cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 39   40   41   42   43 
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal Di Kabupaten Sidoarjo ADI NUR IHWAN, EGA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30126

Abstract

Abstrak Sidoarjo merupakan kabupaten dengan jumlah penyelenggaraan optikal terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut diketahui dari data yang diberikan oleh Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN) di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan fakta yang ada bahwa di Kabupaten Sidoarjo masih terdapat banyak penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin. Penyelenggaraan optikal telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Optikal di dalam pasal 2 dan 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal di Kabupaten Sidoarjo dan upaya penindakan terhadap penyelenggaraan optikal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sidoarjo.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan netode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menyimpulkan data primer dan sekunder yang telah terkumpul. Hasil identifikasi terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal masih banyak penyelenggara optikal yang melanggar dikarenakan persyaratan yang terlalu rumit, pengawasan, dan pembinaan yang masih kurang dari instansi terkait. Upaya penindakan dari dua intansi terkait penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo masih kurang, penindakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo hanya berupa sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo hanya melakukan penindakan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Hasil penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk preventif yaitu berupa sosialisasi dan pengawasan. Sedangkan tindakan represif hanya berupa pembinaan, teguran lisan, dan teguran tertulis belum ada penindakan yang berupa penutupan usaha optikal sehingga tidak menimbulkan efek jera dan belum berjalan maksimal. Seharusnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan wewenang untuk melakukan penindakan secara represif tidak hanya pembinaan dan pengawasan. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo seharusnya dapat mempermudah persyaratan prosedur permohonan izin penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo. Kata Kunci : Penyelenggaraan Optikal, Penindakan, Perizinan. Abstract Sidoarjo is a district with the second largest number of optical operations in East Java Province, the researchers know from data provided by the Indonesia Optional Refractionist Association (IROPIN) in East Java Province. Based on the fact that in Sidoarjo Regency there are still many optical operators who do not have permits. Optical administration has been regulated in the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Optical Delivery in articles 2 and 3. The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Optical Operations in Sidoarjo Regency and efforts to repress the implementation of Optical which does not have permits in Sidoarjo Regency.This research is a sociological juridical study located in Sidoarjo Regency. The data used are primary data and secondary data. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. Informants in this study were the Sidoarjo District Health Office and the One Stop Investment Service and Integrated Services Office of Sidoarjo Regency. The data analysis technique in this study uses descriptive qualitative method, which is analyzing data by describing and deducing primary and secondary data that has been collected.The results of identification of the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2016 concerning Optical Implementation are still many optical operators who violate due to overly complex requirements, supervision, and guidance that are still lacking from the relevant agencies. Efforts to prosecute two institutions related to optical administration in Sidoarjo Regency are still lacking, the actions of the Sidoarjo District Health Office are only in the form of socialization, guidance and supervision while the Sidoarjo Regency Integrated Services and Integrated Services Office only conducts verbal and written reprimands. The results of the study at the Sidoarjo District Health Office and the Sidoarjo Regency One Door Integrated Service and Investment Service in the form of preventive measures were in the form of socialization and supervision, while repressive actions were only in the form of guidance, verbal reprimand, and written reprimand that no cause a deterrent effect and have not run optimally. Sidoarjo District Health Office should have the authority to carry out repressive actions not only guidance and supervision, while the Sidoarjo Regency One Stop Service and Investment Service should be able to facilitate the requirements for procedures for applications for optical implementation permits in Sidoarjo Regency. Keywords: Implementation of Optical, Enforcement, Licensing
Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat AYU HAMSONA, DEWI; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30141

Abstract

Kendaraan sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan umum seperti ojek konvensional dan ojek online sebenarnya merupakan kendaraan angkutan umum yang belum memiliki payung hukum karena alasan keselamatan dan keamanan, dikatakan angkutan umum karena dipungut bayaran salah satu syaratnya. Didasarkan pada latarbelakang bahwa kendaraan roda dua yang dijadikan angkutan umum sama sekali tidak pernah diatur dalam perundang-undangan manapun, bahkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur sepeda motor sebagai angkutan perseorangan dan angkutan barang. Alasan teknis sepeda motor serta keamanan juga merupakan alasan utama sepeda motor harus dipertimbangkan lagi untuk menjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi kendaraan sepeda motor dijadikan sebagai angkutan orang tidak dalam trayek, dan untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang didapat oleh penumpang kendaraan sepeda motor sebagai angkutan orang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan tiga metode penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul diolah sehingga bahan hukum tersusun secara runtut agar mudah dianalisis secara preskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak memperoleh keselamatan dan keamanan saat menggunakan jasa angkutan sewa seperti ojek konvensional atau ojek online merupakan hak setiap orang khususnya Warga Negara Indonesia. Hal ini tertuang di dalam pasal 16 ayat (2) Permenhub No PM 12 Tahun 2019,serta Pasal 16 ayat(3) tentang perlindungan sebagaimana dimaksud untuk pengemudi kendaraan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berupakepastianmendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagarkerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas jelas telah mengatur tentang perlindungan keselamatan pengguna kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Penumpang, Keselamatan, kendaraan, Sepeda motor, Kepentingan masyarakat Motorcycle vehicles that are used as public transportation such as conventional motorcycle taxis and online motorcycle taxis are actually public transportation vehicles that do not yet have a regulation for safety and security reasons, said public transportation because of being charged one of the conditions. Based on the background that two-wheeled vehicles used as public transportation have never been regulated in any legislation, even in Law No. 22/2009 concerning Traffic and Road Transportation only regulates motorbikes as private transportation and transportation of goods. The technical reasons for motorbikes and safety are also the main reasons motorbikes must be considered to be. The purpose of this study is to find out what lies behind motorbike vehicles being used as transportation of people not on the route, and to find out what legal protections are obtained by motorbike passengers as people transportation. So in Permenhub No PM 12 in 2019 the government poured on safety and everything related to the security of using motorbikes is explained, namely about the safety of motorcycle users who are used for the benefit of the society. This research is used normative juridical research. The method in this study uses the approach of three research methods, namely the statute approach and the conceptual approach. Legal materials are obtained through library studies related to research. Data that has been collected is processed so that legal material is arranged in a coherent manner so that it is easily analyzed by prescription. The results of the study indicate that the right to obtain safety and security when using rental transportation services such as conventional ojek or ojek online is the right of every person, especially Indonesian citizens. This is stated in article 16 paragraph (2) Minister of Transportation Regulation No PM 12 of 2019, and Article 16 paragraph (3) concerning protection as intended for motorcycle vehicle drivers for the benefit of the society carried out with applications in the form of certainty of employment and guarantee social health in accordance with the provisions of the legislation. Based on the results of the research and discussion above, it has clearly been regulated about the protection of the safety of users of motorcycle vehicles that are used for the benefit of the society. Keywords : Legal Protection, Passengers, Safety, Motorcycle, Vechile, Society Protection.
PENGAWASAN PENERAPAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DI SURABAYA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN JOB FAIR ACHID CHABIBI, ACHMAD; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30152

Abstract

ABSTRAKPengangguran menjadi persoalan yang kompleks dan seakan tidak ada habisnya. Jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tidak seimbang menjadikan pengangguran meningkat setiap tahunnya. Program pemerintah untuk mengurangi pengangguran menjadi hal yang harus digiatkan secara serius untuk menanggulanginya. Salah satu program adalah mengadakan pameran kesempatan kerja yang telah diatur dalam Permenaker 39/2016 yang mengatur spesifik tentang persyaratan penyelenggaraan kegiatan Job Fair. Pada Pasal 54 ayat (3) Permenaker 39/2016 bahkan mengatur tentang larangan adanya pungutan biaya dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan kegiatan Job Fair. Namun terselenggaranya kegiatan Job Fair kerap menemui beberapa masalah yang berdampak dan merugikan masyarakat. Permasalahan tersebut adalah adanya pembebanan biaya atau tiket masuk yang harus dikeluarkan oleh peserta atau pencari kerja untuk dapat mengikuti kegiatan Job Fair yang tentunya hal tersebut dapat merugikan pencari kerja. Dengan adanya permasalahan tersebut sudah seharunya dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan melakukan tugasnya sebagai penegak aturan untuk melakukan pengawasan terkait dengan kasus Job Fair berbayar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengawasan penerapan Pasal 54 ayat (3) Permenaker 39/2016 dan mengetahui apa kendala pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan penerapan Pasal 54 ayat (3) Permenaker 39/2016. Metode penelitian yang dipakai dalam penilitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris, melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Informan berasal dari pihak pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jatim beserta kepala BKK SMK Negeri 8 dan BKK SMK Negeri 1 Surabaya dan diolah dengan teknik deskriptif kualitatif, artinya peneliti akan memberikan sebuah pemaparan secara faktual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengawasan Pasal 54 ayat (3) yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jatim berkordinasi dengan Disnaker Surabaya adalah meninjau secara keseluruhan dari awal persyaratan mengenai perijinan unntuk menyelenggarakan kegiatan Job Fair sampai turun ke lapangan untuk meninjau ada atau tidaknya pelanggaran terkait berkas ataupun adanya pungutan biaya. Kendala yang dialami oleh pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan terbagi menjadi dua, yakni kendala internal dan eksternal. Kendala internal terkait sumber daya manusia yang terbatas, anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan kendala eksternal adalah keterbatasan informasi yang didapat terkait dengan informasi terselenggaranya kegiatan Job Fair yang tidak patuh pada aturan yang berlaku.Kata kunci: tenaga kerja, pencari kerja, pengawasan, kendala, job fair, tiket masuk. ABSTRACT Unemployment becomes a complex and endless problems. The disparity of quantity of job seeker and job opportuinites make the situation even worse. Government programs to diminish unemployment are things that must be seriously intensified to execute in order to overcome that situation. One of them is Job Fair, that have been regulated in Ministery of Manpower’s Regulation 39/2016 which specifically regulates the requirements for organizing Job Fair activities. In Article 54 paragraph (3) of the Minister of Manpower Regulation 39/2016 even regulates the prohibition on fees in any form in the implementation of Job Fair activities. However, the implementation of Job Fair activities had several problems to be found that had an impact and were damnify the society. The problem is the imposition of fees or entry tickets that must be issued by participants or job seekers to be able to participate in Job Fair activities, which of course can harm job seekers. With the existence of these problems, in this case the Ministry of Manpower must carry out his duties as enforcer of the rules to conduct supervision related to the case of the paid Job Fair. The purpose of this study was to find out about the control of the application of Article 54 paragraph (3) of Ministry of Manpower’s Regulation 39/2016 and to find out what the constraints of Ministry of Manpower are in supervising the implementation of Article 54 paragraph (3) of Minister of Manpower’s 39/2016. The research method used in this research is a social legal research method, through interview techniques and documentation. The informants came from the Ministry of Manpower of the East Java Disnakertrans along with the heads of BKK SMK Negeri 8 and BKK SMK 1 Surabaya and were processed with qualitative descriptive techniques, meaning the researchers would provide a factual explanation of the results of their research. The results showed that the application of supervision of Article 54 paragraph (3) carried out by Ministry of Manpower at the Ministry Manpower and Transmigration Office of East Java in coordination with the Surabaya Manpower Office was to review the initial requirements regarding licensing to carry out Job Fair activities to the field to review whether or not there were file breach related to fees. Constraints experienced by inspectors from Ministry of Manpower in carrying out supervision are divided into two, namely internal and external constraints. Internal constraints related to limited human resources, budget and infrastructure. While external constraints are limited information obtained related to information on the implementation of Job Fair activities that do not comply with the applicable rules. Keywords: employment, job seeker, ascendancy, contraints, job fair, entrance ticket.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALISME WARGA (CITIZEN JOURNALISM) TRIANTO, HIZKIA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30153

Abstract

AbstrakPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALISME WARGA (CITIZEN JOURNALISM) Kebutuhan masyarakat akan informasi yang up to date semakin berkembang pesat. Media komunikasi turut mengalami perkembangan agar memenuhi kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain media arus utama tidak sanggup memenuhi kebutuhan tersebut sebagai penyaji informasi. Penerapan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk menghasilkan berita-berita yang dapat dipercaya dinilai sulit diberikan oleh media masa saat ini. Dari keadaan tersebut munculah sebuah fenomena jurnalisme warga / citizen journalism, Fenomena tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat informasi dengan cepat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum ada bentuk perlindungan hukum untuk menindak lanjuti serta mengakomodir warga yang melakukan aktivitas jurnalisme warga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan jurnalisme warga dan menganalisis perlindungan hukum terhadap aktivitas jurnalisme warga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Jenis bahan hukum peneliitan ini terdiri dari pendekatan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan Teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan wartawan dan jurnalis warga berbeda. Meskipun keduanya melakukan aktivitas jurnalistik yaitu; mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi. Jurnalisme warga tidak dibekali pedoman / kode etik profesi yang diakui sah. Hal itu dikarenakan jurnalisme warga bukan bagian dalam profesi dan dilakukan warga tanpa keahlian khusus dan terverifikasi oleh lembaga khusus. Berbeda dengan wartawan profesional yang memiliki kode etik dan diakui keabsahannya oleh dewan pers yaitu kode etik jurnalistik (KEJ) hal tersebut karena yang dilakukan wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalistik merupakan bagian dari profesi. Aktivitas wartawan profesional juga dilakukan dengan keahlian khusus yang terverifikasi oleh lembaga Pendidikan khusus dengan kurikulum khusus dan dapat dipertanggung jawabkan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan KIHSP (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) belum cukup untuk mengakomodasi perlindungan jurnalisme warga yang komprehensif. Kata Kunci : citizen journalism, perlindungan hukum, warga negara AbstractLEGAL PROTECTION ON CITIZEN JOURNALISM The citizen’s need for up-to-date information is growing rapidly. Communication media also develops to meet the needs of the community. But on the other hand the mainstream media is not able to meet these needs as information presenters. The application of the principles regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press to produce reliable news is considered difficult by the current media. From this situation a phenomenon of citizen journalism emerged, this phenomenon made it easy for the public to get information quickly. This research is motivated by the absence of legal protection to follow up and accommodate the citizens who carry out citizen journalism activities. The purpose of this study was to determine the position of citizen journalism and analyze the legal protection of citizen journalism activities. This thesis uses a type of juridical-normative legal research. The approach used is the conceptual approach and the statue approach. This type of legal research material consists of primary, secondary and non-legal legal approaches. The technique of collecting legal materials with the technique of library study. The analysis technique uses prescriptive techniques. The results showed the position of journalists and citizen journalists were different. Although both of them carried out journalistic activities namely; search, process and disseminate information. Citizen journalism is not provided with professionally recognized guidelines / codes of ethics. That is because citizen journalism is not part of the profession and is done by residents without special expertise and verified by specialized institutions. In contrast to professional journalists who have a code of ethics and their validity is recognized by the press council, namely the journalistic code of ethics (KEJ), because what journalists do in carrying out journalistic activities is part of the profession. Done with special expertise that is verified by special education institutions with a special curriculum and can be accounted for. UU Press, Law. Human Rights and Law. KIHSP is not enough to accommodate comprehensive citizen journalism protection. Keywords : citizen journalism, legal protection, citizens
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) MIRANDA, VANIA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30180

Abstract

Abstrak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan/ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan/ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara. Adapun instansi pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan yang akan melakukan tindakan tegas kepada perkumpulan/ormas yang disinyalir memiliki ideologi yang melenceng dari Pancasila. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 serta apa akibat hukum bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Putusan Nomor 27 K/TUN/2019. Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah menganalis tinjauan yuridis terhadap pembubaran organisasi masyarkat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 adalah gugatan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat ditolak dengan pertimbangan pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas). Prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas. Akibat hukumnya, bagi Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun bagi Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat yaitu: dilaksanakannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017. Pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI telah sesuai secara prosedural sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas. Kata kunci: organisasi masyarakat, pertimbangan hakim, HTI.Abstract Government regulation of substitute Law number 2 year 2017 describes that the government not only have the obligation to build a society/ community organization but also facilitates society report if there is an indication of the report of an association/community organization that deviated from the ideology and laws of the country. The government agencies that are in the realm of politics, law, and security will take strict actions to the association/community organization that allegedly has an ideology that deviates from Pancasila. The main issue that will be discussed in this research is the consideration of the judges in the Decree No. 27 K/TUN/2019 as well as the legal consequences for Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) as an effect from verdict number 27 K/TUN/2019. The purpose of this research is to analyze the juridicial review of the dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). The research method that is used in this study is normative legal research with a statutory approach. Verdict No. 27 K/TUN/2019/ Applicants lawsuit/Advance claimant rejected with consideration of the applicant Casasi/First Plaintiff has committed a breach of Article 59 paragraph (4) Letter C the Government regulation of substitute Law No. 2 year 2017 on the amendment to law number 17 year 2013 about the community organization (called Government regulation of substitute Law of community organization) The procedures of the allotment is relatively short and simple, which is to seek consideration from the relevant agencies, namely the Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of INDONESIA, therefore procedurally the respondents act of the defendant/defendant was in accordance with article 61 Paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization. The legal consequence of the Claimant is rejecting the appeal of cassation from the applicant. Punishing the cassation applicant pays the cost of the case at the cassation level with an amount of RP 500.000,00 (five hundred thousand rupiah). The legal consequence for the respondent cased/first defendant is: the implementation of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-30. AH.01.08 year 2017 on revocation of Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU00282.60.10.2014 on the ratification of the establishment of Hizbut Tahrir Indonesia Association Law, dated 19 July 2017. Consideration of the relevant agencies in casu Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of RI has been procedurally compliant and in accordance with article 61 paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization. Keywords: community organization, judges consideration, HTI.
KETAATAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK DI WILAYAH KETINTANG KOTA SURABAYA (STUDI KASUS PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK PUBG) FEBRI SUHARTATA, DENY; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30181

Abstract

Abstrak Pada era global hari ini banyak hal yang memiliki pembaharuan di bidang teknologi, bisa dilihat dari semua segmen kehidupan hampir tidak bisa terlepas dari sentuhan internet dan teknologi. Dari semua keuntungan perkembangan teknologi hari ini ada juga beberapa hal yang bisa digolongkan sebagai bentuk ancaman digital yang akan berimplikasi dalam jangka panjang. Atas dasar penjelasan diatas fakta dilapangan masih banyak anak dibawah kelompok klasifikasi usia yang memainkan game PUBG bahkan sudah menjadi kebiasaan di waktu senggang anak-anak untuk mengisi kegiatan. Dalam kasus ini peneliti bermaksud melakukan tinjauan yuridis terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, dalam peraturan ini pemerintah mencoba membatasi pengguna permainan interaktif elektronik melalui penggolongan kelompok usia dan batasan-batasan permainan yang boleh diakses sesuai usia pengguna permainan interaktif elektronik. Berdasarkan latar belakang diatas, bagaimana ketaatan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik di Wilayah Ketintang Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum yang menjelaskan mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berada didalam kehidupan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris ketaatan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 11 tahun 2016 tentang permainan interaktif elektronik, dengan studi kasus permainan interaktif elektronik yang masih banyak dimainkan oleh anak dibawah umur serta masih mengandung unsur kekerasan yaitu PUBG mobile, wilayah penelitian ini berada di kota Surabaya.Informan penelitian ini adalah saudara Fransiscus Fabian Teguh 12 tahun dan Habel Fender 13 tahun keduanya adalah warga asli kota Surabaya yang aktif memainkan permainan interaktif elektronik jenis PUBG dengan usia yang masing-masing masih dibawah umur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada kedua informan, jawaban dari informan kemudian dirangkum dalam bentuk data yang seperti peneliti tuliskan di pembahasan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang permainan interaktif elektronik yang didalamnya mengatur tentang klasifikasi konten permainan dan klasifikasi usia pengguna masih tidak menunjukkan ketaatan, dibuktikan melaluli dua informan dalam penelitian ini yang masih dibawah umur dan aktif memainkan permainan interaktif elektronik jenis PUBG dimana didalam permainan ini jelas masih mengandung unsur kekerasan dan bahkan pembunuhan. Selain itu juga kemudahan akses untuk mendapatkan permainan PUBG sangat mendukung anak untuk memainkan permainan ini, hal terakhir adalah soal pengawasan lingkungan anak seperti otang tua yang kurang memperhatikan jenis konten permainan yang dimainkan oleh anak.Kata kunci : Permainan interaktif elektronik, anak dibawah umur, unsur kekerasan, ketaatan.AbstractIn todays global era many things that have renewal in the field of technology, can be seen from all segments of life that can hardly be separated from the touch of the internet and technology. Of all the benefits of todays technological developments there are also a number of things that can be classified as forms of digital threats that will have long-term implications, even triggering a potential generation retreat. Therefore parents, the environment, the government must really play an active role in early prevention efforts over the types of online games played by children. On the basis of the above explanation of the facts in the field there are still many children under the age classification group who play the PUBG game and have even become a habit in their free time to fill activities. In this case the researcher intends to carry out a juridical review of the Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 concerning Classification of Electronic Interactive Games, in this regulation the government tries to limit electronic interactive game users through the classification of age groups and restrictions on games that may be accessed according to age electronic interactive game users. Based on the background above, how obedience to the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 11 of 2016 concerning Classification of Electronic Interactive Games in the Ketintang Region of Surabaya. This research is an empirical legal research, legal research that explains the enforcement and implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that is in the life of the community.This study aims to empirically test the obediences of the minister of communication and information technology number 11 of 2016 concerning electronic interactive games, with case studies of electronic interactive games that are still widely played by underage children and still contain elements of violence, namely PUBG mobile, this research area is in the city of Surabaya.The informants of this study were Fransiscus Fabian Teguh 12 years and Abel Fender 13 years both of them are native citizens of the city of Surabaya who actively play electronic interactive games of PUBG types with ages that are still underage. Data collection is done by interview method directly to the two informants, answers from informants are then summarized in the form of data that researchers like to write in the discussion of this study.The results of this study indicate that the regulation of the minister of communication and informatics about electronic interactive games which regulates the classification of game content and the age classification of users is still ineffective, proven through two informants in this study who are still underage and actively playing electronic interactive games of the type of PUBG wherein the game clearly still contains elements of violence and even murder. Easy access to get PUBG games is very supportive for children to play this game, things the last is the matter of supervising the environment of children such as the elderly people who pay less attention to the type of content of the games played by children.Keyword : Electronic interactive game, underage children, contains elements of violence, obedien
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHDAP UJI MATERIL PASAL 4 AYAT (4) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 EDY PRATAMA, RENDRA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30186

Abstract

Abstrak Badan Pengawas Pemilu mencatat setidaknya terdapat 200 mantan pelaku korupsi yang mendaftar menjadi calon legislatif untuk pemilu 2019, sekitar 36 di antara mereka diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu, meski saat itu MA belum membatalkan PKPU 20/2020. Peraturan PKPU No 20 Tahun 2018 yang melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif ialah salah satu cara negara dalam bertindak luar biasa melawan koruptor agar tak lagi dapat mengelola negara melalui pintu lembaga perwakilan di DPR dan DPRD. Karena itu, dalam batas penalaran hukum yang progresif-responsif, sesungguhnya peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibatalkan Mahkamah Agung ini tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui latar belakang pengaturan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetahui kesesuaian proses pembentukan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah conseptual approach dan statute approach. Jenis bahan hukum penelitan ini terdiri dari pendekatan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu kemudian dianalisa secara kualitatif. Latar belakang munculnya norma sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU telah memenuhi legitimasi hukum (landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis). Kedudukan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ketika hanya melihat sifat lembaganya yang independen serta kewenangannya, pasal tersebut tidak melanggar suatu aturan apapun, sehingga patut diterima oleh hukum. Namun, mengingat hierarki peraturan perundang-undangan, pasal tersebut jelas tidak mematuhi aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 2 Tahun 2018 telah memuat norma yang tidak memiliki celah dari norma umumnya dalam Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diadopsi secara umum oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan secara khusus oleh Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tidak utuh. Secara formil, asas yang tidak cukup terpenuhi ialah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Prinsipnya peraturan tersebut hanya menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan berdasarkan fungsi yang diberikan oleh undang-undang. Kata kunci: pemilu, pertimbangan hakim, KPU Abstract The Election Supervisory Agency noted that there were at least 200 former corruptors who registered as candidates for the 2019 election, around 36 of them were passed by the Election Supervisory Body, although at that time the Supreme Court had not canceled PKPU 20/2020. PKPU Regulation No. 20 of 2018 which prohibits former corruptors from becoming legislative candidates is one of the ways in which the state acts extraordinarily against corruptors so that they can no longer manage the country through the door of representative institutions in the DPR and DPRD. Therefore, within the limits of progressive-responsive legal reasoning, the actual regulation of the Election Commission that was annulled by the Supreme Court does not conflict with the Constitutional Court Decision No 4 / PUU-VII / 2009 and the Constitutional Court Decision No 46 / PUU-XIII / and Article 240 of Law No. 7/2017 concerning Elections. The purpose of this study is to find out the background of the regulation of Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 of 2018 and its position in the hierarchy of laws and regulations, as well as to determine the suitability of the process of forming Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018 fulfilling the principle -asas formation of laws and regulations. This legal research is a type of normative research. The approach used in this research is the conceptual approach and statute approach. This type of legal research material consists of primary, secondary legal approaches. The technique of collecting legal materials in accordance with this research approach is to search for and collect legislation related to elections and then be analyzed qualitatively. The background to the emergence of norms as in Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 Year 2018, KPU has fulfilled legal legitimacy (philosophical, sociological and juridical basis). Position of Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018 when only seeing the nature of its independent institution and its authority, the article does not violate any regulation, so it should be accepted by law. However, given the hierarchy of legislation, the article clearly does not comply with the rules for the formation of legislation. Because Article 4 paragraph (3) PKPU Number 2 of 2018 contains a norm which does not have a gap from the general norm in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The principles of the formation of laws and regulations adopted in general by PKPU Number 20 of 2018, and specifically by Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018, are incomplete. In formal terms, the principle which is not sufficiently fulfilled is the suitability between types, hierarchy, and material content of Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 Year 2018. The principle of this regulation is only to carry out a government affair based on the functions given by the law. Keywords: general election, judges consideration, general election commissions
PERBANDINGAN STATUS ANAK LUAR KAWIN DIKAITKAN DENGAN HAK WARIS PADA KUHPERDATA, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT UROMAH, ANISA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30188

Abstract

Manusia akan terus memiliki keturunan dengan melakukan hubungan biologis sebagai cara agar dapat meneruskan eksistensinya. Cara mendapatkan keturunan atau anak itu diatur oleh beberapa sumber hukum. Proses atau lahirnya anak ke dunia dikategorikan berdasarkan hubungan antara orang tuanya yang kemudian memiliki istilah berbeda pada masing-masing sumber hukum. Dalam penelitian ini secara khusus membahas mengenai anak luar kawin. Anak luar kawin secara sederhana dapat diartikan sebagai seorang anak yang lahir dari rahim seorang perempuan atau ibu yang tidak dalam ikatan pernikahan dengan siapapun. Ditinjau dari sumber hukum KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam yang akan disingkat dengan KHI dan juga hukum adat. Definisi dan konsep anak luar kawin dalam masing-masing sumber hukum di atas berbeda, semisal dari penamaan. Anak luar kawin dalam hukum adat disebut sebagai anak kowar, anak astral, sementara pada KHI disebut anak haram, anak jaddah, kemudian dalam KUHPerdata disebut sebagi anak tidak sah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui status anak luar kawin pada hukum perdata, hukum adat dan Hukum Islam dan untuk mengetahui hak waris bagi anak luar kawin pada hukum perdata, hukum adat dan Hukum Islam. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan peneliti dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas terkait permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum penelitan ini terdiri dari pendekatan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan preskriptif. Status anak luar kawin menurut KUHPerdata anak yang lahir dari perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan dan sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Sedangkan, menurut KHI anak luar kawin disebut anak jaddah yang akan mendapatkan ikatan dengan ayah biologisnya dengan syarat mendapatkan pengakuan. Sedangkan pada hukum adat anak luar kawin disebut anak kowar, anak astral, anak luar kawin bisa mendapatkan hubungan keluarga dengan ayahnya melalui pengakuan. Hak waris anak luar kawin menurut KUHPerdata mengatur bahwa anak luar kawin mendapat hak waris dengan pihak ayahnya harus melalui jalur putusan pengadilan, dalam KHI hak waris anak luar kawin tidak memiliki hak waris dengan ayahnya melainkan jika ayah biologisnya ingin memberi hak waris melalui cara hibah. Sedangkan dalam hukum adat anak luar kawin mendapatkan hak warisnya asalkan adanya pengakuan dari ayah biologisnya. Kata kunci: anak luar kawin, KUHPerdata, kompilasi Hukum Islam, hukum adat, hak waris Humans being will continue to reproduce in order to continue their existence. How to get offspring or children is governed by several legal sources. The process or birth of a child to the world is categorized based on the relationship between parents who then have different terms in each legal source. In the study specifically discussing Children Out of Marriage. Unlawful children can be interpreted simply as a child born to womb as a woman or a mother who is not married to anyone. Judging from the legal sources of the civil code, compilation of islamic law and customary law, Definitions and concepts of unlawful Children in each of the above legal sources is different, for example from naming. Unlawful children in customary law are referred to as kowar children, astral children, while KHI is called illegitimate children, jaddah children, then in KUHPerdata it is called an illegitimate child. The purpose of this studies are to understand about the concept diversity on the Unlawful Children and Legal Inheritance that is stated in Indonesian ius constitutum, there are civil code, compilation of islamic law and customary law. The researcher uses legal studies as the method of this paper to find out the relatable law cases. This studies also use statute and conceptual approach by using the primary and secondary as the objectives. The researcher uses legal materials collection techniques by using the library research, and prescriptive to analyse this paper. Status of unlawful children according to the civil code is a children are born from women who are not bound to any kind of marriage therefor that children has relations with their mother’s only, whereas according to KHI unlawful children are called jaddah children who will get ties with their biological fathers on the condition that they get recognition, while customary law unlawful children are called kowar, astral. The unlawful children can only get family relations with their father’s through confession. The inheritance rights of unlawful children according to civil code put in order that unlawful children could get their relations with their father’s through litigation. In KHI unlawful children couldn’t have their rights to obtain inheritance except pass thorugh grant. Besides in customary law, unlawful children could have their rights due to inheritance against ther father’s as long as their father make a statetment to confess Keywords: unlawful children, code of civil law, compilation of islamic law, customary law, inheritance rights.
Implementasi Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya ABID BUDIMAN, ZAKI; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.30192

Abstract

Abstrak Penyandang Disabilitas diberi Regulasi khusus terkait SIM D untuk berkendara dan berlalu lintas. namun dalam praktiknya masih ditemui hambatan dan kendala dalam proses perolehan SIM D, sehingga sebagian dari mereka masih belum memiliki SIM D sebagai lisensi untuk berkendara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Implementasi Perolehan SIM D bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya, dan 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam proses Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yuridis empiris karena meneliti perilaku Penyandang Disabilitas dalam memeperoleh SIM D dan hambatan dalam prosesnya. Lokasi penelitian berada di Satpas Colombo Surabaya. Pengumpulan Data menggunakan Teknik wawancara dengan informan terkait dengan penelitian yang diteliti. Selanjutnya hasil data di analisis secara kualitatif untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pembuatan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya relatif sama dengan proses pembuatan SIM umum. 2) hambatan yang ditemui dalam perolehan SIM D di wilayah Surabaya adalah: a) minimnya pengetahuan mengenai tata tertib berlalu lintas dari pihak Disabilitas, dan b) kendaraan dari pihak Disabilitas dianggap belum memenuhi spesifikasi yang ditentukan pihak satpas Colombo. Kata kunci: implementasi, disabilitas, Perolehan SIM D
PELAKSANAAN HAK ANAK TERLANTAR PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA ADHI WICAKSONO, SETYO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30193

Abstract

Abstrak Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak terlantar biasanya dapat dijumpai di traffic light persimpangan jalan maupun di dalam terminal. Mereka rela melakukan hal apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah sepatutnya anak terlantar dilindungi oleh negara. Salah satu cara menanggulanginya dengan memberikan pendidikan kepada anak terlantar. Dalam hal ini, pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan dan hambatan yang dialami oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya dalam mewujudkan pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Kota Surabaya berupa pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yang diberikan yaitu pemberian bimbingan kognitif dan untuk jenjang sekolah dasar disekolahkan di SDN Kedung Baruk 1 No. 275. Pendidikan informal diwujudkan melalui bimbingan spiritual dan bimbingan kedisiplinan. Pendidikan non formal melalui bimbingan minat dan bakat. Hambatan yang dialami oleh UPTD Kampung Anak Negeri berasal dari faktor internal yaitu dari anak – anak sendiri yaitu, hilangnya perlengkapan dan atribut sekolah, identitas anak yang belum lengkap, kesadaran diri dari anak yang rendah, serta karakter anak terlantar yang masih melekat. Kata kunci : Pelaksanaan, Hak Anak, Anak Terlantar, Pendidikan, UPTD Kampung Anak Negeri. Abstract Neglected children have a definition of children whose needs are not met naturally, both physically, mentally, spiritually, and socially. An abandoned child can usually be found on a traffic light crossing or inside a bus station. They are willing to do anything to meet need of his life. Neglected children should be protected by the stateOne way to overcome this by providing education to neglected children. In this case, the government is obliged to provide education for children. The purpose of this research are to determine the form of the implementation and to find out the obstacles experienced by the UPTD Kampung Anak Negeri of Surabaya City Surabaya in realizing the implementation of neglected childrens rights in education. This research used sociological juridical type. The data collection techniques used interviews with informants in UPTD Kampung Anak Negeri. The data analysis used in this research is descriptive. The results indicate that the form of implementation of rights for neglected children, especially in the field of education in the UPTD Kampung Anak Negeri of Surabaya City are formal education, informal education and non-formal education. Formal education provided is giving cognitive guidance and for elementary school they are schooled in SDN Kedung Baruk 1 No. 275. Informal education is realized through spiritual guidance and disciplinary guidance. Non-formal education through the guidance of interests and talents. The obstacles experienced by UPTD Kampung Anak Negeri come from internal factors. That is from the children themselves. The obstacles experienced are the loss of equipment and school attributes, incomplete childs identity, lack of self awareness of children, and the character of abandoned children who are still attached. Keywords : Implementation, Child’s Right, Neglected Children, Education, UPTD Kampung Anak Negeri.

Page 41 of 161 | Total Record : 1602

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue