cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 31   32   33   34   35 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 29/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG TENTANG PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TRI YANINGRUM, SEPTI; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24703

Abstract

Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya tidak hanya berlandaskan pada KUHP dan KUHAP saja, tetapi juga wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu contoh tindak pidana yang pelakunya anak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg. mengenai tindak pidana pencabulan oleh terdakwa Yohanes Tibanama yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa berupa penjara dan denda, namun denda digantikan dengan kurungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg telah sesuai jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, juga belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, asas dalam SPPA, serta kemanfaatan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/PN.Trg adalah upaya hukum peninjauan kembali. Upaya peninjauan kembali dapat dilakukan karena putusan tersebut merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun putusan pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. kata kunci: tindak pidana, anak, SPPA, penjatuhan sanksi pidana
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 0122/PDT.G/2014/PN.SBY TENTANG PETITUM YANG TIDAK JELAS DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN MIFTAHUL JANNAH, INTAN; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24733

Abstract

Abstrak Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh dua pihak sebagai para pihak dan dalam pembuatan suatu perjanjian agar dapat mengikat para pihak, maka perjanjian itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam suatu perundang-undangan, dalam perjanjian-perjanjian tertentu harus juga dipenuhi suatu formalitas yang telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Salah satu perjanjian yang memerlukan suatu formalitas tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah perjanjian untuk mengalihkan hak atas tanah. Melalui suatu perjanjian berupa pengalihan hak atas tanah, maka terjadilah peralihan hak atas tanah dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Namun dalam praktek jual beli hak atas tanah pada kehidupan masyarakat di Indonesia masih banyak yang hanya dituangkan dalam akta di bawah tangan yang tentunya tidak memenuhi ketentuan formalitas yang telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. . Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengkaji sebuah putusan bernomor 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby tentang petitum yang tidak memberi kepastian hukum terhadap jual-beli hak atas tanah di bawah tangan. Pada penelitian ini, penulis mempergunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby termasuk dalam jenis petitum yang tidak jelas (kabur), sebab apa yang diputus Hakim (dalam amar putusan) dan petitum Pengugat (dalam surat gugatan) tidak sejalan dengan kondisi nyata serta dirasa tidak efisien oleh penulis. Hal ini ditunjukkan dengan diputuskannya pihak tergugat tetap menghadap ke PPAT bersama dengan penggugat. Sedangkan akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby yaitu sebuah ke-tidakpastian hukum bagi penggugat. Sikap tergugat yang tidak koperatif akan menghambat penggugat dalam melakukan perbuatan hukum balik nama atas tanah dan bangunan hak milik no.8 dengan luas 185 m2 di lingkungan tambak wedi, kota Surabaya. Kata kunci: petitum, hak atas tanah, di bawah tangan Abstract Agreement is a legal act which is created by two parties and in the making of an agreement in order to bind the parties, then the agreement should meet the validity of the agreement specified in the legislation. Not only complying the validity of agreement that set out in a legislation, certain agreements must also be fulfilled a formality which has been regulated and determined by law. One of the agreement that requires a certain formality prescribed by law is agreement to transfer the right of land. Through an agreement in the form of transfer of land rights, there is a transfer of land rights from one party to another. But, in the practice of sale and purchase in Indonesian people’s life is still much that is poured in the deed under the counter that do not meet the formalities specified in the legislation., which examines a verdict. This research method is method normative research, 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby regarding a petition that does not provide legal certainty of the sale of land rights under the counter. In this research, the author uses two approaches, those are: approach of legislation and approach of concept. The result of research is the verdict number 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby is included in the type of petition that is not clear (blurred), because the Judge decision (in the verdict) and the plaintiff’s petition (in the lawsuit) was not in line with the real condition and felt inefficient by the author. This is indicated by the decision of the defendant to continue facing PPAT together with the plaintiff. While, the legal consequences of decision number 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby is a legal uncertainty by the plaintiff. Uncooperative defendant’s attitude will prevent the plaintiff from performing legal acts behind the name of lands and buildings number 8 with an area of 185 m2 in the area of Tambak Wedi, Surabaya. Keywords: petition, land rights, under counter
pelaksanaan kewajiban menyelesaikan perkara di pengadilan industrial dalam waktu 50 hari PAHLEVI ISKANDAR, AKBAR; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24734

Abstract

The problems of industrial relations disputes are becoming increasingly complex and complex, so that rapid and appropriate, just, and inexpensive institutions and mechanisms for dispute settlement of industrial relations are needed. The word quickly must be interpreted as a strategic effort that makes the judicial system as an institution that can guarantee the achievement of justice in the rapid enforcement of law by the seeker of justice. the judicial process can take place quickly as described in Article 103 of the PPHI Law which gives a time limit of 50 days, but some decisions are cut over 50 days, the problems taken in this study How Implementation of Article 103 of Law Number 2 Year 2004 About Dispute Settlement Industrial Relations about the case which was decided at the latest within 50 days at the Surabaya Industrial Relations Court ?, What are the Constraints faced by the Surabaya Industrial Relations Court to run the trial process in accordance with the provisions of Article 103 of Law Number 2 of 2004?The type of research used is empirical law study that includes research on legal identification and research on legal effectiveness, using qualitative method that is data obtained, both primary and secondary, will be presented descriptively, and then given a conclusion, the data obtained by interview and documentation . The implementation of the obligation to settle the case in the Surabaya PHI has not been able to run maximally this is evidenced by the fact that the number of judgments exceeding the deadline of 50 days, the less than optimal implementation occurs due to various obstacles that resulted in the decision of the judges beyond the time limits set forth in theincluding constraints, among others, community factors such as awareness to attend the scheduled trial schedule, the readiness of the court file and the evidence that should be presented in the hearing. The absence of legal consequences resulting from a decision that exceeds the 50-day time limit and only the courts and the judges are being reprimanded by the Supreme Court so that the parties are minimally aware of the timely completion of industrial relations affairs.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS YANG BEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN BIDANG JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PEKERJA HARIAN LEPAS PT. PILLAR PERMATA) RAHMAWATI, IRNA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24823

Abstract

Irna Rahmawati(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) irnarahmawati.235.ir@gmail.comArinto Nugroho, S.Pd., S.H., MH. (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya) arintonugroho@unesa.ac.idAbstrak Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti membahas mengenai hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Selama ini pihak perusahaan masih melihat pihak pekerja harian lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Padahal dalam suatu hubungan kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian secara lisan kedua belah pihak sesuai dengan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas. Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata Surabaya. Pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata dilihat dari perjanjian kerja masih dibuat secara lisan yang disepakati kedua belah pihak, isi dari perjanjian tersebut mengenai waktu kerja dan upah kerja.hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal ini tentunya berdampak pada lemahnya posisi pekerja harian lepas jasa konstruksi yang mana mereka bekerja dengan resiko tinggi akan bahaya. Bentuk perlindungan hukumnya yaitu berkaitan dengan perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja untuk pekerja harian lepas diberikan berdasarkan kehadiran dan volume pekerjaan. Selain itu juga pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pekerjanya, serta upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang belum maksimal dalam penerapannya. Dapat disimpulkan bahwa nasib pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata kurang mendapat perhatian dari pihak pengusaha. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja, tunjangan lainnya serta upaya K3.Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja harian lepas, perjanjian kerja secara lisan.AbstractLegal protection of freelance workers are dealing with the rights of the workers after accomplishing the obligations that the company required. All this time the company still see the freelance workers as a weak party. Meanwhile, the independent freelance workers are less aware of the rights and obligations they hold. In other words, the day-to-day freelance worker is merely obeying the rules that the company made. Whereas in well-cooperated relationship every party is as important as another which means that the company and freelance workers need each other. In the implementation of legal protection over freelance workers should be in accordance with the application Laws employment, namely Law Number 13 Year 2003 and the regulation it follows. This study aims to find out whether the verbal agreement between the company and freelance workers is in accordance with the law of employment and to know the form of legal protection of freelance worker which is based on verbal aggreement. Preparation of this thesis using the type of juridical normative research, research approach used is legislation. The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Case study of casual workers in PT. Pillar Permata Surabaya. The results showed that freelance workers at PT. Pillar Permata as seen from the work agreement is still verbally made and agreed upon both parties, the contents of the agreement concerning the working time and wages It is clearly contradictory to Article 57 Law Number 13 Year 2003. In this case the freelance workers position in the construction service are legally weak compare to the work they have to deal with, where they have to work at high risk. The form of legal protection that is related to the agreements are , working hours, wages that are given based on attendance and volume of work. In addition, the freelance workers also receive provision of THR (Allowance Hari Raya) as a form of appreciation of the company to freelance workers and a form of work safety and health (K3) which is not applied maximally. Based on the above research can be concluded that the freelance workers at PT. Pillar Permata received less attention from the company. The circumstances can be reviewed from the form of implementation of legal protection, both in terms of employment agreements, working hours, wages, other benefits and works safety and health ( K3) Keywords: legal protection, freelance worker, verbal agreement.
PENERAPAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS INCEST DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA TIMUR FRISTANTO, WIRANDA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.24854

Abstract

E- Jurnal
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERUSAKAN SITUS CAGAR BUDAYA (TINJAUAN KASUS PEMUKIMAN KUNO MAJAPAHIT DI DESA KUMITIR, KECAMATAN JATIREJO, KABUPATEN MOJOKERTO) HAFIDZ JIMMY PRASETYO, AHMAD; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24861

Abstract

Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki sejarah panjang hingga pada akhirnya dapat mendirikan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari masa prasejarah, hingga munculnya kerajaan-kerajaan yang silih berganti mendiami wilayah Indonesia ini, pada akhirnya kerajaan tersebut meninggalkan jejak-jejak keberadaannya yang sebagiannya masih dapat kita temui hingga saat ini, yang kemudian kita sebut sebagai Cagar Budaya. Akan tetapi, faktanya saat ini keberadaan situs Cagar Budaya sebagai warisan bangsa yang harus diapresiasi dan dilindungi oleh generasi muda, malah semakin ditinggalkan dan digantikan oleh kebudayaan bangsa lain. Selain itu, terdapat juga masalah yang lain, yakni banyaknya kasus pencurian dan perusakan terhadap situs cagar budaya yang terjadi di wilayah Indonesia. Sebagai contoh terbongkarnya kasus penjarahan serta perusakan terhadap situs cagar budaya pemukiman Kuno Majapahit di Kabupaten Mojokerto. Sehingga diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan PPNS dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap situs cagar budaya, untuk mencegah terjadinya kembali kasus tersebut. Karena Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mewajibkan adanya sinergitas antara Kepolisian dengan PPNS. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian denganPPNS dalam rangka melindungi situs cagar budaya dari tindak pidana pencurian dan perusakan situs cagar budaya dan juga mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua institusi tersebut dalam menangani permasalahan yang ada. Adapun Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Sosiologis dengan mencoba memberkan gambaran mengenai fakta yang terjadi. Dengan menggunakan bahan studi kepustakaan, Wawancara dengan Informan dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan telah terjadi kelonggaran pengawasan & koordinasi antara Kepolisian dengan PPNS sehingga menimbulkan kejadian tindak pidana pencurian dan perusakan situs cagar budaya yang ada. Dan juga mendapati hambatan yang dihadapi oleh kedua institusi tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis adalah dengan melakukan pembentukan badan Polisi Khusus Cagar Budaya agar dapat mencegah sedini mungkin akan timbulnya tindak pidana terhadap situs Cagar Budaya. Kata Kunci: Kepolisian, PPNS, Situs Cagar Budaya, Koordinasi dan Pengawasan
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA TERKAIT PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN PONOROGO AULIA FITRI, RIZQY; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24864

Abstract

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Setiap tahunnya jumlah tenaga kerja di Indonesia terus meningkat dan tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran, salah satunya adalah dengan memfasilitasi kesempatan bekerja di luar negeri. Dengan ini jumlah pekerja migran indonesia yang bekerja di luar negeri terus meningkat, membuat pemerintah menyediakan payung hukum untuk perlindungan pekerja migran indonesia. Dokumen pendaftaran wajib dipenuhi oleh calon pekerja migran indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan menyebabkan hilangnya kesempatan calon pekerja migran indonesia untuk bekerja di luar negeri. Mengingat pemenuhan persyaratan dokumen sangat krusial, maka terdapat dokumen tidak memenuhi persyaratan, salah satunya dengan memalsukan data diri. Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo sangat diperlukan dalam memperhatikan dokumen calon pekerja migran indonesia yang akan diberangkatkan dan kewenangan pengawasan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah Untuk melihat pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dalam mengawasi calon pekerja migran indonesia untuk kelengkapan dokumen keberangkatan sesuai peraturan perundang-undangan dan mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dalam pengawasan dokumen. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan mengamati reaksi serta interaksi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan cara Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan kepada calon pekerja migran indonesia dilakukan dengan empat cara yaitu, pertama pengawasan internal yaitu kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Kedua, pengawasan eksternal kepada calon pekerja migran indonesia, perusahaan penyalur pekerja migran indonesia dan desa-desa di Kabupaten Ponorogo. Ketiga, pengawasan preventif dengan verifikasi dokumen lima tahap pada saat pendaftaran calon pekerja migran indonesia dan dilakukannya penyuluhan. Keempat, pengawasan represif dengan melakukan sanksi administrasi dan sanksi pidana agar calon pekerja migran indonesia mendaftarkan diri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Ditemukan pula beberapa kendala yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan, yaitu jumlah pegawai yang timpang dengan jumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Ponorogo serta anggaran dana yang belum mencukupi. Kata kunci: Calon Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan Dokumen Pekerja Migran Indonesia, Dinas Tenaga Kerja
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANK JATIM CABANG HR. MUHAMMAD SURABAYA DAN CABANG JOMBANG (PUTUSAN NOMOR 77/Pid.Sus/2013/PN.Sby DAN PUTUSAN NOMOR 142/Pid.sus/TPK/2015/PN.Sby) SEPTIK PRIANDA, NISYA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25184

Abstract

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan luar biasa dimana penanganannya harus dilakukan dengan tegas. Salah satunya kasus kredit fiktif Bank Jatim HR. Muhammad Surabaya dan Bank Jatim Cabang Jombang. perbedaan vonis dalam dua kasus tersebut akan menyebabkan masyarakat menjadi skeptis dan pesimistik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim sebagai penegak hukum yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili, harus memberikan putusan yang tepat sehingga tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya perbedaan vonis hakim dimana satu diputus bebas dan satu lagi divonis 1 tahun penjara, dapat dilihat dari pertimbangan hakim terkait penyalahgunaan wewenang, selain itu kasus ini berkaitan dengan bank sehingga ada kaitannya dengan tindak pidana perbankan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam unsur penyalahgunaan wewenang terhadap kasus tersebut dan analisis kasus tersebut dilihat dari Undang-Undang Perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah Interpretasi Gramatikal. Teknik pengelolaan bahan hukum adalah dengan deskriptif preskritif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam suatu organisasi terdapat tugas dan wewenang masing-masing anggota dari organisasi tersebut, ada kalanya terdapat pelimpahan wewenang yang bisa menjadi sumber terjadinya tindak pidana korupsi dimana pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan wewenang baru kepada orang lain yang diberikan wewenang. Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang karena unsur ini terdapat dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimana terdapat frasa “Menyalahgunakan wewenang, sarana dan kesempatan yang ada padanya”. Kegiatan perbankan dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi seperti pencatatan palsu. Perlu adanya batasan dimana tindakan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Penylahgunaan Wewenang
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA ATAS PENGIRIMAN MINUMAN BERALKOHOL WIRAGATI, RAAFI; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.25189

Abstract

Abstrak Perjanjian ketentuan penggunaan antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan suatu klausula ketentuan penggunaaan aplikasi atas pengiriman minuman beralkohol. Pencantuman klausula tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 dan Pasal 173 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ ) yang bersifat imperatif, sebagaimana dinyatakan bahwa minuman berlakohol dapat dikategorikan dalam cairan atau barang yang mudah menyala dan meledak sehingga dalam pengangkutannya menggunakan jenis alat angkutan barang khusus. Sedangkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi yang menyediakan jasa tranportasi, sehingga tidak memiliki izin dalam hal mengangkut barang yang dikategorikan jenis barang khusus. Penelitian ini mengkaji tentang pengiriman minuman beralkohol tidak batasan umur saja yaitu 21 tahun melainkan juga melihat dari segi alat angkut yang menggunakan jenis alat angkutan khusus karena minuman beralkohol dapat dikategorikan jenis cairan yang mudah menyala dan meledak serta perusahaan pengangkutan barang khusus diharuskan memiliki izin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pencantuman klausula ketentuan penggunaan aplikasi pada perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atas pengiriman minuman beralkohol dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU LLAJ. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskiptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan klausula atas pengiriman minuman beralkohol tidak sesuai dengan Pasal 168 dan 173 UU LLAJ. Hal ini disebabkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan angkutan umum yang memiliki izin angkutan khusus sebagaimana di atur pada Pasal 168 dan Pasal 173 UU LLAJ. Akibat hukum dari ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut ialah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dijelaskan pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dan dianggap perjanjian pengiriman minuman beralkohol tersebut tidak pernah ada. Kata Kunci: Perjanjian, Konsumen, Pengiriman Minuman Beralkohol Abstract The Agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa includes a clause of alcoholic beverages. The inclusion of the clause is considered to be contrary with the regulation Article 168 and Article 173 Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic And Road Transport (TaRT Law), as stated in category alcoholic beverages which categorized as liquids or flammable and explosive goods, as for it the carrier have to use a special kind of vehicle not any kinds of vehicle. This research is specifically discuss about the inclusion of alcoholic beverages clause which not only limited by age 21 years old but to observe from the transportation sides which used a special kinds of vehicle because alcoholic beverages can be categorized as a flammable and explosive liquids. The purpose of this research is to find out the accordance between the inclusion of clauses agreement between the consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which include a clause for alcoholic beverages shipment with provisions as provided in TaRT Law, and the legal consequences. This research used normative law type of research with an approach of statute and conceptual approach. The types of legal materials used consist of primary, secondary, and non-legal materials. Technique used to collect legal materials is literature study. The analysis technique uses in this research is prescriptive method.The result of this research indicate that the agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which state the clause of alcoholic beverages shipment with only an age limit is not in accordance with the provisions of Article 163 and Article 178 of TaRT law. This is due to PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa does not have the transportation requirement described in Article 163 and Article 178 of TaRT lawThe legal consequences for inclusion of this clause in agreement between consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa is null and void and the inclusion of alcoholic beverages shipment clause is considered never existed. Keywords: Agreement, Alcoholic Beverages Shipment, Transportation.
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI PUBLIK JAWA TIMUR NOMOR: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 TERHADAP KEABSAHAN ALIH FUNGSI WADUK SAKTI SEPAT DI KELURAHAN LIDAH KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI, KOTA SURABAYA PUSPITARINI, ELISADIAH; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25190

Abstract

Abstrak Kasus sengketa alih fungsi yang terjadi di Waduk Sakti Sepat yang berada di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ini bermula ketika Pemerintah Kota Surabaya melakukan tukar-menukar obyek Waduk Sakti Sepat dahulunya merupakan tanah adat masyarakat Dukuh Sepat yang diambil alih dan ditukar guling dengan Gelora Bung Tomo melalui pihak pengembang PT Ciputra Surya Tbk. Dengan adanya hal tersebut, pihak masyarakat Dukuh Sepat yang dikuasakan kepada WALHI Jawa Timur keberatan dengan alih fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pihak Pemerintah Kota Surabaya dirasa telah menutup-nutupi dokumen mengenai alih fungsi Waduk Sakti Sepat. Dokumen alih fungsi tersebut memuat Dokumen berupa SK Nomor: 188.45/366/436.1.2/2008 yang menjadi dasar alih fungsi. Sehingga WALHI Jawa Timur memperkarakan perkara ini ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur dengan perkara Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016. Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur mengabulkan permohonan WALHI Jawa Timur dalam perkara aquo serta implikasi yuridis putusan ajudikasi Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 terhadap keabsahan alih fungsi Waduk Sakti Sepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur mengabulkan permohonan WALHI Jawa Timur serta implikasi dari putusan ajudikasi tersebut terhadap keabsahan alih fungsi Waduk Sakti Sepat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur pada putusan a quo telah tepat dengan menyatakan bahwa dokumen informasi bersifat terbuka dan Pemerintah Kota Surabaya wajib memberikan informasi terkait dokumen dasar alih fungsi yang diminta oleh WALHI Jawa Timur. Mengenai implikasi yuridis Putusan Ajudikasi Nomor: 100 /II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 terdapat dua akibat, akibat langsung dan akibat tidak langsung. Mengenai akibat langsung, jika Pemerintah Kota Surabaya tetap tidak mau memberikan dokumen informasi tersebut implikasi yang harus diterima berupa sanksi, sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan dapat digugat secara perdata sedangkan akibat hukum tidak langsung dapat diduga perbuatan alih fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap Waduk Sakti Sepat mengandung cacat prosedur karena alih fungsi yang dilakukan tidak melibatkan peran masyarakat Dukuh Sepat. Sebagai konsekuensinya berlaku mutatis mutandis yang mengandung cacat yuridis dan patut dinyatakan batal demi hukum. Kata Kunci: Sengketa, Alih Fungsi, Waduk Sakti Sepat Abstract A disputed case over function occurs in Sakti Sepat reservoir in the Lidah Kulon Village, Lakarsantri Subdistrict, Surabaya City, it started when the city government Surabaya do exchange with an object Sakti Sepat reservoir in that at which was in the community adat Dukuh Sepat which it took over and it rolling rates with Gelora Bung Tomo with the developer is that PT Ciputra Surya Tbk. The community dukuh authorized to WALHI East Java to taking of the functions are performed by a Surabaya city government. Surabaya city government has covering document about over function. Documents over in the form of these functions of the decree of the number: 188.45/366/436.1.2/2008. WALHI East Java litigated the charge in East Java with public information commission case number: 100/ II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016. This study about an assembly commission the basic consideration of the commissioner of public information East Java answer East Java WALHI in the matter of aquo and juridical implication decisions adjudication that number against the validity of Sakti Sepat reservoir over the function. The study identify the basis of consideration the commission public information East Java WALHI and respond to the implications of the adjudication of the validity transfer function. This research used normative law with approach of statute, case and conceptual. The types of legal materials used primary, secondary, and non-legal. Technique used to collect legal materials is literature study. The analysis technique uses prescriptive method. The results of the study discussion that judicial consideration by the commissioner public information East Java to the award aquo have done exactly by stating that they information is open and government of Surabaya are required to provide information of function transfer of demanded by East Java WALHI. On the implications of juridical adjudication number: 100/ II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 there are 2 results, a direct and indirect result. A direct result, if the government Surabaya those who still didn’t want to provide documents the information in the implication of which is to be received of sanction. City government Surabaya against which are just regulations providing containing a defect of the official procedure because over its role in taking of the functions performed without the involvement of the people in Dukuh Sepat. As a consequence the permits is effective as of shall apply mutatis mutandis containing a defect of juridical and worthy of declared void. Keywords: The Dispute, Transfer Function, Sakti Sepat Reservoir

Page 33 of 161 | Total Record : 1602

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue