cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 28   29   30   31   32 
TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PERDAGANGAN EFEK SAAT TERJADI TRANSAKSI HIGH FREQUENCY TRADING DI BURSA EFEK INDONESIA Andrianto Fauzi, Yusron
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.22996

Abstract

Abstrak Proses perdagangan di bursa yang dilakukan di Indonesia telah menggunakan sistem yang otomatis namun rawan terjadinya High Frequency Trading (HFT). Tahun 2009 Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan karena ada masalah pada sistem perdagangan. Beberapa analis pasar modal menyatakan bahwa penghentian tersebut dikarenakan HFT. Saat itu Indonesia telah memiliki peraturan tentang transaksi elektronik yakni Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus HFT pada tahun 2009 menjadi perhatian peneliti terkait dapat atau tidaknya dikenakan dengan berlakunya sanksi pada Pasal 33 UU ITE. Ketika BEI menghentikan perdagangan, kewenangan BEI dipertanyakan untuk menghentikan perdagangan tersebut karena seharusnya sesuai Undang – Undang Pasar Modal (UUPM), dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang berhak melakukannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kasus HFT tahun 2009 dapat atau tidaknya dikenakan sanksi pada Pasal 33 UU ITE, dan mengetahui kewenangan BEI dalam menghentikan perdagangan efek. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Perundang-undangan dan Konseptual. Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah preskriptif. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penghentian perdagangan tahun 2009 dapat dikenakan Pasal 33 UU ITE karena telah memenuhi unsur – unsur yang ada. Unsur – unsurnya berupa setiap orang, kesalahan, tanpa hak, perbuatan, objeknya, dan akibat konstitutif. Namun, BEI tidak melakukannya karena akan membawa pengaruh terhadap investor lain yang ada di Indonesia. Berdasarkan SK Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi dan Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta dapat dijelaskan bahwa BEI berhak untuk menghentikan perdagangan pada saat itu namun Standard Operating Procedure (SOP) belum diklasifikasikan. Kata Kunci : High Frequency Trading, Penghentian Perdagangan, Bursa Efek Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS TIDAK DICANTUMKAN LABEL PEMELIHARAAN PADA PAKAIAN DALAM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.73/M-DAG/PER/9/2015 Purba, Claudia Hana Veronica
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23099

Abstract

Salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia adalah pakaian dalam. Kualitas dan mutu atas pakaian dalam yang diproduksi meliputi jaminan atas kondisi pakaian yang merupakan salah satu upaya untuk melindungi konsumen dalam bentuk pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur atas pakaian yang diproduksi terkait penjelasan penggunaan, perbaikan dan cara pemeliharaan. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas dari pelaku usaha mengenai kepastian atas kondisi pakaian yang dijamin oleh hukum yaitu dengan cara memberikan label pemeliharaan. Namun ketentuan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh para pelaku usaha sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pemeliharaan pada pakaian dalam serta faktor penghambat yang dihadapi pelaku usaha dalam memberikan label pemeliharaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang disebut sebagai bahan hukum dengan menggunakan teknis analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan karena pelaku usaha tidak mencantumkan label pemeliharaan adalah pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi. Tanggung jawab lainnya jika pelaku usaha tidak melaksanakan ganti rugi, pemerintah berhak mencabut izin usaha . Sedangkan faktor penghambat pelaku usaha adalah munculnya persepsi yang berbeda dan kurangnya pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban pencantuman label pemeliharaan pada pakaian dalam.­­ Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan lebih kepada para pelaku usaha agar tidak memproduksi produk yang tidak sesuai standard dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk berkonsultasi agar tidak ada presepsi yang berbeda dalam melakukan penerapan undang-undang. Kata Kunci :Label Pemeliharaan,Pakaian Dalam, Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBUANG SAMPAH DI BIBIR PANTAI PESISIR LAMONGAN MENURUT PASAL 29 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Susisno, Tulung
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23115

Abstract

Environmental pollution has become a complicated issue right now. Environmental pollution is caused by poor waste management systems and law enforcement in less effective waste management. Pollution is like what happened in the coastal areas of Brondong Regency that has been contaminated by household waste. Household waste discharged into the sea by irresponsible communities has not received serious responses from law enforcement agencies and institutions authorized to take action against the pollution. This study aims to determine the effectiveness of law enforcement Article 29 paragraph (1) sub-paragraph e of Law Number 18 Year 2008 on Waste Management in coastal areas Brondong District Lamongan and to know the obstacles experienced in enforcing the law. The type of this research is sociological juridical law research. Data were collected using interview techniques and documents. Interview conducted to the Chief of Police Pamong Praja, Head of Waste Management and Waste B3 and Rukun Fisherman Lamongan District. The result of the research shows that law enforcement of Article 19 juncto 26 of Local Regulation Number 10 Year 2010 about waste management (Perda 10/2010) in coastal area of ​​Brondong Regency of Lamongan Regency is not effective because there are three legal factors that hamper law enforcement Article 19 juncto 26 Perda 10/2010. The Lamongan District Work Unit which handles waste management issues does not enforce the Local Regulation and does not carry out the garbage disposal operation in the coastal area of ​​Brondong Regency. Factors that become obstacles and barriers to law enforcement Article 19 juncto 26 Perda 10/2010 among others are law enforcement factors, facility factors, and cultural factors.Keywords: Coastal Coast, Living Environment, Law Enforcement, Effectiveness.
TINJAUAN YURIDIS PENGHILANGAN KEWAJIBAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN AKIBAT MELANGGAR TATA TERTIB PADA PERJANJIAN KERJA ANTARA PT.INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA SEMARANG DENGAN PEKERJA yuniarti, Neni
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23126

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Infomedia Solusi Humanika Semarang (ISHS) dengan pekerja terdapat klausula yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyimpangi pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak melakukan pengakhiran hubungan kerja sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain. Maksud dari klausul ini adalah agar pihak yang melakukan pengakhiran hubungan kerja tidak perlu memberikan ganti rugi, hal ini telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Persoalannya adalah pada pasal 1320 KUHPerdata para pihak wajib memenuhi unsur keempat syarat sah perjanjian yakni suatu sebab yang halal. Para pihak tidak boleh memperjanjikan sesuatu bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami PKWT yang mencantumkan klausul penyimpangan pasal 62 UU Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. ISHS dengan pekerja dapat dibenarkan dalam hukum serta mengetahui dan memahami akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bahwa PKWT antara PT. ISHS dengan pekerja yang memuat klausula penyimpangan terhadap ketentuan pasal 62 UU Ketenagakerjaan tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena klausul tersebut bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum dari perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. ISHS dengan pekerja yang memuat klausula penyimpangan terhadap ketentuan pasal 62 UU Ketenagakerjaan tersebut tidak memenuhi salah satu unsur syarat  sah suatu perjanjian yang terdapat dalam ketentuan pasal 52 UU Ketenagakerjaan yang mengadopsi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Kata Kunci           : ganti rugi, perjanjian kerja waktu tertentu, tata tertib, phk
sampel OKTAVIAN, DENDY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23311

Abstract

sampel
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NO.05/WJM/I/2016 YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL JAMINAN SOSIAL YANG BERAKIBAT TIDAK ADA TANGGUNG JAWAB PT. WAHYU JAYA MANDIRI TERHADAP MARTONO SAAT TERJADI KECELAKAAN KERJA DARMAWAN, HERU; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23336

Abstract

Abstrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.05/WJM/I/2016 antara PT. Wahyu Jaya Mandiri dengan Martono tidak mencantumkan klausula mengenai hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial yang salah satunya adalah jaminan kecelakaan kerja. Ketiadaan klausul mengenai jaminan sosial menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak Martono untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bahwa Martono berhak atau tidak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja saat terjadi kecelakaan kerja atas PKWT No.05/WJM/I/2016 yang tidak mencantumkan klausul jaminan sosial dan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Martono apabila tidak ada tanggung jawab dari PT. Wahyu Jaya Mandiri saat terjadi kecelakaan kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan ban non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Martono berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja saat terjadi kecelakaan kerja atas PKWT No.05/WJM/I/2016 yang tidak mencantumkan klausul jaminan sosial. Hal tersebut dikarenakan PKWT No.05/WJM/I/2016 bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dapat disimpulkan PKWT tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu pasal 99 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Martono apabila tidak ada tanggung jawab dari PT. Wahyu Jaya Mandiri saat terjadi kecelakaan kerja adalah melalui upaya non litigasi maupun litigasi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata Kunci: PKWT, jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja Abstract The Certain Work agreement for specified period of time (PKWT) No.05/WJM/I/2016 between PT. Wahyu Jaya Mandiri and Martono doesn’t state the clause about worker rights to receive social security, one of which is the work accident benefits. The absence of social security clause uncertainty as to whether Martono are entitled to work accident benefits or not. The purposes of this study are to find out on whether or not the worker deserve to receive work accident benefits when there’s work accident but the PKWT itself doesn’t clearly specify the social security clause and what kind of legal efforts that can be done by the worker if the employer doesn’t want to be responsible when a work accident had happened. The types of research that’s being used in this study is a normative legal research with statute and conceptual approaches. The types of material that are being used are the primary, secondary and the tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is the literature study technique. The analysis technique which is being used is prescriptive method. The research result shows that Martono do deserve work accident benefits when there’s work accident but the PKWT doesn’t clarify social security clause because the employer made a PKWT that doesn’t go side by side with Article 99 Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower. Legal efforts that could be done by the workers if there’s no act of responsibility from the employers are through non litigation effort as well as litigation effort, as regulated in the Act Number 2 Year 2004 about a Settle on Industrial Relations Disputes. Keywords : PKWT, social Security for workers, work accident
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENAHANAN IJAZAH ATASAN OLEH PENGUSAHA AKIBAT KESALAHAN BAWAHAN HANAFING, MOCHAMMAD
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23337

Abstract

Abstrak Penahanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerjanya bertujuan agar pekerja lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya sebaliknya bagi pengusaha agar lebih percaya kepada pekerjanya. Salah satu kasus yang terjadi yakni penahanan ijazah pekerja PT.Warna Dunia yakni, Novie Yuswanto ditahan ijazahnya oleh perusahaan PT.Warna Dunia. Novie Yuswanto sebagai pekerja dari PT.Warna Dunia ijazahnya ditahan oleh pengusaha akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Pelimpahan tanggung jawab tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang terkait dengan penahanan ijazah pekerja yang dilakukan oleh pengusaha.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penahanan ijazah dalam peraturan perundang-undangan serta penahanan ijazah atasan oleh pengusaha akibat kesalahan bawahan dibenarkan menurut perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diolah secara sistematis dan dikaji secara mendalam dengan menggunakan analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha atas pekerjanya sampai saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016. Peraturan Daerah hanya sebatas peraturan pelaksana dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara nasional, maka dari itu perlu adanya Undang-Undang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara nasional. Undang-Undang adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara nasional, tetapi dalam pembuatannya memerlukan waktu yang relatif lama. Pemerintah dan DPR diharapkan membuat Undang-Undang terkait ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja atas dokumen asli yang melekat pada dirinya, khususnya ijazah. Dilihat dari sudut pandang jaminan yang ada di Indonesia. Jaminan berkaitan dengan hak kebendaan dan mempunyai nilai ekonomis. Lembaga jaminan di Indonesia ada empat yakni, gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan. Perusahaan bukan merupakan lembaga jaminan jadi tidak mempunyai kewenangan untuk menahan ijazah pekerjanya. Pelimpahan tanggung jawab yang dibebankan kepada atasan akibat kesalahan bawahan tidak dibenarkan jika kesalahan tersebut di luar kewenangan dari atasan sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pekerja khususnya atasan agar lebih berhati-hati dalam mengawasi kinerja bawahnnya serta pengusaha diharapkan lebih selektif dalam proses penerimaan pekerja untuk meminimalkan perbuatan pekerja yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Kata kunci: ijazah, jaminan, kesalahan
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RAZIA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KABUPATEN MOJOKERTO NURYATI, TUTUT
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23338

Abstract

Abstrak Penyelenggaraan penjualan minuman beralkohol telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol (Minol), namun setiap tahunnya pelanggaran dalam izin penyelenggaraan penjualan minuman beralkohol mengalami peningkatan mencapai 50% setiap bulan berdasarkan data barang bukti penyitaan yang diambil dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol dan hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan penertiban kios yang tidak mempunyai izin khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan wawancara kepada informan yaitu Ketua Bidang Penegak Peraturan Daerah, penyidik, pemilik kios, pihak keamanan serta dokumentasi untuk membantu mengecek kebenaran data. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap pihak- pihak terkait dalam Peraturan Daerah tersebut dengan jelas menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan penjual harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Hasil penelitian menunjukan bahwa hingga saat ini pengawasan tentang penyelenggaraan penertiban kios penjual minuman beralkohol tanpa izin belum efektif. Hal ini dapat diamati dari beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Faktor yang memenuhi hanya dari faktor hukum, hal tersebut dikarenakan peraturan yang diatur sudah sesuai dengan tujuan hukum dalam mengatur masyarakat namun fakta yang terjadi dalam lapangan kendala yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan penertiban kios penjual minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Mojokerto. Kerahasiaan informasi dalam melakukan penertiban yang lemah, kurangnya unit patroli di lapangan saat melakukan penertiban, masyarakat yang tidak mendukung terhadap peraturan yang ada dan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol itu mengikuti perkembangan zaman. Cara mengatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini yakni pemerintah segera memenuhi sarana dan prasarana, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, dan meningkatkan pengawasan terhadap aparat dan memberikan sanksi yang berat kepada aparat. Selain itu yang terlibat penyalahgunaan wewenang dalam hal penyebaran informasi waktu dan tempat yang akan dilakukan razia. Kata kunci : pengawasan, perizinan, minuman beralkohol Abstract The sale of alcoholic beverages has been regulated in Mojokerto District Regulation Number 3 year 2016 concerning Supervision, Control, Distribution, Sales and Licensing of Alcoholic Beverages, but annually violations in the licensing of alcoholic beverage sales increased by 50% each month based on data evidence of seizure taken from the Satuan Polisi Pamong Praja. This study was conducted to determine the effectiveness of supervision of alcoholic beverage sellers and the obstacles encountered in optimizing the supervision of the implementation of stalls that do not have permits in Mojokerto regency. This research is a juridical sociological. The data collection techniques are observations conducted at the Office of Satuan Polisi Pamong Praja, and interviews to informants namely the Chairman of the Regional Law Enforcement, investigators, stalls owners, security and documentation to help check the truth of the data. The analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis technique. The effectiveness of supervision by the Mojokerto District Government on the parties concerned in the Regional Regulations clearly states that the sale of alcoholic beverages is only permitted in certain places and the seller must have an Alcoholic Beverage Trading License or Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). The result of the research shows that until now the supervision on the implementation of the staging of unlicensed alcoholic bavereges stall sellers has not been effective. This can be observed from several factors such as regulation, law enforcers, facilities and infrastructure, community and cultural factors. Of the several factors the one that meet the requirements is regulation factor, it is because the regulations are in accordance with the objectives of law in regulating the community but the facts that occur in the field of constraints faced in optimizing the supervision of the management of the stalls selling alcoholic beverages without permits in the Mojokerto regency. Is less the maintenance of confidential information in the conduct of control, the lack of patrol units in the field during the conduct of the curbing, lack of support from the community against existing regulations and the assumption in the community that consuming alcoholic beverages that follow the times. The government should immediately fulfill the facilities and infrastructure, provide counseling to the public, and increase supervision of the authorities and provide severe sanctions for officials involved in leaking information about time and place to conduct law enforcement. Key words: supervision, permits, alcoholic beverage
PROBLEMATIKA HUKUM DEMONSTRASI DI TEMPAT TERBUKA DI ATAS PUKUL 18.00 (STUDI KASUS AKSI SOLIDARITAS SERIBU LILIN) NOVITA PUTRI, MAYA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23747

Abstract

Aksi solidaritas 1000 Lilin yang dilaksanakan di berbagai kota, termasuk Surabaya dinilai melanggar ketentuan pembatasan waktu yang tercantum dalam Pasal 7 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012, di mana aksi tersebut dilaksanakan d iatas pukul 18.00 di tempat terbuka, sementara itu dalam Perkapolri tersebut diatur mengenai pembatasan waktu hanya pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 di tempat terbuka, meskipun telah melanggar pembatasan waktu yang telah ditetapkan, aksi solidaritas 1000 lilin di Surabaya dan beberapa kota lainnya masih tetap dilaksanakan. Pengaturan mengenai demonstrasi yaitu UU Nomor 9 Tahun 1998 Juncto Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 menggunakan konsep pemberitahuan di mana konsep tersebut bukan merupakan suatu pembolehan terhadap larangan. Penelitian ini khusus mengkaji kewenangan kepolisian untuk membolehkan aksi demonstrasi tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta akibat hukumnya apabila demonstrasi tersebut dilaksanakan sekalipun melanggar ketentuan batasan atas waktu didalam Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai kewenangan kepolisian dalam melakukan pembiaran terhadap pelaksanaan demonstrasi di tempat terbuka di atas pukul 18.00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta akibat hukum apabila demonstrasi yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan tetap dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian dalam melakukan pembiaran terhadap aksi solidaritas 1000 lilin tidak memiliki kepastian hukum, di mana seharusnya tindakan hukum kepolisian yang berdasarkan kewenangan bebasnya dituangkan dalam izin sebagai bentuk kepastian hukum atas pelaksanaan demonstrasi tersebut. Akibat hukum atas pelaksanaan demonstrasi yang melebihi ketentuan perundang-undangan dan tidak ada izin sebagai bentuk kepastian hukumnya adalah melanggar asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Pasal 510 KUHP, namun dalam pelaksanaannya tidak dikenakan upaya paksa karena kepolisian mempertimbangkan lima prinsip atas penggunaan tindakan kepolisian dalam Pasal 3 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009, di mana aksi demonstrasi tersebut hanya merupakan tindakan pasif yang berjalan dengan damai.kata kunci : demonstrasi, pembatasan waktu, kewenangan bebas, izin.Abstract ‘The 1000 Candles’ act of solidarity held in various cities, including Surabaya city is considered as violating the time limitation provision contained in Article 7 of Regulation of National Police Chief Number 7 Year 2012, in which the action was held above 6 PM in open area. Meanwhile, according to Regulation of National Police Chief, the time limitation given is only from 6 AM to 6 PM in open area. Therefore, there are still some cities which violating the rules, one of the cities is Surabaya. The regulation of demonstration which is Law Number 9 Year 1998 Juncto. Regulation of National Police Chief Number 7 year 2012 uses notification concept where the concept is not permission for prohibition. This study specifically examines police authority in allowing demonstration to be carried out in accordance with the existed laws and regulations, as well as the legal consequence if the demonstration is violating the time limits provisions in Regulation of National Police Chief Number 7 Year 2012.The purpose of this study is to analyze the authority in conducting demonstration in open area above 6 PM is the authority in accordance with the existed laws and regulations, and legal consequence if the demonstration is held beyond the time limitation provision. The research design used is normative juridical research with statutory approach and concept approach. The types of legal material used consist of primary law, secondary law, and non-law. The technique used to collect the legal materials is literature study technique. Meanwhile, the analysis technique used prescriptive method.The results of the study show the police authority in permitting ‘1000 candles’ act of solidarity does not have legal certainty, whereas the police law of act should be based on authority is set forth in the license as a form of legal certainty over the implementation of the demonstration. The legal consequences for the implementation of demonstrations that exceed the time provisions and had no license as a form of legal certainty are violating the principle of legal certainty in the General Principle of Good Government and Article 510 Criminal Code, but in its implementation, there is no force because the police consider the five principles on the use of police action in Article 3 Regulation of National Police Chief No. 1 Year 2009, where the demonstration is only a passive act that goes peacefully.Keywords: demonstration, time limitation, free authority, permission.
IMPLEMENTASI PASAL 29 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT DENGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBUANG SAMPAH RAHAYU SISWORINI, PURWANING
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23858

Abstract

Abstrak Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Salah satu sampah yang belum bisa diuraikan di alam yaitu sampah popok sekali pakai. Hal ini dikarenakan popok tersebut menggunakan bahan pulp atau polyacrylate superabsorbent polymer yang yang berfungsi sebagai penyerap, sehingga memerlukan pengelolaan sampah tersendiri. Faktanya, masyarakat terbiasa membuang sampah popok tersebut ke Sungai Kalimas sehingga mencemari bahan baku air minum Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah popok dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam membuang sampah popok bagi ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai di Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 12, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui pelaksanaan hukum termasuk dalam penegakan hukum. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah khususnya sampah popok sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator kesadaran hukum yaitu rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, rendahnya sikap hukum dan rendahnya pola perilaku hukum masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai dalam membuang sampah khususnya sampah popok di Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 12, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, yaitu tingkat pendidikan masyarakat, pekerjaan, akses informasi dan budaya, sedangkan faktor usia tidak berpengaruh secara positif. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan penyuluhan dari kader Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 12, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya terkait peraturan tersebut dan kepedulian masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui kemandirian dalam mengakses informasi. Kata Kunci : popok sekali pakai, UU Pengelolaan Sampah, faktor yang berpengaruh Abstract Article 29 paragraph (1) of Act Number 18 Year 2008 concerning Waste Management regulating the prohibition of disposing garbage out of place. One of the garbage that can not be decomposed in nature is disposable diapers. This is because disposable diapers use a pulp of polyacrylate superabsorbent polymer material that acts as an absorber, so that requires a separate garbage management. However, the public is used to dispose disposable diapers to the Kalimas River so it contaminate the main ingredients of drinking water in Surabaya city. This research purposes are to reveal public awareness in various kinds of diapers and describe the factors that affect the awareness of the law in choosing garbage diapers for the owners of children who wear disposable diapers in Posyandu Kasih Ibu VII Number 12, Wonokromo Village, Subdistrict Wonokromo, Surabaya City. The type of this research is sociological juridicial research which is a legal research to find out how the implementation of law including in law enforcement. The source of the data is obtained from primary law material and secondary law material with qualititative analysis as the method. The results showed public level of legal awareness in disposing garbage especially disposable diapers garbage is very low. Proven by indicators reveal public awareness is the low level of knowledge of legal knowledge, the low level of legal understanding, the low level of legal attitudes and the low level of public legal behavior. Factors that influence the level of legal awareness of a mother as an owner of the child of disposable diapers users on disposing of garbage especially diapers in Posyandu Kasih Ibu Number 12, Wonokromo Village, Subdistrict Wonokromo , Surabaya City, specifically: the level of public education, work, information access, and culture. While the age factor has no possiive effect. Therefore socialization and counseling from cadre Posyandu Kasih Ibu VII Number 12, Wonokromo Village, Subdistrict Wonokromo, Surabaya City related to the regulation and public awareness in raising legal awareness through independence in accessing information. Keywords : disposable diapers, Waste Management regulating, influence factor

Page 30 of 161 | Total Record : 1602

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue