cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sabda Wahab
Contact Email
journalofhealthlaw@gmail.com
Phone
+6282290280383
Journal Mail Official
journalofhealthlaw@gmail.com
Editorial Address
CV. Q2 LANTERA ILMIAH INSTITUTE Komp OPI Cempaka Blok E No. 05 Kel. Lima Belas Ulu Kec. Jakabaring, Palembang, Indonesia Email: admin@ojs.q2lii.id
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
JOURNAL OF HEALTH LAW
Published by CV. Q2 LANTERA ILMIAH INSTITUTE
ISSN : -     EISSN : 31644430     DOI : -
Core Subject :
Journal of Health Law (JHL) is a double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by CV.Q2 LANTERA ILMIAH INSTITUT. JHL aims to publish high-quality research manuscripts and conceptual analyses that examine specific legal fields, such as Health Law, Medical Law, Midwifery Law, Nursing Law, Hospital Law, Pharmaceutical Law, Public Health Law, Health Ethics, International Law, Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law and Jurisprudence, State Administrative Law, Islamic Law, Customary Law, Legal Philosophy, Fundamental Law, Legal Theory, Comparative Law, and Human Rights Issues. JHL accepts submissions, and articles submitted must be original and not previously published elsewhere. For plagiarism screening, the JHL Editorial Board will screen for plagiarism using the Turnitin program. If any indication of plagiarism (above 25%) is found, the editorial board will automatically reject the manuscript.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Polrestabes Palembang Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 Tander Frycly
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 1 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar Belakang: Penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui apakah semua pihak yang terlibat dengan narkoba pada era pandemi Covid-19 direhabilitasi serta bagaimana cara penentuannya, dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba di Polrestabes Palembang pada masa pandemic Covid-19. Metode Penelitian:  ini adalah yuridis empirik dan bersifat deskriptif. Data di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil Penelitian: 1) Tidak semua yang terlibat dengan narkoba di era Covid-19 mendapatkan rehabilitasi. Proses tahapan rehabilitasi sesuai buku petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi narkotika yang meliputi proses pemberian informasi awal, skrining, asesmen, dan pemberian layanan rehabilitasi tidak sesuai dengan tahapan dan kebutuhan oleh narapidana yang menjalani rehabilitasi di Polrestabes Palembang, 2) Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika di Polrestabes Palembang ada tiga sub bagian yang dapat menentukan yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.
Analisis Penyidikan Narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Sumsel menurut UU No. 35 Tahun 2009 Heru Guspanizal
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 1 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar Belakang: Hukum pidana berperan penting dalam mengatur dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penyidikan oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan tetap dilaksanakan selama pandemi Covid-19, meskipun menghadapi berbagai hambatan, termasuk pembatasan sosial, keterlambatan pelimpahan berkas perkara, serta meningkatnya jumlah kasus narkotika di masyarakat. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan serta faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Metode Penelitian:  adalah penelitian yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif. Hasil Penelitian: Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam pelaksanaannya belum efektif karena masih ada kendala. Adapun hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan KUHAP di Satuan Narkotika Polda Sumsel adalah pengiriman berkas perkara ke jaksa penuntut atau dikenal dengan Tahap I sering terlambat bahkan habis masa penahanan. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana bagi penyidik terutama fasilitas teknologi untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh. Ketersediaan jaringan internet yang terkadang tidak memadai ketika digunakan dalam jumlah banyak secara bersamaan. Memerlukan pendidikan dan peningkatan profesionalitas dan keahlian Polisi terutama dalam hal penguasaan teknologi dan system komunikasi jarak jauh
Kepastian Hukum Dalam Penetapan Standar Harga Alat Kesehatan Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Leti Ratna Kusumawati; Muh Nasir; Husni Tamrin
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 2 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/z6s2fd14

Abstract

Latar Belakang: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin akses serta kualitas layanan kesehatan. Pengaturan harga alat kesehatan di Indonesia masih belum memadai. Regulasi seperti Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 hanya mengatur sebagian layanan dan alat bantu, sementara standar harga alat diagnostik penting belum ditetapkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas harga, ketimpangan akses, dan risiko turunnya kualitas layanan. Tujuan Penelitian: untuk menganalisis kepastian hukum dalam penetapan harga alat kesehatan serta mengembangkan metode inovatif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu layanan. Metode Penelitian:  Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan kepastian hukum dalam penetapan harga alat kesehatan penting untuk menjamin layanan terjangkau, adil, dan berkualitas. Ketergantungan impor membuat harga mahal dan membebani anggaran, sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Standarisasi harga mencegah disparitas, mark-up, monopoli, serta memperkuat investasi dan melindungi produsen lokal. Meski e-katalog dan Kepmenkes sudah ada, tantangan tetap muncul dari keterbatasan industri, biaya logistik tinggi, dan lemahnya pengawasan. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin akses setara, mencegah korupsi, memperkuat akuntabilitas, dan mewujudkan sistem kesehatan berkelanjutan.
Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten OKU Timur Marfin Pardede
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 2 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/8m2wqy44

Abstract

Latar Belakang: Peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi seganap bangsa Indonesia. Terhadap anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres OKU Timur. Metode Penelitian:  ini adalah jenis penelitian hukum normative dengan metode pendekatan kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap peraturan-perundangan-undangan terkait anak yang terlibat narkotika dan menganalisa data secara kualitatif. Hasil Penelitian: didapat kesimpulan bahwa perundang-undangan dalam memberikan perlindungan anak terhadap anak yang terlibat narkotika di wilayah hukum Polres Oku Timur cukup baik dalam mengurangi jumlah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, namun kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dengan narkotika dan Faktor penghambatnya adalah faktor Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor budaya masyarakat Oku Timur, sehingga peraturan perundang-undangan belum maksimal memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat narkotika.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika pada Tahap Penyidikan di Di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin Andri Triwijaya; Muh Nasir; Husni Tamrin
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 2 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/w4dzqm08

Abstract

Latar Belakang: Penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat budaya hukum yang masih enggan melaporkan kasus. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, penyempurnaan substansi hukum yang lebih komprehensif, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Tujuan Penelitian: bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah Polres Musi Banyuasin. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan. Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut sistem dua jalur (pidana dan tindakan), implementasinya belum maksimal, khususnya dalam penerapan sanksi tindakan bagi anak pengguna narkotika. Hambatan utama mencakup kurangnya tenaga terlatih, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Diperlukan penguatan struktur kelembagaan dan sinergi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika.
Efektivitas Penyidik Tindak Pidana Narkotika Pasca Panangguhan Penahanan : Studi Empiris Di Polres Musi Banyuasin Juniar Sinaga; Husni Tamrin; Muhammad Ihsan
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 2 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/2d15c684

Abstract

Latar Belakang: Efektivitas penyidik tindak pidana narkotika pasca penangguhan penahanan bergantung pada kemampuan penyidik untuk mengatasi hambatan yang timbul dari penangguhan, seperti risiko tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun, penangguhan penahanan dalam kasus narkotika secara prinsip harus didukung oleh pertimbangan yang kuat dan mendalam, terutama mengingat sifat serius tindak pidana narkotika dan potensi bahayanya terhadap masyarakat. Tujuan Penelitian: bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika pasca penangguhan penahanan di Polres Musi Banyuasin serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris melalui wawancara mendalam dan studi dokumen untuk menilai efektivitas penyidikan, kendala, dan penerapan peraturan pasca penangguhan penahanan. Hasil Penelitian: Hasil Penelitan dan Pembahasan Efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika pasca penangguhan penahanan seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti hambatan substansi hukum, kurangnya informasi dari masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan faktor budaya hukum. Penangguhan penahanan dapat menyebabkan jaksa penuntut umum harus melakukan pemanggilan tambahan untuk menyusun tuntutan karena tersangka atau terdakwa tidak ditahan, sehingga memperlambat proses penyidikan.
Efektivitas Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kota Palembang M. Bakas Pratama; Husni Tamrin; Ilham Djaya
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 1 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/tdfb7898

Abstract

Latar Belakang: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang telah menjadi ancaman serius yang menunjukkan tren peningkatan. Sebagai respons, negara menerapkan sanksi pidana mati melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan harapan memberikan efek jera. Namun, efektivitas sanksi ini dalam praktiknya masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas dan faktor-faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati di Kota Palembang. Tujuan Penelitian: bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kota Palembang. Metode Penelitian: Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Hukum Pidana. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana mati belum efektif secara signifikan dalam menekan angka kejahatan narkotika. Hambatan utama meliputi minimnya efek jera pada jaringan besar, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, proses peradilan yang panjang, lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan, serta absennya pendekatan pencegahan yang terintegrasi. Kesimpulannya, sanksi pidana mati tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan reformasi sistemik yang didukung oleh strategi pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif untuk mencapai tujuan pemberantasan narkotika secara berkeadilan.
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Dengan Barang Bukti Narkotika Skala Kecil Studi Kasus Pn/206/2024 Restri Pratiwi
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 1 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/3443ad36

Abstract

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika skala kecil meliputi pertimbangan yuridis, seperti dakwaan, tuntutan, bukti, dan pasal yang relevan; pertimbangan fakta-fakta di persidangan, seperti keterangan saksi, ahli, surat (termasuk hasil laboratorium dan barang bukti); serta fakta sosiologis, seperti latar belakang terdakwa, kondisi ekonomi, dan riwayat hidup. Hakim juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ruusan Masalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana 13 tahun? Apa faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana dengan barang bukti narkotika skala kecil? Metode penelitian jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, dalam hal ini mengenai penerapan pidana berat terhadap kasus narkotika skala kecil. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang proses penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus narkotika.Penelitian ini juga bersifat normatif, yang berarti akan berfokus pada analisis hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan praktik penerapannya dalam kasus-kasus yang relevan. Penelitian normatif ini akan mengkaji apakah penerapan pidana berat sudah sesuai dengan norma hukum dan prinsip keadilan. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hakim mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan pidana 13 tahun, termasuk alat bukti sah yang membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa, sifat dan beratnya pelanggaran, motif pelaku, serta keadaan meringankan atau memberatkan (seperti riwayat hidup terdakwa, penyesalan, atau dampak perbuatan). Pertimbangan juga mencakup kepastian hukum, yaitu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Dasar Hukum dan Bukti Dalam memutus perkara narkotika skala kecil, hakim mempertimbangkan fakta yuridis (dakwaan, tuntutan, bukti), fakta persidangan (keterangan saksi dan terdakwa), fakta sosiologis (keadaan sosial ekonomi terdakwa), serta situasi meringankan seperti terdakwa hanya sebagai pengguna, barang bukti sedikit, atau terdakwa korban kecanduan narkoba, yang semuanya harus mengarah pada pencapaian keadilan, kepastian, dan kemanfaatan huku
Legal Responsibilities of Adoptive Parents for Fulfilling Children's Health Rights from the Perspective of Indonesian Positive Law Ilham Djaya; Sabda Wahab
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 2 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/tqqy0975

Abstract

Background: The fulfillment of children’s health rights constitutes a fundamental human right and a constitutional obligation that must be guaranteed by the state and families, including in the context of adoption. Although Indonesian positive law affirms the transfer of caregiving and protective responsibilities to adoptive parents, practical implementation reveals administrative barriers and regulatory weaknesses that limit adopted children’s access to health services and health insurance. Research Objective: This study aims to analyze the legal status and responsibilities of adoptive parents in fulfilling children’s health rights based on the principle of the best interest of the child. Research Method: This study employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches by examining relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. Research Results: The findings indicate that adoptive parents normatively bear full legal responsibility to ensure access to health services, protection from actions endangering health, and fulfillment of adopted children’s basic health needs. However, a significant gap persists between legal norms and their implementation, particularly due to the absence of clear post-adoption regulatory mechanisms and weak coordination among family law, civil administration, and the national health insurance system. Conclusion: This study underscores the necessity of regulatory strengthening and cross-sectoral harmonization to ensure that adoptive parents’ legal responsibilities are effectively enforceable and capable of guaranteeing equitable and sustainable protection of adopted children’s health rights.
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES OKU TIMUR MELALUI REHABILITASI Zainal Apri
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 1 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/kzwvtf71

Abstract

Kejahatan narkotika tergolong sebagai tindak pidana serius yang menimbulkan ancaman multidimensional terhadap keamanan, kesehatan publik, dan kualitas moral generasi muda. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem penegakan hukum yang kuat dan efektif menjadi elemen penting dalam upaya pengendalian dan pemberantasan peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur dengan menitik beratkan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan, berbagai kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pendekatan empiris melalui wawancara dan telaah data perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres OKU Timur telah menerapkan upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Kendati demikian masih adanya keterbatasan sumber daya, sarana pendukung, kompleksitas modus kejahatan, dan rendahnya kesadaran hukum Masyarakat yang masih menjadi hambatan utamanya. Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan optimalisasi koordinasi, peningkatan kapasitas aparat, dan juga partisipasi Masyarakat yang perlu terus diperkuat guna mewujudkan penegakan hukum narkotika yang efektif dan berkeadilan.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 2 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 1 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW