cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mulia Jaya
Contact Email
jppd.fisipolumb@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jppd.fisipolumb@gmail.com
Editorial Address
Jl. Diponegoro, Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi 37211
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 26862271     DOI : https://doi.org/10.36355/jppd
Core Subject :
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah (JPPD) has the following focus and scope: Political Science, Indonesian Politics, Gender and Identity Politics, Social Welfare, Social Development, Citizenship and Public Management, Public Policy, International Politics & Security, Media, Information & Literacy, Religion and Politics, Digital Society and Disruption, Civil Society Movements, Governance & Democracy, Radicalism, Terrorism.
Arjuna Subject : -
Articles 127 Documents
 4   5   6   7   8 
Degradasi Tradisi Perkawinan Adat Melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Ronal Dison; Agung Mahendra; Alek Purwendi
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lunturnya tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dalam Perspektif Sosiologi serta mengetahui faktor yang menyebabkan lunturnya tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Pemerintah Dusun dalam Tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dalam Perspektif Sosiologi dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu; Lamaran, Mengantar sirih tanyo pinang tanyo, Mengantar Serah, Nikah Kawin, Mengumpul tuo, bujang gadih, memulang lek kepada penanggah., Berelek berkenduri., Mengumpul Tuo, Menutup Lek/prosesi be-tunjuk be-aja. Faktor yang mempengaruhi lunturnya tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas diantaranya adalah Masyarakat yang sudah mulai bercampur dengan pendatang, Kurangnya berfungsi Tengganai
Distribusi Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago Menuju Peningkatkan Pelayanan Publik Nazarudin Nazarudin; Dian Utami
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.54

Abstract

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik Negara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Yang diatur Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Pancuran Telago.Penelitianini di latar belakangi oleh adanya beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan umum di Kabupaten Bungo, khususnya dalam hal pelayanan kualitas distribusi air bersih yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago Kabupaten Bungo dan melihat apa hambatan dan upaya PDAM untukmeningkatkan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi, observasi dan wawancara dengan 10 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago Kabupaten Bungopelayanan yang diberikan oleh PDAM pancuran telago belum bisa dikatakan baik, karena masih banyaknya keluhan-keluhan yang masih sering dilaporkan oleh pelanggan PDAM dan belum puasnya pelanggan PDAM terhadap kualitas pendistribusian air ke rumah-rumah pelanggan PDAM itu sendiri tentang kualitas dan kontiunitas air. Dan harus didukung dengan sarana dan prasarana penunjang pelayanan public yang baik. Kendala yang dihadapi PDAM Pancuran Telago yaitu: PDAM Kabupaten Bungo yaitu terkendala didana keuangan yang sering terjadi ketidakseimbangan antara uang masuk dan uang keluar. Pompa distribusi yang sudah termakan usia dan SDM yang masih kurang maksimal. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak PDAM yaitu dengan Peningkatan Kinerja Aspek Administrasi dan Keuangan dan penggantian infrastruktur dengan cara meminta bantuan pada PEMDA, Melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan melalui program pelatihan pegawai guna untuk meningkatkan kuaitas SDM.
Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nirmala Sari; Khaidir Saleh
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.55

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang harus diberantas demi mengurangi angka kematian pada korban. Padatnya angkutan umum sejalan dengan maraknya terjadi kecelakaan lalu lintas oleh supir angkutan umum tersebut. Pada tahun 2020 jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas adalah sebanyak 8.558 dan sebanyak 2000 korban lebih yang meninggal dunia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum serta hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, serta upaya yang dilakukan dalam menanggulanggi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh pengemudi angkutan umum. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Penulis juga melakukan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum menurut pihak Satuan Lalu Lintas diantaranya yaitu masalah manusianya dan adanya Faktor kendaraan. Hambatan yang dihadapin oleh kepolisian satuan lalu lintas dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian diantaranya kejadian atau peristiwa terjadi ketika Polisi Satlantas tidak berada ditempat, kurangnya personil yang dapat turun ke lapangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat dilihat dalam KUHP sebagai aturan umum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam KUHP, terdapat pada Pasal 359. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 ayat (4). Langkah langkah yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kecelakaan lalulintas adalah seperti melakukan Penyuluhan-Penyuluhan ke sekolah sekolah (SMA) serta ke pelosok-pelosok daerah, membuat iklan/ spanduk mengenai pentingnya berhati-hati dalam berkendara serta sosialisasi kemasyarakat tentang pentingnya peraturan berkendara.
Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens Mochammad Tanzil Multazam
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 4 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.58

Abstract

Legal and policy issues surround NFTs. This study examines NFT legal and policy issues and their effects on the digital economy. This study showed that NFTs could revolutionize digital asset ownership, but they also raise questions about intellectual property, privacy, and taxes. As NFT ownership evolves, buyers and sellers must understand their legal rights and obligations and avoid infringing on others' intellectual property rights. NFTs with photos or other personal data raise privacy concerns. To avoid privacy violations, buyers and sellers should consider NFT privacy implications. NFTs may be used for money laundering or terrorism. Regulators and law enforcement closely monitor NFT transactions to prevent misuse. Policymakers, regulators, and industry participants trying to establish a clear and effective legal framework that protects all parties should consider this study. These legal and policy issues must be addressed as NFTs gain popularity to maximize their potential. NFTs are legally and politically complex. This study emphasizes the need for ongoing research and stakeholder collaboration to responsibly and legally use NFTs and realize the digital economy's transformative potential.
Pengelolaan Aset Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus: Perencanaan, Pengadaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Dan Pembinaan. Aset Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin) Harpinsyah Harpinsyah; Maryanti Maryanti
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.107

Abstract

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ulak Makam Kecamtan Tabir Ilir Kabupaten Merangin, Penelitian ini berlangsung selama satu bulan pada tanggal 15 April sampai 15 Mei 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya pemerintah desa dalam pengelolaan aset berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa Ulak Makam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitataif, pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian Pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaa, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sehingga menghasilkan laporan pengelolaan aset milik desa yang valid. Kendala dalam pengelolaan aset desa Ulak Makam yaitu,(1) Kompetensi SDM menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan, (2) Kurangnya komunikasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa, (3) Kepastian hukum kepemilikan aset, (4) sikap pelaksana yang belum patuh terhadap aturan, (5) rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, (6) komitmen organisasi belum berjalan maksimal.
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Melalui Program Penanggulangan Kekumuhan Perkotaan Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Joko Setyoko; Adryan Ulil Ulhaq
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.108

Abstract

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 49/Perkim/Tahun 2020 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Merangin mencapai 321,58 Hektar yang tersebar di 3 Kelurahan Diantaranya Kelurahan Pematang Kandis, Kelurahan Pasar Bangko, dan Pasar Atas Bangko. Dan dalam pengerjaannya dipilihlah kelurhan Pematang kandis. Penelitian ini bertujuan agar dapat menguraikan  bagaimana cara kerja program KOTAKU, Mengetahui jenis jalan yang akan di bangun di Kelurahan Pematang Kandis dan kendala apa saja saat peelaksanaan pembangunan jalan di Kelurahan Pematang Kandis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penleitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secaa tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antaea suatu gejala dan gejala lain dalan masyarakat dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU dilakukan secara sistematis yaitu dari tahapan persiapan, tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan. Dalam pembangunan jalan dilakukan survey terlebih dahulu dengan mempertimbangkan teknis dilapangan, kondisi dilapangan dan lain sebagainya serta dengan musyawarah bersama didapat keputusan pembangunan jalan beton dan untuk factor penghambat program kota tanpa kumuh di kelurahan Pematang kandis sangat beragam, baik itu dari sisi internal maupun hambatan eksternal. Sehinga kedepannya hendaknya melibatkan permpuan dalam perencanaan kegiatan dan sosialisasi yang lebih lagi oleh seluruh ketua RT sehingga seluruh warga mendapatkan informasi tentang program KOTAKU
Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Merangin Tahun 2021 (Studi Kasus Pemberdayaan Di Permukiman Sad Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan) Siti Maryam; Susilawati Susilawati
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, serta untuk mengetahui kendala Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemberdayaan KAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial yang tertera dalam pasal 23 ayat (1). Secara khusus diatrur dalam Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan diantaranya permukiman, data kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan agama. Kendala Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan diantaranya ketersedian anggaran yang sangat terbatas, serta budaya SAD yang susah untuk perubahan.
Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Terhadap Masyarakat Miranti Miranti; Samsul Bahri
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.110

Abstract

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa yang mengarah ke Gaya Kepemimpinan otoriter dan  nepotisme Sehingga membuat komunikasi yang kurang baik denga Masyarakat Desa Bangko Pintas. Dan dengan latar belakang tersebut Penelitian Memberi berjudul Skripsi yaitu, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS. Gaya kepemimpinan yang selama ini diteorikan lebih mengarah bagaimana para pemimpin mampu mempengaruhi para pengikut agar depan sukarela mau melakukan berbagai tindakan bersama yang di perintahkan oleh pemimpin oleh pemimpin tanpa merasa bahwa dirinya di tekan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini menggunaakan metodologi yaitu Kwalitatif dan kwantitatif. Dalam penelitin kwalitatif yang menjadi sumber data disebut informen, sedangkan pada kwantitatif disebut populasi dan sampel. Dalam penelitian kwantitatif juga menggunakan Hipotesa, yaitu kesimpulan sementara..dan lokasi penelitian ini di Bangko Pintas Kec, Muara Tabir Kabupaten Tebo. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan memimpin dan memengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat memengaruhi anak buah . Dengan kata lain, cara pemimpin bertindak dalam memengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinan. Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos” atau “kratein”. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol.
Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Mulia Jaya; Anggi Fanrezha
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.111

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada subjek (pemilih pemula) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Tujuannya, untuk mengetahui peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Peran Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Peran Masyarakat dalam Promosi dan Pencegahan Narkoba, Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat, Melakukan Penindakan dengan cara melaporkan kepihak Kepolisian, Memberikan informasi tentang Pemulihan pasca penggunaan Narkoba. Faktor penghambat Peran Masyarakat Sebagai Mitra polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang kecamatan Bathin II pelayang yaitu Kurangnya minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan  narkoba,  Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis narkoba, Waktu Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang tepat, Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Keengganan Melapor, Ketakutan atas Kerahasiaan Identitas Pelapor. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Meningkatkan minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan narkoba, Meningkatkan Dukungan Kerja Sama Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika Berupa Penanaman Budaya Kearifan Lokal, Meningkatkan Peran Tokoh Agama Terhadap penyalahgunaan Narkoba serta meningkatkan komitmen bersama.
Corporate Social Responsbility (CSR) PT Wira Karya Sakti (WKS) Dengan Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) Ke Arah Peningkatan Pangan Ridwan Ridwan; Chandra Nirwansyah
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.112

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur  statistic atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya penelitian kualitatif dipilih karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih komplek tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuatitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti hanya berusaha menjelaskan tentang CSR PT Wira Karya Sakti (WKS) Dengan Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah Dalam program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)”. Dengan pendekatan ini diharapakan mampu menjaring realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dokumentasi dan obsevasi. Pelaksanaan Corporate Social Responsbility PT Wira Karya Sakti (WKS) Dengan Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yaitu: 1) Penyiapan Sistem dan Pembentukan organisasi Program DMPA, 2) MembuatPerencanaan DMPA bersama Masyarakat, 3) pelaksanaan program Desa Makmur Peduli Api, yang meliputi : pendampingan program DMPA, Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Program Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pengembangan Sentra Hortikultura dan Peternakan, (4. Monitoring dan Evaluasi Program DMPA. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Corporate Social Responsbility PT Wira Karya Sakti (WKS) dengan masyarakat desa Lubuk Mandarsah dalam program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yaitu : 1) Adanya Peran Aktif Kelompok Tani DMPA: Peran kelompok tani dalam menjaga dan menjegah kebakaran lahan sangat penting agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan yang mengancam usahataninya. Peran kelompok tani dalam mengelola dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di kawasan lahan konsesi, 2) Adanya CSR dalam Keberlanjutan Perusahaan: Penerapan CSR bukan hanya karena adanya Undang-Undang yang mewajibkan tetapi karena bentuk kepedulian dan tanggung jawab PT WKS terhadap lingkungan dan masyarakat,3) Adanya Kemitraan Perusahaan dan stakeholder : Program DMPA merupakan program yang berjalan dengan mengintegrasikan berbagai pihak diantaranya dalah berasal dari individu dan atau kelompok masyarakat, LSM Perguruan Tinggi, pemerintah baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk konsorium dalam implementasinya.

Page 6 of 13 | Total Record : 127

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Desember Vol. 7 No. 1 (2025): Juni Vol. 6 No. 2 (2024): Desember Vol. 6 No. 1 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2023): Desember Vol. 5 No. 1 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2022): Desember Vol. 4 No. 1 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2021): Desember Vol. 3 No. 1 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2020): Desember Vol. 2 No. 1 (2020): Juni Vol. 1 No. 2 (2019): Desember Vol. 1 No. 1 (2019): Juni More Issue