cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 29   30   31   32   33 
ANALISIS YURIDIS KONSEP KEADAAN MAUT DAN PERTOLONGAN PADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI PASAL 531 KUHP DEWI KARTIKA, MEGA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23945

Abstract

Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dapat diketahui kapan, dan di mana terjadinya, peristiwa yang dapat menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lain yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan manusia. Kecelakaan sebagai salah satu keadaan yang dapat mengancam jiwa manusia, pada umunya menimbulkan korban dan membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat. Pemberian pertolongan tersebut diatur dalam Pasal 531 KUHP, yang berbunyi bahwa setiap orang yang menyaksikan orang lain dalam keadaan maut wajib memberikan pertolongan, akan tetapi dalam hal ini Pasal 531 KUHP terdapat tidak kejelasan terkait konsep keadaan maut dan pertolongan, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta mempersulit pihak Kepolisian dalam melakukan penegakkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keadaan maut dan pertolongan yang dimaksudkan Pasal 531 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang diolah secara sistematis, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan memberikan argumentasi atas permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan konsep keadaan maut yang dalam hal ini diartikan sama dengan kondisi darurat korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Kondisi darurat korban kecelakaan lalu lintas dapat diidentifikasi dari kesadaran, luka, pendarahan, pernafasan, denyut nadi serta warna kulit korban kecelakaan. Konsep pertolongan pada kecelakaan lalu lintas adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disebut P3K, yang dalam hal ini memiliki prinsip penanganan yang cepat dan tepat untuk memininalisir keparahan, kecacatan maupun kematian pada korban kecelakaan lalu lintas. Kata Kunci: kecelakaan lalu lintas, kekaburan norma Pasal 531 KUHP. konsep keadaan maut dan pertolongan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMUNITAS PROFESI DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO : 189/PID.B/2016/PN. SBY) RAHENDINI, YUNINDYA; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23949

Abstract

Abstrak Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum pada kliennya dan dilindungi oleh hak imunitas ketika menjalankan tugas profesinya. Hak imunitas tidak berlaku bagi Advokat yang menjalankan tugas profesinya tanpa itikad baik. Pada kenyataannya hal tersebut masih belum dipahami oleh para Advokat. Undang-Undang Advokat seringkali menimbulkan salah penafsiran bagi pengemban profesi Advokat karena batas pengaturan antara hak imunitas yang dimiliki Advokat dengan pertanggung jawaban pidana yang dalam Undang-Undang Advokat tidak jelas, sehingga pada akhirnya membuat Advokat seringkali bertindak melampaui batasannya dalam membela kepentingan klien. Hal tersebut terbukti pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby, dimana dua orang Advokat tersandung kasus pidana akibat melampaui batas dalam membela kepentingan klien. Penulis ingin menganalisa batas pengaturan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batas pengaturan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta untuk mengetahui tepat atau tidaknya Majelis Hakim memutus perkara pidana terhadap advokat dalam menjalankan profesinya pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yang diolah secara sistematis. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Penulis mengumpulkan bahan hukum dan mengolahnya dengan membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus yang konkret. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Batasan konkret dalam Undang-Undang Advokat dapat ditegaskan dengan metode penemuan hukum Argumentum a Contrario, menggunakan kalimat negasi (ingkaran) yang bertujuan memberi penegasan ruang lingkup suatu pernyataan. Maka kalimat negasi tersebut dapat diterapkan pada Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Terdapat dua opsi kalimat negasi yang dapat digunakan untuk mempertegas batas antara imunitas profesi dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu : “untuk kepentingan klien, sepanjang tidak melanggar hukum pidana” atau “dilakukan dengan itikad baik, sepanjang tidak terbukti sebaliknya”. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby kurang lengkap dan sempurna. Beberapa pertimbangan yang dapat penulis tambahkan diantaranya, Pasal 318 KUHP Ayat (1) perlu dipertimbangkan sebagai pasal pemidanaan, Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat sebagai lex specialis perlu dipertimbangkan sebagai pasal pemidanaan, dan itikad baik terhadap klien perlu diperhatikan. Kata Kunci: hak imunitas, profesi advokat, pertanggung jawaban pidana, surat pengaduan, batasan.AbstractAdvocate is a person who professionally provides legal services to his clients and is protected by the right of immunity while performing his professional duties. The right of immunity shall not apply to Advocates who exercise their professional duties without goodwill. In fact it is still not understood by the Advocates. The unclear boundaries between the rights of the Advocates immunity and the criminal liability in the Advocate Law give rise to misinterpretation for the Advocates profession. So in the end it makes the Advocate often act beyond its limits in defending the clients interests. This is evident in the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby, where two Advocates stumble criminal cases due to exceed the limit in defending the interests of the client. The author wants to analyze the regulatory limit between professional immunity and criminal responsibility in running the Advocate profession based on Law no. 18 of 2003 on Advocates, and analyzed the considerations of the Panel of Judges in the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby. The purpose of this study is to determine the regulatory limit between professional immunity and criminal responsibility in running the Advocate profession based on Law no. 18 Year 2003 About Advocates, as well as to know whether or not the Panel of Judges decide criminal cases against advocates in carrying out their profession on the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby. This research uses Normative Juridical research method. This research is done by statute approach, case approach and conceptual approach which is processed systematically. The type of legal material used is secondary data consisting of primary, secondary, and non-legal materials. The author collects legal material and processes it by making a legal decision on a concrete case. The legal material obtained is then processed and analyzed using prescriptive method. The concrete limitations in the Advocate Law can be confirmed by the method of legal discovery of Argumentum a Contrario, using a negation sentence (apostatize) which aims to provide confirmation of the scope of a statement. Then the sentence of the negation can be applied to Article 16 of Law No. 18 of 2003 On the Advocate which reads with two options of negation sentences which may be used to reinforce the boundary between professional immunity and criminal liability, namely: "for the benefit of the client, as long as it does not violate the criminal law" or "is done in good faith, as long as it is not proven otherwise". And then writer argues that the consideration of the Panel of Judges in the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby less complete and perfect. Some of the considerations that writers can add include, article 318 paragraph (1) of the penal code needs to be considered as a criminal procedure, law No.18 of 2003 on Advocates as lex specialis needs to be considered as a punishment section, both to the client need to be noticed be used to reinforce the boundary between professional immunity and criminal liability, namely: "for the benefit of the client, as long as it does not violate the criminal law" or "is done in good faith, as long as it is not proven otherwise". And then client, as long as it does not violate the criminal law" or "is done in good faith, as long as it is not proven otherwise". And then writer argues that the consideration of the Panel of Judges in the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby less complete and perfect. Some of the considerations that writers can add include, article 318 paragraph (1) of the penal code needs to be considered as a criminal procedure, law No.18 of 2003 on Advocates as lex specialis needs to be considered as a punishment section, both to the client need to be noticed.Keywords: immunity rights, advocate profession, criminal accountability, complaint statement, limitation.
PENYELESAIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PASAR LOAK DARI KEPALA DESA WONOCOLO KEPADA YAYASAN PEMBINAAN ANAK YATIM DAN SOSIAL MABARROT YUSUF PRADATA WIDODO, EDHI; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23995

Abstract

Abstrak Suatu permasalahan khusus di bidang pendaftaran tanah terletak pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah. Berubahnya status desa menjadi kelurahan mengakibatkan tanah yang sudah lama ditempati dan dipergunakan oleh Yayasan Pembinaan Anak Yatim & Sosial “Mabarrot” (YPAYS “Mabarrot”) secara langsung beralih haknya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Tanah milik pemerintah daerah yang diakui milik YPAYS “Mabarrot” karena tanah yang sudah dihuni dan dipergunakan tersebut selama kurang lebih 30 Tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian peralihan Hak Atas Tanah pasar loak di Kelurahan Wonocolo dari Kepala Desa Wonocolo kepada YPAYS “Mabarrot” dan akibat hukum bagi Kelurahan Wonocolo dan YPAYS “Mabarrot” terkait kasus peralihan tanah pasar loak Kelurahan Wonocolo. Metode penelitian ini adalah hukum yuridis sosiologis. Analisis penelitian ini secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ini melalui musyawarah mufakat dan pemberian hak pakai bertujuan agar tidak ada masalah selanjutnya, karena hak pakai juga bisa diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Kewajiban dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri yaitu sesuai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Kata Kunci : Peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, hak pakai
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DISERSI YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA SEBELUM JANGKA WAKTU 6 BULAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA) ALI FIKRI, MOHAMMAD; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.23996

Abstract

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DISERSI YANG DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA SEBELUM JANGKA WAKTU 6 BULAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA) Mohammad Ali Fikri (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) mohammadfikri@mhs.unesa.ac.id Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya) pudjiastuti@unesa.ac.id Abstrak Disersi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seorang anggota TNI. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Anggota TNI yang melanggar aturan tersebut akan diproses sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dasar yang digunakan oleh Hakim Militer dalam memutus perkara Disersi secara in absentia adalah Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hakim Militer dapat memutus perkara Disersi secara in absentia apabila memenuhi dua unsur yang terdapat dalam Pasal 143 UU Peradilan Militer, yaitu Hakim Militer dapat memutus perkara Disersi secara in absentia setelah enam bulan sejak berkas perkara masuk ke Pengadilan dan sudah dilakukan pemanggilan tiga kali berturut-turut. Prakteknya beberapa Hakim Militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyimpangi aturan tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memproses perkara Disersi secara in absentia sebelum jangka waktu enam bulan dan pendapat keluarga Terpidana atas putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari informan dan data sekunder yang merupakan data dari bahan kepustakaan dan menganalisis dengan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memang sengaja menyimpangi Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya perkara yang menumpuk di Pengadilan karena perkara Disersi adalah perkara yang paling banyak diproses oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2014 dan Surat Edaran Kadilmiltama No.SE/03/II/2016 yang menjadi dasar bagi Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus perkara Disersi secara in absentia sebelum jangka waktu 6 bulan. Keluarga Terpidana tidak mengetahui tentang Hukum Acara yang digunakan bagi Hakim untuk memproses perkara Disersi secara in absentia, setelah mengetahui Hukum Acara yang digunakan Hakim dalam memperoses perkara Disersi secara in absentia, maka keluarga Terpidana menganggap bahwa Hakim Militer telah berlaku sewenang – wenang. Hal ini akan menjadi permasalahan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap tetapi terdakwa hadir di pengadilan sebelum jangka waktu enam bulan, karena terdakwa dalam hal ini sudah dipecat dan tidak memperoleh Haknya sebagai anggota TNI. kata kunci : Putusan Disersi in absentia, Hukum Acara Peradilan Militer, Kekuasaan Kehakiman Abstract Disersi is one of the crimes that can only be committed by a member of the TNI. This has been regulated in Article 87 of the Criminal Code. Members of the TNI who violate the rules will be processed in accordance with Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. In deciding the case Disersi in absentia regulated in Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. There are two elements that must be fulfilled, namely the Judge can decide the case Disersi in In absentia after 6 months since the court case went to Court and has been done 3 times in a row. The practice of many Military Judges in the Surabaya Military Court III-12 deviated the rules. The purpose of this study was to find out the reason for Military Court Judge III-12 Surabaya to process the Disersi case in absentia before 6 months and the opinion of the Convicted family of the decision. This research uses Sociological Juridical research method. The type of data used in this study is primary data obtained from informants and secondary data which is data from literature materials, analyzing with laws and regulations related to this research. Technique of data collecting is done by interview and documentation technique. Data analysis technique using qualitative descriptive method. The result of research and discussion in this research is Military Judge Military Court III-12 Surabaya deliberately distort Article 143 of Law Number 31 Year 1997 about Military Court so that no cases accumulate. Remembering the Disersion case is the most heavily processed / handled by the Surabaya Military Court III-12. In addition to the existence of SEMA No. 2 Year 2014 and Circular Letter of Kadilmiltama No.SE/03/II/2016 which became the basis for Military Judge Military Court III-12 Surabaya decides the case Disersi in In absentia before 6 months period.On the other hand, the family Terpidana not know about the Law The event used for the Judge to process the Disersi case in absentia, after knowing the rules, the Terpidana family considers that the Military Judge has been arbitrary. keywords: Decision Disersi in absentia, The Law of Military Justice, Judicial Power
ANALISIS YURIDIS PENGGANTIAN PEKERJA DENGAN ALASAN MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH (STUDI KASUS DI PT SMELTING GRESIK) NAILUL AUTHOR, AHMAD; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.24180

Abstract

Abstrak Mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting merupakan akibat dari gagalnya perundingan PKB-8 yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan PT Smelting dengan pihak serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting dan SKS. Batas waktu yang telah disepakati oleh para pihak dalam Tata Tertib Perundingan PKB-8 telah terlewati, sehingga berakibat pada perbedaan penafsiran antara para pihak. Pihak serikat pekerja menilai terlewatinya batas waktu merupakan sebuah deadlock dan berakibat pada melakukan Mogok Kerja, sementara pihak perusahaan itu belum deadlock karena pihak perusahaan masih mau berunding berakibat pada PHK sepihak dan pengggantian pekerja secara sepihak oleh perusahaan. Penelitian ini khusus mengkaji mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh serta meneliti PHK serta penggantian pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak pekerja/buruh yang di-PHK dan digantikan sepihak oleh pihak perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh dan PHK serta penggantian pekerja secara sepihak oleh pihak perusahaan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUK. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan serta wawancara. Teknik analisis metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Tindakan PHK serta penggantian pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT Smelting bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 UUK. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pekerja, baik lingkup litigasi maupun non litigasi sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Rekomendasi peneliti adalah penaatan segala peraturan Perundang-undangan yang ada sebelum melakukan tindakan yang akan berakibat kepada para pihak, serta untuk mengupayakan Perundingan Bipartit terlebih dahulu bilamana terjadi perselisihan. Kata Kunci: PT Smelting, mogok kerja, PHK, penggantian pekerja sepihak. Abstract The strike action carried out by workers / labor unions incorporated in the labor union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting is the result of the collapse of the PKB-8 negotiations conducted by PT Smelting company with the union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting and SKS. Deadlines approved by the parties to the PKB-8 Bargaining Rule have been passed, resulting in different interpretations between the parties. Unions argue that endorsement approval is deadlock and leads to work strikes, while the company has not reached a dead end because the company is still willing to negotiate resulting in unilateral dismissal and unilateral reimbursement of workers by the company. . This study specifically examines strikes by workers / workers and checks for unemployment and unilateral worker reimbursement by companies and what remedies can be taken by workers who are dismissed and reimbursed unilaterally by the company. The purpose of this research is to know the suitability of strike done by worker / labor and dismissal and unilateral worker replacement by company side with provisions as regulated in UUK. The type of research is normative law research using approach of legislation and case approach. Types of legal materials comprise primary, secondary, and non-legal legal materials. Techniques of collecting legal materials with literature study techniques and interviews. Prescriptive method analysis technique. The result of the research shows strike conducted by the workers / laborers who are united in the union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting is valid according to the laws and regulations. Acts of unemployment and unilateral reimbursement by the company of PT Smelting are wrong for violating the provision of Article 144 of UUK. Legal efforts that can be done by the workers, both the scope of litigation and non litigation as in the provisions of Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. The researchers recommendation in relation to this case is to comply with all existing legislation prior to committing an act which would result to either party or both parties, and to seek the first bipartite negotiation in the event of a dispute. Keywords: PT Smelting, strike, layoffs, replacement of unilateral workers.
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PERIODE PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI KOTA SURABAYA , SHOFAWATI; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.24238

Abstract

ABSTRAKPKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam waktu tertentu dan pekerjaan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pada kenyataannya ada pengusaha yang tidak menerapkan periode PKWT yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan periode PKWT di Kota Surabaya merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk pengawasan, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan periode PKWT di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dan pekerja PKWT. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklasifikasikan secara sistematis, Hasil pengolahan data, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan terhadap periode PKWT oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan preventif edukatif, dengan kegiatan berupa pemeriksaan, pengujian, sosialisasi, dan pembinaan. Kendala yang dihadapi Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yaitu kendala internal maupun eksternal, diantaranya terbatasnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, adanya kegiatan pengawas ketenagakerjaan, dan adanya penolakan dari beberapa perusahaan untuk diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Upaya yang telah dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah membagi pengawas menjadi enam korwil, membuat rancangan kegiatan yang terperinci. Upaya yang sedang dilakukan pengawas ketenagakerjaan adalah melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap perusahaan yang telah menyimpang. Sedangkan upaya yang akan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan adalah memaksimalkan fungsi pengawas ketenagakerjaan dan pengajuan penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Kata kunci: pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, periode PKWT
PENEGAKAN PASAL 222 JUNCTO PASAL 216 KUHP BAGI KELUARGA KORBAN YANG MENOLAK UNTUK DIOTOPSI DI POLRESTABES SURABAYA LUTFITANINGTYAS, RIZKA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.24281

Abstract

Abstrak Kematian tidak wajar merupakan salah satu perkara tindak pidana yang harus diselesaikan demi penegakan hukum. Penyelesaian perkara tindak pidana kematian tidak wajar perlu adanya otopsi untuk mengungkap penyebab kematian dan menentukan pelaku pembunuhan tersebut. Namun, pelaksanaan otopsi tersebut seringkali terkendala dengan kurangnya informasi mengenai penyebab, cara dan mekanisme kematian tersebut dengan cara wajar atau tidak wajar. Penyebab kurangnya informasi tentang penyebab, cara dan mekanisme kematian yang tidak wajar tersebut seringkali disebabkan karena pihak keluarga yang menolak dan menentang dengan adanya otopsi tersebut, sehingga banyak kasus kematian yang tidak wajar tidak terungkap. Tindakan keluarga yang menolak untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar membuat pelaku pembunuhan masih bebas berkeliaran di luar dan sangat membahayakan bagi masyarakat maupun negara. Maka dari itu perlu telaah khusus dalam penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya serta hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaan otopsi di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan kualitatif menggunakan sumber data primer dalam memperoleh informasi serta data penelitian perolehan data menggunakan metode observasi dan wawancara kepada informan penegak hukum dan keluarga korban. Data kemudian direduksi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses acara pidana Pasal 222 juncto Pasal 216 KUHP belum ditegakkan dengan sempurna. Penegakan Pasal menjadi alternatif terakhir ketika ada penyesuaian kasus dengan cara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa pasal pada KUHP menurut teori efektifitas hukum adalah fleksibel dan dapat menyesuaikan aktifitas globalisasi lainnya. Hambatan dalam proses pelaksanaan otopsi di Polrestabes Surabaya yang ditolak oleh keluarga korban karena takut jenazah dimutulasi, menghabiskan waktu dan uang, belum paham otopsi, menghormati tubuh jenazah, kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang forensik, adat dan budaya yang menentang otopsi dan sarana prasarana yang masih kurang dan mendukung. Tindakan dari pihak kepolisian dalam penegakan penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya yang sering kali dilakukan adalah dengan menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak bertanggungjawab atas apa yang terjadi di kemudian hari karena keluarga korban menolak jenazah untuk diotopsi dengan cara menggunakan surat pernyataan tertulis yang harus disetujui oleh keluarga korban pada kematian yang tidak wajar. Kata Kunci: otopsi, kematian tidak wajar, penolakan keluarga, KUHP. Abstract Unfair death is one of the criminal offenses that must be solved for law enforcement. The settlement of a criminal case of unnatural death requires an autopsy to uncover the cause of death and determine the perpetrator of the murder. However, the implementation of such autopsies is often constrained by a lack of information about the causes, mechanisms and mechanisms of death in a reasonable or unnatural way. The cause of the lack of information about the causes, mechanisms and mechanisms of unfair deaths is often caused by the family who refuse and oppose the existence of the autopsy, so that many cases of unnatural deaths are not revealed. Family action that refuses to be autopsied on an unnatural death makes the perpetrators of murder still free to roam outside and very dangerous for society and country. Therefore, special study in enforcing Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families of victims who refuse to be autopsied at Polrestabes Surabaya. The study entitled the enforcement of Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families refusing to be autopsied at unfair deaths aims to know how the enforcement of Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families of victims who refused to be autopsied at Polrestabes Surabaya as well as any obstacles and solutions in the process of carrying out an autopsy at Polrestabes Surabaya. This study uses a qualitative approach and includes a type of sociological juridical research. Qualitative approach uses primary data source in obtaining information and data of data acquisition research using observation method and interview to law enforcement informant and victims family. The data are then reduced and analyzed descriptively qualitatively. The process of criminal procedure Act 222 juncto Act 216 KUHP can not be established perfectly. Enforcement of Article becomes the last alternative when there is adjustment of case by way of kinship. This shows that the Act on KUHP according to the theory of legal effectiveness is flexibility and can adjust other globalization activities. Obstacles in the autopsy process in Polrestabes Surabaya rejected by the families of the victims for fear of bodies being mutilated, spending time and money, not understanding autopsies, respecting bodies, lack of human resources expert in forensics, customs and cultures that oppose autopsy and infrastructure which is still lacking and supportive. The action of the police in enforcing the enforcement of Act 222 juncto Article 216 KUHP for the families of victims who refused to be autopsied in Surabaya Polrestabes which often done is to state that the police are not responsible for what happened in the future because the families of the victims refused the body to be autopsied with how to use a written statement to be approved by the victims family on an unfair death. Keywords: autopsy, unfair death, family refuses, KUHP.
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANTO, PUJI; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24375

Abstract

Abstrak Kontroversi keputusan yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur (Plt. Gubernur) DKI Jakarta yaitu Sumarsono bermula ketika beliau menandatangani APBD. Sumarsono menandatangani APBD atas dasar Pasal 9 ayat (1) huruf d Permendagri No. 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Menurutnya, pasal tersebut memberikan kewenangan untuk mengubah APBD. Pelaksana tugas mendapatkan kewenangan melalui mandat. Menurut Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.”. APBD merupakan tindakan strategis mengenai alokasi anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Plt. Gubernur menurut peraturan perundang-undangan dan implikasi dari keputusan dan/atau tindakan yang diambil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum serta teknik analisis bahan hukum dengan cara melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menujukkan bahwa APBD yang ditandatangani oleh Sumarsono tetap sah karena Plt. Gubernur berwenang menandatangani APBD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Perluasan kewenangan yang dicantumkan dalam Permendagri No. 74/2016 merupakan langkah diskresi Mendagri. Langkah diskresi Mendagri bertujuan agar roda pemerintahan berjalan dengan lancar, karena terjadi kekosongan jabatan pada saat APBD harus disahkan. Diskresi yang diambil oleh Mendagri berpotensi menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang. Implikasi dari penelitian ini adalah apabila APBD disahkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka APBD tersebut tidak sah setelah resmi dibatalkan. Ada dua mekanisme pembatalan perda, yakni Judicial Review dan Executive Review. a) Judicial Review dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembatalan ini dilakukan dengan cara uji materiil, yang merupakan salah satu cakupan judicial review. Hak uji materiil merupakan hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. b) Executive Review dilakukan oleh menteri atau gubernur. Untuk perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan perda provinsi, Gubernur berwenang membatalkan perda kabupaten/kota tersebut dengan keputusan Gubernur. Kata Kunci: pelaksana tugas gubernur, kewenangan, diskresi Abstract Decision controversy issued by the Action Governor of DKI Jakarta (Act. Governor) Sumarsono started when he signed the annual budgets. Sumarsono signed the annual budgets on the basis of Article 9 Paragraph (1) Sub-Paragraph d of Permendagri number 74/2016 about Leave Out of State Dependence For Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and Mayors and Deputy Mayors. According to him, the article gives the authority to change the annual budgets. Executing tasks get authority through mandate. Based on article 14 paragraph (7) of Law number 30/2014 about Administration of Governments states that "The Agency and / or Government Officials who have the Authority through the Mandate are not authorized to take any strategic Decisions and/or Measures that affect the change of legal status on the organizational, personnel, and budgetary aspects". Annual bidgets is a strategic action on budget allocation. The purpose of this research is to know the authority of Act. Governor according to legislation and to know the implications of the decisions and / or actions taken. This study uses legal research methods. Technique of analyzing legal substance by conducting a review on legal issue. The research approach uses legislation approach, conceptual approach and case approach. The results of this study indicate that the annual budgets signed by Sumarsono remains valid because Act. The Governor is authorized to sign the annaul budgets after obtaining written approval from the Minister of Home Affairs. The extension of the authority set out in Permendagri No. 74/2016 is a discretionary measure of the Minister of Home Affairs. The discretionary step of the Minister of Home Affairs aims to make the wheels of government run smoothly, because vacancy occurs when the annual budgets has to be ratified. The discretion taken by the Minister of Home Affairs has the potential to cause misuse of authority. The implication of this study is that if annual budgets is approved by an unauthorized official, then the annual budgets is not valid after it is officially canceled. There are two mechanisms for cancellation of local regulations, namely Judicial Review and Executive Review. a) Judicial Review conducted by the Supreme Court. This cancellation is done by material test, which is one of the scope of judicial review. The right to judicial review is the right of the Supreme Court to assess the content of statutory content under the law against higher laws and regulations. b) Executive Review conducted by the minister or governor. For the district/city regulation that is contrary to the provincial regulation, the Governor has the authority to cancel the district/city regulation with the Governors decision. Keywords: action governor, authority, discretion
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKSEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK TERKAIT KLAUSULA PEMUTUSAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) SATUAN UNIT RUMAH SUSUN “THE GIANETTI” ARIREZKY, INDAH; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24390

