Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum (E-ISSN: 3163-7582) adalah jurnal ilmiah peer-review dan open access yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner, yang didedikasikan sebagai wadah akademik untuk publikasi hasil penelitian, kajian ilmiah, serta analisis kritis dalam bidang ilmu sosial, politik, dan hukum. Sebagai jurnal yang berfokus pada kajian sosial, politik, dan hukum, Demokrasi menyediakan platform bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk mempublikasikan gagasan, temuan penelitian, serta analisis ilmiah yang berkontribusi pada penguatan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan supremasi hukum di tingkat nasional maupun global. Ruang lingkup jurnal ini mencakup berbagai topik, seperti ilmu politik, kebijakan publik, administrasi pemerintahan, studi demokrasi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hak asasi manusia, hubungan internasional, serta berbagai isu kontemporer terkait dinamika sosial, politik, dan hukum. Jurnal ini juga terbuka terhadap berbagai pendekatan metodologi penelitian, termasuk penelitian kualitatif, kuantitatif, studi kebijakan, analisis hukum, maupun pendekatan interdisipliner dalam kajian sosial, politik, dan hukum. Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum diterbitkan secara berkala empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, sebagai komitmen dalam mendukung diseminasi hasil penelitian yang berkualitas dan relevan bagi pengembangan ilmu sosial, politik, dan hukum serta penguatan praktik demokrasi dalam masyarakat.
Articles
21 Documents
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS untuk Mitigasi Bencana Banjir ]]>
<![CDATA[Asiska Bella Rahayu]]>;
<![CDATA[Eppy Yuliani]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.403
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pentingnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui pendekatan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pengelolaan DAS dan pengurangan risiko banjir karena didukung oleh pengetahuan lokal serta praktik yang sesuai dengan kondisi wilayah. Keberhasilan mitigasi sangat bergantung pada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Upaya yang dilakukan meliputi normalisasi sungai, pengelolaan sampah, pelestarian ekosistem DAS, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan partisipasi yang terorganisir dan koordinasi yang baik, upaya mitigasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi risiko banjir, dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur untuk menggambarkan peran partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di kawasan DAS.]]>
<![CDATA[Legalitas dan Kepatuhan Syariah Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wariadi]]>;
<![CDATA[Isthi Kustia Rahman]]>;
<![CDATA[Muhamad Suyatno]]>;
<![CDATA[Ibnu Mas’ud]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.404
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan global melalui hadirnya berbagai inovasi berbasis teknologi digital. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui legalitas dan kepatuhan syariah aset kripto sebagai instrumen investasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian yaitu yang pertama legalitas aset kripto dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa aset kripto diakui sebagai aset digital atau komoditas yang dapat diperdagangkan, tetapi tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua kepatuhan syariah aset kripto harus dinilai berdasarkan prinsip fikih muamalah, seperti kejelasan objek transaksi, manfaat, transparansi, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga Aset kripto yang sesuai prinsip syariah harus memiliki manfaat nyata, nilai ekonomi yang jelas, mekanisme perdagangan yang transparan, dan tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan.]]>
<![CDATA[Legalitas dan Kesesuaian Syariah Central Bank Digital Currency: Studi terhadap Implementasi Rupiah Digital sebagai Instrumen Transaksi ]]>
<![CDATA[Agung Hadi Wijanarko]]>;
<![CDATA[Dhiwangkoro Aji Kadarmo]]>;
<![CDATA[Ibnu Mas’ud]]>;
<![CDATA[Arsyad Ali Fahmi]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.405
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji legalitas hukum positif dan kesesuaian syariah Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam konteks implementasi Rupiah Digital sebagai instrumen transaksi resmi di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis hukum Islam komparatif, penelitian ini menganalisis kerangka regulasi Rupiah Digital pascaenaktmen UU P2SK Tahun 2023 serta mengevaluasi kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah dan maqashid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU P2SK telah memberikan landasan yuridis bagi Rupiah Digital, namun masih memerlukan regulasi teknis derivatif yang komprehensif. Dari perspektif syariah, Rupiah Digital dinilai mubah dengan syarat eliminasi mekanisme remunerasi berbasis bunga, pembatasan programmability yang berpotensi melanggar kebebasan berakad, serta pelembagaan pengawasan syariah secara formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi legalitas hukum positif dan kesesuaian syariah merupakan keniscayaan strategis bagi keberhasilan implementasi Rupiah Digital secara inklusif dan bermartabat.]]>
<![CDATA[Transformasi Akad dalam Smart Contract Berbasis Blockchain: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Endika Panca Firnando]]>;
<![CDATA[Moch Mahbuba]]>;
<![CDATA[Afton Zuhri Adnan]]>;
<![CDATA[Muhammad Ismail]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.406
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem transaksi ekonomi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah teknologi blockchain, yaitu sistem pencatatan data yang bersifat terdesentralisasi, transparan, dan sulit dimanipulasi. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui transformasi akad dalam smart contract berbasis blockchain: tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian yang pertama yaitu konsep smart contract berbasis blockchain dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap mekanisme transaksi ekonomi. Yang kedua keabsahan ijab dan kabul dalam smart contract, ijab dan kabul merupakan unsur pokok dalam pembentukan akad menurut hukum ekonomi syariah. Yang ketiga model transformasi akad berbasis blockchain.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Akuntabilitas Wakaf: Pendekatan Tematik terhadap Keadilan, Amanah, dan Transparansi Syariah ]]>
<![CDATA[Mushaq Syamsuar]]>;
<![CDATA[Syaikha Nisa Az Zahra]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.415
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi kesenjangan struktural antara potensi besar wakaf di Indonesia dan realisasi yang rendah akibat lemahnya akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf (nazhir). Meskipun Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan berbagai fatwa progresif sejak 2002 hingga 2025, integrasi antara norma fatwa tersebut dengan standar akuntansi praktis masih bersifat parsial. Artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka konseptual harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan prinsip akuntabilitas wakaf berbasis tiga dimensi syariah fundamental: keadilan (‘adalah), amanah, dan transparansi. Melalui analisis sistematis, penelitian menemukan bahwa akuntabilitas merupakan manifestasi natural ekonomi Islam yang dioperasionalisasi dalam fatwa melalui pembatasan biaya operasional, transparansi keputusan, dan pengawasan syariah berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan bahwa model harmonisasi ideal berbentuk "hierarki komplementer," di mana fatwa memberikan legitimasi religius dan fleksibilitas, sementara regulasi negara memberikan kepastian hukum dan daya paksa. Implikasi harmonisasi ini terbukti strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik dan pertumbuhan aset wakaf.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN: (Studi Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr) ]]>
<![CDATA[Rifki Chandra Hendri Pratama]]>;
<![CDATA[Ickbal Hofifi Bairuroh]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.423
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku (offender oriented), sehingga hak-hak korban, seperti perlindungan, pemulihan, restitusi, dan pendampingan hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun secara normatif telah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban, implementasinya dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN.Ckr belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang komprehensif. Putusan tersebut lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sedangkan hak korban untuk memperoleh restitusi, pemulihan, dan bentuk perlindungan lainnya belum menjadi pertimbangan utama dalam putusan hakim. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan penerapannya dalam praktik peradilan pidana. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan korban melalui peningkatan peran aparat penegak hukum, hakim, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.]]>
<![CDATA[Manajemen Operasional Pengawasan Pasar Modal Syariah: Analisis Kewenangan OJK dalam Penegakan Qawaid Fiqhiyah pada Trading Saham ]]>
<![CDATA[Desi Rahma Sari Sitorus Pane]]>;
<![CDATA[Sultan Baskara]]>;
<![CDATA[Muhammad Amir Saragih]]>;
<![CDATA[Fitri Suryani Sihombing]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.425
<![CDATA[Pasar modal syariah menuntut integrasi antara norma keagamaan dan kepastian hukum positif untuk menjamin transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Penelitian kualitatif studi kepustakaan ini bertujuan menganalisis penerapan kaidah Qawaid Fiqhiyah dalam trading saham syariah melalui tinjauan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan efektivitas pengawasan operasionalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Qawaid Fiqhiyah (Al-Ghunmu bil-Ghurmi dan Al-Kharaj bil-Dhaman) bertransformasi menjadi hukum positif yang mengikat secara formal setelah fatwa DSN-MUI diserap dan diterbitkan OJK dalam bentuk Peraturan OJK (POJK). Penegakan kepatuhan syariah (sharia compliance) dijalankan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan terstruktur yang mencakup penyaringan (screening) kualitatif-kuantitatif emiten, penetapan Daftar Efek Syariah (DES), serta pengawasan sistem Sharia Online Trading System (SOTS) guna memitigasi praktik spekulasi terlarang. Sinergi antara kaidah fikih, regulasi negara, dan manajemen operasional pengawasan terbukti mewujudkan ekosistem trading saham syariah yang adil, transparan, dan berkepastian hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBUDI DAYA TAMBAK IKAN TRADISIONAL YANG TERDAMPAK ABRASI PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 7 TAHUN 2016. TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM ]]>
<![CDATA[Muhamad Seip]]>;
<![CDATA[Triana Apriyanita]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.426
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pembudi daya tambak ikan tradisional yang terdampak abrasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Meskipun regulasi tersebut telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan seperti asuransi perikanan dan bantuan rehabilitasi, implementasinya dinilai belum optimal akibat lemahnya sinkronisasi kebijakan, hambatan akses, serta ketidakjelasan status hukum atas lahan yang hilang secara permanen. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengaturan hukum, harmonisasi lintas sektor antara bidang kelautan, agraria, dan lingkungan, serta peningkatan koordinasi antarlembaga agar perlindungan hak-hak pembudi daya dapat terwujud secara efektif. Sebagai langkah lanjutan, penelitian empiris di lapangan sangat disarankan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut bagi masyarakat pesisir.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI ONLINE GAMBLING ADMIN: (STUDI PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS ANAK/2024/PN TJK) ]]>
<![CDATA[Ronny Setiadi]]>;
<![CDATA[Sarman]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.435
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak sebagai online gambling admin, dengan fokus pada Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-preskriptif, dengan penalaran deduktif dan induktif terbatas, serta instrumen silogisme hukum untuk menginterpretasi bahan hukum primer dan sekunder. Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk mengilustrasikan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap anak 17 tahun berinisial M.R.S. yang menjadi online gambling admin. Pemidanaan anak di bawah umur mempertimbangkan dampak pada perkembangan psikis dan masa depan, bukan sekadar kesalahan materiil. Proses hukum mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak, meminimalkan stigma, dan memastikan rehabilitasi, dengan penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Keadilan restoratif menjadi pendekatan fundamental, mencakup pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Ditemukan bahwa program rehabilitasi harus lebih mendalam, melibatkan intervensi psikososial, konseling keluarga, serta pelatihan keterampilan, sejalan dengan teori "Developmental Criminology" mengenai "turning points" untuk mencegah residivisme dan memberdayakan anak kembali ke masyarakat. Studi ini memperluas pemahaman tentang implementasi SPPA dalam kejahatan digital, serta menempatkan pendekatan keadilan restoratif komprehensif yang diintegrasikan dengan aspek psikososial dan teori kriminologi perkembangan sebagai mekanisme esensial dalam perlindungan dan rehabilitasi anak. Penelitian merekomendasikan pembaharuan hukum dan praktik peradilan untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi masa depan.]]>
<![CDATA[AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM: KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ]]>
<![CDATA[Nur Melia]]>;
<![CDATA[Tatik Nurjanah]]>
<![CDATA[ Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.456
<![CDATA[Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) merupakan salah satu instrumen hukum dalam bidang pertanahan yang mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap perubahan status kepemilikan bersama atas tanah menjadi kepemilikan individual. Kepemilikan bersama dapat timbul karena berbagai peristiwa hukum, antara lain pewarisan, perkawinan, maupun perbuatan hukum lainnya. Dalam pelaksanaannya, pembagian hak bersama membutuhkan adanya kesepakatan para pemegang hak bersama yang dituangkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Persoalan hukum muncul ketika proses pembuatan APHB tidak didukung oleh pemeriksaan yang memadai terhadap kedudukan hukum para pihak, keabsahan dokumen, serta status objek hak yang menjadi dasar pembagian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum APHB, kewenangan PPAT dalam pembuatannya, serta tanggung jawab hukum PPAT apabila terdapat permasalahan terhadap dokumen atau kewenangan para pihak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APHB memiliki kedudukan penting sebagai instrumen pembuktian dan dasar pendaftaran perubahan data yuridis atas tanah. Kewenangan PPAT dalam pembuatan APHB bersumber dari ketentuan peraturan jabatan PPAT dan peraturan pendaftaran tanah. Oleh karena itu, PPAT dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memastikan identitas, kecakapan, kewenangan bertindak, kesesuaian objek, serta kebenaran dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, dan dalam keadaan tertentu konsekuensi hukum lainnya sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.]]>
