Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah (JPPD) has the following focus and scope: Political Science, Indonesian Politics, Gender and Identity Politics, Social Welfare, Social Development, Citizenship and Public Management, Public Policy, International Politics & Security, Media, Information & Literacy, Religion and Politics, Digital Society and Disruption, Civil Society Movements, Governance & Democracy, Radicalism, Terrorism.
Articles
127 Documents
<![CDATA[Tahapan Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo (Gerdu Tatibo) oleh Pemerintahan Kecamatan dalam Memajukan Desa dengan Memperhatikan Kearifan Lokal pada Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Siti Maryam]]>;
<![CDATA[Hayatullah Hayatullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 2 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v5i2.128
<![CDATA[GERDU TATIBO is an East Tabir District Innovation program which runs in the field of Village and District government performance and develops it in order to advance or maximize the performance and results of government work in regulating government management and finances and focusing village funds on MSEs and the development of BUMDes to improve Village Paddy and the Economy in Villages, and the development of arts and cultural communities throughout East Tabir District as a means of promoting all products and potential in East Tabir District. Difficulty in accessing roads to reach villages, lack of public awareness in implementing the District Government Policy which has been detailed in the GERDU TATIBO Innovation Strategy, less than optimal administration and cooperation within both the sub-district and village governments, and so on from the background of this Innovation Strategy It was created so that researchers wanted to see how the "Tabir Timur Berdayo Integrated Movement Strategy by the Tabir Timur Subdistrict Government will develop villages in its area based on local wisdom in 2019". There are several factors that support the implementation and implementation of the GERDU TATIBO Innovation Strategy, namely the sub-district Internet and sub-district website to optimize performance online, providing good service with Saung facilities complete with a mini park and PKK Gallery, good cooperation support has been signed, both from the sub-district government and village government, and so on which have had a positive impact on the GERDU TATIBO Innovation Strategy.]]>
<![CDATA[Power and Authority Pasca Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo ]]>
<![CDATA[Mulia Jaya]]>;
<![CDATA[Sadri Sadri]]>;
<![CDATA[Willyan Willyan]]>;
<![CDATA[Sri Zul Chairiyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 2 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v5i2.129
<![CDATA[Power and Authority (Power and Authority) after the merger of the Civil Service Police Unit and the Fire Department. Through Bungo Regent's Regulation Number 5 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus, referring to Government Regulation Number 18 of 2016 which states that if a government affair does not meet the requirements to form a Regional/Regency Service then the Government affairs can be merged. The formulation of the problem in this research is first, what is the power and authority of leaders after the merger between Pol PP and Damkar units. Second, the obstacles and efforts after the merger between Sat Pol PP and Damkar. The benefits of this research are first, to provide references and academic studies to policy makers in Bungo Regency. Second, provide knowledge about policy development in the field. The object of this research was carried out at the Civil Service Police Unit and the Bungo Regency Fire Department. Descriptive research method with a qualitative approach. The results of this research show that there is overlap and the use of power and authority in leadership is ineffective and tends to be subjective. The power and authority of leaders tends to be outside the operational standards of work tasks, giving rise to the impact of overlapping work. The obstacles faced are regarding the budget, the minimal budget provided by the regional government and the absence of education and training which has an impact on employee performance. The power and authority of leaders in giving orders or tasks should be in accordance with standard operational procedures that have been determined by regulations. legislation]]>
<![CDATA[Analisis Padangan Masyarat Terhadap Debat Cawapres 2024 Melalui Media Sosial Instagram ]]>
<![CDATA[Andreas Sigalingging]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v6i2.130
<![CDATA[Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat di media sosial instagram tentang politik yang ada di Indonesia berupa debat cawapres 2024. Dalam upaya mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode kepustakaan. Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan dengan membaca sumber melalui artikel yang ada di internet dan media sosial. Dalam pengumpulan data berupa pendapat masyarakat tentang politik yang dapat di ambil melalui komentar-komentar dari akun pribadi yang ada pada postingan berupa video atau gambar tentang debat cawapres 2024. Hasil yang di dapat dari penelitian ini memperlihatkan bahwa padangan masyarakat tentang debat cawapres 2024 memiliki pro dan kontra, hal itu dapat terjadi karena adanya janji-janji manis yang dibuat oleh cawapres yang menurut masyarakat terlalu berlebihan atau sekedar omong kosong, adapun juga cawapres yang sebelumnya di pandang buruk oleh masyarakat dikarenakan cawapres tersebut bisa maju dikarenakan adanya privilege sebagian masyarakat menjadi merubah pandangan terhadap cawapres tersebut.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Deradikalisasi Eks Narapidana Terorisme di Kabupaten Klaten ]]>
<![CDATA[Bagus Priambodo]]>;
<![CDATA[Ganjar Widiyoga]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v6i2.131
<![CDATA[Lokasi penelitian ini di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten. Narasumber penelitiannya antara lain Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten, Eks Narapidana Terorisme, dan Tokoh Masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa variable antara lain peran regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peran Regulator berpedoman pada peraturan gubernur jawa tengah nomor 35 tahun 2022 tentang Pencegahan & Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. Peran Dinamisator Pemda melalui bakesbangpol melakukan komunikasi lintas sectoral dengan dinas terkait untuk mengakomodir aspirasi eks napiter. Peran Fasilitator Pemda melalui badan kesatuan bangsa dan politik turut memfasilitasi eks napiter dengan pemberdayaan individu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Peran Katalisator Pemda melalui badan kesatuan bangsa dan politik turut berpartisipasi menggerakan masyarakat / re integrasi kehadiran eks napiter di lingkungan sosial.]]>
<![CDATA[Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Adrian Rivalni]]>;
<![CDATA[Arief Almufqi]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v6i2.133
<![CDATA[Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Bengkulu memainkan peran penting dalam menjamin integritas Pemilihan Umum. Salah satu fungsi utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal, Bawaslu berupaya untuk menghindari potensi pelanggaran pemilu. Tugas dan wewenang Bawaslu meliputi menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Prinsip Pemilu yang berintegritas, tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu memiliki peran penting untuk memastikan prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu. ]]>
<![CDATA[Perempuan di Eksekutif: Representasi Tri Rismaharini Sebagai Walikota Surabaya Periode 2010-2020 ]]>
<![CDATA[Jasmine Maryam Btarindra Ubaedi]]>;
<![CDATA[Salma Huroidhoh]]>;
<![CDATA[Siti Atika Optafiyacha]]>;
<![CDATA[Aniqotul Ummah]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 1 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v6i1.134
<![CDATA[Representasi perempuan pada proses politik dapat memberi perspektif yang berbeda dan memberikan perubahan positif yang inklusif dan menyeluruh terhadap masyarakat, melalui pendekatan inklusif dan program inovatif, Tri Rismaharini memainkan peran penting pada pemberdayaan perempuan dan penanganan isu sosial terkait perempuan secara langsung. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Tri Rismaharini dalam mewujudkan representasi perempuan di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan beberapa sumber, termasuk jurnal online, buku dan publikasi terkait dengan keterwakilan dan representasi perempuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep representasi perempuan menurut Joni Lovenduski dengan mempertimbangkan representasi deskriptif dan representasi substantif. Temuan pertama, melalui program kebijakan Tri Rismaharini yaitu Pahlawan ekonomi, lokalisasi Gang Dolly dan Kota Peduli Perempuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan. Kedua, Tri Rismaharini yang menjabat sebagai Walikota Surabaya, memiliki peran penting dalam mengubah lanskap politik lokal melalui kehadiran dan pemberdayaan perempuan di Surabaya dalam menghasilkan kebijakan yang inklusif. Penelitian ini dilakukan sebagai kebaruan serta memperluas diskursus mengenai kajian representasi perempuan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Efektivitas Program Pendampingan Desa: Upaya Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Dhanyra Nayla Talitha]]>;
<![CDATA[Dhiyah Akmala Putri]]>;
<![CDATA[Safrida Nurulita]]>;
<![CDATA[Yulia Putri]]>;
<![CDATA[Muhammad Prakoso Aji]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 1 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v6i1.139
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kemendes PDTT mengeluarkan kebijakan mengenai program pendampingan desa. Di lain sisi, terdapat isu mengenai sejumlah indikasi bahwa program pendampingan desa dianggap sebagai agenda upaya pembangunan citra pemerintah atau agenda politik belaka yang pada akhirnya mempertanyakan efektivitas dari program serta eksistensi pendamping profesional terhadap pemberdayaan serta pembangunan desa. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tingkat efektivitas program pendampingan desa melalui metode analisis kualitatif deskriptif dengan menelisik peran Kemendes PDTT dalam menyelenggarakan program, dampak dari implementasi terhadap tingkat pembangunan maupun pemberdayaan Masyarakat, relasi yang terjalin antara pendamping desa dengan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi oleh BUMDes terhadap keberlangsungan program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan desa sejauh ini telah berjalan cukup efektif dengan beberapa catatan yang perlu ditingkatkan.]]>
<![CDATA[Fenomena Partisipasi Masyarakat Kota Bandung dalam Pemilihan Presiden 2024 Melalui Media Tiktok ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizki Nur Kandias]]>;
<![CDATA[Nia Karniawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 1 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v6i1.140
<![CDATA[Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 menyoroti peran signifikan media sosial, khususnya TikTok, dalam memobilisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi fenomena penggunaan TikTok oleh masyarakat Kota Bandung dalam mengampanyekan calon presiden dan wakil presiden pilihannya. Dengan mengombinasikan metode kualitatif Deskriptif studi ini menganalisis konten TikTok terkait Pilpres 2024, pola interaksi pengguna, serta persepsi dan motivasi masyarakat dalam memanfaatkan platform tersebut untuk terlibat secara politik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang dampak media sosial terhadap partisipasi politik masyarakat perkotaan dan implikasinya bagi proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, temuan ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam merancang strategi kampanye yang efektif dan inklusif di era digital.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja, Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Hanzen Bagus Setiawan]]>;
<![CDATA[Dewi Casmiwati]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 1 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v6i1.142
<![CDATA[Tujuan program pelatihan berbasis kompetensi adalah untuk mencapai hasil kerja berdasarkan tujuan kinerja yang telah ditetapkan melalui rangkaian kegiatan pendidikan atau pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Balai Latihan Kerja Kota Surabaya menyediakan fasilitas dan sumber daya pelatihan agar siswa dapat memperoleh keterampilan baru. Tujuan penelitian ini adalah efektivitas program pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja UPT Kota Surabaya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka pandang fenomenologis dan penelitian kualitatif. Selain data primer dan sekunder, penelitian ini menggunakan dua metode penelitian: snowball sampling dan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data meliputi pengumpulan data, pemadatan data, penyajian data, dan pengambilan atau validasi kesimpulan. Penelitian ini didasarkan pada teori efektivitas program Subagyo (2000). Temuan penelitian menunjukkan bahwa program Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Kota Surabaya belum berjalan efektif, dibuktikan dengan (1) tepat sasaran program, (2) program sosialisasi, (3) pencapaian tujuan, dan (4) program pemantauan, yang semuanya menunjukkan bahwa program secara keseluruhan belum dilaksanakan secara maksimal selama periode ini. Penelitian ini menawarkan saran pelatihan yang antara lain mengutamakan lulusan sekolah sesuai dengan jurusannya dan membuat jadwal sosialisasi sehingga kuantitas sosialisasi dapat diatur.]]>
<![CDATA[Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet ]]>
<![CDATA[Silvia Marina]]>;
<![CDATA[Rizki Syafril]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 1 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/jppd.v6i1.143
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 46 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian kualitatif digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif meningkatkan pendapatan daerah karena rendahnya kesadaran pengusaha terhadap kewajiban pajak. Meskipun upaya efisiensi telah dilakukan, kendala administrasi tetap ada. Perdebatan mengenai besaran pajak, keadilan beban pajak, dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan pengusaha menonjol. Hambatan utama adalah kurangnya data industri yang jelas dan sumber daya manusia serta dana yang terbatas.]]>