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKSEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK TERKAIT KLAUSULA PEMUTUSAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) SATUAN UNIT RUMAH SUSUN “THE GIANETTI” Nama : Indah Arirezky NIM : 12040704040 Jurusan : Hukum Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Tamsil Rahman, S.H., M.H. Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. Perjanjian harus menaungi antara hak dan kewajiban yang seimbang antar para pihak yang mengikatkan diri. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun “The Gianetti” Nomor : 056/TG -BIG/PPJB/SB0602/LGL/I/16 antara Wahyu Dewanto, SH., MH dan Rahmat Fajar Trianto, ST. sebagai kuasa dari direksi PT. Bangun Investa Graha sebagai pihak pertama dengan A.M. Sulistyadi Tikno MH sebagai pihak kedua. Klausula dari PPJB tersebut mengarah kepada ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, dimana pihak pertama telah mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. PPJB tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, PPJB tersebut telah melanggar klausula terkait kewajiban pengusaha pembangunan rumah susun.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap lemahnya kedudukan pihak kedua selaku pembeli (debitur) dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun “The Gianetti”. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan.Hasil penelitian yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, Pasal 1266 KUHPerdata dapat disimpangi oleh suatu perjanjian sebab pembatalan perjanjian tidak diperlukan menggunakan jalur litigasi dikarenakan jalur litigasi menyita waktu dan biaya. Pasal 1267 KUHPerdata dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tidak dapat disimpangi, karena secara jelas menyatakan bahwa pihak pembeli dapat membatalkan perjanjian secara sepihak apabila pihak penjual lalai tidak menepati janjinya untuk menyerahkan fisik sesuai waktu yang disepakati, maka pihak penjual harus mengembalikan seluruh harga jual yang telah dibayarkan beserta denda keterlambata, ganti rugi, dan bunga setiap bulannya berdasarkan suku bunga bank yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara formil Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun The Gianetti Nomor : 056/TG -BIG/PPJB/SB0602/LGL/I/16 tidak melanggar Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata karena termasuk dalam ruang lingkup buku III yang bersistem terbuka, namun dari sudut pandang Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, PPJB tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikatakan bahwa PPJB tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu syarat suatu sebab yang halal. Kata kunci: Ketidakseimbangan, Kedudukan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
PROBLEMATIKA HUKUM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015) KUSUMA DEWI, MEGA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24391

Abstract

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berada ditangan menteri dalam negeri atau gubernur. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan menteri dalam negeri atau gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang masalah problematika hukum dalam kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan adapun pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan dengan mengunakan data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan.Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan menteri dalam negeri atau gubernur dalam membatalkan peraturan Daerah dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung melalui judicial review. Dalam hal ini menyebabkan ketidakefisienan dan membutuhkan waktu cukup lama dalam pembatalan peraturan daerah dengan melalui jalur Mahkamah Agung. Kata kunci: kewenangan Mahkamah Agung, kewenangan pemerintah, dan hak menguji peraturan daerah.

Page 31 of 161 | Total Record : 1602

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue