Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum (E-ISSN: 3163-7582) adalah jurnal ilmiah peer-review dan open access yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner, yang didedikasikan sebagai wadah akademik untuk publikasi hasil penelitian, kajian ilmiah, serta analisis kritis dalam bidang ilmu sosial, politik, dan hukum. Sebagai jurnal yang berfokus pada kajian sosial, politik, dan hukum, Demokrasi menyediakan platform bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk mempublikasikan gagasan, temuan penelitian, serta analisis ilmiah yang berkontribusi pada penguatan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan supremasi hukum di tingkat nasional maupun global. Ruang lingkup jurnal ini mencakup berbagai topik, seperti ilmu politik, kebijakan publik, administrasi pemerintahan, studi demokrasi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hak asasi manusia, hubungan internasional, serta berbagai isu kontemporer terkait dinamika sosial, politik, dan hukum. Jurnal ini juga terbuka terhadap berbagai pendekatan metodologi penelitian, termasuk penelitian kualitatif, kuantitatif, studi kebijakan, analisis hukum, maupun pendekatan interdisipliner dalam kajian sosial, politik, dan hukum. Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum diterbitkan secara berkala empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, sebagai komitmen dalam mendukung diseminasi hasil penelitian yang berkualitas dan relevan bagi pengembangan ilmu sosial, politik, dan hukum serta penguatan praktik demokrasi dalam masyarakat.
Articles
24 Documents
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU OLEH WANITA DI WILAYAH HUKUM POLRES KAMPAR ]]>
<![CDATA[Rahul Aditya Fernando]]>;
<![CDATA[Zulkarnain S]]>;
<![CDATA[Ali Ismail Shaleh]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.478
<![CDATA[Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan psikologis. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari rusaknya kesehatan individu, meningkatnya angka kriminalitas, terganggunya ketertiban sosial, hingga melemahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, narkotika sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan luar biasa pula. Dalam perkembangannya, Di Kabupaten Kampar, peredaran narkotika tidak lagi dilakukan secara konvensional dan tidak hanya melibatkan kelompok tertentu. Jaringan narkotika kini memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan, sebagai bagian dari sistem peredarannya. Fenomena keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika merupakan suatu realitas sosial yang semakin sering dijumpai dalam praktik penegakan hukum. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga sebagai kurir, perantara, bahkan pengedar narkotika. Berdasarkan keterangan sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka penulis mengusulkan rumusan masalah diantaranya adalah: Apa Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Jenis Sabu-Sabu Oleh Wanita di Wilayah Hukum Polres Kampar, Bagaimana Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Jenis Sabu- Sabu Oleh Wanita di Wilayah Hukum Polres Kampar, dan Bagaimana Modus Operandi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Wanita Di Wilayah Hukum Polres Kampar. Dalam penelitian Jenis penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian hukum yuridis empiris. Dimana penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yang dihasilkan dari lingkungan masyarakat. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnya terhadap objek yang diteliti melalui data yang terkumpul. Menganalisis data yang dipakai pada kepenelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu jenis analisis deskriptif analitis yang bersifat formal. Terjadinya peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kampar dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama karena keinginan memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat mendorong seseorang terlibat dalam peredaran narkotika. Faktor keluarga juga berperan melalui kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya komunikasi, serta berbagai konflik rumah tangga yang dapat memicu keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu oleh wanita di wilayah hukum Polres Kampar telah melakukan penanggulangan secara komprehensif melalui upaya pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI ARTIS PENYANYI TERHADAP PEMANFAATAN KARYA LAGU ATAU MUSIK DI LPP RRI MANADO ]]>
<![CDATA[Indrasatya Octavianus Nasirun]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.501
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi artis penyanyi atas pemanfaatan karya lagu atau musik di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Manado serta menganalisis mekanisme pemenuhan hak ekonomi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, serta peraturan mengenai LPP RRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa artis penyanyi pada prinsipnya memperoleh perlindungan sebagai pelaku pertunjukan melalui rezim Hak Terkait. Pemanfaatan fonogram untuk kepentingan penyiaran dapat menimbulkan hak atas imbalan yang wajar bagi pelaku pertunjukan dan produser fonogram. Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban penghormatan terhadap hak cipta dan Hak Terkait. Perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui kepastian lisensi, pendataan karya, pelaporan penggunaan lagu, pembayaran royalti atau imbalan yang sesuai dengan mekanisme hukum, serta penguatan koordinasi antara LPP RRI, LMKN/LMK, pencipta, pemegang hak cipta, artis penyanyi, dan produser fonogram. Dengan demikian, penggunaan lagu untuk kepentingan pelayanan publik tetap harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan masyarakat memperoleh informasi dan hiburan dengan hak ekonomi pemilik karya.. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang komprehensif, meliputi analisis dokumen hukum dan kajian akademis. Analisis data dilakukan melalui kombinasi metode kualitatif dan kajian akademik. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama: (1) pemanfaatan hak ekonomi yang di pandang penting karena merupakan hasil daya pikir dan kreasi manusia utnuk masyarakat; (2) prosedur pembayaran royalti atas karya cipta lagu atau musik yang diperdengarkan melalui radio; serta (3) tantangan adaptasi pemahaman masyarakat serta lembaga terkait tentang kewajiban pembayaran royalti atau hak ekonomi kepada artis penyanyi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui karya cipta seni di bidang musik.]]>
<![CDATA[Peran WFP dalam Krisis Pangan Ethiopia 2020–2022 ]]>
<![CDATA[Shefti Claudia Agatha Riris Nainggolan]]>;
<![CDATA[Adil Arifin]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.509
<![CDATA[Ethiopia’s food crisis in 2020–2022 arose from the interaction of armed conflict, prolonged drought, the COVID-19 pandemic, market disruption, and declining purchasing power. Existing discussions often describe World Food Programme activities without explaining how its institutional position shaped the response. This qualitative library study analyzes official World Food Programme reports, United Nations documents, Integrated Food Security Phase Classification data, policy documents, and scholarly articles through Clive Archer’s conception of international organizations as instruments, arenas, and independent actors. The findings show that the World Food Programme translated voluntary donor funding into food, cash, nutrition, and logistics assistance; provided coordination forums that connected the Ethiopian government, United Nations agencies, donors, and non-governmental organizations; and exercised relative autonomy through needs assessment, targeting, modality selection, and supply-chain management. It reached 3.91 million beneficiaries in 2020, 9.83 million in 2021, and approximately 10.2 million in 2022. However, donor earmarking, access restrictions, security risks, and state sovereignty limited that autonomy. The organization therefore operated as a multidimensional actor whose emergency contribution was substantial but insufficient to resolve Ethiopia’s structural food insecurity.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) DAN OPTIMALISASI PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM EKOSISTEM KEUANGAN DIGITAL ]]>
<![CDATA[Shifa Karima]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i4.582
<![CDATA[Ekskalasi transaksi FinTech Financial Technology khusus Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/P2P Lending) di Indonesia membawa dinamika kompleksitas yuridis baru, terutama terkait kegagalan pengembalian dana (default), eksploitasi data pribadi konsumen (doxxing/unauthorized access), serta lemahnya posisi tawar pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa LPBBTI baik secara internal (Internal Dispute Resolution/IDR) maupun eksternal (External Dispute Resolution/EDR) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), serta mengkaji kerangka optimalisasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan perkembangan hukum terkini hingga tahun 2026—khususnya paska diundangkannya UU No. 4 Tahun 2023 (UU PPSK), POJK No. 38 Tahun 2025 tentang Pembelaan Hukum Konsumen, POJK No. 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Transaksi Real-Time P2P Lending, serta efektivitas sanksi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)—penelitian normatif-empiris ini menemukan bahwa mekanisme IDR sering kali mengalami kebuntuan akibat ketimpangan informasi dan klausula baku yang ekstrim. Di sisi lain, LAPS SJK menghadapi tantangan aksesibilitas digital dan kepatuhan mengeksekusi putusan arbitrase oleh platform non-kooperatif. Kehadiran kewenangan baru OJK untuk melakukan gugatan pembelaan konsumen (legal standing/class action) dan integrasi sistem pelaporan real-time terbukti menjadi katalis penting dalam menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan integrasi Smart Contracts berbasis Blockchain untuk eksekusi penyelesaian sengketa otomatis, penyelarasan regulasi penagihan (debt collection), serta penguatan restrukturisasi berbasis Tiering Industry.]]>
