Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) (Studi kasus di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik) RAHAYU PUSPITASARI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.Pengawasan APBDes dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Namun Badan Permusyawaratan Desa belum bisa melaksanakan pengawasan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPD.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan BPD dalam pembentukan rancangan APBDes dilaksanakan dengan baik, yakni melalui rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa,dan Perangkat Desa. Pengawasan terhadap APBDes yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan, hal ini diketahui dari proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Laporan proses pelaksanaan kerja dari pihak pelaksana APBDes tahun 2017 pada minggu keempat bulan Januari tahun 2018 yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan tokoh masyarakat. Dalam mekanisme pelaporan APBDes yang dilaksanakan Kepala Desa kepada BPD melalui musyawarah BPD. Pengawasan terhadap APBDes ini sudah dilakukan oleh BPD, hal ini terbukti dari Pemerintah desa yang melibatkan BPD dalam setiap rapat musyawarah desa. Dalam hal pengawasan ,terdapat laporan penggunaan dana APBDes yaitu laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) guna mengetahui pemakaian dana dari APBDes tersebut.Oleh karena itu, peneliti dapat memberikan saran agar Badan Permusyawaratan Desa Mojogede hendaknya lebih dekat dengan masyarakat. Sebagai wakil dari masyarakat desa dapat lebih aktif dalam menampung aspirasi – aspirasi masyarakat dengan sering terjun ke masyarakat untuk menampung aspirasi – aspirasi masyarakat tidak hanya melalui forum – forum musyawarah saja, sehingga seluruh aspirasi masyarakat ataupun keluhan dari masyarakat dapat tersalurkan dan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi BPD dan pemerintah Desa dalam penyerapan APBDes.. Kata Kunci : Peran BPD,Pengawasan, Pengelolaan APBDes Abstract Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) is a village regulation that contains sources of revenue and allocation of village expenditure within a period of one year. APBDes consists of village income, village expenditure and financing. The draft APB Desa is discussed in the village development planning meeting. Head of Village together with BPD set APBDes every year with Village Rules. APBDes supervision is done by the community through BPD (Village Consultative Board) and government on it, every year will be supervised system. The Government, will conduct supervision in budgeting, budget evaluation and budget accountability. However, the Village Consultative Body has not been able to carry out supervision properly, it can be seen from the number of public complaints related to the supervision conducted by BPD. This research aims to know the role of Village Consultative Board (BPD) in the Supervision of Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDes ) in Mojogede Village, Balongpanggang Sub-district, Gresik Regency. The research method used is descriptive method with qualitative approach. Technical analysis of data in this study is data collection, data reduction, data presentation and conclusion or verification. The results stated that BPD supervision in the formation of APBDes draft was implemented well, namely through village meeting meeting which was attended by BPD, Village Head, and Village Device. Monitoring of APBDes conducted by BPD has been implemented, this is known from the monitoring process undertaken by BPD on the Report of the implementation process of work of the implementers of APBDes 2017 in the fourth week of January 2018 which was attended by the BPD, the Village Head and the Village Devices and figures community. In the mechanism of reporting APBDes conducted by the Village Head to BPD through deliberation BPD. Supervision of this APBDes has been done by BPD, this is evident from the village government involving BPD in every village meeting. In terms of supervision, there is a report on the use of funds APBDes the report Letter of Accountability (SPJ) to determine the use of funds from the APBDes tersebut.Oleh therefore, researchers can provide suggestions for Mojogede Village Consultative Agency should be closer to the community. As representatives of the village community can be more active in accommodating the aspirations of the community by often plunging into the community to accommodate the aspirations of the community not only through forums of deliberation alone, so that all the aspirations of the community or complaints from the community can be channeled and become material considerations and evaluation for the BPD and the village government in the absorption of APBDes. Keywords: Role of BPD, Supervision, Management of APBDes

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO NILA MAYA PUSPITA DEWI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sudah berjalan sejak tahun 2015 dan berwujud sebagai bantuan dana pendidikan kepada siswa-siswi SMA/SMK/MA Sederajat di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini Pemerintah Desa Sumberagung ikut andil dan terlibat secara langsung pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung mulai dari tahap pengajuan usulan penerima DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung, tahap pengajuan pencairan dana sampai penyaluran dana sesuai jenjang kelas dan profesi orang tua serta pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa terhadap penggunaan dana DAK Bidang Pendidikan yang didapat melalui transfer dana dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara umum Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini menggunakan teori menurut Sutrisno yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan komunikasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ini belum sepenuhnya efektif. Pada indikator pemahaman program yang didapat oleh sasaran penerima dan Pemerintah Desa sudah cukup jelas dan baik. Dari indikator tepat sasaran ini penerima DAK sudah sesuai dengan pedoman yaitu siswa-siswi SMA/SMK/MA Sederajat, walaupun terjadi kekeliruan data saat pendataan dan sudah dikendalikan dengan usulan revisi ulang. Sedangkan untuk indikator tepat waktu belum sepenuhnya tepat waktu karena terjadi keterlambatan penyaluran dana kepada penerima, terutama bagi kelas XII yang baru mendapatkan dana ketika sudah lulus sekolah. Selain itu indikator tercapainya tujuan program juga masih belum berjalan maksimal karena adanya penyalahgunaan dana dari penerima DAK kelas XII, masih banyaknya anak putus sekolah sebanyak 87 anak dan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK/MA Sederajat sebanyak 23,94%. Pada indikator perubahan nyata dari program ini hanya berpengaruh besar pada orang tua dengan keterbatasan ekonomi rendah karena kondisi pendidikan anak bergantung pada bantuan DAK Bidang Pendidikan. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, DAK Pendidikan. Abstract Special Allocation fund management (DAK) Education is the Governments policy has been running the Bojonegoro Regency since the year 2015 and intangibles to help fund education to students SMA/SMK/MA Equivalent in Bojonegoro. In this case the Government of the village of Sumberagung participate and engage in direct management of DAK Education in Sumberagung Village starting from the stage of the filing of the proposed recipients of DAK Education in the village of Sumberagung, the stage of submission of disbursement to channeling funds according level of class and profession of the parents as well as the accountability of the Government of the village of DAK funds against the use of Education acquired through the transfer of funds from a cash account RKUD village. The purpose of this study was to describe in general the effectiveness of the Special Allocation fund management (DAK) Education in Sumberagung Village Region Dander Subdistrict Bojonegoro. The focus of this research uses theories according to the understanding of the program, namely Sutrisno is right on target, on time, the achievement of business goals, and real change. This type of research is descriptive qualitative approach. The technique of data collection in this study i.e., observation, interviews, and communication. While the analysis techniques used for data reduction, namely the presentation of data and the withdrawal of the conclusion. The results of the research the effectiveness of the Special Allocation fund management (DAK) Education in Sumberagung Village Region Dander sub-district Bojonegoro is not yet fully effective. The indicator on the understanding of the program obtained by the target recipients and the Government the village had enough clear and good. From the indicators right on target this receiver DAK is in compliance with the guidelines, namely the students of SMA/SMK/MA-equivalents, although the failure data while logging and controlled with the proposed revisions. As for the indicators in a timely manner not fully on time due to the delay in the distribution of funds to the recipients, particularly for class XII which get new funds when its graduate school. In addition the indicators of achievement goals of the program are also still not running at maximum because of the misuse of funds from recipients of DAK class XII, still large number of children dropping out of school as much as 87 children and low Participation numbers are Rough (APK) at the level of SMA/SMK/MA Equal as much as 23.94%. On indicators of real change from the program just large influential in the elderly with low economic limitations due to the condition of education relies on the help of DAK education. Keywords: Effectiveness, Management, DAK Education.

MANAJEMEN STRATEGI DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI KAWASAN KENJERAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA INDAH AMBAR ARUM; MEIRINAWATI
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama diperkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh diperkotaan. Oleh karena itu, sejalan dengan hal tersebut, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat suatu program sebagai strategi percepatan penanganan permukiman kumuh secara nasional yang bernama Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) khususnya di Kawasan Kenjeran Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen strategi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dalam melaksanakan program KOTAKU di Kawasan Kenjeran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori proses manajemen strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian dengan teknik Purposive Sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya berusaha keras memaksimalkan kekuatan yang dimiliki berupa sturuktur organisasi, kerjasama dengan beberapa SKPD, pemerintah pusat, SDM yang berkompeten dan memperbesar peluang yang ada yaitu program KOTAKU di Kawasan Kenjeran dapat dijadikan sebagai kampung wisata yang dapat dicontoh oleh kampung-kampung lain yang melaksankan program KOTAKU. Selain itu juga didukung adanya kerjasama dengan pihak CSR atau perusahaan swasta dalam hal anggaran dan dilengkapi dengan pedoman umum Program KOTAKU sebagai acuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kekurangan yaitu jumlah pegawai yang kurang dan anggaran yang kurang. Sehingga peneliti memberikan saran yaitu supaya menambah jumlah pegawai dan anggaran yang dikhusukan untuk Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Kata Kunci : Manajemen Strategi, Permukiman Kumuh, Program KOTAKU Abstract The rapidity of population growth in a city is the effect of urbanization, so there is treat in causing of the expanding of slums area in the city. As the result of this problem, Ministry of Public Work and Public Housing creates a national program as strategy in handing the rapidity of slums area problem called as Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) especially in Kenjeran Area Surabaya city. This purpose of this research is to describe the management strategy that is conducted by Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya in the implementation of Program KOTAKU in Kenjeran area. The type of this research is descriptive research with qualitative approach. Whereas, the focus of the research is using the process management theory according to J. David Hunger and Thomas L. Wheelen which cover environment observation, strategy formulation, strategy implementation and evaluation and control using Purposive Sampling technique. The analysis data techniques in this research is using data analysis interactive model which consist of data collection, data reduction, data display, and conclusion use interview and documentation. The result of this study showed that Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya is trying hard to maximizing the power possessed as organization structure, the cooperation between several SKPD, central government and competent human resource will expand the opportunities of Program KOTAKU in Kenjeran Area by making Kenjeran as village tours which can be imitated by anther are that perform the same KOTAKU program. Furthermore, the collaboration support from SCR party or private company in budgeting using Program KOTAKU general guidelines as reference. However, there is still deficiency in the implementations which are the lack of employee and budge. As the result, the researcher suggestion is adding more employees and budgeting that especially for KOTAKU Program (Kota Tanpa Kumuh). Keywords: Management Strategy, Slums, Program KOTAKU

IMPLEMENTASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) CITRA TROPODO MAKMUR DI DESA TROPODO KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO HERWINDA FEBRIANI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

ABSTRAK Pembangunan bidang ekonomi pedesaan dapat diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan BUM Desa. Pemerintah desa dan masyarakat desa mempunyai kewenangan untuk mendirikan BUM Desa sesuai inisiatifnya, didukung dengan penyertaan modal dari pemerintah desa untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo semakin gencar untuk mensosialisasikan pembentukan BUM Desa mengingat jumlah BUM Desa masih mencapai 12%. Salah satu BUM Desa yang terletak di Kabupaten Sidoarjo adalah BUM Desa Citra Tropodo Makmur Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang telah berdiri sejak tahun 2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Citra Tropodo Makmur di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau berdasarkan teori implementasi Bottom Up menurut Elmore, Lipsky, Hjern & David O’Porter (1981) yaitu identifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah, kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan keinginan publik yang menjadi target, prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi BUM Desa Citra Tropodo Makmur Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Ketua BUM Desa, Sekretaris BUM Desa, Bendahara BUM Desa, pengelola unit usaha, pengawas, penasihat, dan tokoh masyarakat Desa Tropodo. Jenis kebijkan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh aktor implementasi yang berasal dari masyarakat Desa Tropodo secara sukarela sebab selama menjabat belum mendapatkan insentif dari kontribusi yang diberikan, artinya dalam mengelola BUM Desa masih secara sosial dan sukarela sedangkan pemerintah desa sebagai birokrat level bawah memberikan wewenang kepada pengelola BUM Desa untuk menjalankan kegiatannya. Kebijakan yang dibuat sesuai harapan serta keinginan publik yang menjadi target, pembentukan BUM Desa Citra Tropodo Makmur merupakan keinginan dari masyarakat Desa Tropodo. Selain itu dalam BUM Desa Citra Tropodo Makmur telah melaksanakan berbagai usaha BUM Desa untuk mencapai beberapa tujuan BUM Desa sesuai dengan harapan masyarakat Desa Tropodo yang menjadi target. Prakarsa masyarakat Desa Tropodo secara langsung dilakukan dalam pengelolaan BUM Desa Citra Tropodo Makmur yang dapat dilihat dari keterlibatan jaringan aktor yang terlibat didalam persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian didukung dengan apresiasi Pemerintah Desa Tropodo yang memberikan penyertaan modal bagi BUM Desa. Adapun saran yang diajukan adalah memberikan insentif pada pengelola atas kontribusinya, memperkuat tugas, tanggungjawab, serta komitmen dari para aktor yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa Citra Tropodo Makmur, serta lebih merangkul lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk lebih terlibat aktif dalam pengelolaan BUM Desa Citra Tropodo Makmur. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, BUM DesaABSTRACT Development field of rural economy can be realized by establishment and development of BUM Desa. Village government and village communities have the authority to establish BUM Desa according to their initiative, supported by equity participation from village government to be managed as part of BUM Desa business. In 2017 Sidoarjo District Government increasingly incentive to socialize the establishment of BUM Desa considering the number of Village BUM still reaches 12%. One of BUM Desa located in Sidoarjo is BUM Desa Citra Tropodo Makmur Tropodo in Tropodo Village Waru Subdistrict of Sidoarjo district which has been established since 2012. This research uses descriptive research type with qualitative approach. Focus in this research is Implementation of Village Owned Enterprise (BUM Desa) Citra Tropodo Makmur in Tropodo Village Waru Subdistrict of Sidoarjo district which is reviewed by Bottom Up implementation theory according to Elmore, Lipsky, Hjern & David OPorter (1981) that is identification of actor network involved, the type of public policy that encourages people to do their own policy implementation or still involve government officials at lower levels, policies made in accordance with expectations of targeted public wishes, community initiatives directly or through non-governmental organizations. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The result of the research shows that the implementation of BUM Desa Citra Tropodo Makmur Tropodo Village Waru Sub-district, Sidoarjo District has been carried out with the network of actors involved, namely the leader of BUM Desa, Secretary of BUM Desa, Treasurer of BUM Desa, managers of business units, supervisors, advisors and public figures of Tropodo Village who has done his job. The type of public policy that encourages people to do their own policy implementation is demonstrated by the business activities carried out by the implementing actors originating from the Tropodo Village community voluntarily because as long as they have not received incentives from the contribution given, it means that in managing the village BUM is still socially and voluntarily while the village government as a lower-level bureaucrat gives the managers of BUM Desa to manage their activities. The policy made according to the expectations and the targeted public desire, the establishment of BUM Desa Citra Tropodo Makmur is the desire of Tropodo Village community. In addition, BUM Desa Citra Tropodo Makmur has implemented various BUM Desa efforts to achieve several BUM Desa objectives in line with the expectations of the target Tropodo villagers. The Tropodo Village community initiative is directly undertaken in the management of BUM Desa Citra Tropodo Makmur which can be seen from the involvement of the network of actors involved in the preparation, implementation and supervision. Then supported by the appreciation of Tropodo Village Government that provides equity for BUM Desa. The suggestions are to provide incentives to the manager for his contribution, strengthen the duties, responsibilities, and commitment of the actors involved in the management of BUM Desa Citra Tropodo Makmur, and more embrace the economic institutions and other community institutions to be more actively involved in the management of BUM Desa Citra Tropodo Makmur. Keywords: Implementation, Policy, BUM Desa

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA NGEPUNG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK DISTANTI AYUNINGTIAS; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak PKH adalah conditional cash transfer (CCT) yang diberikan kepada kelurga miskin dengan tujuan khusus agar kelurga tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mendapat akses kesehatan dan pendidikan yang layak. Terjadi empat kali perubahan mekanisme PKH yaitu pada tahun 2007, 2013, 2016, dan 2017. PKH dilakukan di Desa Ngepung baru mulai tahun 2013. Pelaksanaan PKH di Desa Ngepung masih terdapat kendala yaitu sadar pendidikan masih rendah, letak Desa Ngepung berada ditengan hutan jauh berjarak ±17km dari Kecamatan, dan jaringan sinyal yang belum dapat diakses. Tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 147 dengan jumlah responden dalam penelitian ini adalah 107. Variabel dalam penelitian ini yaitu evaluasi PKH di Desa Ngepung, dengan enam indikator kriteria evaluasi menurut William N.Dunn yaitu efektifitas, efiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pembagian angket, wawancara dan observasi. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara pengolahan data, pengoorganisasian data dan penemuan hasil. Hasil penelitian ini diperoleh persentase rata-rata pada keseluruhan indikator sebesar 80,6% atau berada pada kategori sangat baik, artinya bahwa evaluasi PKH di Desa Ngepung telah menghasilkan pelaksanaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Hasil indikator ketepatan memperoleh persentase sebesar 87,22%, artinya bahwa hasil dari PKH di Desa Ngepung benar-benar berguna dan bernilai bagi KPM. Indikator kedua adalah indikator perataan dengan persentase sebesar 85,98% atau berada pada kategori sangat baik. Indikator perataan menunjukkan bahwa hasil manfaat PKH di Desa Ngepung didistribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda. Indikator yang ketiga yaitu indikator responsivitas dengan perolehan persentase sebesar 84,35%, artinya bahwa hasil dari PKH di Desa Ngepung dapat memuaskan kebutuhan atau nilai-nilai kelompok sasaran. Indikator keempat efektivitas yang memperoleh persentase sebesar 80,6,92%, menunjukkan bahwa hasil dari PKH di Desa Ngepung telah mencapai tujuan yang diharapkan. Indikator kelima yaitu indikator efisiensi dengan perolehan persentase sebesar 77,9% , artinya bahwa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil dari PKH di Desa Ngepung telah tercapai. Terakhir indikator keenam yaitu indikator kecukupan dengan perolehan persentase sebesar 68,22% atau berada pada kategori baik. Artinya bahwa hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah yang ada sudah baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngepung masih terdapat beberapa kendala, maka saran yang diberikan peneliti adalah 1) Perlu adanya penyampaian tentang apa saja kebutuhan gizi yang diperlukan oleh KPM. 2) Perlu adanya penyampaian dan kontrol dari pendamping untuk peningkatan kemampuan keluarga dari segi pendidikan. 3) Perlu adanya penyampaian dan kontrol dari pendamping untuk peningkatan kemampuan keluarga dari segi ekonomi. 4) Perlu adanya kesesuaian jadwal pencairan bantuan agar KPM dapat menggunakan uangnya sesuai dengan yang diharapkan program PKH. Kata Kunci: Evaluasi, Program Keluarga Harapan Abstract PKH is a conditional cash transfer (CCT) that is given to poor families with a special purpose so that the family can meet basic needs and get access to proper health and education. There were four changes of PKH mechanism in 2007, 2013, 2016 and 2017. PKH was conducted in Ngepung village only in 2013. The implementation of PKH in Ngepung village is still constrained to realize that education is still low, where Ngepung village is located in the forest far distant ± 17km from the District, and a network of signals not yet accessible. The purpose of this study was to evaluate the Family Hope Program (PKH) in Ngepung Village, Lengkong District, Nganjuk District. The research method used is quantitative approach with descriptive research type. The population in this research is 147 with the number of respondents in this research is 107. The variable in this research is PKH evaluation in Ngepung Village, with six indicators of evaluation criteria according to William N.Dunn that is effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. Technique of collecting data in this research is done by division of questionnaire, interview and observation. Quantitative data analysis techniques performed by data processing, pengawaliisasian data and the discovery of results. The results of this study obtained an average percentage on the overall indicator of 80.6% or are in very good category, meaning that the evaluation of PKH in Ngepung Village has resulted in the implementation in accordance with the expected. The results of the accuracy indicator obtained a percentage of 87.22%, meaning that the results of PKH in Ngepung Village really useful and valuable for the KPM. The second indicator is a leveling indicator with a percentage of 85.98% or is in very good category. The leveling indicator shows that the PKH benefit result in Ngepung Village is distributed equally to different groups. The third indicator is the indicator of responsiveness with the acquisition of percentage of 84.35%, meaning that the results of PKH in Ngepung Village can satisfy the needs or values of the target group. The fourth indicator of effectiveness that obtained percentage of 80,6,92%, indicating that result of PKH in Ngepung Village have reached the expected goal. The fifth indicator is an efficiency indicator with a percentage gain of 77.9%, meaning that the effort required to achieve the result of PKH in Ngepung Village has been achieved. Finally the sixth indicator is an indicator of adequacy with the percentage of acquisition of 68.22% or are in either category. This means that the desired result can solve the existing problem is good. So it can be concluded that the Family Hope Program (PKH) in Ngepung Village there are still some obstacles, the suggestion given by the researcher is 1) Need of delivery about what need of nutrition needed by KPM. 2) There needs to be a delivery and control of the assistants to improve the familys ability in terms of education. 3) The need for delivery and control of counselors to improve the familys ability in economic terms. 4) There is a need to match the aid disbursement schedule so that the KPM can use the money as expected by the PKH program. Keywords: Evaluation, Family Hope Program

IMPLEMENTASI PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN SUB SEKTOR PADI PADA GAPOKTAN MUKTI JAYA DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN FIKRI FANI AHMADI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak Program Intensifikasi Pertanian adalah suatu usaha guna meningkatkan produktifitas pertanian dengan cara memanfaatkan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dan juga menetapkan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Intensifikasi Pertanian Pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan yang ditinjau berdasarkan teori Implementasi Menurut Van Meter Van Horn adalah Mengidentifikasi ukuran dan tujuan kebijakant, sumberdaya, disposisi, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian implementasi program intensifikasi pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan kembangbahu Kabupaten Lamongan diimplementasikan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Desa Sidomukti, UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu, Ketua GAPOKTAN, dan anggota GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti. implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan intensifikasi pertanian, misalnya pembentukan kooprasi GAPOKTAN, penyuluhan pertanian, penggunaan teknologi pertanian, bantuan pupuk dan benih bersubsidi dan membangun kemitraan untuk penyaluran hasil panen.Dapat disimpulkan bahwa implementasi program intensifikasi pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti, belum dapat berjalan sesuai tujuan dan sasaran program hal ini dapat dilihat dari tidak ada peningkatan produktivitas panen padi dari tahun 2016 ke 2017, hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi, misalnya kurangnya bantuan pupuk dan benih bersusidi, kurangnya koordinasi antara pelaksana dan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi,dan minimnya teknologi pertanian. agar program intensifikasi pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti berjalan dengan baik dan mampu mencapai ukuran dan tujuan kebijakn pelaksana harus lebih meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan mencukupi kebutuhan benih dan pupuk bersubsidi dan pemenuhan teknologi pertanian. Kata Kunci : Implementasi, Program Intensifikasi Pertanian, GAPOKTAN Abstract Agricultural Intensification Program is an effort to increase agricultural productivity by utilizing the existing agricultural land as well as possible, which aims to improve agricultural output and also establish food security in Lamongan regency.This research uses descriptive research type with qualitative approach. The focus of this research is the Implementation of Agricultural Intensification Program at Gapoktan Mukti Jaya Sidomukti Village Kembangbahu Subdistrict of Lamongan Regency based on Implementation theory According to Van Horn Van Meter is to identify the size and purpose of policy, resources, disposition, characteristics of implementing agent, communication and social environment, economy and politics. Data collection techniques through observation, interview and documentation. The results of the implementation of agricultural intensification program of rice sub-sector at GAPOKTAN Mukti Jaya Sidomukti Village Kembangbahu Sub-district of Lamongan District is implemented with the network of actors involved namely Sidomukti Village Government, UPT Agriculture Department Kembangbahu Subdistrict, Chairman GAPOKTAN, and members of GAPOKTAN Mukti Jaya Sidomukti Village. the implementation of the policy is demonstrated by agricultural intensification activities, such as the establishment of GAPOKTAN coopration, agricultural extension, the use of agricultural technology, fertilizer and subsidized seeds and establishing partnerships for harvesting. It can be concluded that the implementation of agriculture intensification program of paddy sub-sector at GapokTAN Mukti Jaya Sidomukti Village, not yet able to walk according to program objectives and targets this can be seen from no increase productivity of rice harvest from 2016 to 2017, this is because there are still some obstacles faced, such as lack of fertilizers and seedlings, lack of coordination between implementers and target groups, lack of socialization, and lack of agricultural technology. so that intensification program of agriculture of paddy sub sector at GAPOKTAN Mukti Jaya Sidomukti Village run well and able to reach the measure and purpose of policy of implementer should improve coordination, socialization and fulfill requirement of subsidized seed and fertilizer and fulfillment of agricultural technology. Keywords: Implementation, Agricultural Intensification program, GAPOKTAN

INOVASI PELAYANAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT) DENGAN SISTEM POLLING PADA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH NAFISAH MARYAM ABDULLAH; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan Izin Pemakaian Tanah (IPT). IPT merupakan izin yang diberikan walikota atau pejabat negara kepada pihak-pihak yang memerlukan baik perorangan maupun badan, sepanjang tidak dipakai oleh Pemerintah Daerah. Para pemegang IPT mempunyai salah satu kewajiban rutin yang harus dilaksanakan yaitu pembayaran retribusi setiap-tahunnya. Namun berbagai kendala yang terjadi menyebabkan tingginya angka penunggakan pembayaran retribusi. Oleh karena itu, DPBT menciptakan sebuah inovasi yaitu pembayaran retribusi dengan sistem polling. Pembayaran retribusi dengan sistem polling adalah sistem jemput bola yang dilakukan oleh DPBT dengan menyediakan loket pembayaran paling bawah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan inovasi pelayanan pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) dengan sistem polling pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemerintah Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunankan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemerintah Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, snowball sampling, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Inovasi pelayanan pembayaran retribusi dengan sistem polling berdasarkan kategori inovasi menurut Bloch, yaitu : 1) Produk, DPBT telah melakukan sosialisasi terkait IPT untuk menunjang keberhasilan inovasi polling. 2) Proses, Inovasi ini menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan adanya perubahan dalam sistematika pelayanan. 3) Organisasi, Inovasi ini menyediakan staf khusus untuk memberikan pelayanan dan melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait. 4) Komunikasi, DPBT melakukan sosialiasi terkait dengan inovasi polling kepada pihak kelurahan sebelum Inovasi polling dilaksanakan. Maka saran peneliti adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang polling, dan menyediakan pegawai bank Jatim dalam proses pelayanan agar pelayanan yang diberikan dapat dilakukan hanya satu hari. Kata Kunci : Inovasi, Retribusi sistem pollingAbstractDinas Pengelolaan Bangunan dan Tanh (DPBT) is a unit of regional apparatus with duties and functions related to Izin Pemakaian Tanah (IPT). IPT is a permit granted by mayors or state officials to parties requiring both individuals and entities, to the extent not used by the Regional Government. IPT holders have one of the routine obligations that must be implemented, namely the payment of retribution every year. However, various obstacles that occur cause the high number of payments arrears levy. Therefore, DPBT creates an innovation that is the payment of retribution by polling system. Payment of levies by polling system is a ball pickup system conducted by DPBT by providing the lowest payment counter that aims to facilitate the public in paying a levy. The purpose of this research is to describe the innovation of payment service of Izin Pemakaian Tanah (IPT) with polling system at Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT). Type of research used in this study is descriptive research with qualitative approach. The location of research is the Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemerintah Kota Surabaya. Data collection techniques in this study consist of interviews, snowball sampling, documentation, and observation. Data analysis technique are done by data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.Research result shows that service innovation levy payment by polling based on innovation category on innovation according to Bloch, are: 1) Product, DPBT has conducted socialization related to IPT to support the success of polling innovation. 2) Process, Innovation provides adequate facilities and infrastructure and changes in systematic service. 3) Organization, Innovation provides special staff to provide services and cooperate with related agencies. 4) Communication, DPBT conducts socialization related to polling innovation to urban village before polling innovation implemented. So the researchers suggestion is to increase socialization to the public about the polling, and to provide employees of bank Jatim in service process so that service given can be done only one day. Keywords: Innovation, Levy polling system

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA MELALUI PAMSIMAS (PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT) DI DESA MENTARAS KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK Ahmad Sirojul Mahdi; FITROTUN NISWAH
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan pedesaan dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh. Penelitian ini mendeskripsikan Bagaimana strategi pembangunan desa melalui Pamsimas di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Mentaras, Direktur Bumdes Makmur Abadi, dan anggota BP-SPAMS dan juga tokoh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan strategi terpadu dan menyeluruh Adisasmita yang meliputi tujuan, sasaran, lingkup, koordinasi, arus komunikasi, tempat prakarsa, dan indikator prestasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pamsimas dalam BUMDes dibutuhkan di Desa Mentaras selain untuk memberikan air bersih kepada seluruh warga, juga menambah pendapatan desa. Strategi pembangunan desa melalui Pamsimas di Desa Mentaras sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan adanya perbaikan dan peningkatan dari pengelolaan terdahulu (Hipam). Perbaikan diawali dari tujuan yang sudah memenuhi tetapi dalam hal sasaran dan lingkup belum bisa tercapai. Sedangkan koordinasi dan arus komunikasi sudah berjalan dengan baik. Sementara tempat prakarsa sudah memadai bagi masyarakat dan sudah tercapainya indikator prestasi. Pengurus BUMDes Makmur Abadi diharapkan mampu mengembangkan pendistribusian air bersihnya agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Mentaras sehingga masyarakat tidak kesusahan lagi dalam mendapatkan air bersih. Kata Kunci: Strategi, Pembangunan, Pamsimas Abstract Development strategy are the steps to be taken by all the organizations thaty contains an indicative program for realizing the vision, mission and goals set. Rulal development is seen as an effort to accelerate rulal development through the provision of infrastructure and regional economic development efforts to accelerate the effective and sturdy. This research describes and analyzes the strategy of village development through pamsimas. The research method used is descriptive qualitative. The sources of this research consisted of Village Head Mentaras, Director of Bumdes Makmur Abadi, and members of BP-SPAMS and also community leaders. This study uses an integrated and comprehensive strategy approach covering objectives Adisasmita, targets, scope, coordination, communication flow, place of initiative, and performance indicators. Data collection techniques used in the form of interviews, observation, and documentation. While data analysis is done by data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed PAMSIMAS in BUMDes needed in Mentaras Village in addition to providing clean water to all residents, also increase the income of the village. The strategy of village development through PAMSIMAS in village Mentaras has gone well. Evidenced by the improvement and improvement of the previous management (Hipam). Improvement begins with a fulfilling goal but in terms of goals and scope has not been achieved. While coordination and communication flow has been going well. While the place of initiative is sufficient for the community and achievement indicators have been achieved. Board of BUMDes Makmur Abadi is expected to be able to develop the distribution of clean water so that it can be enjoyed by all community of Mentaras Village so that society no longer trouble in getting clean water Keywords: Strategy, Development, Pamsimas

Pengembangan Desa Wisata Edukasi Migas Teksas Wonocolo di Kabupaten Bojonegoro NAILYL AROFATUN NAJAKHA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak Desa Wonocolo merupakan salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata pada tahun 2016. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan Desa Wisata Edukasi Migas Teksas Wonocolo yang dilakukan oleh pengelola desa wisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan Desa Wisata Edukasi Migas Teksas Wonocolo. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata menurut Suwantoro dengan kajiannya meliputi Obyek dan Daya Tarik Wisata, Prasarana Wisata, Sarana Wisata, Tatalaksana/Infrastruktur, dan Masyarakat/Lingkungan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Pengembangan Desa Wisata Edukasi Migas Teksas Wonocolo dilihat dari aspek obyek dan daya tarik wisata, terdapat beberapa obyek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung mulai dari wisata alam, jalur adventure, museum Rumah Singgah dan kuliner. Pada aspek prasarana wisata, Kelompok Sadar Wisata bekerjasama dengan masyarakat menyediakan mushola, toilet, warung makan, tempat parkir dan sebagainya. Dari aspek sarana wisata, Kelompok Sadar Wisata telah menyediakan homestay/penginapan, gazebo dan alat transportasi untuk wisatawan. Dari aspek tatalaksana/infrastruktur, pemerintah desa telah mengukuhkan Kelompok Sadar Wisata, namun pemerintah desa masih belum menyusun peraturan desa (PerDes) tentang Desa Wisata. Selanjutnya dari aspek masyarakat/lingkungan, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pelatihan. Respon dari masyarakat terkait adanya desa wisata positif, akan tetapi masih terdapat hambatan terkait pola pikir (mindset) masyarakat yang membutuhkan proses agar mau beralih dari penambang minyak dan hanya mengandalkan kehidupan melalui penambangan minyak secara tradisional yang memiliki resiko tinggi untuk menjadi menyedia jasa wisata. Saran yang diberikan peneliti adalah pengelola Desa Wisata Edukasi Migas Teksas Wonocolo seperti pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Little Texas Petrolium perlu saling berkordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dalam membuat Peraturan Desa (PerDes) tentang pengelolaan desa wisata yang mencakup biaya jasa wisata secara terorganisir, penarikan tiket masuk wisatawan, dan penarikan membayar parkir yang legal. Kata Kunci: Desa, Wisata, Edukasi Abstract Wonocolo village is one of the villages in Bojonegoro regency which has been designated as Tourism Village in 2016. Therefore, it is necessary to develop a Migas Teksas Wonocolo Education Tourism Village conducted by the tourist village manager. This study aims to describe and analyze the development of Migas Textas Wonocolo Tourism Village. Research type used in this research is descriptive research with qualitative approach. While the focus of his research using the theory of planning, implementation, and development of tourism in tourist destinations according to Suwantoro with his study include Object and Tourism Attractions, Tourist Infrastructure, Tourist Facilities, The Regulation/Infrastructure, and Community/Environment with Purposive Sampling technique. Data analysis techniques in this study using data analysis consisting of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions through interviews, observation and documentation studies. The results indicate that efforts to Development of Migas Teksas Wonocolo Education Tourism viewed from the aspect of objects and tourist attraction, there are several attractions that become the attraction of tourists to visit ranging from nature tourism, adventure lines, museums and culinary Houses. In the aspect of tourism infrastructure, Travel Awareness Group (Pokdarwis) in cooperation with the community provides musholla, toilets, food stalls, parking lots and so forth. From the aspect of tourism facilities, Travel Awarness Group (Pokdarwis) has provided homestay, gazebo and transportation for tourists. From the regulation/infrastructure aspect, the village government has established the Travel Awarness Group, but the village government still has not arranged village regulations on Tourism Village. Furthermore, from the aspect of community/environment, the government has conducted socialization and training. The response from the community related to the positive tourist village, but there are still obstacles related to the mindset of people who need the process of wanting to switch from oil miners and rely solely on life through traditional oil mining that has a high risk to become a tourist services provider. The suggestion given by the researcher is the manager of Migas Teksas Wonocolo Education Tourism like village government and Travel Awarness Group (Pokdarwis) Little Texas Petrolium need to coordinate with Culture and Tourism Office of Bojonegoro Regency in making Village Regulation about the management of tourist village which includes the cost of tourism services in an organized, withdrawal of tourist passes, and withdrawals paid for legal parking. Keywords: Village, Tours, Education

INOVASI LAYANAN CRIME ALARM SYSTEM (CAS) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI POLRES BOJONEGORO SETYO RAHAYU; FITROTUN NISWAH
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak Inovasi Crime Alarm System (CAS) merupakan sebuah pelayanan pelaporan berbasis android yang diciptakan dan dikembangkan oleh Polres Bojonegoro dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji serta menganalisis Inovasi Layanan Crime Alarm System (CAS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Polres Bojonegoro. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi yakni kombinasi antara teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ditinjau dari teori model baru E-Service Essen dan Conrick (2008) yang terdiri dari Inovasi Sistem Layanan yang melibatkan pemahaman dan adopsi, Inovasi Proses Layanan yang melibatkan penerapan peran, serta Inovasi Konsep Layanan yang melibatkan asimilasi dan teknologi baru, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan inovasi Crime Alarm System (CAS) dinilai masih kurang efektif dan efisien. Adapun kendala yang dimiliki seperti kurangnya efisiensi dan efektivitas sistem layanan pelaporan aplikasi CAS, tidak adanya banner atau iklan untuk promosi aplikasi CAS, kurang efektifnya aplikasi CAS ketika diterapkan di lingkungan masyarakat, kurang efektifnya layanan tempat aman 112 karena tidak pernah mengalami kejadian, aplikasi CAS yang masih membutuhkan jaringan internet dan belum dapat diterapkan pada IOS, serta adanya beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi CAS ketika dibandingkan dengan aplikasi GO SIGAP. Kata kunci: Pelayanan, Inovasi, CAS Abstract Innovation Crime Alarm System (CAS) is an android based reporting service created and developed by Polres Bojonegoro in the field of security and public order. The purpose of this study is to examine and analyze Crime Service Alarm System (CAS) Innovation in Improving Service Quality at Polres Bojonegoro.The research type is descriptive with qualitative approach. Technique of collecting data using triangulation technique that is combination of observation technique, interview, and documentation. Data analysis technique is done by data reduction, data presentation, and conclusion. Judging from the new Essen and Conrick (2008) E-Service model theory comprising a Service System Innovation that involves understanding and adoption, Service Process Innovation involves the adoption of roles, as well as a Service Concept Innovation involving assimilation and new technologies, research results show that the overall innovation Crime Alarm System (CAS) is considered still less effective and efficient. As for constraints such as the lack of efficiency and effectiveness of the CAS application reporting service system, the absence of banners or advertisements for the promotion of CAS applications, the ineffectiveness of CAS applications when implemented in the community, the ineffectiveness of safe service 112 for never having an incident, still requires an internet network and can’t be applied to the IOS, as well as some features that are not owned by the CAS application when compared with the application GO SIGAP. Keywords: Service, Innovation, CAS.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA