Garuda - Garba Rujukan Digital

INOVASI PELAYANAN E-SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA SRI BINTANG ANNISAUL CHOIRIYAH; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

Abstrak e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) merupakan inovasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak daerah dan memberikan kemudahan wajib pajak dalam pelaporan pajak daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori faktor keberhasilan inovasi menurut Cook, Mattews dan Irwin yang terdiri dari Leadership, Management/Organization, Risk Management, Human Capital, dan Technology. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data atau pengolahan data, penyajian data serta pemaparan dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) sudah berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaanya terdapat kendala-kendala, namun sudah dapat terselesaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis yang menggunakan faktor keberhasilan inovasi antara lain, faktor Leadership yang dipegang oleh penanggung jawab inovasi pelayanan e-SPTPD telah menunjukkan peran, tanggung jawab serta komitmen dengan baik. Faktor Management/Organization terkait dengan strategi kebijakan dan peningkatan jaringan juga telah dilakukan dengan baik. Faktor Risk Management menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam sulitnya merubah kebiasaan wajib pajak untuk beralih ke sistem elektronik serta kendala dalam pelaksanaan teknis. Faktor Human Capital menunjukkan bahwa tidak adanya pelatihan khusus untuk para staf terkait dengan e-SPTPD. Faktor Technology menunjukkan bahwa perangkat teknologi yang digunakan masih berupa website namun telah dikembangkan dengan adanya fitur live chat dan barecode. Kata Kunci: Pajak Daerah, Inovasi, e-SPTPD Abstract e-SPTPD (Electronic-Based of Regional Tax Return) is an innovation of Financial Management Agencies and Regional Taxes of Surabaya that aims to prevent the occurrence of regional tax leakage and make to provide taxpayer ease in reporting regional taxes. The type of research is descriptive research with qualitative approach. Whereas the focus of the research is using the success innovation factors theory according to Cook, Mattews and Irwin consisting of Leadership, Management / Organization, Risk Management, Human Capital, and Technology The collecting data techniques are interview technique, observation, and documentation analyzed using data analysis technique by Miles and Huberman, that is data collection, data reduction or data processing, data presentation and exposure and conclusion. The results of this research indicates that the innovation of e-SPTPD service (Electronic-Based of Regional Tax Return) has run well although in its implementation there are some constraints, but it has been solved already. It is proved by the analysis results using success innovation factors theory, for instances, the Leadership factor held by the responsible innovation service of e-SPTPD has shown the role, responsibility and commitment well. Management/Organization factors related of policy strategy and network improvement have also been done well. Risk Management Factor shows that there are still obstacles in the difficulty of changing taxpayers habits to move to electronic systems and obstacles in technical implementation. The Human Capital Factor shows that there is no special training for staff associated with e-SPTPD. Factor Technology shows that the technology device is still using a website but has been developed with the feature live chat and barecode. Keywords : Regional Tax, Innovation, e-SPTPD.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PAKET C LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO RAKA AMYRUL SURYA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan Peraturan Bupati Sidoarjo No 41 Tahun 2016 tentang Paket Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mengefektifkan pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat. Salah satunya adalah paket c yang mengurus tentang penerbitan akta kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskipsikan impementasi kebijakan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil paket c di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagian Pelayanan Pencatatan Sipil. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Paket C layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dianalisis menggunakan teori George C. Edward III dengan empat indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan pada indikator komunikasi yaitu kejelasan mengenai informasi kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan juga sumber daya staff serta fasilitas. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai sebagai pelaksana dan kurang luasnya ruang tunggu pelayanan jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah masyarakat sebagai pemohon. Disarankan bagi pihak Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo untuk menambah intensitas sosialisasi kepada masyarakat serta jumlah personel pegawai dan juga menata tata letak ruang tunggu agar lebih luas dari kapasitas ruang tunggu pelayanan yang sebelumnya. Kata Kunci: Implementasi, Administrasi, Kependudukan.

STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN (ASET) DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO) AHMAD HELMY SYAHRIZAL; MEIRINAWATI
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

Abstrak Otonomi desa menimbulkan bertambahnya kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya diperkuat dengan Pemendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari pusat. Pemerintah desa sekarang bisa leluasa dan bebas dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri. Desa Sambiroto mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2,2 Miliar Sehingga hal ini menarik bagi peneliti untuk meneliti terkait Strategi Optimalisasi Pengelolaan kekayaan (Aset) Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Strategi Optimalisasi Pengelolaan kekayaan (Aset) Desa dalam Pembangunan Desa dengan menggunakan teori Mardiasmo yang terdapat 4 tahapan pengelolaan kekayaan desa yakni Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa, Perlunya system informasi manajemen kekayaan desa, Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa dan Keterlibatan jasa penilai. Hasil dari penelitian ini pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Desa sudah tepat sasaran meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Dari segi identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa dan keterlibatan jasa penilai sudah berjalan efektif dengan inisiatif melibatkan masyarakat. Sistem informasi manajemen aset desa sudah ada (papan informasi) namun belum bisa masyarakat akses dengan mudah dalam pemanfaatannya karena belum berbasis internet. Adapun saran peneliti terhadap pemerintah desa ialah terkait sistem informasi yang harus digiatkan berbasis tekhnologi informasi (internet) mengingat perkembangan zaman yang terus berkembang dibarengi dengan sumber daya aparatur yang mumpuni dalam pengelolaannya. Kata kunci : Strategi, Optimalisasi, Aset Desa Abstract The autonomy of the village raises increasing authority in regulating the village and take care of his Government reinforced with Pemendagri Number 66 Year 2007 about construction of a village that previously burdened with the development programs of the Center. The village Government can now freely and freely manage and organize and determine the direction of development independently. The village of Sambiroto get budget revenue and expenditure of the village of 2.2 billion making it attractive for researchers to examine the related Strategy Optimization of the management of wealth (assets) Village in the construction of the village in the village of Sambiroto sub-district of Bojonegoro Regency Cotton. This type of research is descriptive qualitative research. The focus in this study is a strategy optimization of the management of wealth (assets) in the development of the village Village by using the theory of Mardiasmo that there are 4 stages of wealth management village i.e. identification and inventory value and potential the wealth of the village, the need for wealth management information system, monitoring and control the utilization of the wealth of the village and the involvement of the services of appraisers. The result of this research was the development of the village Government has done already on target includes the construction of physical and non-physical. In terms of identification and inventory of the value and potential of the wealth of the village, the supervision and control of utilization of the wealth of the village and the involvement of the services of Appraisers has been running effectively with the initiative to involve the community. Information systems asset management the village already existed (information boards) but havent been able to access easily in society today because not internet-based. As for the suggestion of researchers against the Government of the village is related information systems should be focus based information technology services (internet) considering the times that coincided with the establishment of qualified resources in to manage them. Keywords: Strategy , Optimization, Village Assets

Analisis Strategi SWOT Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya) SANTI ADELINA PURBA; PRASETYO ISBANDONO
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

Abstrak Ekowisata Mangrove merupakan salah satu aset Kota Surabaya yang memiliki keindahan dan potensi untuk dikembangkan dengan baik dan terstruktur. Sehingga penting untuk mengetahui fenomena-fenomena di Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya melalui Bidang Pertanian Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi SWOT Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya). Metode pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang juga digunakan sebagai teknik analisis yaitu desktiptif kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian dengan tujuan utama mencari informasi secara mendalam atas suatu kendala, fakta dan realita. Fokus pada penelitian ini menggunakan teori dari Rangkuti, (2006) analisis SWOT yang meliputi Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), Threat (ancaman) dalam pengembangan ekowisata mangrove yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Dari analisa yang dilakukan, hasil penelitian ini menganalisis strategi SWOT dalam pengembangan ekowisata mangrove wonorejo Surabaya. Pertama variabel strength (kekuatan) pengukuran indikator Strength dalam pengembangan ekowisata pengaruh terbesar terletak pada promosi, dimana dalam upayanya untuk mempromosikan ekowisata mangrove mendapat dukungan peran dari instansi maupun lembaga lain guna untuk memudahkan dan menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Weakness (kelemahan) dalam pengembangan ekowisata mangrove yaitu kurang dan rendahnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan dari pengelola yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam mengembangkan ekowisata mangrove. Opportunities (peluang) pada variabel ini peluang terbesar yang ada pada ekowisata mangrove yaitu sebagai salah satu destinasi wisata baru dan berbeda serta adanya pergeseran kebutuhan pariwisata bagi masyarakat atau wisatawan terhadap kegiatan pariwisata. Threat (ancaman) yang menjadi ancaman dalam pengembangan ekowisata mangrove terletak pada infrastruktur jalan yang kurang memadai sehingga dapat menyulitkan wisatawan yang akan berkunjung, serta tingginya persaingan bisnis khususnya di bidang pariwisata yang ditawarkan oleh pemerintah kota Surabaya. Kata Kunci : Manajemen Strategi, Analisis Swot, Ekowisata. Abstract Mangrove ecotourism is one of an asset like a plot the city of Surabaya who had been having beauty and sector have the potential to well developed and well structured. So that important to gain an understanding phenomena in Mangrove Ecotourism Wonorejo Surabaya and analyzed the strategy took by the Local Office of Food Security and farm a Town Surabaya. The purpose of this research is to described, know and analyze Ecotourism Development Strategy Mangrove Wonorejo Surabaya (Study In The Local Office Food Security And Agriculture Throughout Surabaya).Methods to research it uses the kind of research also used as a technique descriptive of analysis qualitative research is approach with the ultimate aim of seeking information deeply on an obstacle, facts and reality. Focus on this research using a theory of Rangkuti, (2006) SWOT analysis which includes the Strength (power), Weakness (weakness), Opportunities (opportunity), Threat (threat) in mangrove ecotourism development conducted by the Office of the food security and agricultural city of Surabaya. From the analysis carried out, the results of this study to analyze the strategy of SWOT in the development of ecotourism mangrove wonorejo Surabaya. The first variable strength measurement indicators of Strength in the development of ecotourism the greatest influence lies in promotion, which in its efforts to promote ecotourism mangroves support the role of the agency or institution another in order to ease and interest of tourists both local and foreign tourists. Weakness in the development of ecotourism mangrove namely less and low human resources (HR) in the supervision of the manager who is one of the factors restricting development of mangrove ecotourism. Opportunities on these variables the greatest opportunities that present on mangrove ecotourism as one of the new and different tourist destinations as well as the presence of shifting needs tourism to the community or travelers against tourism activities. Threat, which became a threat in mangrove ecotourism development lies in the inadequate road infrastructure so that it could complicate the tourists who will visit, as well as high business competition especially in the field of tourism offered by the Government of the city of Surabaya. Keywords: Strategic Management, Swot Analysis, Ecotourism.

Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi di Kota Surabaya) ARIC SAPUTRO; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Kota Surabaya menyerahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan SMA/SMK di Kota Surabaya secara teknis dikelola oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya setelah adanya pengalihan kewenangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan melalui model implementasi Donald D Van Meter dan Carl E. Van Horn di antaranya: ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; komunikasi; disposisi; dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya serta beberapa sekolah SMA/SMK di Kota Surabaya. Analisis data yang dilakukan yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya berjalan cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi. Kata Kunci: Implementasi, Pengalihan, Pendidikan Menengah Abstrack After the enactment of Law number 23, 2014, The Government of Surabaya City devolved the authority of The Senior High School/ Vocational High School management to the Province Government of East Java. The management of The Senior High School/ Vocational High School in Surabaya is technically managed by the Branch of Surabaya region education department after the transfer of authority. This study aims to analyze and describe the implementation of the policy of transferring the authority of secondary education from Regional / City Government to Provincial Government of East Java conducted in Surabaya. The focus of this research is on the factors that influence the implementation of policies through the implementation model of Donal D Van Meter and Carl E. Van Horn some of them are : the measurement and policy objectives; resource; characteristics of the implementing agency; communication; disposition; and the economic, social, and political environment. The type of research that used is descriptive with qualitative approach. This research was conducted in East Java Province Education Department and the Branch of Surabaya region education department, also several Senior High School/ Vocational High School schools in Surabaya. Data analysis is done by data collection, data reduction, and conclusion. The result of this research shows that the implementation of The Senior High School/ Vocational High School management by East Java Provincial Government in Surabaya runs quite well although still found some obstacles encountered.Keyword : Implementation, Transfer, Secondary Education

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR ZONA DI KAWASAN TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA RIA PITRIANI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Parkir zona merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Surabaya. Kebijakan parkir zona adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu. Kebijakan parkir zona secara resmi diterapkan pada tanggal 20 Maret 2017. Kebijakan parkir zona diterapkan di empat belas kawasan pada sembilan puluh tujuh jalan di Kota Surabaya. Implementor dari kebijakan parkir zona ini adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kebijakan parkir zona berpedoman pada Perwali Kota Surabaya No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona Di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Ripley dan Franklin, yang terdiri dari tiga variabel yaitu kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan parkir zona di Kawasan Taman Bungkul kota Surabaya secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan variabel-variabel tersebut tetapi dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, yaitu kepatuhan juru parkir dalam menjalankan tugas masih kurang. Hal ini terbukti dengan banyaknya juru parkir yang menarik tarif parkir melebihi tarif parkir yang ditentukan. Selain itu, kurangnya kepatuhan juru parkir ini juga didukung dengan perilaku masyarakat yang membiasakan atau membudayakan, memberikan uang lebih dari tarif parkir ke juru parkir. Oleh karena itu, saran dari peneliti yaitu meningkatan pengawasan oleh Dinas perhubungan Kota Surabaya, agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir dan meningkatkan sosialisasi serta komunikasi oleh Dinas perhubungan Kota Surabaya dengan juru parkir zona dan masyarakat tentang parkir zona, sehingga masyarakat dan juru parkir lebih mengerti dan mentaati peraturan yang ditentukan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Parkir Zona Abstract Parking zone is one of the policies issued by the Government of Surabaya, which aims to reduce traffic congestion in the city of Surabaya. Zone parking policy is a form of parking service, with special parking tariff for each particular zone or region. The zone parking policy was officially adopted on March 20, 2017. The zone parking policy was implemented in fourteen areas on ninety-seven streets in Surabaya City. Implementers of the zone parking policy is the Transportation Department of Surabaya. The zone Parking policy based on regulation of Mayor Surabaya no. 3 of 2017 on the Guidance of Parking Zone Determination in Surabaya City. This research uses descriptive research type with qualitative approach. The research focus used in this research is the implementation model of Ripley and Franklin, which consists of three variables, namely compliance, smooth implementation of the function routine, and the realization of the desired performance and impact. The results showed that in the implementation of zone parking policy in Area Park Bungkul Surabaya city in general has been implemented in accordance with these variables but in the implementation still found some obstacles, namely the compliance of parking interpreters in carrying out the task is still lacking. This is evidenced by the number of parking attendants who attract parking rates beyond the specified parking rates. In addition, the lack of adherence to the parking attendant is also supported by the behavior of the community that accustoms, giving money more than parking rates to the parking attendant. Therefore, the suggestion of the researcher is to increase the supervision by Transportation Department of Surabaya to minimize the fraud done by the parking attendant and to improve the socialization and communication by the Transportation Department of Surabaya with the zone parking guard and the public about the zone parking, so that the public and the interpreter parking more understand and obey the rules specified. Keywords: Implementation, Zone Parking Policy

ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA INFORMASI DESA MELALUI WEBSITE DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO RIKI NOVA HARDITA; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Buruknya pengelolaan informasi yang dilakukan pemerintahan desa menjadi permasalahan umum yang sering terjadi di berbagai daerah. Salah satu desa yang mengalami masalah-masalah tersebut adalah Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tatakelola Informasi Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan kesiapan pemerintah Desa Sumbergede dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang tata kelola informasi desa lewat website. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Sumbergede dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dimana dalam Inpres tersebut dijelaskan mengenai kerangka arsitektur analisis kesiapan yaitu: pembuatan situs, penyiapan SDM, penyiapan sarana dan akses dan sosialisasi. Pembuatan situs, untuk pembuatan situs hal yang harus disiapkan adalah domain dan hosting, dan Desa Sumbergede belum mampu untuk menyiapkan domain dan hosting. Penyiapan SDM, untuk penyiapan SDM aparatur Pemerintahan Desa Sumbergede belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola website desa. Penyiapan sarana dan akses, Desa Sumbergede memiliki sarana dan akses yang memadai seperti perangkat teknologi, dokumen-dokumen desa serta informasi-informasi desa, namun Desa Sumbergede masih belum membuat Perdes mengenai pedoman pengelolaan informasi dan dokumen desa sebagai dasar untuk menjalankan pengelolaan website desa. Sosialisasi, Desa Sumbergede sangat siap untuk melakukan sosialisasi baik internal (aparatur desa) maupun eksternal (masyarakat). Saran yang diberikan adalah Pemerintah Desa Sumbergede harus segera mempelajari program website desa untuk menyiapkan domain dan hosting, Pemdes Sumbergede harus mengirim aparatur desa untuk melakukan pelatihan, Pemdes Sumbergede harus mempelajari dan membuat perdes untuk mempermudah pelaksanaan program website desa. Kata Kunci: Analisis, E-government, Website Desa.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMA NEGERI 4 KOTA MADIUN TAHUN 2017 HERMIN APRILIA LESTARI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jatim dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK dan SLB Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017/2018. Pelaksanaan PPDB dilakukan melalui dua mekanisme yaitu offline dan online dengan menerapkan sistem zonasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. Fokus penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karateristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski terdapat perubahan sistem pada pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Dari variabel sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, finansial dan waktu tidak terdapat hambatan. Untuk variabel karakteristik agen pelaksana pihak sekolah maupun cabang dinas pendidikan juga telah melakukan tugas dan fungsinya serta menaati aturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB. Untuk variabel sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sedangkan untuk variabel komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak terdapat kendala dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak pelaksana yang terlibat. Sedangkan dari lingkungan ekonomi, sosial, politik terdapat pengaruh atau hambatan dalam pelaksanaan PPDB. Secara ekonomi berdampak positif karena membantu siswa dan orang tua untuk menghemat biaya sekolah. Namun secara sosial terdapat kendala yaitu orang tua kurang mendukung dengan mengeluh terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB dan menganggap bahwa SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak tergolong favorit. Sedangkan dari segi politik dilihat dari kebijakannya, terkait sistem zonasi yang mengalami perubahan dan juga cukup mendadak untuk diterapkan. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Abstract The implementation of the Acceptance of New Learners (PPDB) is one of the mechanisms of the Organization of education ahead of the new school year in which the onset of would-be learners against the selection made by the education unit. Implementation of PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City based on the Governors Rule Number 23 years 2017 about PPDB Implementation Guidelines on SMA, SMK and SLB in the province of East Java and the Technical execution of the acceptance of the new high school Learners, SMK and SLB Land Office Education 2017/2018 Years of East Java province. The implementation of PPDB held in two mechanisms they are offline and online by applying a system of zoning. The purpose of this research is to describe how the implementation of the policy on the Acceptance of New Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017. The purpose of this study is to describe how the implementation of the policy on the acceptance of New Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017. The focus of this research is to using the theory that Van Metter and Van Horn it is about size and the purpose of policy, resources, the characteristic of the implementing agent, attitudes/trend (disposition) the executor, the communication between the organization and the implementor activity, environment of economic, social, and political. The type of research used in this research is descriptive research with qualitative approach. Techniques of collecting data in this research is observation, interview and documentation. Technical analysis is reduction of the data, the presentation of the data and the withdrawal of the conclusion. The results of the research implementation of Policy the new Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017 in generaly has been going well. Of variable size and purpose of policy implementation of the PPDB has gone well, though there is a change in the system in the implementation of the PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City. Of variable resources that include human resources, financial and time there are no barriers. For the variable characteristics of the implementing agent of the school as well as a branch office of education have also been performing the duties and functions as well as obeying rules and supports the existence of all the provisions that exist in the implementation of PPDB. For variable posture/trend (disposition) the executor has been responsible in carrying out the task. As for the variable communication between the organization and the implementor activity, the implementation of PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City there are no barriers in communicating and coordinating with the implementing parties involved. While environment of economic, social, and political influence or obstacles in the implementation of PPDB. Economic impact is positive because it helps students and parents to save on fees. But socially, there is a constraint that is less supportive parents with zoning system related to complain in PPDB and considers that the implementation of SMA Negeri 4 Madiun City does not belong to your Favorites. Whereas in terms of the political views of its policies, related system changing zoning and also quite suddenly to be applied. Keywords: Implementation, Policy, Acceptance of New Learners (PPDB)

ANALISIS KESIAPAN PELAYANAN PEMBAYARAN TOL ELEKTRONIK (E-TOLL) DI PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK. CABANG SURABAYA RONI AWALUDIN AKBAR; MEIRINAWATI
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengelolaan jalan tol, PT. Jasa Marga (Persero) cabang Surabaya menerapkan pelayanan pembayaran tol secara elekronik (E-Toll). Pelaksanaan E-Toll sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di jalan tol. Pelayanan pembayaran tol elektronik (E-Toll) sangat banyak manfaatnya, tetapi dalam penerapan awal masih terdapat beberapa kekurangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis kesiapan pelayanan pembayaran tol elektronik (E-Toll) di PT. Jasa Marga (Persero) cabang Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 aspek kesiapan pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government: E-Leadership, Infrastruktur Jaringan Informasi, Pengelolaan Informasi, Lingkungan Bisnis, dan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Lokasi penelitian yaitu di PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Surabaya. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, Purposive sampling dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jasa Marga (Persero) cabang Surabaya sudah siap untuk menyelenggarakan pelayanan pembayaran tol elektronik (E-Toll). Berdasarkan aspek E-Leadership, pimpinan sudah menerapkan E-Toll di beberapa GTO dari 2012. Untuk Infrastruktur Jaringan Informasi, sudah tersedia mesin reader kartu E-Toll di setiap gerbang tol. Dalam Pengelolaan Informasi semua sudah dilakukan secara otomatis. Lingkungan Bisnis, Jasa Marga bekerja sama dengan pihak bank dan PT. Delameta Bilano. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, sudah melakukan sosialisasi penerapan E-Toll ke masyarakat. Saran yang diberikan peneliti adalah memberikan pelatihan khusus kepada para pegawai terkait E-Toll. Kata kunci : Pelayanan, E-Toll, Kesiapan

FAKTOR-FAKTOR KESUKSESAN PENERAPAN APLIKASI TAPROSE (TUBAN PUBLIC REPORT SERVICES) TEMANKU DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TUBAN MAIMONAH; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Pemerintah sebagai pihak yang melayani masyarakat berkewajiban memberikan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, diantaranya dengan menciptakan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi (E-government). Maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban berinisiatif mengeluarkan aplikasi Taprose (Tuban Public Report Service) Temanku. Aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku merupakan aplikasi berbasis android dan website yang memberikan kemudahan dalam melakukan pengaduan maupun mendapatkan pelayanan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maupun mendeskripsikan mengenai apa saja faktor-faktor kesuksesan penerapan aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan fokus penelitian yang digunakan yaitu teori menurut Chairina (2014:73-77), yang meliputi kepemimpinan/komitmen, dukungan dari masyarakat, peraturan, sumberdaya manusia, kelembagaan/struktur, nilai dan tujuan, sumberdaya keuangan dan waktu, teknologi, informasi, serta proses. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban sudah cukup baik, yaitu sesuai dengan tujuan awal yakni memberikan pelayanan pada bidang pengaduan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas publik. Namun kurangnya sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat Kabupaten Tuban mengenai fungsi dari aplikasi Taprose Temanku dinilai membuat aplikasi Taprose Temanku menjadi kurang efektif. Hal ini dilihat dari kondisi dimana masyarakat hanya mengetahui fungsi dari aplikasi Taprose Temanku sebagai layanan pengaduan masyarakat, sedangkan untuk transparansi kegiatan OPD dan layanan destinasi, masyarakat masih jarang yang mengetahui dan mengaksesnya. Selain itu juga terdapat permasalahan dalam indikator sumberdaya manusia. Kata Kunci: Aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku, Pelayanan, E-Government Abstract The government as a party serving the community is obliged to provide various public services needed by the community, among others, by creating the best service to all levels of society. Communication Department and Informatics of Tuban District which has the main duty to conduct government affairs in the field of communications and informatics, statistics and coding and assistance tasks given to the region is required to improve the quality of service by utilizing information technology (E-government). Therefore, The Communication Department and Informatics of Tuban District initiative issued a Taprose (Tuban Public Report Service) Temanku. Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku application is an android-based application and website that provides ease in making complaints and get services directly by the Government of Tuban District. This study aims to determine and describe what are the success factors of Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku application in the Communication Department and Informatics of Tuban District. The Research method in this research is descriptive qualitative. The techniques collection of data in this study through interview, observation, and documentation. While the focus of research used is the theory by Chairina (2014: 73-77), which includes leadership/commitment, support from society, regulations, human resources, institutional/structure, values and objectives, financial resources and time, technology, information, process. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The result of the research shows that the implementation of Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku application in Communication Department and Informatics of Tuban District is quite good, that is in accordance with the initial goal of providing services on public complaints, transparency and public accountability. But the lack of deep socialization to the Tuban District people about the function of the Taprose Temanku application assessed making Taprose Temanku application to be less effective. This is seen from the condition where people only know the function of Taprose Temanku application as a public complaint service, while for transparency of OPD activities and destination service, people still rarely know and access it. There are also problems in human resource indicators. Keywords : Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku Application, Service , E-Government

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA