cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 30   31   32   33   34 
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAGI PENDATAAN PENDUDUK DI SURABAYA EKAYUNI SIMBOLON, ULI; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.24392

Abstract

Penduduk yang datang dari luar kota yang tinggal di tempat berbeda dengan KTP selama beberapa waktu dan tidak pindah menetap disebut sebagai penduduk non permanen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pendataan terhadap penduduk non permanen dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tingginya jumlah penduduk non permanen di Surabaya sering menjadi permasalahan dalam hal pengawasan. Sebelum dikeluarkan Permendagri No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen, pengawasan yang dilakukan yaitu dengan adanya Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) yang harus dimiliki oleh tiap penduduk non permanen. Dikeluarkannya peraturan baru, maka penduduk non permanen tidak perlu memiliki SKTS tetapi hanya dilakukan pendataan dan dirasa kurang dalam hal pengawasannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk pengawasan bagi pendataan penduduk non permanen berjalan secara efektif atau tidak, untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pendataan terhadap penduduk non permanen di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu dengan hanya pendataan yang dilakukan terhadap penduduk non permanen tidak berjalan secara efektif karena tidak adanya alat pengawasan yang dimiliki oleh penduduk non permanen, sehingga sangat sulit untuk diawasi oleh pemerintah. Pendataan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan jumlah penduduk non permanen yang banyak tidak mungkin untuk semua bisa didata oleh petugas, akibatnya pemerintah tidak dapat melakukan pemeriksaan bukti bahwa penduduk tersebut sudah terdata. Hambatan dalam pendataan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu tidak seimbangnya jumlah petugas pendata dengan luas wilayah di Surabaya, hambatan eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan pendataan penduduk non permanen. Kata Kunci : pengawasan, pendataan, penduduk non permanen
¬¬TINJAUAN PROBLEMATIKA PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MENGENAI KEGIATAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN KAWASAN SUAKA ALAM SYAH PUTRA, AFFRIANTO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24589

Abstract

Abstrak Kawasan konservasi merupakan wilayah yang harus dilindungi menurut Undang-Undang sehingga pemanfaatan dan pengelolaan harus jelas dan tegas, perbedaan interpretasi antar pengelola kawasan konservasi penelitian dalam hal ini ialah kawasan konservasi cagar alam membuat permasalahan ketidakjelasan norma dan konflik norma. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika hukum Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan keberlakuan Surat Edaran Nomor .02/ k.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Cagar Alam Pulau Sempu terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan di kawasan suaka alam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian makna kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kegiatan yang mengakibatkan perubahan adalah kegiatan yang bukan termasuk dalam kegiatan pemanfaatan kawasan suaka alam dan kegiatan wisata alam bukan termasuk kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam. Surat Edaran Nomor.02/ k.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Cagar Alam Pulau Sempu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat masyarakat luas dan BKSDA Jawa Timur harus mencabut surat edaran tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini, wisata alam perlu untuk dibatasi untuk menjaga keutuhan kawasan suaka alam dan diharapkan pemerintah memperjelas batasan wisata alam yang selama ini tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci : kawasan suaka alam, wisata alam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Abstract Conservation areas shall be protected by law so that utilization and management shall be clear and decisive. In this study aims to analyze the legal problems of Article 19 paragraph (1) of Law No. 5 of 1990 on Biological Resources and Ecosystems and the enactment of Circular Letter Number .02 / k.2 / BIDTEK.2 / KSA / 9/2017 on Prohibition of Tourism Activities to Sempu Island Nature Reserve on activities that may lead to changes in the nature reserve area. This research uses normative law research type, consist of primary law material and secondary law material and using statute aproach approach and caseapproach approach. This research uses descriptive analysis method. Based on the results of research the meaning of activities that can lead to changes to the nature reserve area in Article 19 paragraph (1) of Law No.5 of 1990 on Natural Resources and its Ecosystem based on grammatical, systematic, and multidispliner interpretation are activities not included in the activities utilization of nature reserve areas and natural tourism activities not including activities that result in changes to nature reserve areas. Circular Letter No..02 / k.2 / BIDTEK.2 / KSA / 9/2017 on the Prohibition of Tourism Activities to Sempu Island Nature Reserve are declared to have no legal force binding on the wider community and BKSDA East Java must revoke the circular letter. The recommendation of this research, natural tourism needs to be limited to maintain the integrity of the nature reserve area and the government is expected to clarify the limits of nature tourism that has not been described in the legislation. Keywords: nature conservation area, nature tourism, Law Number 5 Year 1990.
Tinjauan Yuridis Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Konvoi Motor EKA PUTRA PRIYONO, FRYANSAH; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24665

Abstract

Emmilia Rusdiana, S.H.,M.H Abstrak Pasal 134 Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulan yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara, iring-iringan pengantar jenazah dan konvoi/kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kaitan konvoi moge dengan tindak pidana dan tindakan Kepolisian terhadap konvoi moge. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam peneltian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Konvoi moge bukan merupakan bagian dari kepentingan tertentu seperti yang teruang dalam Pasal 134 huruf g UU LLAJ, karena tidak memenuhi sebagai kendaraan yang harus diprioritaskan, serta konvoi moge tidak memenuhi kepentingan keagamaan, kepentingan kenegaraan, kegiatan olahraga, dam kegiatan seni dan budaya. Kegiatan yang dilakukan di Sleman tidak memenuhi kepentingan keagamaan, kepentingan kenegaraan, kegiatan olahraga, dan kegiatan seni budaya sehingga tidak perlu diprioritaskan untuk mendapatkan pengawalan. Konvoi moge tersebut juga mengabaikan pelanggaran lalu lintas dan tidak ditindak oleh kepolisian. Kepolisian tidak melaksanakan tugas pokok sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelihanya keamanan dan ketertiban umum. Kata kunci: konvoi moge, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, larangan Abstract Article 134 Sub-Article g of Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation which reads road users who have the primary right to take precedence are fire extinguishers on duty, ambulances carrying sick people, vehicles to provide assistance in traffic accidents, the vehicle of the leadership of the State Institution of the Republic of Indonesia, the vehicle of leadership and official of the foreign State as well as the international institution which is the guest of the State, the convoy / convoy / vehicle carrying process for a particular interest according to the consideration of the officer of the Police of the Republic of Indonesia. This study has a purpose to analyze whether the big motors convoy is a crime and how the police action against big motors convoy . This legal research is a normative juridical legal research. Problem approach in this research is approach of law and case approach (case approach). The analysis used in this research is done descriptively. The Moge convoy is not a part of a particular interest as it is contained in Article 134 Sub-Article g of the LLAJ Law, because it does not fulfill as a priority vehicle, nor does the convoy moge fulfill the religious interests, state interests, sports activities, and artistic and cultural activities. Activities undertaken in Sleman do not meet the interests of religion, state interests, sports activities, and cultural arts activities so it does not need to be prioritized to get escort. And in fact the big motors convoy is also a lot of neglect of traffic violations and not acted by the police. The police do not carry out the main duty as a tool of the State that plays a role in maintaining security, and public order, enforce the law, and provide protection, shelter and service to the public in order to maintain security and public order. Keywords: convoy, law number 22 of 2009 on road traffic and road, ban
Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Penumpang KM.Kirana IX DAlam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi Di PT Dharma Lautan Utama Surabaya) PRAYOGA, ADITYA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24666

Abstract

Indri Fogar Susilowati, S.H, M.H.Abstrak Pelayanan terhadap pengguna jasa perairan di Indonesia haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bagi penyelenggara jasa pelayaran dalam penelitian ini merupakan PT Dharma Lautan Utama haruslah memberikan perlindungan atas keselamatan konsumennya.Penelitian ini berfokus pada Pasal 94 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran Perusahaan pelayaran haruslah bertanggungjawab atas keselamatan konsumennya selama pelayaran berlangsung. Adanya peraturan haruslah dapat dilaksanakan semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap penumpang dan demi keselamatan bersama. Dalam hal ini penelitian yang dikaji lebih lanjut adalah mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum atas penumpang kapal terkait dengan kecelakaan di PT Dharma Lautan Utama dan menganalisis faktor penghambat jika terhadap perlindungan hukum itu sendiri. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, sosiologis. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, menunjukan bahwa perlindungan hukum Pasal 94 huruf d UU Pelayaran yang dilakukan oleh PT Dharma Lautan Utama ditindak secara preventif dan represif. Untuk selanjutnya faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap penumpang kapal jika terjadi kecelakaan datang dari, penegak hukum, fasilitas dan budaya masyarakatnya. Saran bagi peruhaan PT Dharma Lautan Utama, yakni lebih berkordinasi lagi kepada pihak-pihak yang terkait seperti KNKT jika terjadi kecelakaan pada kapal yang melakukan pelayaran dan menyiapkan kapal dalam kondisi yang prima dapat berlayar secara tenang dan nyaman. Pihak pelabuhan menyiapkan sumber daya pelaut yang baik dari pemerintah yang berwenang maupun dari kapal dengan sungguh-sungguh menerapkan manajemen keselamatan serta masyarakat khususnya bagi penumpang kapal harus mematuhi seluruh peraturan yang disampaikan dan mejalankan penuh.Kata kunci: perlindungan hukum, pelayaran, kecelakaan AbstractThe services of shipping in Indonesia must be implemented in accordance with the existing regulation which is article No. 17/2008 about shipping. PT Dharma Lautan Utama which is the executant of the shipping services in this research, they have to provide welfare for its consumer. This research is focusing on article 94 point d in shipping laws. The shipping company should have the responsibility for its consumer safety during the voyage. The existence of shipping regulations should be done as much as possible. It aims to offer a legal protection especially for the passengers. The further explanation of this research will be about a legal protection against the passengers as if a shipwreck is happened. The aim of this research is to analyze the legal protection against the passenger in PT Dharma Lautan Utama accident and to analyze the obstacle in the regulation as well. This research is an empirical and sociological law study. The technique of data collection of this research is used documentation and interviews and it analyzed descriptively yet qualitatively. The result of this research shows that the legal protection of article 94 point d on shipping laws which is done by PT Dharma Lautan Utama was preventively and repressively. Beside that, the obstacles in giving the legal protection to the passenger were from the law enforce, facilities and the common culture in that society. The suggestions for PT Dharma Lautan Utama are expected to well-coordinated with the relevant parties like KNKT as if the accident happened in sailing. They also have to set up the best ship which can sail quietly and comfortably. The seaports have to provide their best seafarers’ resources both form authorized government and the company and they have to implement the safety management. This is also applies for the passengers that are in compliance with applicable regulations. Keywords: legal protection, sailing, shipwreck
PROSES PENYELESAIAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DI POLISI RESORT KOTA SIDOARJO DWINDA SAPUTRA, ADHITYA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24667

Abstract

Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari peran dan tugas polisi sebagai penyidik dalam melakukan tugasnya diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Sebagian dari oknum polisi di Polresta Sidoarjo ada yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti dan tidak pernah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggelapan yang dimaksud adalah ketika ada polisi melakukan penggelapan barang bukti yang ada di kantor kepolisian berupa sepeda motor yang masih layak digunakan yang pada mulanya digunakan secara pribadi kemudian dijual kepada pihak lain. Barang bukti berupa sepeda motor yang ada di kantor kepolisian tersebut memang disita sebagai barang bukti dari hasil kecelakaan, hasil pencurian, hasil penindakan tilang dan kejahatan. Hak pinjam pakai yang diberikan bersifat sementara memang perintah dari Kepala Satuan Barang Bukti langsung karena barang bukti berupa sepeda motor semakin banyak dan tempat penyitaan sudah tidak cukup lagi untuk menampung dan merawatnya. Polisi yang melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang seharusnya diproses sebagaimana diatur dalam KUHAP akan tetapi faktanya di Polresta Sidoarjo hanya diproses secara intern kepolisian yaitu hanya diberi teguran lisan karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik profesi.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai proses penyelesaian terhadap polisi yang melakukan tindak pidana penggelapan barang sitaan oleh polisi di Polresta Sidoarjo dan juga mengetahui dan menggambarkan tentang faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian terhadap tindak pidana penggelapan barang sitaan oleh polisi di Polresta Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa proses terhadap anggota polisi di Polresta Sidoarjo yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti tidak pernah diproses berdasarkan KUHAP akan tetapi hanya diberi teguran lisan. Selain itu faktor penghambat proses penyelesaian penggelapan adalah pertama aturannya sudah memadai akan tetapi pelaksanaanya tidak berjalan dengan baik, kedua terkait dengan aparat penegak hukumnya kesadaran hukumnya kurang, ketiga terkait dengan masyarakatnya yaitu tidak pernah mau dan tidak peduli untuk mengurus barang bukti yang telah disita oleh penyidik, keempat mengenai sarana dan prasarana kurang memadai yaitu untuk tempat penyimpanan barang bukti baik ditingkat polsek maupun polres sangat terbatas sehingga dari pimpinan memberikan kebijakan untuk menggunakan barang bukti berupa sepeda motor sebagai hak pinjam pakai dan kelima budaya hukumnya tentang penggunaan barang bukti berupa sepeda motor secara pribadi yang dilakukan oleh anggota polisi di Polresta Sidoarjo merupakan tradisi yang sudah lama ada di wilayah kepolisian ini dan tidak menjadi rahasia umum lagi bagi intern polisi di wilayah Polresta Sidoarjo.
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI PROSES E-TILANG DI POLRESTA SIDOARJO GUSTI AYU KOMANG NOVIANI, I; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24668

Abstract

Elektronik Tilang merupakan kebijakan terbaru dari Kepala Polisi RI yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2016. Program terbaru ini diberlakukan yang mana setiap ada pelanggaran lalu lintas akan ditindak dan didata secara online melalui aplikasi mobile yang dimiliki oleh aparat kepolisian dan semua pembayaran denda pelanggaran harus dibayarkan sendiri oleh pelanggar kepada bank melalui kode briva yang sudah diberikan petugas. Pembayaran bisa langsung menggunakan ATM maupun datang langsung ke teller bank. Tujuan dari sistem baru E-Tilang dari Kepala Polisi RI yang disahkan pada Desember 2016 dalam menindak setiap pelanggaran adalah untuk menekan adanya pungli yang biasa dilakukan petugas dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas serta mengurangi hubungan pembayaran langsung antara petugas dengan pelanggar. Prakteknya di Polresta Sidoarjo terdapat petugas yang menawarkan pembayaran denda lebih murah supaya pelanggar membayar denda di tempat. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengawasan langsung dari anggota pengawas seperti kepala pengawas dan profesi pengamanan. Akibat dari tidak adanya pengawasan langsung maka denda yang seharusnya dibayarkan kepada bank seluruhnya tetapi oleh petugas hanya dibriva setengah dari pembayaran denda yang dibayarkan oleh pelanggar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan serta mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses elektronik tilang di Polresta Sidoarjo dan juga untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mengawasi pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses elektronik tilang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa selama pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses E-Tilang di Polresta Sidoarjo tidak pernah ada pengawasan langsung dari seksi pengawas dan propam. Tidak pernah ada pengawasan langsung karena jumlah anggota pengawas terbatas sedangkan jumlah wilayah polsek di wilayah Polresta Sidoarjo terbagi menjadi 15 polsek sehingga tidak bisa menjangkau setiap polsek secara bersamaan. Selain itu faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses E-Tilang ada lima faktor antara lain aturannya tidak mengatur secara spesifik proses pengawasan bagi polisi pada saat melakukan penindakan, aparat penegak hukumnya untuk jumlah anggota pengawas terbatas, tidak professional dan tidak bermoral, masyarakatnya untuk kesadaran hukumnya kurang, sarana dan prasarana sudah memadai, dan budaya hukum bagi aparat penegak hukum memang sejak dari dulu tidak pernah ada pengawasan langsung. Kata kunci: pelanggaran lalu lintas, e-tilang, pengawasan
Penegakan Hukum Pasal 26 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terkait Sensor Internal Terhadap Isi Siaran Pada Televisi Berlangganan AKBAR ROSYIDI, ACHMAD; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24686

Abstract

Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Abstrak Perkembangan teknologi siaran dalam transmisi televisi memunculkan layanan televisi berlangganan, Televisi berlangganan hadir untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam menggunakan televisi berlangganan dalam kesehariannya. Adanya perkembangan informasi media televisi berlangganan tersebut melahirkan fenomena hukum yang baru yaitu pada aspek penegakan yang bersifat mengikat agar siaran dari stasiun Televisi Berlangganan tidak menimbulkan berbagai problematika kedepannya. Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk penegakan sensor internal televisi berlangganan terkait konten siaran yang tidak sesuai Undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum sensor internal tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak KPID Jatim. Pihak KPID masih membutuhkan banyak perbaikan dan penambahan sarana dalam proses pengawasannya. Keterbatasan jumlah anggota KPID dalam melakukan pengawasan sendiri juga menjadi faktor penghambat dalam mengatasi penegakan hukum. Serta masyarakat juga seakan cenderung menikmati kebebasan memperoleh channel bahwa yang telah mereka terima dapat digunakan sebebas-bebasnya, sehingga kebanyakan juga menutup mata dengan sensor internal yang tidak bekerja secara maksimal dalam pelaksanaannya. Kata kunci: televisi berlangganan, program televisi, KPID Abstract The development of broadcasting technology in cable television is led to the subscription of television services. It presence is used to increase communities desire in using cable television in their life. The existences of cable television build a new phenomenon of law, in the aspect a binding regulation of broadcast, this is aimed to avoid the emergence of problematic from cable television itself. In broadcasting its program, the Cable Television institution have to perform internal censorship of all the content which later be broadcasted and/ or transmitted should be implemented and should be able to know the obstacle. In this study, the researcher use Juridical Sociologist as the type of research which cover a legal identification and legal effectiveness. In collecting the legal material, the researcher is interview, documentatiom and observation and in analyzing the legal material the researcher is used deskriptive qualitative. The result of the study shows KPID still needs a lot of improvement and the addition of facilities in the process of supervision. This is aimed to support the efficiency and maximize the performance of East Java’s KPID. The limited amount of East Java’s KPID members in conducting their observation is also become one of the inhibiting factors in overcoming the law enforcement. As well as the community also tend to enjoy the show in which what they receive can be used freely, and most of them seem not to care about internal sensors that did not work optimally in the implementation. Keywords: cable television, television program, KPID
Analisis Yuridis Peraturan Larangan Penggunaan Merkuri Terhadap Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun PUTRA RISNANTYA, ANGGRIAWAN; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24687

Abstract

Hananto Widodo,.S.H.,M.H. Abstrak Permasalahan ini bertajuk pada diratifikasinya Konvensi Minamata oleh Pemerintah Indonesia mengenai pelarangan penggunaan merkuri kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Dalam salah satu materi muatannya berisi mengenai pelarangan penggunaan merkuri dalam kehidupan sehari-hari. Adanya Undang-Undang Konvensi Minamata tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi penggunaan merkuri di Indonesia karena, penggunaan merkuri di indonesia yang masih diperbolehkan walau tidak jelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH. Namun, UU No. 32 Tahun 2009 telah memasukkan merkuri kedalam Bahan Berbahaya dan Beracun yang penggunaannya dapat digunakan walau terbatas. Penelitian ini untuk menagalisis pengaturan mengenai penggunaan merkuri UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH dengan UU Anti Merkuri dan menganalisis akibat hukum pengaturan penggunaan merkuri pasca diterbitkannya UU Anti Merkuri. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara preskriptif. Hasil penelitian, bahwa pengaturan nasional sebelum diterbitkannya UU Anti Merkuri haruslah direvisi kembali mengingat terdapat asas lex specialis derogat legi generali, yakni pengaturan hukum yang lebih khusus dapat mengalahkan aturan yang lebih bersifat umum yakni UU PPLH dan peraturan dibawahnya mengenai merkuri sebagai bahan berbahaya dan beracun. Akibat hukum pasca diterbitkannya Undang-Undang Anti Merkuri ini ialah seluruh peraturan yang mengatur mengenai merkuri haruslah diuji materi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Anti Merkuri sehingga tidak ada peraturan yang tumpang tindih serta demi menciptakan kepastian hukum dalam sebuah aturan. Kata kunci: konvensi internasional, merkuri, bahan berbahaya beracun Abstract This issue refers to the ratification of the Minamata Convention by the Government of Indonesia concerning the prohibition of mercury use into Law No. 11 of 2017. In one of its content material concerning the prohibition of the use of mercury in everyday life. The existence of the Minamata Convention Law has had a considerable impact on the use of mercury in Indonesia due to the use of mercury in inesia which is still permitted although not explicitly stated in Law Number 32 Year 2009 on Management and environmental protection. However, Law no. 32 of 2009 has incorporated mercury into Hazardous and Toxic Substances whose use may be of limited use. Here there is a conflict of norms regarding the use of mercury as the focus of this study. This study to intends determine the use of mercury Law no. 32 Year 2009 on Management and environmental protection with Anti-Mercury Law. And know the legal consequences of regulating mercury use after the issuance of Anti-Mercury Law. This research is normative legal research. The approach used in this research is legislation and conceptual approach. There are two type of material used law is the law of primary and secondary resources. This research is using prescriptive technique. The results of this research, that the national arrangement before the issuance of Anti-Mercury Law must be revised again considering the lex specialis derogat legi generali principle, that special law arrangement can defeat the more general rule of law Management and environmental protection and its regulation concerning mercury as dangerous and poisonous material. As a result of the law following the issuance of the Anti-Mercury Law, all regulations governing mercury must be tested in accordance with the provisions of the Anti-Mercury Law so that there are no overlapping regulations and to create legal certainty in a rule. Keywords: international convention, mercury, hazardous and toxic material
Analisis Yuridis Larangan Pers Dalam Memperoleh Informasi Di Kawasan Konflik Sosial SIDIQ SETIAWAN, SATRIA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24689

Abstract

Indri Fogar S. S.H., M.H. Abstrak Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dimana telah tertuang dalam Konstitusi Indonesia. Perolehan terhadap informasi ini dapat terhambat dan bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali. Pelarangan memperoleh informasi disebabkan oleh adanya Aturan dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, jika adanya penetapan kawasan konflik maka setiap orang dilarang untuk keluar atau masuk kawasan konflik sosial dan termasuk bagi para pers untuk mendapatkan informasi dalam kawasan konflik sosial. Dalam hal ini menimbulkan pertentangan aturan yang dibahas dalam peneltian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis aturan pada pers untuk mendapatkan informasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konflik dan mengetahui akibat hukum yang terjadi mengenai larangan pers dalam memperoleh informasi terkait kebebasan pers. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian adalah perolehan atas informasi pada kawasan konflik sosial menjadi tidak dapat dilakukan. Permasalahan ini berpotensi untuk menabrak beberapa peraturan yang sebanding dalam hal ini adalah Undang-Undang Pers, dan beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Akibat hukum yang ditimbulkan terjadi mengenai larangan pers dalam memperoleh informasi terkait kebebasan pers dalam hal ini adalah terjadinya konflik antar aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan Undang-Undang Pers. Solusi yang digunakan selanjutnya diberikan langkah praktis yang berupa pembatalan dimana terbagi menjadi dua bagian yang berbeda yakni secara abstrak formal dan praktikal. Pembatalan secara abstrak formal dilakukan dengan melakukan uji materi terhadap aturan yang dianggap sebagai sumber masalah dan pembatalan secara praktikal dengan menganggap aturan yang bermasalah tidak perlu untuk diberlakukan. Kata kunci: kawasan konflik sosial, hak asasi manusia, pers Abstract The right to information is one form of human rights which has been contained in the Indonesian Constitution. The acquisition of this information can be hampered and can not even be done at all. The prohibition of obtaining information is due to the Rules in the Social Conflict Management Act, in the case of a conflict area determination, everyone is prohibited from leaving or entering the area of ​​social conflict and including for the press to obtain information within the conflict area. Thus, this leads to conflicting rules discussed in this study. This study has purposes to analyze the rules of the press to obtain information on areas that have been designated as conflict areas and to know the legal consequences of the press ban in obtaining information related to press freedom. This legal research is a normative juridical legal research. Problem approach in this research is approach of legislation and conceptual approach. The analysis used in this research is done prescriptively. The result of this research is the acquisition of information on the conflict area become can not be done. This research that it is not necessary to enforce it because it has the potential to crash into comparable legislation in this case is the Press Law, and some international conventions that have been ratified by the Government of Indonesia. The consequences of the law occurred regarding the prohibition of the press in obtaining information related to the freedom of the press in this case is the occurrence of conflict between the rules contained in the Law of Social Conflict Handling with the Press Act of the preference principle, to furthermore given a practical step in the form of cancellation which is divided into two distinct parts of which are abstractly formal and practical. A formal abstraction cancellation is performed by conducting a material test of a rule deemed to be a source of trouble and cancellation by practically assuming a problematic rule is not necessary to enforce Keywords: international convention, mercury, hazardous and toxic materials
Tinjauan Yuridis Tentang Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia BASIR, AZHAR; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24694

Abstract

Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.ABSTRAK Tanah berperan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan sebagai upaya lanjut untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar hukum dari pemberian jangka waktu hak pakai diatas hak milik bagi warga Negara asing di Indonesia, juga bagaimana perlindungan hukum bagi warga Negara asing yang memiliki hak pakai atas tanah di Indonesia. Karena hal di atas tersebut pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan demi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan khususnya tentang hak pakai. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang diharapkan dapat memperoleh pemecahan suatu masalah dan sebagai sarana yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran yuridis secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan. Menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dengan penyelesaian konflik menggunakan 3 asas prefensi, yaitu Lex superiori derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali dan Lex posteriori derogat legi priori. Norma hukum mengenai jangka waktu hak pakai diatas hak milik warga Negara asing di Indonesia pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 menggantikan norma yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996, karena lebih baru. Mengingat pada asas Lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama, asas ini dipakai apabila peraturan yang baru tidak secara tegas mencabut berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama. Kata kunci: pemberian jangka waktu, hak pakai, warga negara asing.ABSTRACT Land plays a very important role in the life of the nation of Indonesia, the implementation ofaa national development is carried out as an advanced effort to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. This research is a scientific activity that is expected to obtain the solution of a problem and as a means of aims to disclose systematic juridical, analytical and constructive truths to the data that has been collected. Using the type of normative legal research, with the legality approach and conceptual approach. With conflict resolution using 3 principles of preference, namely Lex superiori derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali and Lex posteriori derogat legi priori. The data obtained will be analyzed descriptively, that is by describing the existence of subject and object of research based on existing facts, so that will be obtained deeper understanding about subject matter which studied by using systematic writing divided into 4 chapters namely introduction, literature study, result and discussion , and conclusions. The legal norm regarding the duration of use rights over the property rights of foreign citizens in Indonesia under Government Regulation No. 103 of 2015 supersedes the norms listed in Government Regulation No. 40 of 1996, as it is more recent. In view of the principle of Lex posteriori derogat legi priori, that is, the new rule overcame or paralyzed the old rules, this principle is used if the new rules do not expressly revoke the enactment of legislation governing the same thing Keywords: Giving Term, Use Rights, Foreigners.

Page 32 of 161 | Total Record : 1602

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue