cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 32   33   34   35   36 
PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TERKAIT KESELAMATAN PENUMPANG JASA ANGKUTAN BUS AKDP JAWA TIMUR UBUDINA, ACHSANATYA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25192

Abstract

Abstrak Bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) merupakan Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek. Bus AKDP wajib memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal (SPM) yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Namun kenyataannya masih ada bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Pengawasan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya sangat diperlukan dalam memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal dan kewenangan pengawasan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan pelaksanaan standar keselamatan terhadap penumpang jasa angkutan bus AKDP di Terminal Purabaya serta kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya dalam pengawasan pelaksanaan standar keselamatan terhadap penumpang jasa angkutan bus AKDP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya terhadap bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan kendala yang di hadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan juga melakukan observasi langsung terhadap bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Data yang sudah terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan cara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya melakukan pengawasan kepada bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dilakukan dengan cara yaitu, pertama pengawasan preventif dengan patroli setiap hari, sidak seminggu 3 sampai 4 kali oleh pihak UPTD Terminal Purabaya, operasi gabungan, dan sosialisasi kepada PO yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya. Kedua, pengawasan represif dengan melakukan sanksi administratif ditujukan kepada PO dan sanksi pidana ditujukan kepada pengemudi. Adapun kendala yan menghambat Dinas Perhubungan Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya dalam melakukan pengawasan, yaitu ketidaksadaran hukum bagi pengemudi atas pentingnya keselamatan, kesehatan pengemudi, masyarakat, dan keterbatasan dana yang dimiliki PO dalam perawatan bus AKDP. Kata Kunci :Pengawasan, Standar Pelayanan Minimal, Bus AKDP Abstract Among Cities in Provience Bus (AKDP Bus) is a transportation from one city to another city that through between regions of districts in the same region provinces by using a public bus-carthat bounded in route. Among City in Provience Bus obliged to fulfill the requirements of Minimum Service Standards (MSS) as regulated in article 2 paragraph (2) Regulation of The Minister of Transportation of Republic Indonesia Number 29 Year 2015 About Minimum Service Standards of Transportation of PeopleWith Public Motor In Route.But in reality there are busses that still have not fulfill the minimum service standards. Supervision of the department of transportation provinces of east java and the UPTD Purabaya Bus Station was needed to see the fulfillment of minimum standards of service and authority supervision based on laws and regulations. This study aims to determine the supervision of the implementation of minimum service standards undertaken by the Department of transportation of East Java Province and UPTD Purabaya Bus Station to wards AKDP bus that does not meet the minimum service standards andconstraints faced. This research uses a type of juridical sociology research. Data obtained through interviews to informants, documentationand also direct observation of the AKDP bus that does not meet theminimum service standards. The data that have been collected will beanalyzed descriptively &amp qualitatively. The results of the reseach to show you how the department of transportation province of east java and UPTD Purabaya Bus Station to supervise the of their bus that do not meet the minimum standards of service conducted in such a way that is, first preventive supervision with patrol every day, the inspection a week 3 to 4 times by the party the UPTD Purabaya Bus Station, cross-border operations against the, and socialization to po that imposed by the local office of transportation the province of east java and UPTD Purabaya Bus Station. Second, supervision repressive by doing administrative sanctions addressed to PO and criminal sanctions intended to the driver. Found a number of problems that inhibits the department of transportation east java and UPTD Purabaya Bus Station in monitoring, namely unconsciousness law over the importance of the safety of the driver, the driver health, the community, and the limited fund owned by po in the treatment of their AKDP bus. Keywords: Supervision, Minimum Service Standards, AKDP Bus
Analisis Yuridis PKWT PT Dinamika Agung dengan Pekerja Terkait Masa Percobaan Kerja ARDIANSYAH DWANTARA, KEVIN; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.25299

Abstract

Abstrak Hubungan kerja dalam dunia ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja tidak sepenuhnya memenuhi keselarasan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, salah satunya terjadi pada perusahaan PT Dinamika Agung. Perusahaan tersebut mengisyaratkan adanya masa percobaan dalam perjanjian kerja. Pekerja disyaratkan untuk menjalani masa percobaan kerja. Masa percobaan kerja wajib dilakukan oleh pekerja dalam kurun waktu 3 bulan pertama. Upah yang diterima pekerja selama masa percobaan kerja yaitu sebesar 80% dari upah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis PKWT yang dibuat oleh PT Dinamika Agung bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan akibat hukum yang timbul apabila PT Dinamika Agung menggunakan PKWT yang mensyaratkan masa percobaan kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan hasil sebagai berikut: Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam hal PKWT dipersyaratkan masa percobaan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Saran dari hasil penelitian ini adalah: Bagi pekerja PKWT harus lebih memahami batasan-batasan kewajiban serta hak yang dimiliki oleh pekerja tersebut sehingga menghindarkan pekerja tersebut dari upaya-upaya penghilangan hak normatif pekerja PKWT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi pengusaha agar lebih memperhatikan dalam hal pembuatan perjanjian kerja agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam Perjanjian Kerja. Kata Kunci : ketenagakerjaan, PKWT, masa percobaan kerja.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL ANTARA PIHAK PENYEWA DENGAN PT. KANIGARA JAYA RAYA TRANSPORT Priyambodo, Kukuh; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.25322

Abstract

Perkembangan bisnis penyewaan mobil saat ini semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan transportasi khususnya transportasi darat, sehingga memunculkan berbagai usaha transportasi. Salah satunya, PT. Kanigara Jaya Raya Transport yang bergerak dalam usaha penyewaan mobil. Perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport menggunakan perjanjian baku atau sepihak, karena isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan tersebut hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban dari pihak penyewa saja. Pihak penyewa hanya dapat memilih kontrak yang ditawarkan atau tidak sama sekali yang sudah diberikan oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Penelitian ini mengkaji tentang tidak diberlakukannya asas kebebasan berkontrak kepada pihak penyewa pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan upaya penyelesaian kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis isi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport dilihat dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dan upaya penyelesaian antara pihak penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport jika terjadi wanprestasi dengan pihak penyewa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport tidak seimbang dengan kedudukan pihak penyewa. Isi perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam formulir pesanan tersebut termasuk perjanjian baku, karena hanya dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tanpa adanya keterlibatan pihak penyewa dalam pembuatan isi perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Pihak penyewa ketika diberikan formulir pesanan tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan berada pada posisi “take it or leave it”, hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan wanprestasi saat berlangsungnya sewa menyewa mobil yang disebabkan oleh pihak penyewa maka diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan antara pihak penyewa dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. kata kunci: sewa menyewa, asas kebebasan berkontrak, wanpretasi.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1007 K/Pdt/2014) WAHYU PUTRI, TIARA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25323

Abstract

Asuransi merupakan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian besar yang belum pasti. Asuransi pengangkutan laut adalah asuransi berkaitan dengan kapal beserta muatannya. Asuransi pengangkutan laut termasuk dalam asuransi kerugian. Pelaksanaan asuransi harus sesuai dengan prinsip dalam asuransi salah satunya yaitu prinsip itikad baik. Prakteknya pelanggaran prinsip itikad baik masih dijumpai dalam asuransi. Pelanggaran tersebut dapat berupa tidak membayar premi asuransi atau membayar premi tetapi terlambat dan melewati jatuh tempo sesuai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan yang berada di tingkat mahkamah agung serta mengetahui kategori dari prinsip itikad baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan berkaitan dengan asuransi pengangkutan laut, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum berkaitan asuransi pengangkutan laut dan pertimbangan hukum hakim serta kamus hukum. Masalah yang timbul adalah penanggung menolak klaim asuransi karena tertanggung melanggar prinsip itikad baik dan melanggar kelayakan kapal. Masalah ini diajukan gugatan sampai ke mahkamah agung. Hakim mahkamah agung memberikan pertimbangan hukum yang menguatkan putusan pengadilan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim mahkamah agung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan dalam perjanjian asuransi (yang dituangkan dalam polis asuransi). Perlu adanya perbaikan putusan di mahkamah agung dan penjelasan yang rinci mengenai kategori pelanggaran prinsip itikad baik dalam peraturan asuransi pengangkutan laut. Tindakan penanggung dalam menolak klaim asuransi tersebut bukan termasuk dalam wanprestasi melainkan akibat atau konsekuensi yuridis dari pelanggaran prinsip itikad baik yang dilakukan tertanggung dengan melibatkan pialang asuransi. Kata Kunci : analisis yuridis, penolakan klaim asuransi, kapal barang. Insurance is a willingness to set small loss that is certain as a substitute for an uncertain big loss. Marine insurance is insurance related to the vessel and cargo ship. Marine insurance is included in loss insurance. The implementation of insurance must be in accordance with the principles in insurance, one of which is the principle of good faith. The practice of violating the principle of good faith is still found in insurance. Such violations can be in the form of not paying insurance premiums or paying premiums but are late and past due according to the agreement. This research aims to analyze decisions at the Supreme Court level and to know the categories of good faith principles. This research uses a type of normative legal research. The approach used is the statue approach, conceptual approach and case approach. The legal material used is primary legal material consisting of laws and regulations relating to marine insurance, then secondary legal materials consist of writings from research results, books, legal journals relating to marine insurance and judicial legal considerations and legal dictionaries. The problem that arises is that the insurer rejects the insurance claim because the insured violates the principle of good faith and violates seaworthiness of the ship. This problem was filed to the Supreme Court. The Supreme Court Justices provide legal considerations that strengthen decision of the High Court. The results of research show that the supreme court judges legal considerations are not in accordance with the laws and regulations and agreement in the insurance agreement (which is stated in the insurance policy). There needs to be an improvement in the verdict at the Supreme Court and a detailed explanation the category of violation of the principle of good faith in the regulation of marine insurance. The insurer action in rejecting the insurance claim is not included in default but the consequence or juridical consequence of the violation of the principle of good faith committed by the insured involving insurance brokers. Key word : juridical analysis, refusal of insurance claims, cargo ship.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN UTAMA PERUMAHAN TAMAN PINANG INDAH KABUPATEN SIDOARJO FAKHRUSY, ABDURRAHMAN; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25376

Abstract

Abstrak Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu instrumen yang memiliki peran dalam menggerakan roda perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu hal penting mengingat beberapa kegiatan perdagangan tersebut mengganggu ketertiban masyarakat. Perdagangan yang dilakukan PKL di kawasan Jalan Umum Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo mengganggu ketertiban umum karena menggunakan fasilitas umum perumahan sebagai sarana perdagangan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap PKL di Jalan Umum Perumahan Taman Pinang ini sudah sering dilakukan, namun permasalahan itu tidak kunjung selesai dan tidak menemukan solusi memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan PKL di Kabupaten Sidoarjo dan kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa wawancara dengan Dinas dan PKL terkait. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dilaksanakan dengan memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha PKL dan pengenaan denda administratif. Penegakan Hukum terhadap PKL yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 terkendala oleh budaya masyarakat yang tidak sadar dengan hukum. Kata kunci: pedagang kaki lima, pelanggaran peraturan daerah, sanksi administratif.
PENGAWASAN PENARIKAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN JASA PARKIR TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KOTA SURABAYA REPPY PRATAMA, ERDIANSYAH; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25384

Abstract

Abstrak Permasalahan terkait penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya yang tidak sesuai dengan besaran tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu diadakan pengelolaan dan pengawasan yang menyeluruh dan optimal. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Tepi Jalan Umum dalam Dinas Perhubungan Kota Surabaya berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan pengawasan penarikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum, hambatan terkait pengawasan yang dialami oleh UPTD Parkir Tepi jalan Umum, dan upaya yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum terkait pengawasan. Tujuan penelitian adalah memahami pelaksanaan teknis pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam mengatasi penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum. Pengawasan yang dilakukan berhubungan dengan kendala dan hambatan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam pengawasan di lapangan serta upaya yang telah dilakukan dalam menangani permasalahan dan meningkatkan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pengawasan yang telah dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya terhadap kinerja juru parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya. Hambatan yang dialami oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengawasan yaitu hambatan internal dan eksternal, yaitu permasalahan juru parkir terkait penarikan tarif parkir di tepi jalan umum yang tidak sesuai dan belum kooperatifnya pengguna jasa parkir dalam melakukan pengaduan apabila terjadi permasalahan terkait penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam meningkatkan penyelenggaraan parkir khususnya pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yaitu dengan melengkapi sarana prasana dan diadakannya sosialisasi berkesinambungan dengan tujuan untuk meminimalisir permasalahan terkait penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di Kota Surabaya. Kata Kunci: pengawasan, retribusi parkir, parkir tepi jalan umum. Abstract Problem that happened of parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city way expensive than it was decided on the Surabaya Mayor Decree in 2015, number 36 concern about Change of Parking Retribution Fee of Public Parking Service. It needs to be executed and supervised optimizely. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Tepi Jalan Umum of Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Department of Transportation), is the one who had the authority for management and supervision of parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city. This research aims to comprehend how supervision of public parking service to resolve a problem about parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city, this research concern about obstacle of supervion and how to resolve the problem also how to optimizing public parking service in Surabaya city conducted by Department of Transportation. The type of research what employed is juridical-sosiology research. While the data being use primary and secondary data. Observation and interview is applied in the process of collecting data. In order to analyze the data, descriptive qualitatif method is applied. The result of the research show that of parking supervision in Surabaya still not optimum that conduct by UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation toward parker of public parking service in Surabaya. Obstacles of UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation about supervision are internal adn external obstacles, such as parker of public parking service problem about parking retribution charge for a public parking service way expensive than it was decided and the other problem is user of public parking service not cooperative because the reaction of the citizens never did complaint when they had bad experience about parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city way expensive than it was decided. UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation to optimize public parking service in Surabaya city have to add more facility including a socialization to support the programme. Keywords: supervision, retribution charge, public parking service.
Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bojonegoro PUTRI ANDRIYANI, DESI; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25769

Abstract

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum pada pasal 4, mewajibkan setiap depot air minum untuk memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan berupa sertifikat laik higiene sanitasi. Pada faktanya pelaksanaan di lapangan tidak selalu seperti yang diharapkan pembuat peraturan perundang – undangan. Salah satunya pelaku usaha depot air minum di Kabupaten Bojonegoro terbukti masih belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha depot air minum isi ulang serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Bojonegoro dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bojonegoro masih kurang karena dari kelima faktor efektivitas yang terpenuhi hanya dua unsur saja yaitu faktor hukum dan faktor sarana. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan proses penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha depot air minum isi ulang yaitu masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah tentang peraturan depot air minum isi ulang yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan, tenaga sanitarian puskesmas untuk pengujian sampel tidak seimbang dengan jumlah usaha depot air minum yang ada di Kabupaten Bojonegoro, paguyuban depot air minum masih banyak yang belum terbentuk di setiap kecamatan. Minister of Health Regulation Number 43 of 2014 concerning Sanitary Hygiene of Drinking Water Depots in Article 4, requires every drinking water depot to have a business license in accordance with the legislation in the form of a sanitary hygiene certificate. In fact the implementation in the field is not always as expected by the legislators. One of them is the drinking water depot businessman in Bojonegoro Regency which is proven to still not have a sanitation hygiene certificate issued by the local District / City Health Office. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of administrative law enforcement against refill drinking water depot business licenses and analyze the constraints faced by the Bojonegoro Health Office in implementing administrative law enforcement of refill drinking water depot business permits in Bojonegoro District. This study uses a type of sociological / empirical juridical research. The analysis used is descriptive qualitative. Data collection is done through interviews and documentation. The results showed that the effectiveness of administrative law enforcement against refill drinking water depot business permits in Bojonegoro Regency was still lacking because of the five effectiveness factors fulfilled, only two elements were legal factors and facility factors. The constraints faced by the Bojonegoro District Health Office in implementing the administrative law enforcement process for refill drinking water depot business permits are that the community still has a low level of legal awareness about the refill drinking water depot regulations issued by the health ministry, puskesmas sanitarian staff for testing samples are not balanced with the number of drinking water depot businesses in Bojonegoro Regency, there are still a lot of community organizations for drinking water depots that have not been formed in each sub-district.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PUU-XV/2017 TERKAIT PASAL 92 AYAT (4) DAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA LIZZAKIYA, FILISHTINA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.25989

Abstract

AbstrakMahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang sebagaimana pengujian perkara konstitusi dengan Nomor 98/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh pemohon Dwi Maryoso dan Feryando Agung Santoso sebagai Aparatur Sipil Negara untuk menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan perlindungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara mengakibatkan kekosongan hukum sejak tahun 2015 hingga tahun 2025, oleh karena itu harus dilakukan peralihan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara kembali kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 dalam perkara a quo serta akibat hukum dalam putusan tersebut mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terdapat kelalaian dimana hakim menyamakan frasa antara “diatur dengan undang-undang” dan frasa “diatur dalam undang-undang”. Akibat hukum dari putusan tersebut PT. TASPEN tetap mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sampai tahun 2029. PT. Taspen adalah badan hukum privat yang mencari laba atau keuntungan bagi perusahaannya. oleh karena itu pemerintah seharusnya segera menyelesaikan pengalihan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian secepatnya dari PT. TASPEN kepada BPJS.Kata Kunci : jaminan sosial, ASN, hak konstitusional.
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENGATURAN BATAS USIA PENSIUN PEKERJA SWASTA SEBAGAI PENERIMA MANFAAT PROGRAM JAMINAN PENSIUN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PUTRA SUGIANTORO, DIMAS; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.26046

Abstract

Abstrak Lahirnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan program baru berupa program jaminan pensiun. Program jaminan pensiun memberikan manfaat berupa uang tunai kepada pekerja swasta ketika mencapai usia pensiun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Usia untuk menerima manfaat pensiun menurut PP tersebut meningkat satu tahun dalam setiap tiga tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia pensiun bagi pekerja swasta tidak diatur secara jelas dan tegas. Kondisi tersebut menjadikan pekerja swasta dirugikan akibat usia pensiun dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang berjenjang, sementara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur mengenai batas usia pensiun. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang telah pensiun namun tidak dapat mencairkan manfaat jaminan pensiun dan untuk mengetahui kesesuaian dalam menentukan kapan seharusnya batas usia pensiun bagi pekerja swasta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian di analisa menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada pekerja swasta yang pembayaran manfaatnya tertunda akibat tidak sesuai usia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Usia pensiun dalam PP tersebut hanya menjelaskan usia ketika pekerja swasta dapat mencairkan manfaat jaminan pensiun, sedangkan usia pensiun bagi pekerja swasta untuk berhenti bekerja diatur dalam perjanjian kerja bersama atau dalam peraturan perusahaan karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya. Kata kunci: batas usia, pensiun, BPJS ketenagakerjaanAbstractA The birth of BPJS Ketenagakerjaan provides a new program i.e the pension security program. The pension security program is given to workers when they reach retirement age in Government Regulation Number 45 of 2015 concerning the Implementation of Pension security Programs. The age to receive pension benefits under the PP continues to increase by 1 (one) year in each 3 (three) year. While in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, in that provision there is not clearly and explicitly stipulated how many retirement age limits apply to private workers. These conditions make private workers be a disadvantage due to retirement age in the provisions of the Government Regulation Number 45 of 2015 concerning the Implementation of Pension security Programs that is tiered, while in the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is not regulated regarding the retirement age limit. Based on explanation, this study has the objective to determine the legal protection for workers who have retired but cannot receive pension benefits and to determine the suitability of retirement age for private workers registered in the pension security program. This essay uses normative juridical research method by using the approach used is the statute approach, conceptual approach, and case approach. Types of legal materials are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material is then analyzed using prescriptive analysis techniques. The results of the research show that the Legal protection can be done by providing compensation to private workers whose payment of benefits is delayed due to not in accordance age of the Government Regulation Number 45 of 2015 concerning the Implementation of Pension security Programs. Retirement age in the PP is only the age when participants of the pension security program can get retirement benefits. While the retirement age when stopping work according to only determined based on collective labor agreements or company regulations, while in the provisions of legislation do not regulate the retirement age limit. Keywords: age limit, retirement, BPJS ketenagakerjaan
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DESA DENGAN SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TANJUNGORI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 239/Pid.Sus- TPK/2017/Pn.Sby) ALFAHNI ARDIANSA, OKTA; , TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.26171

Abstract

AbstrakKeberadaanprosedurpengadaanbarang/jasadidesabertujuanagarpengadaanbarang/jasasesuaidengantatakelolapemerintahanyangbaik,sehinggahasilPengadaanBarang/JasadapatbermanfaatuntukmemperlancarpenyelenggaraanPemerintahanDesadanmemenuhikebutuhanmasyarakat.KepaladesayangbertindaksebagaiKuasaPenggunaAnggaran(KPA)memilikiwewenangtertentudalam melaksanakanpengadaanbarang/jasadidesayangharusdilaksanakan sesuaiprosedurpengadaannya.Kepala Desa TanjungoriKecamatan TambakKabupaten Gresik dalam kasus yang telah diputus dengan Putusan Nomor239/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sbymelakukanpelanggaranprosedurpengadaanbarang/jasadidesa.TujuanPenelitian untuk mengetahuipelanggaran prosedurpengadaan barang/jasa didesa yangdilakukankepaladesadanuntukmengetahuiPutusanPengadilansudahtepatsertamemenuhiunsurkeadilan.Penelitianinimerupakanpenelitianyuridisnormatif.denganmenggunakanpendekatan perundang-undangan,pendekatan konsep dan pendekatan kasus.Jenisbahanhukum terdiridaribahanhukum primerbahanhukum sekunder.Teknikpengumpulanbahanhukum yangdigunakanadalahstudikepustakaandenganteknikpengolahandata.Bahanhukumdianalisissecarapreskriptif.Berdasarkanhasilpenelitianyangdiperoleh,dapatdisimpulkanbahwapelanggaranprosedurpengadaanbarang/jasadiDesaTanjungoripelanggaranterhadapPasal7Ayat(6)Perbub18/2016danPasal8Ayat(2)Perbub18/2016.Akibathukum daripelanggaranterdakwaJumalisatutahunpenjaradandendaRp.50.000.000jugamengembalikanuangnegarasebesarRp.239.396.815.Katakunci:pelanggaran,prosedur,pengadaanbarang/jasa

Page 34 of 161 | Total Record : 1602

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue