cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi
ISSN : 14121131     EISSN : 25285750     DOI : 10.21831
Core Subject : Science,
FISIENSI - Kajian Ilmu Administrasi adalah jurnal ilmiah dari hasil penelitian dan/atau kajian pustaka dalam bidang ilmu administrasi perkantoran baik dalam bidang kependidikan maupun dalam bidang ilmu administrasi murni dengan fokus dan ruang lingkup pembahasan tentang: 1) Pendidikan Vokasi Administrasi Perkantoran, 2) Manajemen Sumber Daya Perkantoran, 3) Administrasi/Manajemen Perkantoran, 4) Otomatisasi Perkantoran, 5) Teknologi Perkantoran, 6) Hubungan Masyarakat, 7) Simulasi Perkantoran, 8) Manajemen Event, 9) Pelayanan Prima, 10) Kesekretarisan, 11) Korespondensi, 12) Komunikasi, 13) Organisasi, dan 14) Kearsipan. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY secara berkala satu tahun dua kali yakni pada bulan Februari dan Agustus.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Efisiensi No. 1, Volume III, Februari 2003" : 7 Documents clear
Implementasi Koordinasi dalam Program-Program Pembangunan di Tingkat Pemerintahan Desa Francisca Winarni
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume III, Februari 2003
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10812.016 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v3i1.3789

Abstract

Konsep dasar PPK adalah suatu program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian akses pada masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan nilai-nilai hak asasi masyarakan miskin dalam mengembangkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Tulisan ini membahas secara kritis implementasi koordinasi program pembangunan desa/wilayah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Pelaksanaan koordinasi PPK di tingkat pemerintah desa pada umumnya telah berlangsung dengan cukup baik, namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut dapat dicapai secara maksimal. Hal-hal yang mendukung koordinasi yang efektif di lapangan menunjukkan perlunya diterapkan komunikasi yang terbuka dan persuasif sehingga menimbulkan kesadaran dan kesepahaman tentang hak, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu diperlukan waktu dan intensitas sosialisasi PPK scara merata kepada masyarakat sehingga program tersebut dapat dimanfaatkan sceara maksimal.
Manajemen Strategik (Suatu Pendekatan Integratif) Purwanto Purwanto
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume III, Februari 2003
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10285.047 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v3i1.3790

Abstract

Manajemen strategik telah banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak tahun empatpuluhan. Manfaat manajemen stretegik pada level manapun dapat dipakai sebagai langkah untuk menganalisis peluang-peluang yang diperlukan sebagai alat bantuk utama pengambilan keputusan manajerial guna meminimumkan ketidakpastian dan kompleksitas bisnis. Menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas bisnis maka manajemen dituntut memiliki pengetahuan manajemen strategik dalam rangka menetapkan kebijakan bisnisnya atau kebijakan niaganya. Karena manajemen strategik merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang berkesinambungan dan dikatikan dengan kemampuan internal dan peluang serta tantangan eksternalnya agar tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam praktik (implementasinya) kebijakan niaga merupakan pedoman para manajemen diberbagai level tentang bagaimana tindakan harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tindakan yang dilakukan bukan sembarang tindakan melainkan berupa perumusan-perumusan dan implementasi dari keputusan-keputusan strategik yang menjadi inspirasi manajemen. Keputusan strategik terdiri dari keputusan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perusahaan secara terintegrasi terhindar dari kebocoran-kebocoran yang menyebabkan terjadinya in-efisiensi.
Aktivitas Public Relations dalam Rangka Membina Hubungan Baik dengan Media Massa Lena Satlita
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume III, Februari 2003
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11610.316 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v3i1.3791

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pentingnya peran media massa/pers di era modern dan bagaimana suatu organisasi/institusi lewat aktivitas public relations nya memperoleh dukungan publik melalui publikasi media massa. Media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini khalayak dan menimbulkan citra positif/negatif pihak-pihak yang diberitakannya. karena peran media massa yang besar bagi keberlangsungan suatu institusi, tidak selayaknya lagi ada institusi yang menutup diri dari media massa. Dengan memahami prinsip-prinsip hubungan media massa akan berdampak sangat positif sebab di era keterbukaan, era informasi, mereka yang mampu menguasai informasi dan media massa bakal menjadi pemenang dalam setiap persaingan. untuk itu setiap organisasi perlu mengoptimalkan fungsi dan peran public relations (humas) nya dalam membina hubungan baik dengan media massa, agar tidka menjadi sasaran tembak media massa tetapi mampu memanfaatkan media massa untuk membangun reputasinya. Melalui berbagai aktivitas kehumasan yang terencana, hubungan baik dengan media massa akan terjalin dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak.
Pengembangan Pegawai melalui Latihan dan Pendidikan Saliman Saliman
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume III, Februari 2003
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10155.436 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v3i1.3792

Abstract

Penerimaan pegawai baru pada suatu lembaga tidak dapat menjamin akan diperolehnya pegawai yang siap melaksanakan pekerjaan, karena pada dasarnya tidak ada lembega pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja. Perputaran karyawan menyebabkan adanya kecanggungan karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya di tempat yang baru. Dengan demikian perlu kegiatan untuk menjembatani dua permasalahan tersebut agar karyawan baru atau karyawan yang ditempatkan pada tempat baru dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Kegiatan tersebut dikenal dengan istilah latihan dan pendidikan pegawai. Kegiatan pengembangan pegawai melalui latihan dan pendidikan dirancang dalam rangka mempersiapkan pegawai baru, sypaya lebih siap melaksanakan pekerjaan, atau diselenggarakan dalam rangka mengembangkan karyawan lama supaya lebih mampu mengembangkan potensinya. Adap beberapa teknik latihan dan pendidikan, namun untuk menentukan teknik yagn paling efektif perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lembaga penyelenggara. Pada akhirnya harus dilakukan kegiatan evaluasi untuk mengukur efektivitas latihan dan pendidikan tersebut.
Mal Administrasi di Indonesia (Telaah Kritis Tentang Etika Birokrasi) Djihad Hisyam
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume III, Februari 2003
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6566.109 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v3i1.3778

Abstract

Bangsa Indonesia kini masih ditimba krisis multi dimensi yang belum kunjung selesai, sampai kapan krisis tersebut akan berakhir tidak seorang pun tahu. Akan tetapi kondisi tersebut hanya akan mungkin diubah dan diperbaiki kalau ada kebersamaan tekad untuk memperbaikinya secara bersama-sama dan menyeluruh. Kesadaran moral merupakan kata kunci yang harus ditegakan, sebab apabila kesadaran moral sudah hilang dari hati masing-masing individu bangsa Indonesia maka sulitlah rasanya untuk mengubah kondisi krisis tersebut. Kesadaran moral menjadi petunjuk yang menuntun perbuatan seseorang untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Mal administrasi merupakan tindakan penyimpangan yang harus diberantas misalnya, Korupsi, manipulasi dan nepotisme. Mal administrasi tersebut sering dilakukan oleh para pelaku birokrasi baik dikalangan eksekutif maupun legislatif. Bahkan kini telah merambah pada sektor swasta dan menjadi kultur yang telah menggurita dalam kehidupan masyarakat.
Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Tata Usaha Negara Eny Kusdarini
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume III, Februari 2003
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (12879.57 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v3i1.3793

Abstract

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari peradilan administrasi sangat dibutuhkan di suatu negera hukum, karena adanya peradilan administrasi negara merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang bertipe Welfare State sudah selayaknya mempunyai Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun peradilan tersebut secara efektif baru berjalan sejah tahun 1991. Peradilan Tata Usaha Negara ini diadakan dalam rangka menberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan termasuk pegawai negara yang merasa dirugikan haknya akibat dari dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh alat administrasi negara, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan suatu instansi pemerintah. Kehadiran Peratun memberikan harapan pada warna masyarakat yang merasa dirugikan haknya oleh badan atau pejabat-pejabat negara maupun pimpinan suatu instansi selaku wakil dari negara. Oleh karena itu dapat kita fahami bahwa di dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara ini pihak penggugat adalah warga masyarakat sedangkan pihak tergugat adalah pejabat pemerintah atau pimpinan instansi pemerintah selaku alat negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan salah satu jenis dari pertanggungjawaban seorang pimpinan di dalam melaksanakan tugasnya, yang dirasa merugikan warga masyarakat.
Pengembangan Sikap Positif Manajer Didi Wahyu Sudirman
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1, Volume III, Februari 2003
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5048.409 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v3i1.3788

Abstract

Pengembangan sikap positif seorang manajer merupakan atribut yang meningkatkan semua keahlian menejerial dan tidak berdiri sendiri.  SIkap positif sangat berhubungan erat dengan keahlian-keahlian manajerial dan pengembangan profesionalisme seorang manajer. Pembentukan sikap manajer dapat berkembangan kearah sikap positif apabila memiliki keberanian menghadapi hambatan dan tantangan serata kemampuan menyelesaikannya dari berbagai uraian mengenai pengembangan skiap positif agar pembentukan perubahan dan peningkatan sikap positif selalu terarah menuju profil manajer yang berkualitas. Dari berbagai konsep uraian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian seorang manajer agar mampu meningkatkan kualitas dirinya melalui pengembangan sikap positif meliputi: kemampuan membuka diri dan bersikap asertif, kemampuan untuk selalu memotivasi diri untuk bersikap positif, memiliki komitmen terhadap keajuan diri pribadi, karir dan organisasi tempat kerjanya, kemampuan mengendalikan diri. Bahwa dari berbagai proses pembelajaran sikap positif dan orientasi positif manajemen, memberikan banyak tambahan pemikiran bagaimana menjadi manajer yang bersikap positif. Dampaknya adalah meningkatnya kinerja pribadi dan organisasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2003 2003