MENGENAI LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEMPADAN REL KERETA API SURABAYA NURSETO, KRISTIAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.21335

Abstract

Keterbatasan lahan membuat harga jual menjadi mahal yang mengakibatkan penduduk yang ekonominya rendah tidak mampu membelinya, sehingga akhirnya mereka memilih tinggal ditempat sesuai kemampuan, seperti di sempadan rel kereta api. Adanya bangunan seperti permukiman di sempadan rel kereta api tersebut dinyatakan telah melanggar aturan Perkeretaapian. Oleh karena itu, harus ada upaya mengenai pelaksanaan larangan Pasal 178 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam pelaksanaan larangan tersebut masih mengalami beberapa hambatan dikarenakan padatnya bangunan, minimnya kesadaran warga dan permintaan ganti rugi. Sehingga tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan larangan Pasal 178 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengenai larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api, khususnya di kelurahan Ngagel kota Surabaya. 2) Untuk menganalisis hambatan apa yang dihadapi oleh PT. KAI Daop 8 Surabaya terkait pelaksanaan Pasal 178 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data primer diperoleh secara langsung dengan observasi, wawancara kepada pihak PT. KAI Daop 8 Surabaya dan warga di sempadan rel kereta api kelurahan Ngagel dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu berupa literatur, jurnal, internet dan perundang – undangan yang berkaitan. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan Pasal 178 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian belum berjalan dengan baik, namun tetap dilakukan penertiban oleh pihak PT. KAI setelah memberikan peringatan atau pemberitahuan sampai beberapa kali. PT. KAI akan sosialisasi dahulu kepada warga mengenai penertiban tersebut. Penertiban dilakukan dengan bertahap dan dilakukan dengan dua jenis penertiban, yaitu penertiban sistem administrasi dan system pengosongan. Faktor yang menjadi penghambat terkait pelaksanaan penerapan larangan Pasal 178 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian adalah padatnya bangunan di sempadan rel, minimnya kesadaran warga yang tinggal di sempadan rel dan permintaan ganti rugi yang diminta oleh warga. 1) Diharapkan bagi pihak perkeretaapian seharusnya lebih meningkatkan mengenai pengawasan terhadap perlindungan sempadan rel kereta api. 2) Bagi pihak masyarakat harus lebih memahami aturan pendirian bangunan yang telah berlaku, khususnya dalam pendirian bangunan di sempadan rel kereta api. Kata kunci : Larangan Mendirikan Bangunan, Undang – Undang Perkeretaapian, Sempadan Rel Kereta Api Abstract Limited land makes the sale price becomes expensive, resulting in a low-income population unable to afford it, they finally choose to live in place according to their ability, such as in railroad borders. The existence of buildings such as settlements in railway borders is declared to have violated the rules of railways. Therefore, There should be an attempt on the implementation of the prohibition of Article 178 of Law Number 23 Year 2007 concerning the railways. In the implementation of the ban is still experiencing some obstacles due to density of buildings, the lack of awareness of citizens and demand for compensation. So the purpose of this research are 1) To analyze how the implementation of Article 178 Law Number 23 Year 2007 concerning the railways about prohibition establishing building on railroad border, especially in ngagel district, city of surabaya. 2) To analyze the obstacle that face by PT. KAI Daop 8 Surabaya related to implementation of Article 178 Law Number 23 Year 2007 concerning the railways. The research method used is empirical juridical research method. Data were collected using interview techniques and document studies. Primary data is obtained directly by observation, Interview to PT. KAI Daop 8 Surabaya and inhabitant that live in railroad border district Ngagel and documentation, while secondary data is obtained from literature study, namely in the form of literature, journals, internet and related legislation. Data analysis technique is done by data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results show that implementation of article 178 of Law Number 23 Year 2007 concerning the railways not going well, but the control is still done by the PT. KAI after giving warning or notice several times. PT. KAI will first socialize to the citizens about the curbing. Controlling is done gradually and done with two types of curbing, namely the control of the administrative system and the discharge system. Factors that become obstacles related implementation article 178 of Law Number 23 Year 2007 concerning the railways are dense building on railroad border, lack of awareness of citizens that lives on railroad border and Requests for compensation by inhabitant. It is expected that the railways side should improve on the protection of railway border protection. For the inhabitant should be more understanding about the rules of construction and existing buildings, especially in the construction of buildings on the railroad border. Keywords : Prohibition To Build Housing Building , Law The Railways, Railroad Borde
Kesadaran Hukum Konsumen atas Garam Beriodium Berstandar Nasional Indonesia HAKIM, LUKMAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i1.21431

Abstract

Garam konsumsi menurut ketentuan pemerintah harus mengandung zat iodium dan mencantumkan label SNI, jika kebutuhan iodium tidak terpenuhi oleh tubuh maka akan menyebabkan penyakit gondok. Pola hidup yang sehat dapat mencegah penyakit bagi seluruh anggota keluarga, setiap keluarga harus menerapkan perilaku gizi seimbang sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya perbaikan gizi. Demi terciptanya keamanan pada konsumen maka pemerintah menerbitkan peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beriodium. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Kesadaran hukum konsumen atas garam beriodium ber-SNI berdasarkan hasil penelitian bahwa kesadaran hukum warga Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang pada tingkat yang rendah. Saran yang diberikan ialah Badan Standarisasi Nasional dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan hendaknya memberi sosialisasi mengenai garam beriodium yang wajib ber-SNI pada konsumen garam beriodium khususnya warga Desa Sumberejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang yang menderita gondok, Pusat Kesehatan Masyarakat hendaknya memberi informasi berupa penyuluhan mengenai pentingnya mengkonsumsi garam beriodium yang berlabel SNI, dan pelaku usaha garam beriodium agar memproduksi garam beriodium dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Page 27 of 161 | Total Record : 1602

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue