cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Jl. Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject :
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 14 issue 2 (2025)" : 10 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI EUTHANASIA SEBAGAI PENYANGKALAN HAK ATAS PILIHAN HIDUP SESEORANG DIKAITKAN DENGAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN Nadya Aulia; Nadia Rosandi
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.344

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aspek yuridis kriminalisasi euthanasia dalam sistem hukum Indonesia beserta kaitannya dengan ilmu kedokteran kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif, berfokus pada kajian bahan pustaka dan data sekunder berupa ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang kesehatan, serta literatur hukum dan etika kedokteran. Penelitian ini menguraikan bagaimana euthanasia dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia serta menilai peran ilmu kedokteran kehakiman dalam mengkaji aspek medis dan yuridis tindakan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membandingkan pengaturan euthanasia antara Indonesia dan beberapa negara lain yang telah melegalkannya secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi euthanasia di Indonesia mencerminkan penyangkalan terhadap hak atas pilihan hidup seseorang, sementara keterlibatan ilmu kedokteran kehakiman sangat penting dalam memberikan verifikasi ilmiah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berbasis bukti ilmiah dalam menangani isu euthanasia.
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAKARTA Jean Laura; Dinda Dinanti
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.354

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan isu sosial dan lingkungan yang semakin krusial di kota besar, termasuk Jakarta. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum untuk mengurangi dan mengendalikan volume sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun, realita sosial menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 melalui perspektif sosiologi hukum, dengan fokus pada kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan efektivitas hukum masyarakat Jakarta. Metode yang digunakan untuk menyusun artikel ilmiah adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini dipilih untuk memahami hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat, termasuk faktor budaya, kesadaran hukum, kepatuhan hukum, serta efektivitas penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas aturan hukum, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, serta kuatnya budaya praktis. Sementara sebagian komunitas, sekolah, dan lingkungan perumahan modern menunjukkan peningkatan kepatuhan, kesadaran hukum belum merata di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi edukasi, pengawasan, penegakan hukum, dan penyediaan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Jakarta.
ANALISIS DALUWARSA GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 132/PUU-XXIII/2025 Reyvitra Azadirachmanu; Siti Aglis Eka Marcella; I Gusti Ayu Ratih Nareswari; Muhammad Al Kautsar Ridho Fauzi
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.366

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 merupakan tonggak penting dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia karena mengubah tafsir Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Sebelum putusan ini, tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja dibatasi satu tahun sejak pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, yang sering kali menghambat pekerja dalam menuntut keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar konstitusional, prinsip keadilan, dan implikasi yuridis dari perubahan tafsir tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang norma Pasal 82 UU PPHI dengan menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal, sehingga batas waktu pengajuan gugatan kini dihitung sejak gagalnya proses mediasi atau konsiliasi. Putusan ini memperkuat prinsip living constitution serta memperluas perlindungan hukum bagi pekerja sebagai kelompok rentan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menghadirkan keadilan prosedural, tetapi juga menegaskan orientasi hukum ketenagakerjaan yang lebih humanis dan inklusif.
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DISERTAI PEMERASAN DAN KEKERASAN: Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl Moch Nobe Adrenalin Rush; Indawati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.375

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menciptakan bentuk kejahatan baru, salah satunya penyebaran konten pornografi berdasarkan motif balas dendam atau revenge porn. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan dengan motif balas dendam yang disertai pemerasan dan kekerasan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan mengenai revenge porn disertai pemerasan dan kekerasan, serta kesesuaian dakwaan pada putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revenge porn diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan alternatif yang diberikan Penuntut Umum dan disahkan hakim belum sesuai karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana (concursus realis), yaitu penyebaran konten asusila, pemerasan, dan pengancaman. Penggunaan dakwaan alternatif mengakibatkan tindak pidana lain yang menimbulkan penderitaan korban terkesampingkan karena tidak tercantum dalam surat dakwaan. Seharusnya digunakan dakwaan kumulatif agar seluruh perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemahaman aparat penegak hukum dalam menyusun dakwaan untuk kasus kejahatan siber yang kompleks.
RCEP SEBAGAI TRANSFORMASI PERDAGANGAN GLOBAL DI TENGAH DINAMIKA HUKUM, TEKNOLOGI, DAN GEOPOLITIK Sandra Salwa Afifah
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.397

Abstract

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan salah satu inisiatif perdagangan multilateral terbesar di kawasan Asia Pasifik yang memiliki implikasi signifikan terhadap sistem perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik RCEP, perannya dalam perdagangan global, dan hubungannya dengan kerangka kerja World Trade Organization (WTO). Melalui metode penelitian yuridis-normatif, dengan data yang dikumpulkan dari studi literatur, termasuk buku, jurnal hukum, dan laporan internasional, makalah ini dibuat untuk mengeksplorasi dinamika RCEP sebagai instrumen diplomasi ekonomi dan komparasinya dengan rezim perdagangan multilateral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RCEP tidak hanya memengaruhi pola perdagangan regional, tetapi juga memberikan tantangan dan peluang baru dalam arsitektur perdagangan internasional, dengan fokus pada transformasi struktural hubungan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI INDONESIA Anggi Lesmana; Bagus Teguh Santoso
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.247

Abstract

Pertambangan tanpa izin (PETI) masih menjadi persoalan tata kelola sumber daya alam yang belum terselesaikan di Indonesia, meskipun negara memegang kendali penuh atas pemberian dan pencabutan izin usaha pertambangan. Praktik ini terus berlangsung karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah, tumpang tindih batas kawasan hutan dengan Wilayah Usaha Pertambangan, serta penegakan hukum yang belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi PETI, mengidentifikasi faktor penghambatnya, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terukur. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, didukung analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan bidang pertambangan dan lingkungan hidup serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik terbitan 2021 sampai 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan PETI oleh pemerintah daerah belum berjalan efektif akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba juga belum diikuti konsistensi eksekusi putusan sehingga efek jera yang diharapkan menurut teori deterrence tidak tercapai. Penelitian ini merekomendasikan penegasan pembagian kewenangan pengawasan antartingkat pemerintahan, digitalisasi sistem perizinan dan pemantauan tata ruang pertambangan, serta penguatan mekanisme pemantauan eksekusi putusan pidana sebagai langkah konkret untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sesuai kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
REGULASI DAN IMPLIKASI HUKUM PEMBANGUNAN SMELTER SEBAGAI STRATEGI HILIRISASI INDUSTRI TAMBANG DI INDONESIA Ayunda Putri Shalsabilla; Bagus Teguh Santoso
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.250

Abstract

Kebijakan hilirisasi industri tambang melalui pembangunan smelter menghadapi persoalan mendasar berupa lemahnya kepastian hukum akibat tumpang tindih kewenangan perizinan pusat dan daerah, pengawasan lingkungan yang belum optimal, serta ketertinggalan regulasi dari perubahan kebijakan ekspor mineral mentah. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana kerangka regulasi mengatur pembangunan smelter di Indonesia dan implikasi hukum apa yang timbul dari penerapannya. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsistensi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunannya dengan praktik pembangunan smelter, khususnya pada aspek lingkungan, investasi, dan hak masyarakat sekitar tambang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, data dihimpun melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan perizinan pasca UU No. 3/2020 belum sepenuhnya menghilangkan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dengan Persetujuan Lingkungan, sementara pendekatan berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 masih menyisakan celah pengawasan, sebagaimana tampak pada kasus smelter yang beroperasi sebelum AMDAL rampung. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas kementerian, penguatan pengawasan preventif, dan pelibatan masyarakat lokal secara mengikat dalam proses persetujuan lingkungan smelter.
KESENJANGAN NORMATIF RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA TERHADAP KONVENSI ILO NOMOR 189 Puspita Puspa Anugrah; Fenny Fatriani
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.283

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut International Labour Organization adalah seseorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja. Ketiadaan regulasi yang mengatur secara komprehensif relasi antara PRT, pemberi kerja, penyalur, dan pemerintah membuat PRT rentan mengalami kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi, seperti tercermin dari upah yang kerap tidak dibayarkan. Penelitian ini bertujuan meninjau kesiapan substansi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam memenuhi standar Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, sekaligus mengevaluasi kelemahan rumusan pasal-pasalnya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU PPRT belum sepenuhnya mengakomodasi standar konvensi tersebut, terutama pada aspek jaminan kebebasan berserikat, penetapan usia minimum PRT, dan kewajiban penyampaian informasi kerja tertulis sebelum PRT mulai bekerja. Rumusan RUU PPRT sendiri juga masih menyisakan persoalan, di antaranya proporsionalitas ancaman pidana pada Pasal 30 sampai 32 bagi pemberi kerja perorangan, serta realistisnya mekanisme mediasi tingkat RT dan RW pada Pasal 27 mengingat keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat lingkungan. Simpulan penelitian ini merekomendasikan agar RUU PPRT segera disahkan disertai penyempurnaan substansi pada aspek-aspek krusial tersebut, guna memberikan jaminan kesejahteraan dan pelindungan hukum yang lebih utuh bagi PRT di Indonesia.
ANALISIS KLAUSUL KONTRAK STANDAR DALAM PROYEK KONSTRUKSI, STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN SUMBER DANA PROYEK Sukma Asmara; Sami'an Sami'an; Sarwono Sarwono
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.292

Abstract

Kontrak konstruksi memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi karena mengatur hak dan kewajiban para pihak sekaligus memberikan kepastian hukum. Dalam praktiknya, kontrak konstruksi kerap menggunakan klausul standar yang dirancang untuk menciptakan kerangka kerja umum, namun penerapannya tidak selalu sejalan dengan kebutuhan spesifik proyek atau ketentuan hukum di Indonesia, terutama ketika proyek dibiayai dari sumber dana yang berbeda, yakni anggaran pemerintah, pinjaman luar negeri, dan dana swasta. Sayangnya, penelitian terdahulu belum banyak membandingkan penerapan klausul standar antar sumber dana tersebut secara langsung, padahal perbedaan sumber dana pada praktiknya turut memengaruhi ketentuan pengadaan, mekanisme pembayaran, hingga forum penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak. Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menggambarkan bagaimana perbedaan sumber dana proyek konstruksi memengaruhi penerapan klausul kontrak standar beserta implikasi hukum yang menyertainya. Penelitian ini merupakan studi kasus jamak yang dipadukan dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan menjadikan tiga kontrak kerja konstruksi nyata sebagai unit analisis pembanding, yang masing-masing mewakili proyek berbasis anggaran pemerintah, pinjaman luar negeri, dan dana swasta. Data dianalisis secara deskriptif komparatif untuk menemukan pola penerapan klausul pada tiap kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausul standar berbeda secara nyata mengikuti sumber dana proyek, mulai dari skema uang muka, dasar perhitungan denda keterlambatan, forum penyelesaian sengketa, mekanisme pemutusan kontrak, pengaturan keadaan kahar, hingga kewajiban lingkungan, sehingga menegaskan pentingnya penyesuaian klausul kontrak dengan karakteristik sumber dana yang digunakan.
DINAMIKA LEGISLASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT: STRATEGI LOBI DAN NEGOSIASI AMAN Cindy Kartika Sari; Dhara Fatimah Azzahra; Nava Nur Alianinggrum; Lia Wulandari
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.304

Abstract

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 belum diikuti oleh perlindungan hukum yang utuh, karena Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) belum juga disahkan meski telah diusulkan sejak periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA di Indonesia, strategi lobi dan negosiasi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam mendorong pengesahannya, serta faktor-faktor yang menghambat proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen peraturan perundang-undangan, publikasi resmi AMAN, serta artikel jurnal dan media daring, yang dianalisis melalui teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legislasi RUU MHA telah berjalan lebih dari satu dekade melalui tiga periode keanggotaan DPR RI tanpa mencapai pengesahan, mencerminkan pola tawar menawar bertahap sebagaimana dijelaskan dalam teori incrementalism Lindblom. AMAN menerapkan strategi negosiasi kolaboratif melalui forum Konsultasi Nasional, audiensi dengan fraksi DPR, serta advokasi hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ketika negosiasi mengalami kebuntuan. Faktor penghambat utama meliputi tumpang tindih wilayah adat dengan izin usaha di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, lemahnya political will elite politik, serta partisipasi publik yang belum menjangkau masyarakat secara luas. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pengesahan RUU MHA disertai penguatan advokasi masyarakat sipil dan pendidikan politik publik.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 Issue 1 (2026) Vol. 14 Issue 2 (2025) Vol. 14 Issue 1 (2025) Vol. 13 Issue 2 (2024) Vol. 13 Issue 1 (2024) Vol. 12 Issue 2 (2023) Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue