Pamulang Law Review
Pamulang Law Review (PalRev) is a peer-reviewed scholarly journal published by the Faculty of Law, Universitas Pamulang. The journal serves as an academic platform for the dissemination of high-quality legal research, theoretical analyses, and critical studies addressing contemporary legal issues within national, comparative, and international contexts. PalRev welcomes contributions from academics, researchers, legal practitioners, policymakers, and scholars seeking to advance legal knowledge and promote interdisciplinary legal discourse. The journal publishes original research articles, conceptual papers, and critical reviews that examine legal developments, regulatory frameworks, judicial practices, and emerging legal challenges in both traditional and modern legal systems. Emphasis is placed on innovative, analytical, and evidence-based scholarship that contributes to the development of legal science and public policy. The scope of the journal includes, but is not limited to, the following fields: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; Agrarian and Land Law; Economic and Business Law; Islamic Law; Customary and Indigenous Law; International Law; Labour and Employment Law. PalRev encourages interdisciplinary, comparative, normative, and empirical approaches to legal research and welcomes manuscripts that provide theoretical contributions, practical implications, and policy recommendations relevant to contemporary legal challenges at the national, regional, and global levels.
Articles
181 Documents
<![CDATA[Analisis Pelayanan Kesehatan yang Holistik Bagi Tahanan Lanjut Usia di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan ]]>
<![CDATA[Muhammad Daffa Abiyu Anubawa]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35451
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan pelayanan kesehatan yang holistik bagi tahanan lanjut usia yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan. Dengan populasi tahanan yang semakin menua, penting untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan mereka dipenuhi dengan cara yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kondisi kesehatan tahanan lanjut usia dan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Tahanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi tahanan lanjut usia di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangkalan masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun terdapat upaya untuk memberikan perawatan medis, aspek-aspek holistik seperti perawatan mental, sosial, dan emosional tahanan lanjut usia perlu ditingkatkan. Beberapa faktor seperti kurangnya tenaga medis yang terlatih dalam merawat tahanan lanjut usia, keterbatasan sumber daya, dan lingkungan tahanan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, juga berkontribusi terhadap hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang holistik. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang holistik dalam pelayanan kesehatan bagi tahanan lanjut usia, yang mencakup tidak hanya aspek fisik tetapi juga aspek psikososial. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya perubahan kebijakan dan praktik di Rumah Tahanan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang holistik bagi tahanan lanjut usia. Peningkatan pelatihan tenaga medis, pengembangan program perawatan mental dan sosial, serta kerja sama lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan kesejahteraan yang optimal bagi tahanan lanjut usia di Rumah Tahanan.]]>
<![CDATA[Kemandirian Pemerintahan Daerah Sebagai Penerapan Otonomi yang Seluas-Luasnya untuk Mencapai Pemerataan Pembangunan Daerah ]]>
<![CDATA[Samuel Soewita]]>;
<![CDATA[Belly Isnaeni]]>;
<![CDATA[Taopik Saleh]]>;
<![CDATA[Ate Quesyini Ilyas]]>;
<![CDATA[Taufik Hidayat]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35452
<![CDATA[Pemerintah daerah yang berbentuk Local Self Government berkeinginan untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi pemerintahan itu sendiri. Sistem Local Self Government dalam bentuk ini diperlukan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang selaras dengan keadaan daerah. Secara khusus, implementasi kebijakan pemerintah daerah di daerah akan lebih efektif dan efisien jika dikomunikasikan kepada instansi pemerintah pusat terkait. Sebagai upaya untuk mendorong pengembangan kawasan baru, metropolitan, dan kosmopolitan sebagai pusat perdagangan, bisnis, dan industri, penerapan otonomi daerah juga diakui. Kampanye otonomi daerah ini bertujuan untuk memberdayakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan seperti prakarsa, kreativitas, peran, dan aktivisme masyarakat dalam rangka pembangunan dan kemajuan daerah. Ciri khas daerah otonomi adalah kemampuannya beradaptasi dan berubah, yang setara dengan urusan satu negara.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Dengan Jaminan Sertifikat Tanah ]]>
<![CDATA[Serena Ghean Niagara]]>;
<![CDATA[Candra Nur Hidayat]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35453
<![CDATA[Kredit macet dapat menunda kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan bunga maupun menerima kembali hutang pokok. Oleh karena itu, dapat diambil jalan penyelesaian yang terbaik antara bank sebagai kreditur dengan debitur. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja Faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Apakah prosedur penyelesaian wanprestasi pada Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Pya sudah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa adanya itikad baik dari Debitur untuk membayarkan hutang-hutangnya, Debitur dalam keadaan tidak berdaya dikarenakan usaha yang Debitur kelola sedang mengalami pailit, karena kasus covid-19 yang semakin melonjak pada tahun 2020 seharusnya pihak Debitur mendapatkan kesempatan untuk membayarkan hutang-hutangnya dengan cara yaitu: Pihak Debitur dapat meminta penundaan pembayaran hutang kepada pihak Kreditor, Belum adanya dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit, Meminta untuk penjadwalan kembali mengenai keringanan permasalahannya melalui jalur perdamaian yang telah diatur pada BAB III Bagian Kesatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diatur pada Pasal 222, ayat (2) dan ayat (3).]]>
<![CDATA[Efektivitas Konsep Presidential Threshold Dalam Penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Kompetisi Pemilihan Umum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Edi Sofwan]]>;
<![CDATA[Dayandini Hastiti Putri]]>;
<![CDATA[H Muhamad Rezky Pahlawan MP]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35466
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas penggunaan ambang batas presiden atau presidential threshold dalam pemilihan umum presiden di Indonesia. Setiap negara yang berdaulat dipimpin oleh seorang pemimpin negara untuk menjalankan segala bentuk tugas kenegaraannya. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kedadulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Indonesia mengimplementasikan sistem presidensial dalam pemerintahannya dimana pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden terpilih dan bertindak atas nama rakyat sebagaimana bagian dari negara demokrasi. Presiden di Indonesia dipilih oleh rakyat melalui sebuah proses pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan jenis metode Hukum Normatif melalui data kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait judul penelitian yang membahas tentang Presidential Threshold. Hasil Penelitian pertama, Dalam proses pencalonan Presiden di Indonesia di usung oleh partai politik menggunakan sistem presidential threshold dimana hanya partai yang memenuhi ambang batas yang boleh mengajukan calon presiden, Presidential threshold yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20% dari perolehan kursi di parlemen bagi setiap partai politik. Hasil Penelitian kedua, Ambang batas ini telah membatasi hak berpolitik warga negara Indonesia dan interpretasi dari presidential threshold seharusnya adalah ambang batas untuk keterpilihan presiden bukan untuk pencalonannya, maka dengan demikian telah melanggar konstitusi yang diatur dalam pasal 28D ayat 3.]]>
<![CDATA[Penyelesian Sengketa Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Antara Pembeli Dengan Ahli Waris Secara Litigasi Sebagai Jalan Mendapatkan Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Samuel Soewita]]>;
<![CDATA[Reza Mahendra]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43281
<![CDATA[Land disputes never subside, and in fact tend to continue to increase in both intensity and completeness, as access to obtain and own land becomes increasingly difficult. Disputed land issues include land objects, boundaries, area, land status, subject surroundings, rights containing, transfer of rights and so on. One way to resolve land disputes is generally through the courts (litigation). This route is used if the parties feel that their rights have been disturbed and have caused harm, then the person who feels their rights have been harmed can file a lawsuit in court in accordance with applicable procedures. A lawsuit before the court always contains elements of a plaintiff or plaintiffs, a defendant and a co-defendant or co-defendants. The method of settlement through the court is regulated in the Civil Procedure Law (Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedure). It is hoped that with the existence of civil procedural law, parties to a dispute can restore their rights that have been harmed by other parties through a court that provides a sense of legal certainty.]]>
<![CDATA[Pencegahan Perkawinan Anak di NTB: Perspektif Kebijakan dan Masyarakat dalam Perspektif Gender ]]>
<![CDATA[Muhammad Maghfurrohman]]>;
<![CDATA[Nurhastuti Bima Putri]]>;
<![CDATA[Zulkarnain3]]>;
<![CDATA[Aaz Jidatul Haz]]>;
<![CDATA[Khairul Hamim]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43282
<![CDATA[This article discusses the phenomenon of preventing child marriage in West Nusa Tenggara (NTB) with a focus on gender policies and perspectives. NTB has the third highest gender bias index in Indonesia, reaching 0.490 after Jambi and Southeast Sulawesi. The phenomenon of child marriage is also widespread in NTB, encouraging policy makers to implement the Marriage Age Maturation Program (PUP) as a prevention effort. This research analyzes PUP as an object of study with a gender perspective from policy makers and society. The factors causing gender bias in preventing child marriage in NTB are described in descriptive-qualitative field research. The research results show that policy makers prioritize gender justice, but the community has an unequal view regarding the implementation of PUP in NTB. The minimal role of women in the public sphere is caused by society's attachment to absolute interpretations of the text, creating three forms of gender bias in NTB women: marginalization, subordination, and stereotypes. The importance of a holistic and inclusive approach in developing policies to prevent child marriage in NTB is highlighted. This article provides insight into increasing policy effectiveness by paying attention to societal norms and attitudes towards gender.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ]]>
<![CDATA[Supiyati]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43283
<![CDATA[In a criminal case, there are investigation and investigative procedures carried out by the competent authorities in accordance with the oldest procedures in the provisions regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Arrests carried out by investigators are a form of special permission granted by law but this does not mean they can be carried out arbitrarily. Arrest is a very important legal process because it will affect the next stages of the legal process. Therefore, arrests must be carried out carefully, carefully and carefully by investigators. In Indonesia, several cases of victims of wrongful arrest often occur due to errors or negligence in the investigation and investigation process which are not in accordance with existing procedures or statutory regulations. This results in victims of wrongful arrest suffering both physically, psychologically and materially and receiving negative stigma from the public who knows about this. Mistakes in the arrest process have quite big consequences because if these mistakes are not immediately corrected they will continue in the following stages. If an error occurs in this process before the case is decided by the court, the suspect or his family can file a pre-trial hearing regarding the illegality of the arrest and can at the same time demand compensation.]]>
<![CDATA[Teori Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ]]>
<![CDATA[Haryadi Harding]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43284
<![CDATA[In cases of bankruptcy and postponement of debt payment obligations (PKPU), cases are often filed repeatedly because the provisions of Article 1917 of the Civil Code or the principle of nebis in idem have been excluded in Law Number 37 of 2004 and in cases of bankruptcy and postponement of debt payment obligations adheres to a simple proof system, namely the fact of two or more creditors and the fact that the debt is overdue and unpaid. Therefore, the method of approach used in this research will refer to the approach to regulations and to cases that are filed repeatedly with the data processing process using qualitative data processing methods to process data that is narrative or text with a deductive model, namely combining theories related to the subject matter of this research and looking at the facts that occur in the world of law enforcement, especially in cases of Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, so that a result can be obtained regarding the effectiveness of the application of simple proof in ensuring the upholding of the principle of legal certainty.]]>
<![CDATA[Keabsahan Penyidikan Atas Putusan Praperadilan ]]>
<![CDATA[Arif Riyanto]]>;
<![CDATA[Tofik Yanuar Chandra]]>;
<![CDATA[Basuki]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43285
<![CDATA[Law enforcement is a system that includes harmony between values and rules and real human behavior. Pretrial is a part of the district court which carries out a supervisory function, especially in cases of coercive efforts against suspects by investigators or public summons. The supervision referred to is supervising how a law enforcement officer exercises the authority vested in him in accordance with the provisions of existing laws and regulations, so that law enforcement officers do not exercise arbitrarily. Legal efforts in the criminal process can be said to be part of the law enforcement process. This can be understood because in essence legal action is also an effort to realize the idea of achieving justice or legal certainty.]]>
<![CDATA[Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Dea Mahara Saputri]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43286
<![CDATA[Buying and selling is a common form of transaction that is often carried out by people. Usually, a sale and purchase agreement is made verbally or in writing based on the agreement of the parties (seller and buyer). Talking about buying and selling transactions, it cannot be separated from the basic concept of agreement as contained in Article 1313 of the Civil Code which confirms that an agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. The provisions governing agreements are contained in Book III of the Civil Code, which has an open nature, meaning that its provisions can be set aside, so that they only function to regulate. The open nature of the Civil Code is reflected in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which contains the principle of Freedom of Contract, meaning that every person is free to determine the form, type and content of the agreement. The agreement does not conflict with applicable laws and regulations, decency and submission in general. Therefore, every legal act, whether written or unwritten, must contain an element of justice for the parties entering into an agreement which will give rise to an agreement.]]>
