cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 27   28   29   30   31 
PENEGAKAN HUKUM PASAL 104 JUNCTO 60 UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI KEDUNGSUKO KABUPATEN NGANJUK Haris Saputro, Aryo
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.22326

Abstract

Kegiatan usaha pemotongan ayam terkait pembuangan limbah menjadi perhatian utama terhadap daerah aliran sungai. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa terdapat larangan untuk melakukan pembuangan limbah ke sungai. Permintaan daging ayam yang banyak menyebabkan jumlah pelaku usaha pemotongan ayam tersebut meningkat dan mengakibatkan pencemaran di Sungai Kedungsuko. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan Pasal 104 Juncto 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait pembuangan limbah pemotongan ayam broiler di sungai Kedungsuko Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Hasil penelitian proses penegakan yang dilakukan dalam menjamin fungsi dari lingkungan hidup akibat pembuangan limbah pemotongan ayam di sungai kedungsuko Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk, dengan melaksanakan seluruh proses penegakan yang diatur dalam Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di lokasi pembuangan limbah di aliran sungai Kedungsuko Desa Kartoharjo, petugas mendapati 7 pelaku usaha pemotongan yang tidak memiliki izin, belum adanya penindakan secara tegas untuk melakukan penertiban terhadap rumah potong ayam tersebut dikarenakan adanya faktor ekonomi yang menjadi penghambat dalam penertiban para pelaku usaha pemotongan ayam di Desa Kartoharjo Kabupaten Nganjuk. Kendala yang dihadapi ketika melaksanakan suatu proses penegakan adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dari para pelaku usaha yang belum memadai, kurangnya anggaran dana dalam melakukan proses penegakan, dikarenakan dalam melakukan uji sampel dibutuhkan biaya yang cukup besar dan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup meminta bantuan kepada tenaga penguji dari Provinsi, kekurangan tenaga pengawas, serta belum adanya laboratorium sendiri untuk melakukan pengujian. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Pencemaran Sungai, Limbah Pemotongan Ayam. Abstract The chicken slaughter activities related to waste disposal has been the main attention to the watershed. According to Article 60 of the Law No. 32 of 2009, there are restrictions on disposing waste into the river. The high amount of chicken meat demand has caused the number of chicken slaughter business owners to increase, which results in pollution in Kedungsuko River. The objective of this research was to determine the enforcement of Article 104 Juncto 60 of the Law no. 32 of 2009, along with obstructing factors in law enforcement on the waste disposal of broiler chicken slaughter in Kedungsuko River Nganjuk Regency.This research employed a juridical-sociological research, which is a constant discipline based on normative law. However, this research did not cover the normative system within the law. Rather, it observed how reactions and interactions occur during the application of the normative system. The result of the research and discussion is that the enforcement process performed in ensuring the environmental functions as a result of chicken slaughter waste disposal in Kedungsuko River, Kartoharjo Village, Nganjuk Regency, by conducting the entire enforcement process regulated in Law no. 32 of 2009. The enforcement process is performed from report, observation, investigation, examination of waste sample in the laboratory, and enforcement. The slaughter activities performed by the businessmen yielded a negative impact on the environment. For that reason, the Slaughterhouse provided by the local government can be put forward as a solution for ensuring a clean and healthy environment.The problems faced in conducting the enforcement process include the incompetence of human resources in the businesses. Another problem is the lack of budget allocation in the enforcement process, which is needed for the sample testing. There is also a lack of observers and a dedicated laboratory to perform the tests. Keywords: Law Enforcement, Law No. 32 of 2009, River Pollution, Chicken Slaughter Waste.
PARAMETER CORPORAL PUNISHMENT GURU TERHADAP PESERTA DIDIK AYU QORINA, CHURIN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22327

Abstract

Guru menghukum peserta didik guna untuk mendisiplinkan agar selalu mentaati tata tertib sekolah dan peraturan yang diberikan gurunya. Guru berniat baik untuk membentuk dan menumbuhkan peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan. Namun demikian dalam memberikan hukuman tidak boleh berlebihan. Sampai saat ini batasan guru dalam memberikan hukuman masih kabur. Artinya, parameter corporal punishment belum ada kepastian hukumannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan parameter Corporal punishment yang diberikan guru kepada peseta didik yang bertujuan ntuk mengetahui parameter hukuman fisik yang diberikan oleh guru kepada peserta didik bisa dikatakan tindak pidanandan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pemberian hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan dan dianalisis. Hasil penelitian parameter corporal punishment meliputi empat batasan yaitu, pertama ialah pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Guru tidak akan menghukum peserta didik apabila peserta didik tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kesalahan yang kemudian diberikan hukuman kepada peserta didik. Ada sebab-ada akibat, begitulah hukum yang berlaku. Kedua, hukuman fisik yang diberikan guru kepada peserta didik dapat dilakukan selama tidak benar-benar menyakiti peserta didik, dalam artian tidak sampai membuat peserta didik membutuhkan pertolongan medis. Ketiga, berkesuaian dengan tujuan pendidikan yaitu, guru mendidik dan mendisiplinkan peserta didik dengan seoptimal mungkin. Pemberian hukuman fisik merupakan salah satu upaya akhir (Ultimum Remidium) dalam dunia pendidikan selain mengembalikan peserta didik kepada wali/orang tua (dikeluarkan dari sekolah). Dan keempat, yaitu tujuan dari efek yang ditimbulkan pemberian hukuman terhadap peserta didik. Efek pemberian hukuman terhadap peserta didik hasilnya berbeda-beda. Dalam artian, peserta didik itu unik dan karakteristik antar peserta didik itu berbeda-beda. Akibat hukum yang timbul dari pemberian hukuman fisik kepada peserta didik adalah apabila permasalahan yang terjadi menjadi tindak pidana jika melampaui parameter, akan tetapi tidak menjadi tindak pidana apabila tidak melampaui parameter. Karena akibat hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pelaku, aturan, melawan hukum, kesalahan dan Keadaan darurat. Jika termasuk dalam tindak pidana, maka dalam prosesnya harus menyertakan ahli pendidikan, sehingga jelas apakah perbuatan tersebut atau penghukuman itu merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Adapun sarannya, parameter dibuatkan aturannya secara tertulis agar lebih jelas. Kata kunci: hukuman fisik, parameter, tujuan pendidikan. Abstract The teacher punishes the students with the intention of getting them to be disciplined, so they always obey the school order and the rules given by the teacher. The teacher intend both to form and cultivate the students in order to achieve the educational goals. However, in giving punishment to them should not be excessive. The teacher in giving the punishment remains unclear indicator of limitations until now. It means that the parameters of corporal punishment have not provided legal certainty. Therefore, this study examines the problem of Corporal Punishment parameters that teachers give to the students. Aims to understand parameters and the law concerning corporal punishment given by teacher to students can be crimes. This research is using normative law research method, which uses the statue approach, case approach and conceptual approah. Types of legal materials used is the secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The authors collected legal material and process it to make a legal decision against the concrete cases. Legal material has been obtained, then processed and analyzed. The results of Corporal Punishment parameters include four limitations, the first limitation is the violation committed by the students. The mistakes that are then given the punishment to the students, there is cause and effect, so the law applies. The second limitation, the corporal punishment that teachers give to students can be done as long as it does not really hurt them, means that it does not make students need medical help. The third limitation, corresponds to the purpose of education, that is, teachers educate and discipline students optimally. Provision of corporal punishment is one of the ultimate endeavors (Ultimum Remedium) in the world of education, in addition to returning students to their parents (expelled from school). The fourth limitation, the purpose of the effects of giving the corporal punishment to students. The effect of giving corporal punishment to students has shown different results, it means that each student has different characteristics and uniqueness. The legal consequences arising from the giving of corporal punishment to the student is when the problem becomes a criminal offense if it exceeds a predetermined parameter, then it becomes not a criminal offense if it does not exceed a predetermined parameter. Because the legal consequences must satisfy the elements of criminal acts, namely perpetrators, rules, against the law, mistakes and emergencies. If such action can be categorized as a crime, then in the process there should be an education expert, so it is clear whether the act of punishment is a crime or not. As for his suggestion, the parameters regarding corporal punishment should be made in writing rules. Keywords: corporal punishment, parameter, educational objectives.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN DI KOTA SURABAYA (STUDI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PERAK SURABAYA) Rachmat Firmansyah, Reivaldy
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22374

Abstract

Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota perdagangan yang didukung oleh fasilitas dan keunggulan geografisnya untuk membangun perekonomian yang maju. Hal inilah yang mengundang Warga Negara Asing (WNA)untuk memasuki Kota Surabaya.Namun, hal tersebut juga merupakan faktorterjadinya penyalahgunaan visa kunjungan kunjungan yang dipakai untuk bekerja oleh WNA.Upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan visa kunjungan, dilakukan pengawasan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang efektivitas pengawasan terhadap WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Tim Pengawasan Orang Asing dalam melakukan operasi lapangan penyalahgunaan tersebut di wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridisempiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang disebut sebagai bahan hukum dengan menggunakan teknis analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan WNA kurang efektif. Faktor yang terpenuhi adalah faktor hukum dan sarana atau fasilitas, sedangkan faktor yang belum terpenuhi adalah faktor penegak hukum; masyarakat; dan kebudayaan. Kendala yang dihadapi oleh tim pengawasan dan penindakan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal, Kendala internal terdiri dari; terbatasnya Pejabat Imigrasi bagian Pengawasan dan Penindakan WNA dan kurangnya peraturan khusus tentang Hukum Acara Pidana Keimigrasian. Sedangkan kendala eksternal terdiri dari; Kendala dari Penjamin dan Perusahaan yang memperkerjakan WNA serta Kurang pahamnya Masyarakat atas peraturan tentang Keimigrasian. Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Penyalahgunaan Visa Kunjungan, Imigrasi, Surabaya. Abstract Surabaya, known as economic city supported with the facilities and the geographical supremacy. In order to rise big economical city cause huge amount of foreign people go to Surabaya without appropriate process and procedures based on constitution especially the misapplication of tourist visa being used as working visa. The effort to minimize the tourist visa misapplication for working visa monitoring is done by Monitoring and Measuring Team of Immigration Office Class I Tanjung Perak Surabaya. The purpose of this study is to know about the monitoring effectiveness of foreign citizen in using tourist visa and to know the obstacles factors that Monitoring and Measuring Team deal with during operation concerned about the misapplication of tourist visa by foreign citizen in Immigration Office Class I Tanjung Perak Surabaya supervisor. The method used in this study is juridical empiric. The data collection techniques use interview and documentation. The primary data was collected by direct interview toward the head of monitoring section and the head of measuring section, foreign citizen responsibility section, and foreign citizen. Whereas the secondary data was collected by the research toward several sources that have relationship with the problem or research material that also known as legal substance. The data analysis technique used descriptive analysis.The result of study showed that the monitoring effectiveness done by Monitoring and Measuring Team of foreign citizen is not effective. Law and infrastructure or facility are the factors were complete, however law enforcer, society and culture are the factors were incomplete.The obstacles of Monitoring and Measuring Team are divided into two, internal and external. The internal obstacles consist of the limit of foreign citizen monitoring and measuring section of immigration officer and the lack of particular law concerning immigration punishment. Whereas, the external obstacles come from the company which take employee from foreign people and lack of foreign policy concerning information among society. Keywords: Effectiveness, Monitoring, Tourist Visa Misapplication, Immigration, Surabaya.
PENEGAKAN HUKUM PASAL 4 AYAT (2) JUNCTO PASAL 6 UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT MUNISA, NISA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.22509

Abstract

Advokat merupakan suatu profesi terhormat yang memiliki kedudukan sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan berperan penting didalam penegakan hukum sebagaimana tercantum didalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Akan tetapi, peran penting yang dimiliki oleh advokat tercemari oleh pelanggaran kode etik advokat yang cukup meresahkan. Ada 25% kasus yang didampingi oleh advokat telah terjadi pelanggaran kode etik advokat. Sedangakan di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur terdapat 62 kasus pelanggaran kode etik advokat sejak bulan Maret 2010 sampai dengan Juli 2017. Permasalahan nya adalah pada terjadinya pelanggaran etika profesi yang dimiliki oleh advokat meski telah terdapat Undang – undang yang mengatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum pada Pasal 4 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengenai pelanggaran kode etik profesi advokat terhadap tindakan pelanggaran kode etik advokat dan untuk menganalisis mengenai hambatan – hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran kode etik profesi advokat. Metode penelitian menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dengan advokat sebagai pengadu dan korban serta anggota Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan efektif pada sebelum dan saat proses persidangan. Yaitu berdasar pemenuhan atas pasal 4 Ayat (2) juncto pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat oleh penegakan hukum Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur dengan landasan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadil Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Sedangkan pada proses peneggakan hukum yang tidak berjalan dan menjadi permasalahan adalah pada proses pelaksanaan putusan in kracht yang belum dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai akhir tahun 2016. Mengenai hambatan – hambatan dalam penegakan hukum Pasal 4 Ayat (2) juncto Pasal 6 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ialah sarana atau fasilitas yang kurang, waktu, terbatasnya informasi dan/atau pengetahuan masyarakat, kerja sama antara PERADI dengan Mahkamah Agung dan Biaya Perkara. Kata kunci : penegakan hukum, pelanggaran kode etik profesi, advokat Abstract Advocate is an honorable profession which has the same position as other law enforcement officers and plays an important role in law enforcement as stated in Article 5 Paragraph (1) of Law Number 18 Year 2003 About Advocate. However, the important role that advocates have is polluted by the violation of the advocate code of ethics is quite disturbing. There are 25% of cases accompanied by advocates has violated the code of ethics advocate. While in the Regional Honor Board PERADI East Java there are 62 cases of violation of the code of ethics advocate from March 2010 to July 2017. The problem is on the occurrence of violations of professional ethics owned by advocates despite the existing laws that regulate. The purpose of this study is to analyze and describe law enforcement in Article 4 Paragraph (2) Juncto Article 6 of Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates concerning violation of profession of advocate code of conduct against violation of advocate code of ethics and to analyze the obstacles that arise in the implementation of law enforcement against the act of violation of professional code of advocate. The research method used research with the type of research law Juridical Sociologist. Data were analyzed descriptively and using qualitative approach. Data were collected by interviews with advocates as complainants and victims and members of the Regional PERADI Regional Council of East Java. The results show that law enforcement has been effective in both before and during the trial process. That is based on the fulfillment of Article 4 Paragraph (2) juncto article 6 of Law No. 18 of 2003 on Advocate by law enforcement of Regional Council of PERADI of East Java based on the Decree of the Honorary Council of the Center of Indonesian Advocates Association Number 2 of 2007 on the Procedure of Examining and Courts Violation of the Indonesian Advocate Code of Conduct. While in the process of law enforcement that does not work and become a problem is on the process of execution of a decision in kracht that has not been implemented since 2010 until the end of 2016. Regarding obstacles in law enforcement Article 4 Paragraph (2) juncto Article 6 of Law Number 18 In 2003 About Advocates are facilities or facilities lacking, time, limited information and / or community knowledge, cooperation between PERADI with Supreme Court and Case Cost. Keywords: Law Enforcement, Violation of the Code of Professional Ethics, Advocates
IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/Per/4/2016 TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN OLEH UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KOTA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA YASIN BASIR, MOCH.
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.22575

Abstract

Barang merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang berbentuk benda berwujud. Barang yang beredar di wilayah Indonesia diterapkan Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI. SNI dapat diterapkan secara sukarela atau bersifat wajib. Menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Menyatakan “Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non kementerian”. Faktor barang beredar ber-SNI wajib berdasarkan kesehatan menjadi fokus dalam penelitian ini. Jumlah barang yang sangat banyak menyebabkan diperlukan keterlibatan pengawas barang beredar untuk melindungi kepentingan konsumen terutama di kota Surabaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Kota Surabaya. Tujuan Penelitian ini mengenai untuk mengetahui implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Kota Surabaya dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya dalam melaksanakan implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan terhadap pengawasan barang beredar di pasar ber-SNI wajib di kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya masih terdapat kekurangan yaitu tidak meratanya pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya karena pengawasan tidak mencakup pasar rakyat. Adapun alasan tidak dilakukan pengawasan di pasar rakyat karena di pasar rakyat para pedagang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) seperti perusahaan besar. Amanat pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan hanya memerintahkan pengawas mengawasi barang beredar secara pra pasar dan di pasar tidak menyebutkan subjek pengawasan harus memiliki SIUP. Hal ini mengakibatkan pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan tidak dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya, padahal pasal tersebut mensyaratkan penegak hukum untuk mengawasi barang beredar secara pra pasar dan di pasar. Faktor yang menjadi kendala utama dalam melaksanakan pengawasan barang beredar di kota Surabaya yaitu faktor penegak hukum dan masyarakat. Saran yang dapat disampaikan yaitu pengawasan harus dilakukan secara merata. Kata Kunci : Penegakan hukum, Pengawasan barang beredar ber-SNI wajib, UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya Abstract Goods are a means of satisfying human needs in the form of tangible objects. Goods circulated in the territory of Indonesia applied the Indonesian National Standard or usually referred to as SNI. SNI may be voluntary or mandatory. According to Article 24 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2014 on Standardization and Conformity Assessment states "In the case of the interests of safety, security, health, or preservation of environmental functions, ministries / non-ministerial government institutions have the authority to determine the compulsory application of SNI with ministerial or regulatory regulations of heads of non-ministerial government agencies. Factors of SNI must be based on health become the focus in this research. The amount of goods that very much cause the involvement of supervisors required goods to protect the interests of consumers, especially in the city of Surabaya conducted by the Technical Implementation Unit (UPT) Consumer Protection Surabaya. The purpose of this study is to know the implementation of Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 on Standardization of Trade Field by UPT Consumer Protection Surabaya as Consumer Protection Efforts in Surabaya City and to know Factors that become obstacles UPT Consumer Protection of Surabaya City in implementing Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 On Standardization of Trade Sector on supervision of goods circulating in mandatory SNI market in Surabaya. This research is a sociological juridical legal research. The sociological juridical approach is done through observation of human behavior, through interviews as well as real behavior through direct observation. Results of research and discussion on supervision of goods circulated by UPT Consumer Protection city of Surabaya there is still a lack of uneven supervision conducted by UPT Consumer Protection Surabaya because the supervision does not cover the people market. The reason is not done in the market supervision of the people because in the market people traders do not have a trading business license (SIUP) such as large companies. Article 29 Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 Regarding Standardization of Trade Sector only instructs supervisors to supervise goods in pre-market and market does not mention the subject of supervision must have SIUP. This resulted in Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 on Trade Standardization not implemented by UPT Consumer Protection Surabaya, whereas the article requires law enforcement to supervise goods circulating pre-market and in market. Factors that become the main obstacle in carrying out supervision of goods circulating in the city of Surabaya are law enforcement factors and the community. Suggestion that can be submitted that supervision must be done equally. Keywords: Law enforcement, Supervision, goods on SNI, UPT Consumer Protection of Surabaya City.
PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU, MERATA, DAN TERJANGKAU Karomi Akbar, Ahmad
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22576

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Kewajiban rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diawasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, karena di Kabupaten Bojonegoro masih terjadi adanya penolakan pasien terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bentuk, kendala, upaya pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data primer diperoleh langsung dengan wawancara kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, hasil penelitian, berita internet dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data non hukum diperoleh dari buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit di Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro adalah pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan dengan advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis secara rutin untuk peningkatan pelaporan, perpanjangan ijin operasional maupun akreditasi untuk peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit sedangkan represif berupa penindakan berupa sanksi administratif. Faktor kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, faktor internal berupa kurangnya komposisi tenaga kesehatan yang masih belum seimbang dan alokasi biaya kesehatan APBD yang terbatas sedangkan faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran rumah sakit untuk mematuhi peraturan dan standar operasional prosedur. Upaya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yaitu melakukan advokasi, sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis secara rutin, baik untuk peningkatan pelaporan maupun dalam memfasilitasi perpanjangan ijin operasional maupun akreditasi untuk peningkatan kualitas rumah sakit, adapun dengan aplikasi LAPOR milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sangat membantu mengawal kinerja pemerintah. Kata Kunci: pengawasan, pelayanan kesehatan rumah sakit, dinas kesehatan, Kabupaten Bojonegoro. Abstract Implementation of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 69 Year 2014 on Hospital Liability and Patient Obligations. Hospital obligation in health service must be supervised by Bojonegoro District Health Office, because in Bojonegoro there is still patient to the implementation of health service in hospital. The purpose of this research is to know and analyze the form of supervision of Dinas Kesehatan to the implementation of health service in hospital, how to perform health service in hospital, and effort of Health Department to overcome health service problem.Research method used is juridical empirical research. Data were collected using interview techniques and document studies. Primary data were obtained directly from interview with the health services of Bojonegoro Diatrict, secondary data were obtained from literature, journals, research results, internet news, and legistation, while non-legal data is obtained from non-legal textbooks related to research. Data analysis technique that used is qualitative method. Research shows that supervision on the implementation of health service on the hospital Bojonegoro District which is conducted by public health department in Bojonegoro district is preventive monitoring and repressive monitoring. Preventive monitoring conducted with advocacy, socialization, supervision, and technical guidance on a regular basis to improved reporting, extension of operational permit or accreditation to improve the quality of hospital services, while repressive in the form of punishment in the form of administrative sanction. Constrait factor which faced the Bojonegoro District divided into two factor that is internal and external, internal factors lack of composition of health staff who are still not balance and allocation of health APBD is limited moreover external factor such as low awareness of the hospital to obey the rules and operational standards of procedures. Monitoring efforts of the health department Bojonegoro District by doing advocacy, socialization, supervision, and technical guidance on a regular basis, good for improved permit reporting also in facilitating the extension of operational and accreditation for the improvement of hospital quality. As for the LAPOR application owned by the Bojonegoro District government which is very helpful to guard the performance of the government. Keywords: Supervision, hospital health services, health department, Bojonegoro district.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PT. ATHENA TAGAYA DENGAN PEKERJANYA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA PENGHAPUSAN HAK CUTI PADA SAAT BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA MUNANDAR, HARIS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22653

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Athena Tagaya dengan pekerjanya mencantumkan suatu klausula penghapusan hak cuti pada saat berakhirnya hubungan kerja, sebagaimana menghilangkan salah satu hak pekerja saat pemutusan kerja berupa uang penggantian hak. Pencantuman klausula tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang bersifat imperatif (dwingend recht), sebagaimana menyatakan dalam pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayarkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Penelitian ini khusus mengkaji pemenuhan uang penggantian hak kepada pekerja yang di dalamnya terdapat komponen hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur untuk dibayarkan atau dikompensasikan dalam bentuk uang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian antara pencantuman klausula penghapusan hak cuti pada saat berakhirnya hubungan kerja dalam PKWT antara PT. Athena Tagaya dan pekerja dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKWT antara PT. Athena Tagaya dengan pekerjanya yang mencantumkan klausula penghapusan hak cuti pada saat berakhirnya hubungan kerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (4) UU Ketenagakerjaan. Akibat hukum daripada pencantuman klausula dalam PKWT tersebut ialah batal demi hukum, namun pengusaha wajib membayarkan atau memenuhi uang penggantian hak kepada pekerja berdasarkan ketentuan pada Pasal 156 ayat (1) dan (4) UU Ketenagakerjaan, hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya hukum, baik upaya di lingkup non litigasi maupun di lingkup litigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata Kunci: PKWT, Penghapusan Hak Cuti, Uang Penggantian Hak Abstract The Certain Period Employment Agreement (PKWT) between PT. Athena Tagaya with the workers, which includes a clause on the abolition of leave entitlement at the employment relationship termination, which eliminates the compensation pay as one of the workers rights when termination occurs. The inclusion of the clause is considered contrary to the provisions of Article 156 paragraph (1) and (4) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower (Indonesian Labour Law) which is imperative (dwingend recht), stating that in termination of employment, the employer is obliged to pay the severance and/or gratuity and compensation pay. This study examines the fulfillment of workers compensation pay, in which there are annual leave that have not been taken yet, to be paid or compensated by some money. The purposes of this research are to determine the suitability between the inclusion of clause on the abolition of entitlement leave when there is termination in PKWT between PT. Athena Tagaya and workers, with the provisions stipulated in the Indonesian Labour Law, as well as knowing and understanding the legal consequences. The type of research in this research is normative legal research using statute and conceptual approaches. Types of legal materials being used are primary, secondary and tertiary legal materials. Literature study technique is applied in the process of collecting legal materials. In order to analyze the data, prescriptive method is applied. The results show that PKWT between PT. Athena Tagaya and the workers which contains the clause on the abolition of leave entitlements at the employment relationship termination is contrary to the Indonesian Labour Law. The legal consequences of PKWT between PT. Athena Tagaya and the workers which has the clause of the abolition of entitlement leave when there is work relationship termination is null and void, but the employer is obliged to pay or fulfill the workers compensation pay rights under the provisions of Article 156 paragraph (1) and (4) of Indonesian Labour Law. It can be conducted by legal efforts, either non litigation scope or litigation scope, as set forth in the provisions of Law Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement. Keywords: PKWT, Abolition of Leave Entitlement, Compensation Pay
EFEKTIVITAS LARANGAN ANGGOTA PARTAI POLITIK UNTUK MENCALONKAN DIRI MENJADI KETUA RT/RW DI KOTA SURABAYA RAHMAN HAKIM, ARYA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.22744

Abstract

Larangan anggota partai politik untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Surabaya yang diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 juncto Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Perwali Surabaya Nomor 38 Tahun 2016) telah membatasi hak politik seseorang. Disisi lain aturan ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain dan memiliki kendala dalam penerapannya. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan telah terjadi pelanggaran anggota partai politik menjabat menjadi Ketua RT atau Ketua RW setelah Perwali Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 berlaku. Salah satunya Ketua RW Krembangan Bhakti 2 yang dijabat oleh anggota partai politik yaitu dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum dan kendala Pasal 22 Ayat 1 juncto Pasal 39 Ayat 1 Perwali Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 dalam hal larangan anggota partai politik mencalonkan diri menjadi ketua RT dan Ketua RW di Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada informan serta data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal skripsi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar dan bahan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwali Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 tidak efektif, hal ini dikarenakan hanya terpenuhinya satu faktor efektivitas hukum dari kelima faktor efektivitas hukum. Faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat dan kebudayaan. Pertama, faktor hukum menunjukkan Perwali Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Partai Politik) terutama dalam hak politik. Kedua, penegak hukum belum jelas dan tidak ada pengawasan baik bentuk preventif maupun represif. Faktor sarana, sosialisasi aturan tersebut dilakukan melalui www.jdih.surabaya.go.id. Faktor masyarakat dan kebudayaan menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran dari aturan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah mencari calon Ketua RT dan RW itu sulit. Kesulitan tersebut dikarenakan Ketua RT dan RW adalah jabatan sosial sehingga tidak banyak masyarakat bersedia menjadi Ketua RT dan RW. Masyarakat Surabaya beranggapan tugas Ketua RT dan RW itu sulit, banyak tugas dan tanggung jawab. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Larangan, Anggota Partai Politik, Ketua RT dan RW. Abstract Prohibition of political party members to nominate his Self become the head of Neighborhood Association (RT) and Citizens Association (RW) in Surabaya town which regulated in Article 22 Paragraph 1 juncto Article 39 Paragraph 1 of Mayor of Surabaya Regulation Number 38 Year 2016 Concerning Implementation of Local Regulation of Surabaya City Number 15 Year 2003 About Guidelines for Establishment of Organization of Resilience Institution Village communities, Citizens Association and Neighborhood Association (Perwali Surabaya Number 38 Of 2016) has limited someone political rights. On the other hand, this rule is considered contrary to the other laws and regulations and has obstacles in its application. Several facts on the implementation indicate that there has been a violation of political party member who has served as Chairman of RT or RW Chair after Perwali Surabaya Number 38 of 2016 applies. One of the example is the Chairman of RW in Krembangan Bhakti 2 which is held by members of political parties namely from the Party Struggle for Democratic (PDIP). This research is to analyze how to the legal effectiveness and the obtacle of article 22 Paragraph 1 and Article 39 Paragraph 1 Mayor of Surabaya Regulation Number 38 Of 2016 about prohibition of political party members to nominate his self as chairman RT and RW in Surabaya town. The type of research in this research is sociological juridical research. The problem approach used is a qualitative approach. The data used are primary data obtained through interviews to informants as well as secondary data obtained through literature studies including legislation, research results, thesis journals, textbooks, scientific journals, newspapers and internet materials. Data collection is done by interview and documentation. The data obtained is then processed and analyzed by descriptively qualitatively. The results showed that Perwali Surabaya Number 38 of 2016 is ineffective, this is because only one factor of legal effectiveness are fulfilled from five factors of legal effectiveness. Factors of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto include legal factors, law enforcement, facilities, society and culture. First, the legal factor shows Perwali Surabaya Number 38 of 2016 is contrary to the Contitution of 1945 (UUD 1945), the Contitution Number 39 of 1999 abaut Human Rights (Human Rights Law) and the Contitution Number 2 Of 2008 abaut Political Party (the Contitution Political Party), especially in political rights. Secondly, law enforcement is unclear and there is no oversight whether preventive nor repressive forms. Means factor, socialization of that rule is done through www.jdih.surabaya.go.id. Community and cultural factors show that violations of the rule had occured because of the lack of legal awareness of the community. The obstacle faced is to find the candidate for RT and RW Chairman is difficult. The difficulty is caused by the Head of RT and RW is the social position so not many people are to be Chairman of RT and RW. Society of Surabaya assumed the task of the Head of RT and RW is difficult, too much tasks and responsibilities. Keywords: Legal Effectiveness, Prohibition, Political Party Member, Head of RT and RW.
ANALISIS HUKUM KASUS KEBAKARAN HUTAN OLEH PT. BUMI MEKAR HIJAU DIKAITKAN DENGAN ASAS STRICT LIABILITY (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg) BAGUS NUGRAHA, IDA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.22860

Abstract

IMPLEMENTASI ATAS KEWENANGAN PEJABAT DALAM MELAKSANAKAN PERAWATAN TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B NGANJUK Wardani, Zahrina
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i2.22861

Abstract

Page 29 of 161 | Total Record : 1602

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue