cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 34   35   36   37   38 
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN LINGKUNGAN TERKAIT USAHA TOKO MODERN DI KABUPATEN SAMPANG AGENG SALASATI, BANIE; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.26988

Abstract

AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pada pasal 2, setiap usaha dan/ kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pada faktanya pelaksanaan di lapangan tidak selalu seperti yang diharapkan pembuat peraturan perundang - undangan. Salah satunya pelaku usaha toko modern di Kabupaten Sampang yang merupakan usaha yang wajib UKL-UPL terbukti masih banyak tidak memiliki Rekomendasi UKL-UPL/ Persetujuan SPPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setempat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang kurang efektif karena dari kelima faktor efektivitas yang terpenuhi hanya dua unsur saja yaitu faktor hukum dan faktor sarana sedangkan yang tidak terpenuhi ada tiga yaitu faktor penegakan hukum, masyarakat, kebudayaan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dalam melaksanakan proses penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern yaitu tingkat kesadaran dari masyarakat masih kurang mengenai peraturan izin lingkungan, serta kekurangan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Kesatuan Polisi Pamong Praja, sehingga Kesatuan Polisi Pamong Praja mendatangi yang berizin dan tidak berizin dengan jumlah aparat penegak hukum yang minimum menjadi tidak seimbang dengan jumlah usaha toko modern yang ada di Kabupaten Sampang.Kata Kunci : efektivitas, penegakan hukum administrasi, izin lingkungan, usaha toko modernAbstractGovernment Regulation Number 27 of 2012 concerning environmental permits in article 2, every business and / or activity those who are required to have Environmental Impact Analysis (EIA) or UKL-UPL must have an environmental permits. In fact, implementation in the field does not always meet the legislators expect. One of them is a modern shop business in Sampang Regency which is a business that obliged to be UKL-UPL proven that there are still many who do not have UKL-UPL Recommendations / SPPL Approval issued by the local Regency / City Environmental Office. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of administrative law enforcement on environmental permits related to modern shop business and analyze the obstacles faced in implementing administrative law enforcement on environmental permits related to modern store businesses in Sampang Regency. This study uses a type of empirical juridical research. The analysis used is descriptive qualitative. Data collection is done through interviews and documentation. The results showed that the effectiveness of administrative law enforcement on environmental permits related to modern store businesses in Sampang District was less effective because of the five effectiveness factors, only two elements were fulfilled, which are legal factors and facility factors while those that are not fulfilled there are three namely law enforcement factor, society, culture. The obstacles faced by the Environmental Office and Sampang District Civil Service Police in carrying out the administrative law enforcement process towards environmental permits related to modern store business, which are the awareness level of the community that still lacks against environmental permit regulations, lack of coordination of the Environmental Office with Enforcement Officer of Regional Regulation so that Enforcement Officer of Regional Regulation came to those who were licensed and unauthorized with the minimum number of law enforcement officers being out of balance with the number of modern shop businesses in Sampang Regency.Keywords: effectiveness, administrative law enforcement, environmental permission, modern shop business
PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN SECARA ILEGAL (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SIDOARJO) FARID, MIFTAH; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27000

Abstract

Abstrak Penjualan obat telah diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, sehingga semua penjualan harus memenuhi persyaratan atau prosedur sesuai dengan aturan tersebut. Praktiknya masih ada orang yang menjual obat penggugur kandungan tanpa izin, namun proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi hanya sampai penyidikan saja dan tidak diproses lebih lanjut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses penegakan Tindak Pidana terhadap pelaku penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal di Polresta Sidoarjo beserta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan informan dari anggota Polresta Sidoarjo. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum Tindak Pidana terhadap pelaku penjualan obat secara ilegal untuk penggugur kandungan di Polresta Sidoarjo tidak menggunakan sistem peradilan pidana pada umumnya, namun hanya dilakukan penyitaan barang bukti serta denda sejumlah uang yang nantinya akan masuk ke buku kas Polresta Sidoarjo dengan dasar hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) atasan. Di sisi lain, Faktor yang menghambat proses penegakan terhadap pelaku penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal ada antara lain aparat penegak hukumnya tidak memahami proses penyelesaian tindak pidana dan kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Kata Kunci: penjualan obat, penggugur kandungan, obat ilegal, penegakan hukum Abstract Drug sales are regulated in Article 196 of the Health Act, so that all sales must meet the requirements or procedures in accordance with these rules. The practice is that there are still people who sell abortion drugs without permission, but the process of resolving criminal cases that occur only until the investigation and is not processed further. The purpose of the study was to find out the process of enforcing the Criminal Act against the perpetrators of ilegal drug sales in the Sidoarjo Regional Police along with its inhibiting factors. This research is a qualitative descriptive study with informants from members of the Sidoarjo Regional Police. Data obtained by interview and documentation. The data collected is analyzed qualitatively. The results showed that the criminal law enforcement process against ilegal drug traffickers for the abortion in Sidoarjo Regional Police did not use the criminal justice system in general, but only confiscated evidence and fined a sum of money which would later enter the treasury book of the Sidoarjo Regional Police based on superior standard operating procedures (SOP) law. On the other hand, the factors that hinder the enforcement of ilegal ilegal drug sales agents include law enforcement officials who do not understand the process of resolving criminal acts and public legal awareness is still low. Keywords: drug sales, abortion, illegal drugs, law enforcement
EFEKTIFITAS PASAL 296 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH SURABAYA RAMADHANI, WISNU; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27024

Abstract

AbstrakKereta api merupakan moda transportasi yang tidak dapat melakukan pengereman secara mendadak sehingga ketika terdapat kereta api yang akan melintas, maka kendaraan lain harus berhenti (Pasal 114 UU LLAJ). Pelanggaran tersebut secara jelas diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 296 UU LLAJ. Faktanya pengendara masih banyak yang menerobos perlintasan ketika kereta api sedang akan melintas dan tidak mendapat tindakan dari aparat kepolisian dengan sanksi yang sudah diatur tersebut. Tujuan penelitian ini antara lain untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Pasal 296 UU LLAJ di wilayah Surabaya, serta untuk menganalisis upaya dalam mengefektifkan pelaksanaan Pasal 296 UU LLAJ di wilayah Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan jenis data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan semua perlintasan kereta api di Surabaya. Semua data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Penegakan hukum Pasal 296 UU LLAJ yang disebabkan tidak adanya aparat penegak hukum yang menjaga perlintasan. Saling lempar tanggung jawab antar institusi antara Kepolisian, PT Kereta Api Indonesia, dan Dinas Perhubungan Surabaya. Faktor lainnya adalah faktor sarana yang tidak dilengkapi dengan palang pintu, dan faktor masyarakat sendiri yang masih sering menerobos. Upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan Pasal 296 UU LLAJ terbagi dalam dua hal yaitu represif dan preventif. Kata kunci: penegakan hukum, palang pintu kereta api, perlintasan kereta api surabaya.AbstractTrain, is a transportation mode that cannot carry out sudden braking so that when there is a train that will pass, other vehicles must stop (Article 114 of the LLAJ Law). Violations of Article 114 of the LLAJ Law are clearly threatened with imprisonment sanctions for a maximum of 3 (three) months, or a fine of at most Rp. 750,000.00 (seven thousand and fifty thousand rupiahs), as stipulated in Article 296 of the LLAJ Law. In fact, there are still many motorists who break through the crossing when the train is going to pass, and it does not get action from the police with the sanctions that have been arranged. The purpose of this study was to analyze the factors that caused the ineffectiveness of Article 296 of the LLAJ Law in the Surabaya region, and to analyze the efforts to make effective the implementation of Article 296 of the LLAJ Law in the Surabaya Region. This type of research is juridical-sociological with the type of primary data and secondary data. Data was collected by interviews, observation, and documentation carried out by all train crossings in Surabaya. All data are then analyzed by qualitative methods. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that the ineffectiveness of law enforcement Article 296 of the LLAJ Law is caused by the absence of law enforcement officers who maintain crossings. On the contrary, there is actually a mutual throwing of responsibility between institutions between the Police, PT KAI, and Dishub Surabaya. Other factors, namely the factors of facilities that are not equipped with a doorstop, and the factors of the people themselves who still often break through. Efforts made to make Article 296 of the LLAJ Law effective are divided into two things, namely repressive and preventive. Keywords: law enforcement, railroad doorstop,surabaya railway crossing
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI BIDANG SENI (STUDI KASUS PADA PENYANYI DANGDUT CILIK TASYA ROSMALA) AL UBAIDAH, REZA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27117

Abstract

Dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c UUK menegaskan bahwa, apabila pengusaha ingin mempekerjakan seorang anak harus dapat menjamin bahwa dalam bekerja seorang anak tersebut tidak mengganggu mengenai perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolahnya. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja anak di bidang seni yang terjadi pada penyanyi dangdut cilik Tasya Rosmala adalah mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap Tasya Rosmala, sehingga dalam bekerja sebagai penyanyi dangdut cilik tidak menganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah Tasya Rosmala. Berdasarkan hal tersebut, seorang pengusaha harus mampu memperhatikan hak seorang pekerja anak di bidang seni, seperti dapat memenuhi hak pekerja anak mengenai jam kerja yaitu tidak melebihi 3 jam dalam sehari, memperhatikan kondisi perkembangan fisik pekerja anak pada saat bekerja dengan menjaga perkembangan fisik pada rambut Tasya Rosmala supaya tidak cepat rontok dan perkembangan pada kaki Tasya Rosmala dalam pemakaian sepatu yang menggunakan hak tinggi tidak terlalu berlebihan dalam penggunaannya, memperhatikan mental seorang pekerja anak pada saat melakukan pekerjaan dengan tidak menyanyikan lirik lagu yang seharusnya tidak boleh dinyanyikan oleh seorang anak dan memperhatikan cara berpakaian dalam mengisi suatu acara supaya selalu terlihat sopan dan tidak terlihat seperti orang yang telah dewasa, memperhatikan waktu sekolah Tasya Rosmala supaya tetap mendapatkan hak belajar dan bisa bersekolah sebagai pelajar dan dapat mengikuti kegiatan sekolah seperti teman-teman yang lainnya, memperhatikan kehidupan sosial pekerja anak terhadap masyarakat dan keluarga dengan memberikan waktu luang terhadap Tasya Rosmala untuk melakukan kegiatan bersosialisai secara langsung terhadap masyarakat dan keluarganya.
PELAKSANAAN PENGAWASAN PUTUSAN PENGADILAN DI GRESIK JAWA TIMUR KHOTIMAH, KHUSNUL; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27215

Abstract

Institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan). Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, dan dalam huruf c pasal tersebut juga telah disebutkan terkait tugas jaksa untuk melaksanakan pengawasan putusan pengadilan, antara lain putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Penyimpangan dalam proses peradilan pidana juga dapat terjadi pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan (pasca ajudikasi), sehingga sangat diperlukan adanya pengawasan secara maksimal dan baik, serta adanya koordinasi antara pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan putusan pengadilan ini, antara lain jaksa, hakim pengawas dan pengamat, serta balai pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan di Gresik Jawa Timur dan koordinasi antara Hakim Wasmat, Jaksa Pengawas, dan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan di Gresik Jawa Timur tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya terkait koordinasi antara pihak-pihak tersebut juga tidak terlaksana sesuai aturan. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan yaitu tidak adanya aturan khusus yang jelas dan tegas yang mengatur hal tersebut. Kemudian dalam hal koordinasi yang tidak terlaksana, kendala yang ada yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan putusan pengadilan tidak paham akan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum.
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS TINDAKAN PENOLAKAN PENGUNGSI YANG TERJADI DI ITALIA OLGA THENIA, DEA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.27461

Abstract

Ratusan pengungsi yang berangkat dari Libya untuk menuju Eropa melalui jalur laut Mediterania berusaha mengajukan permintaan suaka dan berharap permintaan suakanya diperiksa. Begitu sampai di wilayah Italia, Italia melakukan penolakan pengungsi dan menolak untuk melakukan pemeriksaan atas permintaan suakanya. Hukum Internasional mengatur tentang larangan melakukan refoulement. Larangan tersebut tercantum pada Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Italia secara hukum sudah terikat dengan konvensi tersebut untuk melaksanakan kewajiban internasiona yang tertera pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional dapat menimbulkan tanggung jawab dari suatu negara. Sejauh ini tanggung jawab negara belum diatur secara eksplisit pada konvensi khusus dalam hukum internasional apabila negara tidak melaksanakan suatu kewajiban internasional tertentu. Berdasarkan hal tersebut perlu diteliti bentuk tanggung jawab negara yang dapat diberikan apabila melanggar kewajiban internasional khususnya prinsip non refoulement. Tujuan penelitian ini yaitu (1)menganalisis bentuk tanggung jawab negara atas tindakan penolakan terhadap pengungsi yang terjadi di Italia dan (2)menganalisis upaya hukum yang dapat diajukan atas tindakan penolakan terhadap pengungsi yang terjadi di Italia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum yang relevan terhadap topik permasalahan. Teknik analisis data penelitian ini dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan laporan oleh United Nations dan United Nations High Council of Refugees tentang kejadian fakta penolakan pengungsi yang terjadi di Italia. United Nations menegaskan bahwa pengungsi yang datang dari Libya selama di Libya menerima penyiksaan serius. United Nation High Council of Refugees telah mendesak Italia untuk mengizinkan para pengungsi masuk ke Italia tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan Italia. Hal ini yang kemudian dapat menimbulkan tanggung jawab negara atas adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional Bentuk pertanggungjawaban yang timbul akibat pelanggaran internasional yang dapat dilakukan oleh Italia adalah restitution. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengungsi yang ditolak Italia ialah melalui European Court of Human Rights dan melalui organisasi internasional yaitu Majelis Umum PBB. Kata Kunci: Pengungsi, Tanggung Jawab Negara, Prinsip Non Refoulement
PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO YANG MENGALAMI OVER CAPACITY (KELEBIHAN KAPASITAS) BERKAITAN DENGAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN DAN KESEHATAN Amelia Dewi, Elyna; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.27481

Abstract

Over Capacity merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Salah satunya di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. over capacity akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, hak tersebut berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,ketika hak-hak narapidana tidak terpenuhi karena tingginya tingkat over capacity berdampak kepada pemenuhan hak-hak narapidana seperti halnya kebutuhan makanan, pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kurang gizi sehingga dapat dengan mudah terserang penyakit. Kebersihan lingkungan sekitar lembaga pemasyarakatan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan karena banyaknya jumlah narapidana yang akan mengakibatkan kumuhnya lingkungan yang di huni narapidana tersebut,ruang gerak yang terbatas antara sesama narapidana sehingga sangat sulit untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan dan juga untuk mengetahui apa saja upaya dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis, Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara dan dokumentasi,Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,sedangkan untuk teknik analisis data pada kualitatif yakni menggunakan reduksi data,penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan tidak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi ( AKG ) oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004 dan penyelenggaraan pelayanan makanan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemsayarakatan kelas II A Sidoarjo sendiri adalah mencukupkan anggaran yang sudah ada dalam memenuhi hak mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang jumlahnya mengalami over capacity di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo. Kata kunci : Pemenuhan, Hak, Narapidana, Makanan, Kesehatan, Over Capacity
KESADARAN HUKUM PEDAGANG PASAR BERKAITAN DENGAN RETRIBUSI PASAR GUNA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Retribusi Pasar Di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro) RAHMAWATI, HERTINA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27581

Abstract

Abstrak Retribusi pasar merupakan suatu kekayaan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai. Pungutan retribusi pasar yang ditujukan merupakan suatu bentuk kewajiban bagi para pedagang pasar atas pemanfaatan fasilitas pasar berupa toko, los, kios, dan bedak. Fungsi dari retribusi pasar selain sebagai pungutan wajib atas pemanfaatan bangunan pasar namun juga sebagai pemeliharaan terhadap pengelolaan pasar atas kegiatan yang dilakukan. Disisi lain agar para pedagang memanfaatkan fasilitas secara optimal agar dapat menunjang Pendapatan Daerah. Demi terciptanya ketertiban para pedagang juga sebagai bentuk dari jasa yang telah diberikan atas penggunaan fasilitas pasar yang diberikan dari pemerintah kepada pedagang, maka pemerintah menerbitkan peraturan daerah berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Daerah mengatakan bahwa para pedagang wajib memenuhi kewajiban atas pembayaran sesuai tarif pelayanan pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas kembali didalam Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha Unit Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro, dimana dijelaskan bahwa “setiap pemegang ijin berkewajiban memenuhi pembayaran pungutan pasar tepat pada waktunya berdasarkan ketentuan yang berlaku, walaupun tempat usaha itu tutup”. Aturan yang dibuat dimaksudkan agar para pedagang memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga dapat memaksimalkan guna pasar. Fakta empirisnya, banyak pedagang toko/bedak/kios/los yang tidak menetapkan aturan tersebut. Para pedagang menilai hal ini cukup merugikan dimana tidak ada pendapatan yang masuk namun pungutan tetap berjalan. Tujuan penelitian selain untuk menganalisis kesadaran hukum pedagang berkaitan dengan retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga untuk mengaalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan pungutan retribusi pasar di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tingkat yang dapat dikatakan cukup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang yaitu faktor usia, pendidikan dan ekonomi/ pendapatan. Saran yang diberikan kepada pengelola pasar dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro hendaknya memberikan sosialisasi terkait pentingnya membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Kesadaran Hukum Pedagang, Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
KAJIAN YURIDIS KELAYAKAN SITUS CALON ARANG UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA AL HAFIEDZ, ADHEN; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27582

Abstract

Situs Calon Arang merupakan salah satu warisan budaya berupa situs yang terletak di Desa Sukorejo, Gurah, Kediri. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1992 dan PP Nomor 10 Tahun 1993, Situs Calon Arang telah ditetapkan sebagai cagar budaya secara lisan. Penetapan secara lisan tersebut telah sesuai dengan pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 dan PP Nomor 10 Tahun 1993, tanpa adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Namun, Pemerintah Indonesia mencabut dan mengganti UU Nomor 5 Tahun 1992 dengan UU Nomor 11 Tahun 2010. Keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2010 tersebut membuat status cagar budaya pada Situs Calon Arang kembali dipertanyakan keabsahannya. UU Nomor 11 Tahun 2010 mengatur bahwa penetapan cagar budaya ditandai dengan adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang keabsahan PP Nomor 10 Tahun 1993 sebagai dasar hukum penetapan cagar budaya dari Situs Calon Arang dan kelayakan Situs Calon Arang untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Teknik pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PP Nomor 10 Tahun 1993 sebagai dasar hukum penetapan cagar budaya dinyatakan tidak absah, dikarenakan dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur bahwa penetapan cagar budaya terhadap suatu warisan budaya merupakan kewenangan dari Bupati/Walikota dan penetapan cagar budaya ditandai dengan adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Sebagaimana tercantum dalam asas preferensi yaitu Asas Lex Superiori Derogate Lege Inferiori. Sedangkan Situs Calon Arang merupakan warisan budaya yang layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010, karena telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai situs cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2010. Kata Kunci: Situs Calon Arang, Cagar Budaya, Keabsahan, PP Nomor 10 Tahun 1993, UU Nomor 11 Tahun 2010.
KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI SENTRA PKL DHARMAHUSADA SURABAYA BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN STYROFOAM TANPA LOGO DAN KODE DAUR ULANG PADA KEMASAN PANGAN KISANTIKA EFENDI, AYU; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27787

Abstract

Abstrak Styrofoam saat ini banyak digunakan untuk kemasan pangan. Styrofoam yang digunakan sebagai kemasan pangan, konsumen juga harus memperhatikan keamanannya, karena fungsi dari kemasan pangan yaitu untuk kesehatan, pengawetan dan kemudahan. Styrofoam mengandung Styrene yaitu merupakan zat kimia yang memiliki sifat karsinogenik yang dapat memicu berkembangnya sel kanker dalam tubuh. Oleh karena itu perlu diperhatikan penggunaan kemasan pangan styrofoam dengan benar, dengan cara tidak digunakan untuk membungkus makanan panas dan berlemak serta memperhatikan logo dan kode daur ulang pada kemasan styrofoam. Faktanya, masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan styrofoam.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang dalam kemasan pangan di Sentra PKL Dharmahusada Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator; rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, tidak setujunya sikap hukum dan tidak sesuainya pola perilaku hukum pedagang kaki lima. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima di Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) Dharmahusada Surabaya berkaitan dengan penggunaan styrofoam tanpa logo dan kode daur ulang pada kemasan pangan, khususnya pedagang kaki lima yang berjualan makanan panas dan berlemak yang dibungkus menggunakan kemasan styrofoam, yaitu: tingkat pendidikan pedagang kaki lima atau PKL, usia, dan akses informasi. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai kemasan pangan styrofoam yang tidak ada logo dan kode daur ulang dapat membahayakan kesehatan manusia, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga harus aktif untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk pangan yang menggunakan kemasan pangan styrofoam, serta aktif untuk memberikan penyuluhan kepada setiap pedagang kaki lima mengenai kemasan pangan yang berbahaya dan yang aman digunakan dan kepedulian pedagang kaki lima dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui kemandirian dalam mengakses informasi. Kata Kunci: Kesadaran hukum, Styrofoam, pedagang kaki lima, faktor yang berpengaruh

Page 36 of 161 | Total Record : 1602

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue