cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 41   42   43   44   45 
TINJAUAN YURIDIS PEKERJA PEREMPUAN HAMIL YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA OLEH PERUSAHAAN (Studi Tentang Rumini di PT Wangta Agung) damayanti, reynisa ikko; rusdiana, emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30741

Abstract

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja secara sepihak apabila pekerja tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja dan tidak dapat ditoleransi lagi oleh pengusaha. Salah satu bentuk pelanggaran berat yaitu melakukan pelanggaran norma kesusilaan. PT Wangta Agung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Rumini dengan dasar hamil tanpa melalui perkawinan. Rumini hamil kemudian tidak dapat menunjukan akta perkawinan dianggap hamil tanpa melalui perkawinan yang merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui keabsahan pemutusan hubungan kerja dan upaya hukum yang dapat ditempuh Rumini sebagai pekerja perempuan hamil tanpa melalui perkawinan yang diputus hubungan kerjanya oleh PT Wangta Agung. Jenis penelitian  yang digunakan yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder dan tersier.  Bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dengan cara mereduksi bahan hukum yang kemudian dianalisis dengan cara memberikan argumen atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Bahan hukum yang telah dianalisis, maka akan ditarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa hamil tanpa melalui perkawinan merupakan perbuatan immoral. Rumini hamil dan tidak dapat menunjukan akta perkawinan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. PT Wangta Agung berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran norma kesusilaan karena dapat merugikan perusahaan secara immateriil yang salah satunya merusak nama baik perusahaan. Pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja yang diputus hubungan kerjanya. Prosedur penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja Perempuan, Hamil tanpa melalui Perkawinan, Norma KesusilaanThe employer can unilaterally terminate the employee if the worker is proven to have committed a serious violation. Serious violations are violations committed by workers and can no longer be tolerated by employers. One form of serious violations is violating the norms of decency. PT Wangta Agung terminated Rumini on the basis of pregnancy without marriage. Rumini pregnant then can not show a marriage certificate deemed to be pregnant without going through marriage which is a violation of moral norms as regulated in Company Regulations. The purpose of this study is to determine the validity of termination of employment and legal remedies that can be pursued by Rumini as a pregnant female worker without going through marriage His employment relationship was terminated by PT Wangta Agung. The type of research used is normative with the legislation approach and concept approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary. Legal material that has been collected is processed by reducing the legal material which is then analyzed by giving an argument on the results of research that has been done. The legal material that has been analyzed will conclude. The results of the study show that pregnancy without marriage is immoral. Rumini was pregnant and could not show a marriage certificate categorized as a violation of the norms of decency. PT Wangta Agung has the right to terminate employment against workers who violate the norms of decency because it can harm the company immaterially, one of which is damaging the good name of the company. Workers who violate the norms of decency can file legal remedies to obtain their rights as workers who are terminated from work. The procedure for settling disputes over termination of employment is regulated in the Industrial Relations Dispute Settlement Act. Keywords: Termination of Employment, Female Workers, Pregnancy without going through Marriage, Decency Norms
PENGAWASAN PENERBANGAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT Pratiwi, Ratnasari Dwi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30750

Abstract

PENGAWASAN PENERBANGAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL  11 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT Kegiatan budaya masyarakat tahunan di Kabupaten Ponorogo, salah satunya adalah menerbangkan balon udara pada saat lebaran. Kegiatan menerbangkan balon udara ini masih dilaksanakan karena dianggap sebagai budaya atau tradisi turun-temurun. Menerbangkan balon udara ini tidak memiliki izin ataupun pelaporan, padahal sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Salah satu dampak balon udara tersebut adalah membahayakan lalu lintas penerbangan udara. Dalam hal mengenai pengawasan terdapat pada pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat, yaitu pengawasan atas penggunaan dan/ atau pengoperasian balon udara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kepolisian, Pemerintah Daerah setempat, dan Kantor Otoritas Bandar Udara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo.Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengendalian, Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; dan Kepala Sub Bagian Hukum Kepolisian Resort Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan penerbangan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yaitu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya balon udara sebagai tindakan pencegahan (preventif). Sosialisasi tersebut melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, siaran melalui radio, dan pemasangan banner diseluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan pengawasan dari Kepolisian Resort Ponorogo yaitu operasi atau razia balon udara di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo menjelang dan sampai hari lebaran. Penerbangan balon udara pada kegiatan budaya oleh masyarakat Ponorogo tidak memiliki izin atau pelaporan, sehingga dari pihak kepolisian tidak dapat mengetahui waktu balon udara akan diterbangkan. Hal ini menjadi diluar kontrol dari pihak kepolisian saat melakukan operasi balon udara, inilah yang menjadi kendala dalam pengawasan tersebut. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa menerbangkan balon udara ini adalah tradisi turun-temurun sehingga masih terus dilakukan.Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum berwenang menindak pelaku atau memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan pembinaan (represif). Selama ini pelaku yang menerbangkan balon udara adalah anak-anak sehingga tidak diberikan sanksi hukuman, mereka hanya diberikan pembinaan dan membuat pernyataan agar tidak mengulangi kembali didampingi orangtua dan perangkat desa. Terkait hal ini Pemerintah Daerah lebih tepatnya mengatur larangan menerbangkan balon udara yang membahayakan, dan seharusnya sosialisasi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah guna berkurangnya generasi menerbangkan balon udara. Kata Kunci : balon udara, budaya, penerbangan, pengawasan.SUPERVISION OF AIR BALLOON FLIGHTS ON COMMUNITY CULTURE ACTIVITIES BASED ON ARTICLE 11 REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION NUMBER 40 OF 2018 CONCERNING THE USE OF AIR BALLOONS IN COMMUNITY CULTURE ACTIVITIESFlying an air balloon on Eid is annual community cultural activities in Ponorogo. Air balloon flying is still carried out because it’s considered a hereditary culture. There is no permit in flying those balloons whereas there is Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018 concerning the use of balloons in community cultural activities. One of the effects of the blimp is to endanger air flight traffic. Concering supervision is in article 11 of the Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018 concerning the use or air balloons in community cultural activities, namely supervision of the use or operation of the balloons carried out by the Directorate General of Civil Aviation, the Police, the local Regional Government, and the Airport Authority Office. This research is an empirical legal research located in Ponorogo. The data used are primary and secondary data. Data collection is done through interviews and documentation. The informant of the research is head of the field of control, operational traffic and road transportation Ponorogo Transportation Agency; head of the guidance and safety section of the Ponorogo Transportation Agency; and the head of the legal department at the Ponorogo Resort Police. The results of this study indicate the supervision of air balloon flight in the cultural activities of the community by the Ponorogo Transportation Service is by giving socialization to the public about the dangers of air balloons as a preventive measure. Socialization through social media like facebook, instagram, twitter, broadcast via radio, dan installation of banners in Ponorogo. Supervision from the Ponorogo Resort Police is an air balloon operation in Ponorogo before and until Eid. Air balloon flights by the Ponorogo community don’t have a permit, so the police cann’t know when the air balloon will be flown. This’s beyond the control of the police when conducting air balloon operations, this’s an obstacle in the supervision. Other than the community thinks that flying this blimp is a hereditary culture so it still continues. Police as law enforcement officers have the authority to crack down on perpetrators or provide sanctions according to regulations and guidance (repressive). The perpetrators are children so that they’re not sanctioned by punishment, only given guidance and make a statement so as not to repeat accompanied by parents and village officials. Related to this the Regional Government more precisely regulates the prohibition of flying balloons that are dangerous, and socialization should also be carried out in schools to reduce the generation of flying balloons. Keyword: air balloon, culture, aviation, surveillance.
Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pendiri Dan Pemegang Saham Unit Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas Manap, Bimo
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30771

Abstract

Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaan BUM Desa menjelaskan bahwa BUM Desa dapat mendirikan unit-unit usaha yang berbentuk badan hukum. Namun Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek pendiri ialah perseorangan dan badan hukum sedangkan faktanya BUM Desa dalam peraturan perundang-undangan terkait tidak ada norma yang menyebutkan bahwa BUM Desa merupakan suatu badan hukum. Sehingga oleh karena itu menimbulkan kekaburan norma pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan hukum BUM Desa sebagai subjek dalam persyaratan sebagai pendiri dan pemegang saham atas unit usahanya yang berbentuk Perseroan Terbatas ? (2) akibat hukum dari unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan apabila BUM Desa yang terlibat sebagai subjek pendiri dan pemegang saham membubarkan diri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan statue approach dan conceptual approach. Dalam menyelesaikan isu hukum peneliti menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa BUM Desa merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum karena didirikan dengan konsep badan hukum. BUM Desa merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh Pemerintahan Desa sehingga memiliki kedudukan hukum menjadi subjek hukum dalam pendirian dan pemegang saham unit usaha berbadan hukum karena Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 secara tidak langsung juga menganggap BUM Desa mampu untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Akibat hukum dari unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas apabila BUM Desa membubarkan diri ialah terjadinya perubahan pemegang saham karena dengan pembubaran BUM Desa maka peneliti berpendapat bahwa BUM Desa juga mengundurkan diri sebagai pemegang saham.  Kata Kunci: BUM Desa, Badan Hukum, Perseroan Terbatas, DesaAbstract Article 7 Paragraph (1) and Article 8 of Permendesa PDTT No. 4 of 2015 on the Management and Distribution of the BUM Desa explained that BUM Desa was able to establish business units in the form of legal bodies. However Article 7 Paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company states that the sole subject matter of the constituents are individuals and legal entities whereas in fact BUM Desa in the relevant legislation does not have a norm that states that BUM Desa is a legal entity. It therefore raises the ambiguity of the norm in Article 7 Paragraph (1) of the PDTT Proposal No. 4th of 2015. This study aims to analyze (1) the legal status of BUM Desa as a subject in the requirements as a founder and shareholder of its business unit in the form of a Limited Liability Company? (2) the legal consequences of a business unit in the form of a Limited Liability Company established if the BUM Desa involved as the founder and shareholder subject to dissolve. This research uses normative legal research methods. This study uses a statue approach and conceptual approach. In solving legal issues, researchers use the method of legal interpretation. The results of the study stated that BUM Desa is a legal entity because it was established with the concept of a legal entity. BUM Desa is a legal entity that was established by the Village Government so that it has a legal position to become a legal subject in the establishment and shareholders of a legal entity business unit because PDTT Permendesa No. 4 of 2015 also indirectly considers BUM Desa to be able to carry out these legal actions. The legal consequence of the business unit if BUM Desa dissolves itself is a change in shareholders because by the dissolution of BUM Desa, the researchers are of the opinion that BUM Desa is also resigned as shareholder.   Keywords: BUM Desa, Legal Entity, Limited Liability Company, Village 
Kesadaran Hukum Wisatawan Dalam Membuang Sampah Plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya Rezzy Rahanyaan, Ribka Hilda; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30824

Abstract

ABSTRAKKESADARAN HUKUM WISATAWAN DALAM MEMBUANG SAMPAH PLASTIK DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN KOTA SURABAYASetiap orang di wajibkan untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Faktanya, masih banyak orang yang tidak bisa menjaga lingkungannya salah satunya adalah membuang sampah secara sembarangan. Sampah yang dibuang secara sembarangan adalah plastik. Larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya plastik telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya ini dikeluarkan dengan tujuan agar setiap orang yang salah satunya adalah wisatawan dapat membuang sampah khususnya plastik pada tempat yang sudah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, serta mengkaji upaya preventif yang dilakukan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya dalam hal meningkatkan kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.  Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum wisatawan dalam membuang sampah plastik di Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya yaitu tingkat pendidikan wisatawan, akses informasi, dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Wisata Religi Ampel Kota Surabaya hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang plakat yang berisi larangan membuang sampah dan menghimbau melalui pengeras suara  (speaker). Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Sampah Plastik, Taman Hiburan Pantai Kenjeran Kota Surabaya  ABSTRACTTOURIST’S LEGAL AWARENESS REMOVING PLASTIC IN KENJERAN BEACH AMUSEMENT PARK SURABAYAEveryone is obliged to maintain their surroundings. In fact, there are still many people who can't keep their environment one of them is throwing garbage in vain. Indiscriminately discarded garbage is plastic. Prohibition to dispose of garbage isn't in particular plastic has been regulated in the Regulation of the City of Surabaya No. 5 in 2014th about Waste Management and Hygiene. Surabaya City issued with the aim, that everyone who is one of them is tourists can dispose of garbage especially plastic in the place that has been provided. The Research aims to analyze tourists legal awareness in dumping plastic waste at Kenjeran Beach Amusement park and describe factors that affect tourists legal awareness of throwing plastic waste in amusement parks Kenjeran Beach, along find out and reviewing the efforts done by the UPTD (Technical Implementing Service Unit (of the government)). Beach Amusement park Kenjeran and tourism religious Ampel Surabaya City in terms of raising the legal awareness of tourists in throwing plastic waste at the Beach amusement park Kenjeran. This research includes a juridical sociology research. The data sources are obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods. The results showed a tourist's legal awareness in throwing plastic waste in the beach amusement park Kenjeran Surabaya City is very low. Factors that affect the awareness of the law of tourists in throwing plastic waste in the amusement park Kenjeran Beach of Surabaya is the level of tourist education, access to information and environmental factors.The preventive effort is to install a plaque containing the prohibition of removing garbage and to encourage it through a loudspeaker (speaker). Keywords: Legal Awareness, Plastic Waste, Kenjeran Beach Amusement Park Surabaya
PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP PELAKU USAHA JASABOGA TERKAIT KEWAJIBAN MEMENUHI HIGIENE SANITASI DALAM PENGELOLAAN MAKANAN DI KABUPATEN BLITAR Azizy, Ade Nashrul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30825

Abstract

Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi. Pengelolaan makanan yang dilakukan oleh jasaboga harus memenuhi higiene sanitasi dan dilakukan sesuai cara pengelolaan yang baik. Kewajiban pelaku usaha jasaboga memenuhi higiene sanitasi dalam pengelolaan makanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga ini dikeluarkan dengan tujuan agar pelaku usaha jasaboga dalam mengelola makanan tidak merugikan konsumen. Faktanya, masih terdapat pelaku usaha jasaboga di Kabupaten Blitar khususnya Kecamatan Srengat yang tidak memenuhi higiene sanitasi sehingga pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terhadap pelaku usaha jasaboga perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam mengawasi pelaku usaha jasaboga terkait higiene sanitasi dan hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha jasaboga terkait kewajiban memenuhi higiene sanitasi dalam pengelolaan makanan di Kabupaten Blitar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Bentuk pengawasan preventif yang berupa sosialisasi dan pengawasan represif berupa pemberian sanksi teguran lisan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya tenaga pengawas dalam melakukan pengawasan dan juga waktu yang lama dalam melakukan pengawasan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha jasaboga terhadap kewajibannya memenuhi higiene sanitasi dalam pengelolaan makanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.Kata kunci : Pengawasan, Pelaku Usaha Jasaboga, Higiene Sanitasi Abstract Sanitation hygiene is one of several way to avoid food contaminations from food ingredients, people, place and tools to be safe for consumption. Food service businesses therefore has to fit sanitation hygiene and carried out according to good management methods. As what has been mentioned in the Regulation of Minister of Health Number 1096/MENKES/PER/VI/2011 about Sanitation Hygienie for Food Service Business, it is a mandatory for food service business owner to apply sanitation hygiene in their food management. The Regulation of Minister of Health Number 1096/MENKES/PER/VI/2011 about Sanitation Hygiene for Food Service Business owner is aimed to protect the customer from consuming harmful food. In fact, there were found several food service business owner that did not apply the sanitation hygienie regulation in Blitar regency, especially in Srengat district. They did not apply the sanitation hygiene regulation so that the Health Departement by government should improve their supervision. This study is aimed to identify the way the government supervision the food service business in Blitar regency. It also identify several problems the Health Departement over food service business in Blitar regency. The present study is a yuridic sosiologic study. There were primary and secondary data source for the study. The data was collected by interviews and documentations which were analyzed using qualitative analysis method. The results of study showed that supervision for food service business related owner and their way to perform sanitation hygiene was carried out by the Health Departement of Blitar Regency. The supervision were preventive through socializations, repressive supervision through notices. The Health Departement, however, faced several problems: lack of the supervisory personnel and long duration to supervision and unwell informed business owner to manage their sanitation which depend on the Regulation of Minister of Health Number 1096/MENKES/PER/VI/2011  about Sanitation Hygienie for Food Service Business. Keywords: Supervision, Food Service Business, Sanitation Hygiene
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN DRAMA KOLOSAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN “SURABAYA MEMBARA” Salsabil, Razzaqy
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30826

Abstract

Abstrak Izin dalam setiap kegiatan sangat diperlukan agar apabila terjadi hal yang tidak di inginkan terdapat pihak yang siap bertanggung jawab dan dapat di proses menurut hukum. Drama kolosal “Surabaya Membara” telah berlangsung sejak tahun 2012. Dalam pelaksanaanya seharusnya mempunyai surat izin menyelenggarakan acara, namun penyelenggara acara hanya memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Peraturan mengenai izin menyelenggarakan acara yaitu ada di dalam KUHP Pasal 510. Penelitian ini mengkaji tentang tidak ada izin dalam menyelenggarakan acara namun pihak kepolisian tetap melakukan pengamanan dalam acara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui titik permasalahan izin drama kolosal “Surabaya Membara” serta untuk mengetahui penegakan hukum dari izin drama kolosal tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara dokumentasi, pengamatan dan wawancara. Teknik analisis secara metode kualitatif adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa drama kolosal “Surabaya Membara “ hanya memberikan surat pemberitahuan tapi mengapa pihak kepolisian melakukan pengamanan jalanya acara. Seharusnya kepolisian tidak melakukan pengamanan dan melakukan pembubaran secara paksa karena acara berlangsung diluar ketentuan yang menyebabkan kecelakaan serta jatuhnya korban jiwa. Undang-undang No.9 Tahun 1998 Pasal 9 Ayat (2) telah melarang kegiatan yang berada di obyek vital nasional disini lokasi diselenggarakanya drama kolosal di area Monumen Tugu Pahlawan dan telah menyalahi aturan yang ada. Pihak kepolisian dan penyelenggara acara dari hasil penelitian penulis keduanya tidak begitu paham dan tidak mengetahui perbedaan izin dengan pemberitahuan. Akibat hukum atas tidak adanya izin serta sebagai bentuk kepastian hukum akhirnya tidak ada pihak yang bertanggung jawab serta proses pemeriksaan dari drama kolosal “Surabaya Membara” terlah berhenti di proses penyelidikan.Kata kunci: Izin, Penegakan Hukum, Drama, Surabaya Membara. Abstract Permission in every event is very necessary so that if something unexpected happens there are parties who are ready to be responsible and can be processed according to the law. The colossal drama "Surabaya Membara" has been going on since 2012. In the implementation should has a permit to conduct the event, but the organizer of the event only gives a notification to the police. Regulations regarding permits to organize events are in the Indonesian Penal Code (KUHP) article 510. This study examines that there is no permit in organizing the event but the police still carry out security in the event. The purposes of this study are to find out the problem for the colossal drama permit of "Surabaya Membara" and to know the law enforcement of the colossal drama permit. The type of research used in this research is qualitative research with a sociological juridical approach. The types of law materials consist of primary and secondary law materials. The research data collection technique uses data collection by means of documentation, observation and interviews. The qualitative analysis method technique is descriptive analysis. The results showed that the colossal drama "Surabaya Membara" only gave a notification letter to the police but why did the police provide security for the event. The police should not give security and forced dissolution because the event took place outside the provisions that caused accidents and casualties. Law No.9 of 1998 Article 9 Paragraph (2) has prohibited activities in national vital objects where colossal drama was held in the area of ​​the Tugu Pahlawan Monument and has violated existing rules. The result of the research showed that police and the organizer of the event did not really understand and did not know the difference between permit and notification. The legal consequences of the lack of permits and as a form of legal certainty caused no party will be responsible,  and the inspection process of the colossal drama of "Surabaya membara" has stopped in the investigation step. Keywords: Permit, Law Enforcement, Drama, Surabaya Membara.
perlindungan hukum akuntan indonesia di era mea sejak berlakunya MRA On Accountancy Services aeni, nurul jazilah
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30835

Abstract

Sejak akhir tahun 2015, Indonesia telah memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana terjadi perdagangan bebas dalam lingkup kawasan negara-negara se-ASEAN. Akuntan merupakan salah satu profesi yang terdampak arus bebas tenaga kerja terampil di era MEA yang diatur melalui Mutual Recognition Arrangement On Accountancy Services. Berlakunya MRA on Accountancy Services yang memberi kebebasan tenaga akuntan asing bekerja di Indonesia membuat banyak perusahaan dan masyarakat lebih memilih kantor akuntan publik (KAP) yang berafiliasi dengan asing dibanding dengan KAP Lokal yang tidak berafiliasi dengan KAP asing. Adanya pengutamaan akuntan asing pada beberapa perusahaan dengan cara mensyaratkan KAP harus berafiliasi dengan KAP asing menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga akuntan Indonesia dalam bersaing dengan tenaga akuntan asing yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah tujuan negara dalam melindungi warga negaranya khususnya para pekerja akuntan untuk mengutamakan tenaga kerja Indonesia masih diberlakukan di Era MEA dengan berlakunya MRA on Accountancy Services. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap akuntan Indonesia di era MEA sejak berlakunya MRA on accountancy services serta upaya hukum yang dapat dilakukan akuntan Indonesia dalam hal tidak mendapat perlindungan hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa terjadi pengutamaan akuntan asing oleh perusahaan dengan adanya persyaratan audit harus KAP yang berafiliasi KAP asing. Perlindungan hukum terhadap akuntan Indonesia yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK. 01/2017 Tentang Akuntan Beregister serta MRA On Accountancy Services mewajibkan akuntan asing mengikuti aturan hukum negara tuan rumah. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal tidak mendapat perlindungan hukum yakni upaya penangguhan dari perjanjian.
Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Mengenai Kewajiaban Perusahaan Mempekerjakan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Malang Alqifari, Abidzar; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30838

Abstract

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Faktanya masih terdapat perusahaan yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas. Kabupaten Malang yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki cukup banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan pekerjaan. Dengan 1200 perusahaan yang berada di Kabupaten Malang yang diidentifikasi mulai dari perusahaan yang berskala kecil samai perusahaan yang berskala besar dengan banyaknya perusahaan di Kabupaten Malang apakah calon pekerja penyandang disabilitas terserap dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten malang Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang di hadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan mengenai  kewajiban perusahaan memperkerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang selain itu juga untuk mengetahui upaya pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pengawasan   terhadap kewajiban perusahaan memperkerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan perusahaan yang ada di Kabupaten Malang . Teknik analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian Ini dapat disimpulkan dua hal. Pertama, Pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengenai kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas di kabupaten Malang masih belum terlaksana dengan baik karena mengalami beberapa kendala baik itu kendala secara internal maupun kendala secara eksternal. Kedua,  Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki upaya untuk meningkatkan pengawasan mengenai kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas dengan melakukan sosialisasi ke setiap perusahaan mengenai kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dan menambah jumlah personel pengawas.   Kata Kunci: Penyandang disabilitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Perusahaan Kabupaten MalangArticle 53 paragraph (2) of Law Number 8 Year 2016 concerning people with disabilities requires companies to employ at least 1% (one percent) of people with disabilities from the number of employees or Article 53 paragraph (2) of Law Number 8 Year 2016 concerning people with disabilities requires companies to employ at least 1% (one percent) of people with disabilities from the number of employees or workers. the fact, there is still companies do not employ people with disabilities. Malang Regency in the East Java Province is one of the districts in Indonesia that has quite a number of people with disabilities who need jobs Malang Regency is one area that has quite a lot of jobs in East Java. With 1200 companies located in Malang Regency, identified from small-scale companies to large-scale companies with many companies in Malang, whether prospective workers with disabilities are well absorbed. The purpose of this research is to find out the constraints experienced by the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office in carrying out supervision on the obligations of companies employing people with disabilities in Malang District, besides to know the supervision efforts of the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office in increasing supervision of company obligations to employ people with disabilities in Malang Regency. Type of research is empirical research. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques by interview and documentation. The informants of this study are the East Java Province Manpower and Transmigration Office and companies in Malang Regency. The data analysis technique is descriptive analytical with a qualitative approach. The results of this research can be concluded two things. First, Oversight has been carried out by supervisors of the Office of Manpower and Transmigration of East Java Province regarding the obligations of companies in employing people with disabilities in Malang regency have not implemented properly because they experienced constraints both internal and external constraints. Second, the Department of Manpower and Transmigration of East Java Province has an effort to improve supervision regarding the obligations of companies employing people with disabilities by conducting socialization to each company regarding the obligation to employ people with disabilities and increasing the number of supervisory personnel. Keywords: People with disabilities, East Java Province Manpower and Transmigration Office, Malang Regency Company
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKAITAN DENGAN PUNGUTAN DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH DI KOTA SURABAYA Calista, Winna Dhara; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30887

Abstract

Salah satu tujuan negara Indonesia yaitu memajukan pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun masa depan generasi muda penerus bangsa. Sesuai dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional apabila pemerintah dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menimbulkan adanya berbagai macam bentuk pungutan seperti biaya bulanan, biaya remedial, dan sebagainya yang terjadi dalam lingkungan sekolah di kota Surabaya. Hal ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pungutan yang terjadi dalam lingkungan sekolah pada proses belajar mengajar di wilayah Surabaya termasuk dalam pungutan liar serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif. Pungutan pada saat proses belajar mengajar yang terjadi dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya dapat dikatakan sebagai pungutan liar dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pengawasan pungutan dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya tidak berjalan maksimal akibat sistem pengawasan dilaksanakan apabila diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang pengawasan pungutan dalam lingkungan sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kata Kunci: Sekolah, Pengawasan, Pungutan, Pelanggaran
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN JARAK PERUMAHAN DENGAN INDUSTRI TERKAIT PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35 TAHUN 2010 Farid, Emilia NurJaurotul; Widodo, Hananto; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30888

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri menyebutkan bahwa jarak minimal lokasi kegiatan industri terhadap permukiman maupun perumahan yaitu 2 kilometer. Namun yang terjadi di Menganti Gresik terdapat perumahan disekitar industri. Perumahan dan pemukiman pada umumnya tidak berdekatan dengan kawasan industri tetapi pada kenyataannya di kawasan industri Menganti banyak sekali perumahan dan pemukiman yang jaraknya sangat dekat yakni kurang dari 1 kilometer dengan kawasan industri bahkan industri tersebut dikelilingi oleh permukiman warga, selain itu lahan yang dijadikan kawasan industri pada awalnya adalah perkebunan. Terdapat 36 Perumahan yang berada disekitar Pabrik di Menganti, ini beberapa perumahan yang sangat berdekatan dengan pabrik yaitu Perumahan Swan Menganti Park dan Pelem Pertiwi. Kemudian disekitar Perumahan tersebut terdapat beberapa pabrik yaitu seperti PT. Wijaya Prima Baja Indonesia, PT. Jaya Logam Perkasa, PT. Surabaya Steel Investamma Indonesia dan PT. Heaven Chemical. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui implementasi izin Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 terhadap jarak kawasan perumahan di sekitar pabrik atau industri di Menganti Gresik dan untuk mengetahui sanksi dan upaya pemerintah mengatasi terjadinya pelaksanaan implementasi izin terhadap jarak kawasan perumahan di sekitar pabrik atau industri di Menganti Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dokumentasi, observasi serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Selanjutnya akan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang berkaitan, dan data akan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa permasalahan jarak antara perumahan dengan pabrik di Menganti Gresik merupakan masalah terkait perizinan dan tata ruang yang dimana seharusnya perumahan yang ideal yaitu minimal 2 kilometer dari pabrik. Menurut peneliti permasalahan jarak antara perumahan dengan pabrik di menganti gresik tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri dan adanya ketidaksesuaian terhadap tata ruang maupun perizinan terkait pabrik di sekitar perumahan maka sanksi yang dikenakan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 pada pasal 94 ayat 5 yaitu berupa pencabutan izin dan pembongkaran bangunan.   Kata Kunci : Tata Ruang, Perumahan, Industri

Page 43 of 161 | Total Record : 1602

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue